Amnesty Nilai Kebebasan Sipil Mengalami Kemunduran dalam Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Amalzakat.com – Amnesty International Indonesia menempatkan perlindungan kebebasan sipil, penegakan hukum, dan akuntabilitas aparat sebagai sorotan utama dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Organisasi tersebut melihat masih adanya pekerjaan besar dalam memastikan hak warga negara, aktivis, jurnalis, serta pembela hak asasi manusia terlindungi secara nyata.
Juru Kampanye Amnesty International Indonesia, Satya Azyumar, menilai kondisi kebebasan sipil dan politik menjadi salah satu ukuran penting untuk membaca arah penegakan hukum di Indonesia. Perhatian itu mencakup penanganan kekerasan terhadap kelompok kritis, penggunaan ketentuan pidana dalam merespons aspirasi warga, hingga tuntutan agar proses hukum tidak berhenti pada pelaku di lapangan.
“Catatan terbesar Amnesty adalah bagaimana kebebasan sipil dan politik di Indonesia saat ini mengalami erosi yang cukup tajam,” tegas Satya dalam wawancara khusus, Jumat (16/10/2026).
Serangan terhadap pembela HAM perlu diusut hingga aktor pengendali
Amnesty menyoroti sejumlah peristiwa kekerasan yang menyasar aktivis, jurnalis, dan pembela HAM. Kasus teror fisik terhadap jurnalis Tempo serta penyerangan air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, dipandang sebagai pengingat bahwa perlindungan terhadap kerja-kerja advokasi dan jurnalistik harus diperkuat.
Dalam pandangan Satya, pengungkapan sebuah serangan tidak cukup apabila hanya menghasilkan penangkapan orang yang melakukan kekerasan secara langsung. Aparat penegak hukum didorong menelusuri pihak yang memberi instruksi, menyusun rencana, menyediakan dukungan, atau berada dalam rantai komando di balik kejadian tersebut.
Hal ini penting karena rasa keadilan korban tidak hanya berkaitan dengan adanya vonis, tetapi juga dengan keterbukaan proses penyidikan dan kesungguhan negara menemukan seluruh pihak yang bertanggung jawab. Pengusutan yang berhenti di tingkat pelaksana berisiko menyisakan pertanyaan mengenai motif, perintah, dan pihak-pihak yang memungkinkan kekerasan itu terjadi.
Amnesty juga mengkritisi proses peradilan militer terkait penyerangan terhadap Andrie Yunus. Hukuman pidana dalam perkara itu dinilai belum sepenuhnya menjawab tuntutan akuntabilitas, antara lain karena tidak ada terdakwa yang diberhentikan dari dinas militer.
“Siapa pun penyerangnya, termasuk rantai komando hingga tingkatan teratas, harus diusut tuntas dan diadili secara transparan,” ujar Satya.
Tuntutan tersebut menekankan bahwa transparansi bukan sekadar prosedur formal. Keterbukaan diperlukan agar publik dapat memahami perkembangan penanganan perkara, sementara korban memperoleh kepastian bahwa hak mereka untuk mendapatkan keadilan tidak diabaikan.
Penangkapan peserta demonstrasi menjadi perhatian
Di luar kasus kekerasan terhadap pembela HAM, Amnesty mencatat persoalan penangkapan dan penahanan warga dalam gelombang demonstrasi sepanjang 2025 hingga 2026. Rekapitulasi data organisasi itu menunjukkan lebih dari 6.000 orang mengalami penangkapan dan penahanan yang disebut dilakukan secara sewenang-wenang dalam rangkaian aksi penyampaian pendapat.
Angka tersebut menjadi perhatian karena demonstrasi damai merupakan bagian dari ruang warga untuk berkumpul, menyuarakan pandangan, dan mengajukan kritik terhadap kebijakan publik. Dalam negara hukum, penegakan aturan perlu membedakan secara tegas antara tindak pidana yang benar-benar terjadi dan penggunaan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat secara damai.
Satya menekankan perlunya kehati-hatian aparat ketika menangani aksi massa. Pendekatan yang terlalu luas dalam menggunakan pasal pidana dapat membuat warga merasa terancam ketika hendak menyampaikan kritik. Situasi seperti itu pada akhirnya dapat mempersempit ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat.
Amnesty pun mendesak evaluasi terhadap ketentuan hukum yang berpotensi dipakai untuk membatasi kebebasan berekspresi. Peninjauan aturan dipandang perlu agar perlindungan keamanan tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan kebebasan sipil yang dijamin dalam kehidupan demokratis.
Peran militer di ruang sipil juga dipertanyakan
Perluasan keterlibatan militer dalam urusan sipil turut masuk dalam catatan Amnesty. Satya berpandangan peran TNI perlu ditempatkan kembali sesuai fungsi utamanya, yaitu pertahanan negara. Keterlibatan institusi militer di luar bidang itu perlu diawasi melalui ukuran kewenangan yang jelas dan mekanisme pertanggungjawaban yang kuat.
Isu tersebut juga berkaitan dengan penyelesaian dugaan pelanggaran HAM, baik yang terjadi pada masa lalu maupun yang muncul saat ini. Bagi Amnesty, komitmen terhadap HAM akan lebih bermakna apabila setiap dugaan pelanggaran ditangani melalui proses yang terbuka, dapat diperiksa publik, dan memberikan kepastian bagi korban.
Evaluasi dua tahun pemerintahan ini tidak hanya berbicara tentang kasus per kasus. Catatan Amnesty menggambarkan pentingnya membangun iklim hukum yang memungkinkan warga menyampaikan pendapat tanpa rasa takut, jurnalis bekerja tanpa intimidasi, serta pembela HAM menjalankan perannya tanpa ancaman kekerasan.
Desakan untuk pembenahan hukum dan perlindungan warga
Amnesty meminta pemerintah memastikan setiap serangan terhadap pembela HAM diselidiki secara menyeluruh. Organisasi itu juga menyerukan penghentian kriminalisasi terhadap warga yang mengemukakan kritik secara damai, disertai pembaruan regulasi yang dinilai membatasi kebebasan sipil.
Selain itu, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu kembali ditekankan sebagai bagian dari agenda yang tidak dapat dikesampingkan. Penanganan dugaan pelanggaran HAM di masa kini pun diharapkan berlangsung dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Bagi masyarakat, isu ini berkaitan langsung dengan kualitas perlindungan hak sehari-hari. Kebebasan berbicara, hak berkumpul, akses terhadap keadilan, dan perlindungan dari kekerasan merupakan unsur yang menentukan apakah hukum bekerja bagi seluruh warga secara setara. Karena itu, tuntutan pembenahan yang disampaikan Amnesty menjadi pengingat bahwa keamanan, ketertiban, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia perlu berjalan beriringan.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Evaluasi 2 Tahun Prabowo Gibran Amnesty?
Evaluasi 2 Tahun Prabowo Gibran Amnesty is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Evaluasi 2 Tahun Prabowo Gibran Amnesty matter?
Evaluasi 2 Tahun Prabowo Gibran Amnesty matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.