Satgas PRR pastikan bantuan jaminan hidup tepat sasaran

Strategi distribusi bantuan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat

Jakarta – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) setelah bencana di Sumatera mengungkapkan bahwa program penyaluran bantuan jaminan hidup serta bantuan sosial lainnya terus berlangsung sesuai prinsip akuntabilitas dan presisi. Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran bantuan diterapkan dengan pendekatan data lapangan, berbasis pemerintah daerah atau bottom-up, untuk memastikan masyarakat yang memenuhi syarat menjadi penerima manfaat. “Distribusi bantuan seperti rumah rusak, perabotan, uang makan, serta stimulus ekonomi dilakukan melalui data yang dihimpun dari tingkat kabupaten/kota. Ada wilayah yang cepat, ada yang lambat,” tutur Tito dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa.

“Kecepatan penyaluran tidak selalu dipengaruhi oleh keterlambatan pusat, melainkan karena perbedaan kemampuan daerah dalam mengumpulkan dan menyampaikan data,” tambah Tito.

Verifikasi bantuan dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat daerah hingga Forkopimda, sebelum divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Proses ini bertujuan menghindari duplikasi dan kesalahan target. Tito menekankan bahwa verifikasi lapisan ini sangat penting agar distribusi bantuan tidak melebar ke luar lingkup yang seharusnya. “Kami menemukan adanya data ganda di lapangan, sehingga verifikasi menjadi bagian kunci untuk memastikan bantuan tepat sasaran,” jelasnya.

Sementara itu, data Satgas PRR per 13 April 2026 mencatatkan bahwa bantuan sosial dari Kementerian Sosial, termasuk jaminan hidup, isi hunian, serta stimulus ekonomi, terus disalurkan secara luas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di Aceh, bantuan menjangkau berbagai kabupaten/kota dengan nilai signifikan, seperti Pidie Jaya yang menerima total Rp123,66 miliar, Aceh Timur Rp37,68 miliar, dan Aceh Tengah Rp27,14 miliar. Daerah lain seperti Bener Meriah, Nagan Raya, serta Kota Subulussalam juga terima bantuan dengan jumlah ratusan juta rupiah.

Di Sumatra Utara, bantuan disalurkan ke Tapanuli Selatan sebesar Rp14,61 miliar, Langkat Rp8,51 miliar, dan Humbang Hasundutan Rp3,62 miliar. Sumatra Barat mencatatkan penerimaan di Kota Padang Panjang (Rp81,81 miliar), Padang Pariaman (Rp9,18 miliar), serta Lima Puluh Kota (Rp6,75 miliar). Dalam tahap kedua, Aceh Tamiang menerima total Rp76,68 miliar, meliputi bantuan jaminan hidup untuk 20.908 orang (Rp28,22 miliar), isi hunian untuk 5.941 keluarga (Rp17,82 miliar), stimulus sosial ekonomi bagi 5.491 keluarga (Rp29,70 miliar), serta santunan korban luka berat sebanyak 187 jiwa (Rp935 juta).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa distribusi bantuan sosial berlangsung nonstop selama data telah diverifikasi. “Kami terus salurkan bantuan pascabencana tanpa henti, selama data tersedia dan sudah diperiksa secara ketat,” ujarnya saat penyaluran tahap II di Aceh Tamiang, Kamis (10/4). Ia menambahkan bahwa seluruh bantuan disesuaikan dengan informasi yang telah diverifikasi oleh daerah bersama lembaga terkait, agar tidak terjadi kesalahan penyaluran.