Kasus DJKA, KPK Periksa Staf Ahli Menhub Era Budi Karya dan Dudy

Latest Program –

Jakarta, Selasa – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan proses penyidikan dengan memanggil Robby Kurniawan, salah satu staf ahli Menteri Perhubungan yang pernah dijabat oleh Budi Karya Sumadi dan Dudy Purwagandhi, untuk diperiksa kembali hari ini. Pemeriksaan ini dilakukan setelah penyidik melakukan koordinasi dengan Robby Kurniawan, yang sebelumnya telah dipanggil sebagai saksi pada 4 Mei 2026. Menurut Budi Prasetyo, juru bicara KPK, pemeriksaan dijadwalkan ulang karena Robby tidak hadir pada panggilan pertama. “Kami menunggu kehadiran saksi pada Selasa, 5 Mei 2026, untuk melanjutkan proses penyidikan,” jelas Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa.

Pemeriksaan Sebagai Bagian dari Penyelidikan Korupsi

KPK menekankan pentingnya kerja sama saksi dalam proses penyidikan, terutama dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Budi menjelaskan, Robby Kurniawan dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai praktik korupsi yang diduga terjadi selama pengelolaan proyek-proyek tersebut. “Keterangan dari saksi merupakan bagian penting untuk memperkuat bukti-bukti yang sudah dikumpulkan,” katanya.

Awal Munculnya Kasus Korupsi DJKA

Kasus korupsi ini pertama kali terkuak melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Setelah OTT tersebut, lembaga antirasuah itu menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan. Pada 20 Januari 2026, jumlah tersangka telah mencapai 21 orang, termasuk dua korporasi yang terlibat dalam skandal ini. BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah kini berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang, sebagai bagian dari upaya KPK untuk menyelidiki lebih lanjut pengelolaan proyek.

KPK menyatakan bahwa kasus dugaan tindak pidana korupsi terjadi selama pengerjaan beberapa proyek kereta api. Proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan jalur rel ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, serta empat proyek konstruksi jalur kereta api lainnya. Selain itu, dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera juga menjadi bagian dari investigasi.

Keterlibatan Pihak-Pihak Tertentu dalam Pengaturan Pemenang Tender

Dalam proses pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, diperkirakan terjadi pengaturan pemenang pelaksanaan oleh pihak-pihak tertentu. Rekayasa dilakukan sejak tahap administrasi awal hingga penentuan pemenang tender. Menurut Budi, praktik ini menyebabkan kesan tidak transparan dalam pengalokasian dana dan pengambilan keputusan. “KPK sedang mempelajari bagaimana keuntungan yang diduga diperoleh melalui pengaruh atau manipulasi dalam proses seleksi,” tambahnya.

Perkembangan Terkini dalam Kasus Ini

Pemeriksaan Robby Kurniawan dianggap sebagai langkah penting dalam mengungkap detail lebih lanjut dari skandal korupsi yang menyeret DJKA. Selain itu, KPK juga terus memperluas pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk rekanan dan pihak yang menyediakan jasa konsultasi. Budi menegaskan bahwa lembaga antirasuah berkomitmen untuk menuntut semua pihak yang terlibat dalam praktik korupsi, baik individu maupun institusi.

“Kami meminta semua saksi dan tersangka untuk kooperatif dan hadir sesuai jadwal yang ditetapkan. Kehadiran mereka akan membantu KPK mempercepat proses penyelidikan,” tuturnya. Dalam beberapa minggu terakhir, KPK juga melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap staf teknis dan manajer proyek. Upaya ini bertujuan untuk mengidentifikasi alur dana, penerima manfaat, serta hubungan antara para pelaku korupsi.

Kasus DJKA: Dugaan Suap dan Keterlibatan Banyak Pihak

Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya melibatkan pejabat tinggi, tetapi juga staf ahli dan pegawai teknis. Budi menyebutkan bahwa KPK sedang mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah pada pengalihan dana ke pihak tertentu. “Pembangunan jalur kereta api memerlukan dana besar, sehingga rentan terhadap praktik penyuapan,” ujarnya.

Proyek-proyek yang terlibat dalam kasus ini mencakup jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, dan beberapa proyek di Jawa serta Sumatera. Proses pemeriksaan terhadap Robby Kurniawan, yang sebelumnya telah diberikan surat panggilan, adalah bagian dari penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh tahapan pengadaan. KPK juga menginvestigasi apakah ada konflik kepentingan yang memengaruhi keputusan tender.

Respons KPK dan Harapan untuk Kesadaran Publik

Budi Prasetyo menambahkan bahwa KPK berharap pemeriksaan terhadap Robby Kurniawan dapat memberikan gambaran jelas mengenai peran dan kontribusi individu dalam skandal ini. “Keterangan saksi yang jelas dan komprehensif akan membantu penyidik menyusun laporan lengkap,” katanya.

Lebih lanjut, KPK menyatakan bahwa mereka tidak hanya fokus pada penyidikan, tetapi juga memperhatikan aspek pencegahan korupsi di masa depan. “Kasus ini menjadi pelajaran bagi semua instansi, khususnya dalam pengelolaan proyek besar yang berpotensi rentan terhadap tindak pidana korupsi,” tambah Budi.

Dalam persiapan pemeriksaan ulang, KPK telah mempersiapkan berbagai dokumen dan saksi lain yang akan memberikan keterangan terkait pengelolaan dana proyek. Hal ini menunjukkan bahwa penyidikan sedang berjalan intensif, dengan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan investigasi mencapai kesimpulan yang akurat.

Proses penyelidikan DJKA Kemenhub telah memakan waktu beberapa bulan, mulai dari OTT April 2023 hingga pemeriksaan terhadap Robby Kurniawan bulan Mei 2026. KPK berharap kehadiran saksi dalam pemeriksaan ini akan mempercepat penyusunan laporan serta penuntutan terhadap para tersangka. “Kami yakin bahwa setiap saksi memiliki peran penting dalam mengungkap fakta-fakta yang relevan,” tutur Budi.

Kasus DJKA K