Ahli Gizi Ungkap Strategi MBG Kelompok 3B Bisa Tekan Stunting
Amalzakat.com – New Policy – Dalam upaya mengatasi masalah stunting di Indonesia, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah diarahkan untuk fokus pada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita—yang dikenal sebagai kelompok 3B. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka), Leni Sri Rahayu, menilai langkah ini adalah strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas gizi pada tahap kritis pertumbuhan manusia. Menurut Leni, perhatian terhadap kelompok 3B merupakan langkah penting karena periode 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) memiliki dampak besar terhadap perkembangan fisik dan mental anak. “Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menuntut setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) melayani minimal 300 penerima manfaat kelompok 3B adalah upaya strategis untuk memastikan layanan gizi terpenuhi secara optimal,” ujarnya dalam wawancara di Jakarta, Jumat (29/5/2026).
Keluasan Pendekatan untuk Meningkatkan Efektivitas
Leni menekankan bahwa MBG sendiri tidak cukup menjadi satu-satunya alat dalam mencegah stunting. Ia menjelaskan bahwa intervensi spesifik seperti pemberian makanan bergizi secara teratur harus diimbangi dengan langkah lain yang lebih luas. “Stunting tidak hanya berkaitan dengan asupan nutrisi, tetapi juga dengan faktor-faktor seperti sanitasi, kesehatan lingkungan, dan pendidikan masyarakat,” tambahnya. Dalam konteks ini, program MBG perlu dipadukan dengan inisiatif seperti pengendalian infeksi, akses air bersih, serta peningkatan kesehatan ibu hamil melalui suplementasi tablet tambah darah (TTD).
“Pencegahan stunting tidak cukup hanya melalui pemberian MBG setiap hari. Upaya ini harus didukung intervensi lain, seperti pemberian ASI eksklusif, suplementasi tablet tambah darah, imunisasi, edukasi gizi, dan intervensi spesifik lainnya,” ujar Leni.
Menurut Leni, selain nutrisi, faktor sosial dan ekonomi juga memainkan peran krusial dalam menentukan tingkat stunting di masyarakat. Ia mengingatkan bahwa walaupun MBG merupakan langkah penting, tetapi tanpa pendekatan holistik, hasilnya mungkin tidak maksimal. “Selama masa kehamilan dan pertumbuhan anak, faktor lingkungan serta kesehatan ibu secara langsung memengaruhi kondisi gizi bayi,” jelasnya. Dengan demikian, program MBG harus menjadi bagian dari kebijakan yang lebih luas, termasuk pendidikan kesehatan, akses layanan kesehatan, dan dukungan ekonomi bagi keluarga rentan.
Kebijakan BGN dan Sanksi bagi SPPG yang Tidak Memenuhi Target
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan perubahan kebijakan yang berlaku mulai 2 Juni 2026. Kebijakan ini ditegaskan dalam Surat Edaran (SE) Nomor 5 Tahun 2026 yang dikeluarkan oleh Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) BGN. Deputi Tauwas BGN, Letnan Jenderal TNI (Purn) Dadang Hendrayuda, menyatakan bahwa SPPG yang gagal menyediakan layanan MBG bagi minimal 300 kelompok 3B akan mendapatkan sanksi suspensi mayor. “SPPG yang tidak memenuhi target tersebut tidak akan menerima insentif Rp 6 juta per hari hingga kepatuhan terhadap aturan dapat dibuktikan,” ujarnya.
“Aturan tentang pelayanan minimal 300 penerima manfaat dari kelompok 3B ini wajib dilaksanakan mulai 2 Juni 2026. Sanksi yang dikenakan kepada mitra dan yayasan adalah suspensi mayor, sehingga mereka tidak mendapatkan insentif Rp 6 juta per hari sampai pemenuhan ketentuan dapat dibuktikan,” kata Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayuda.
Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan layanan gizi di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah dengan akses yang terbatas. Dadang menegaskan bahwa pendekatan ini dirancang agar intervensi gizi bisa berjalan konsisten, tidak hanya dalam volume tetapi juga kualitas. “Dengan adanya sanksi, kita memastikan bahwa setiap SPPG berkomitmen untuk memberikan layanan yang maksimal kepada kelompok 3B,” jelasnya. Ia juga memaparkan bahwa keberhasilan program MBG tergantung pada keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, penyelenggara program, dan masyarakat.
Menurut data dari BGN, stunting masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Angka stunting yang tinggi terutama terjadi di daerah pedesaan dan kawasan terpencil. Karena itu, kebijakan tersebut diharapkan mendorong peningkatan kinerja SPPG, khususnya dalam menyediakan layanan gizi yang tepat waktu dan tepat ukuran. Leni menambahkan bahwa ketepatan waktu dalam pemberian makanan bergizi sangat krusial, terutama pada masa kehamilan dan usia balita. “Dalam 1.000 hari pertama kehidupan, anak yang menerima nutrisi yang cukup akan mengalami pertumbuhan optimal, sementara kekurangan gizi di masa ini akan berdampak jangka panjang,” imbuhnya.
Program MBG sendiri diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menurunkan angka stunting. Namun, Leni menekankan bahwa keberhasilannya tidak bisa dihitung hanya berdasarkan jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari mutu makanan yang diberikan. “Makanan bergizi harus sesuai dengan kebutuhan anak di berbagai tahapan pertumbuhan,” tegasnya. Ia menyarankan bahwa SPPG perlu melakukan pemantauan berkala dan evaluasi terhadap kebutuhan masing-masing penerima manfaat untuk memastikan bahwa program tersebut tidak hanya mencapai target, tetapi juga benar-benar efektif.
Dalam rangka memperkuat pendekatan holistik, BGN juga menggalakkan kolaborasi antara berbagai sektor. Kebijakan ini melibatkan kerja sama dengan pihak swasta, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial. Leni menilai kolaborasi tersebut penting untuk menjangkau kelompok 3B secara lebih efisien, terutama di daerah yang sulit dijangkau. “Dengan integrasi dari berbagai sektor, kita bisa menyelesaikan masalah stunting secara lebih sistematis,” katanya. Ia berharap kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya nutrisi sejak dini.
Sebagai langkah tambahan, BGN juga melakukan pendekatan terhadap faktor-faktor yang memengaruhi stunting, seperti sanitasi dan lingkungan hidup. Leni menyoroti bahwa kondisi sanitasi yang buruk dapat menyebabkan infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi. “Selain asupan
