Sosok Zainal Abidin Syah yang perjuangkan Irian Barat bagian NKRI

Pada perayaan Hari Pahlawan 2025 di Istana Negara, Jakarta, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh. Salah satu penerima penghargaan ini adalah Sultan Zainal Abidin Syah dari Maluku Utara, yang diangkat sebagai Pahlawan Nasional dalam kategori Perjuangan Politik dan Diplomasi. Gelar tersebut diberikan berdasarkan Keppres Nomor 116/TK/Tahun 2025.

Perspektif Sejarah dalam Perjuangan Kedaulatan NKRI

Sultan Zainal Abidin Syah dikenal sebagai tokoh penting yang memastikan wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua Barat, tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia menjabat sebagai Sultan Tidore selama 1947–1967 dan pernah menempati posisi Gubernur Irian Barat (kini Papua) dari 1956–1961. Perannya dalam mempertahankan kedaulatan NKRI terus berlanjut hingga akhir hayatnya.

Sosok ini lahir di Soa-Sio, Tidore, Maluku Utara, pada tahun 1912. Beberapa sumber sejarah menyebutnya juga dengan nama Sultan Zainal Abidin Alting Syah. Selama masa pendudukan Jepang, ia sempat diasingkan ke Jailolo, Halmahera Barat, selama satu tahun. Setelah kemerdekaan Indonesia dicapai pada 17 Agustus 1945, ia dilantik sebagai Sultan Tidore pada 1947.

“Irian Barat merupakan bagian dari Kesultanan Tidore,” ujarnya dalam pidato pada 2 Maret 1949, yang menjadi pernyataan penting dalam menegaskan klaim historis wilayah tersebut.

Sikap tegas ini kembali diungkapkan saat Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949. Ia menjadi satu-satunya dari 51 anggota parlemen yang menolak pengembalian Irian Barat kepada Belanda. Hasil keputusannya membawa Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Provinsi Perjuangan Irian Barat pada 17 Agustus 1956, dengan ibukota sementara di Soa-Sio, Tidore.

Jasa dalam Masa Pendudukan Jepang dan Perjuangan Kemerdekaan

Sepanjang masa pendudukan Jepang, Zainal Abidin Syah menjalani pendidikan di sekolah dasar Belanda di Ternate, lalu melanjutkan studi di MULO di Batavia (Jakarta) pada 1934. Setelah lulus, ia menjadi pegawai negeri dan menjabat sebagai bupati di Ternate, Manokwari, dan Sorong. Perannya dalam memperkuat integrasi wilayah NKRI terus berkembang.

Pada 23 September 1956, ia ditetapkan sebagai Gubernur Sementara Provinsi Perjuangan Irian Barat melalui SK Presiden RI No. 142 Tahun 1956. Di tahun 1961, Zainal Abidin Syah ditugaskan sebagai staf Departemen Dalam Negeri untuk membantu Operasi Tri Komando Rakyat (Trikora) yang bertujuan melepaskan Irian Barat dari Belanda. Tugasnya berlanjut hingga ia diangkat sebagai Gubernur Tetap Irian Barat pada 4 Mei 1962.

Setelah menjabat sebagai gubernur hingga 1961, Zainal Abidin Syah memilih tinggal di Ambon. Ia wafat pada 4 Juli 1967 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kapahaha, Ambon. Pada 11 Maret 1986, kerangka Sultan Zainal Abidin Syah dipindahkan ke Soa-Sio Tidore dan disemayamkan di Sonyine Salaka Kedaton Kie Soa-Sio Kesultanan Tidore.

Diingat sebagai pahlawan, nama Zainal Abidin Syah diabadikan sebagai nama jalan utama di Soa-Sio, yaitu Jalan Sultan Zainal Abidin Syah, yang berada di Kecamatan Tidore Selatan. Perjuangannya terus menginspirasi sejarah perjuangan kemerdekaan dan integritas wilayah NKRI.