Kemenkeu Lengkapi Susunan Pejabat, Jabatan Sebelumnya Tetap Berlaku
Amalzakat.com – Jakarta — Kementerian Keuangan kembali melantik 14 pejabat pada Senin, 21 September 2026. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan agenda tersebut merupakan bagian dari penyempurnaan penataan organisasi, bukan penggantian atas pejabat yang telah lebih dahulu dilantik pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Penegasan ini penting karena pejabat yang menerima pelantikan sebelumnya tetap memiliki kedudukan sah dan telah menjalankan tanggung jawab pada unit kerjanya. Penataan terbaru dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan penempatan, termasuk melalui mutasi dan promosi yang proses administrasinya telah dipenuhi.
“Enggak, ini yang kemarin sudah ikut pelantikan ya sudah sah. Ini adalah penyempurnaan setelah itu,” kata Suahasil seusai pelantikan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Ia juga menekankan bahwa para pejabat yang telah diambil sumpah sebelumnya tidak berhenti menjalankan tugas. Kehadiran pelantikan baru menjadi langkah lanjutan agar susunan pejabat di lingkungan Kemenkeu semakin lengkap.
“Jadi, yang kemarin telah ikut pelantikan, yang teman-teman juga coverkan, ya itu sudah menjalankan tugas,” lanjutnya.
Empat Pejabat di DJP dan Empat di DJBC
Dari total 14 pejabat yang dilantik, delapan orang berasal dari dua unit yang memegang peran besar dalam penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendapat empat pejabat baru, demikian pula Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Selain dua direktorat jenderal tersebut, pelantikan turut mencakup posisi pada Sekretariat Pengadilan Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), serta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Komposisi itu memperlihatkan bahwa penataan tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan penerimaan, tetapi juga mencakup sisi pengelolaan kas negara, aset negara, proses penyelesaian sengketa perpajakan, dan koordinasi stabilitas sistem keuangan. Seluruh bidang tersebut saling terkait dalam pelaksanaan kebijakan fiskal pemerintah.
DJP berhubungan langsung dengan administrasi dan pengawasan penerimaan perpajakan. Sementara DJBC menjalankan fungsi pelayanan serta pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. DJPb berperan dalam pelaksanaan perbendaharaan negara, sedangkan DJKN menangani pengelolaan kekayaan negara. Dalam cakupan yang berbeda, KSSK memiliki posisi penting dalam koordinasi upaya menjaga stabilitas sektor keuangan.
Penempatan Berlanjut melalui Mutasi dan Promosi
Suahasil menjelaskan penyempurnaan struktur jabatan dilakukan dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah posisi ditambah, sebagian diisi melalui perpindahan tugas, dan lainnya melalui promosi. Pelantikan baru dapat digelar setelah surat keputusan yang diperlukan telah lengkap.
“Ini penyempurnaannya, ya. Supaya tambah, ada yang mutasi, ada yang promosi, SK-nya sudah cukup, dan kemudian kita lantik pada hari ini,” ujarnya.
Rotasi dan promosi dalam birokrasi pada dasarnya menjadi bagian dari pengisian kebutuhan organisasi. Langkah tersebut memungkinkan unit kerja memperoleh pejabat sesuai kebutuhan jabatan, sekaligus memastikan pekerjaan yang bersifat strategis tidak mengalami kekosongan kepemimpinan.
Dalam lingkungan Kemenkeu, pengisian posisi dilakukan melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Baperjakat. Proses ini melibatkan para pejabat eselon I untuk menyampaikan pandangan, mengajukan calon dari unit masing-masing, serta memberikan penilaian terhadap kandidat yang dipertimbangkan.
“Seluruh pejabat eselon I menyampaikan pendapat, usulan dari unit eselon I masing-masing, dan kemudian mendapatkan assessment dari pejabat-pejabat eselon I terkait. Ini memang mekanisme Baperjakat kita,” kata Suahasil.
Penataan Eselon III Juga Diselesaikan
Penyesuaian struktur tidak berhenti pada pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II. Kemenkeu juga telah menuntaskan penempatan pejabat administrator, yang lazim disebut eselon III, bersama pejabat lain di tiap unit eselon I.
Untuk tingkat administrator, pengambilan sumpah dan pelantikan dilaksanakan oleh masing-masing unit eselon I. Pola tersebut membuat proses pengisian jabatan dapat berlangsung sesuai kebutuhan operasional di lingkungan kerja yang bersangkutan.
“Pengambilan sumpah pelantikan atas pejabat administrator maupun eselon III dilakukan oleh unit eselon I masing-masing sehingga dia tuntas,” ujarnya.
Penyelesaian penempatan hingga level administrator penting bagi kesinambungan kerja birokrasi. Pelaksanaan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh pimpinan pada tingkat atas, melainkan juga oleh pejabat yang mengoordinasikan pelaksanaan program, administrasi, pengawasan, serta layanan pada unit-unit teknis.
Fokus pada Tugas Fiskal Negara
Setelah rangkaian rotasi dan pelantikan, Suahasil meminta seluruh pejabat kembali memusatkan perhatian pada pekerjaan pokok Kementerian Keuangan. Lingkup tugas itu mencakup penerimaan negara, pengawasan, belanja negara, serta pembiayaan negara.
“Saya telah meminta kepada seluruh pejabat Kementerian Keuangan untuk sekarang bekerja menuntaskan, mengerjakan seluruh tugas Kementerian Keuangan,” tegasnya.
Pesan tersebut menempatkan pelantikan sebagai bagian dari penguatan kesiapan organisasi, bukan sekadar perubahan posisi. Dengan susunan jabatan yang terus dilengkapi, setiap unit diharapkan dapat menjalankan mandatnya secara terkoordinasi dalam mengelola keuangan negara.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Lantik Pejabat Baru Suahasil Sebut Pejabat?
Lantik Pejabat Baru Suahasil Sebut Pejabat is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Lantik Pejabat Baru Suahasil Sebut Pejabat matter?
Lantik Pejabat Baru Suahasil Sebut Pejabat matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.