BNN dan LPSK Memperkuat Sinergi untuk Peningkatan Pelayanan Publik

New Policy – Jakarta, Selasa (28/4) — Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengadakan pertemuan strategis di ibu kota, dalam rangka memperkuat kerja sama dalam penyelenggaraan layanan publik. Kegiatan ini menandai upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses pelayanan antar instansi pemerintah. Plt Inspektur Utama BNN, Dicky Kusumawardhana, menyampaikan bahwa keberhasilan BNN dalam meningkatkan kualitas layanan publik sangat bergantung pada peran pimpinan dalam mengorganisir dan mengarahkan tugas, serta kerja sama yang solid antar unit kerja. “Tidak terlepas dari komitmen bersama dalam memahami pentingnya pelayanan publik, yang menjadi fondasi untuk mendorong kinerja lebih baik,” kata Dicky, seperti dikutip dari pernyataan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Kunjungan dan Sesi Studi Tiru

Kunjungan LPSK ke BNN ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman dalam penyelenggaraan layanan publik. Dicky menekankan bahwa pertemuan seperti ini menjadi kesempatan penting untuk saling belajar dan memperkuat hubungan antar lembaga. “Dengan saling berbagi pengetahuan, kami dapat menciptakan sistem yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya. Ia juga menjelaskan bahwa BNN telah mencapai hasil signifikan dalam reformasi birokrasi, yang menjadi fokus utama perbaikan kinerja lembaga pemerintah.

“Selain itu, pembangunan pemahaman bersama mengenai pentingnya pelayanan publik juga menjadi kunci dalam mendorong peningkatan kinerja,” ujar Dicky dalam kesempatan tersebut.

Di sisi lain, perwakilan LPSK, Enteng Mundiati, menyampaikan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk persiapan penilaian oleh Ombudsman RI pada tahun 2026. “Kami ingin memperdalam mekanisme penilaian serta strategi yang dijalani oleh instansi yang telah meraih hasil positif, seperti BNN,” jelas Enteng. Ia menambahkan bahwa hingga kini, LPSK belum menjadi subjek utama audit Ombudsman, sehingga perlu mempelajari pendekatan yang diterapkan oleh lembaga lain untuk meningkatkan standar layanan publik mereka.

Pencapaian Reformasi Birokrasi

BNN mencatatkan pencapaian luar biasa dalam reformasi birokrasi. Pada tahun 2024, indeks reformasi birokrasi mencapai 82,47, dan naik menjadi 84,37 di tahun 2025. Capaian ini merupakan nilai tertinggi sejak tahun 2016, menunjukkan konsistensi dalam upaya memperbaiki sistem administrasi publik. Dicky menyatakan bahwa indikator-indikator kinerja seperti tingkat penyelesaian pengaduan masyarakat, indeks layanan publik, kepatuhan terhadap standar pelayanan, serta hasil survei kepuasan warga telah mendapat predikat sangat baik. “Ini menjadi bukti bahwa kolaborasi dan komitmen bersama memberikan dampak nyata pada efisiensi dan kepercayaan publik,” tambahnya.

Dicky menegaskan bahwa pencapaian ini bukanlah akhir dari perjalanan perbaikan. “Ini adalah bagian dari proses berkelanjutan yang menuntut peningkatan terus-menerus,” ujarnya. Ia menyoroti bahwa walaupun ada kemajuan signifikan, BNN masih terus berupaya untuk mencapai standar yang lebih tinggi, agar layanan dapat lebih memenuhi harapan masyarakat.

Persiapan Penilaian Ombudsman

Enteng Mundiati menjelaskan bahwa tujuan utama dari studi tiru ini adalah menyiapkan LPSK untuk menghadapi penilaian oleh Ombudsman RI tahun depan. “Kami berharap dapat meniru pendekatan yang telah terbukti berhasil, khususnya dalam membangun sistem pelayanan publik yang optimal,” katanya. Ia menyoroti bahwa BNN menjadi contoh yang baik karena berhasil menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan transparan.

Sebagai langkah konkret, LPSK berharap dapat meniru strategi BNN dalam pengelolaan kepuasan warga. “Kami juga ingin memperkuat kerja sama yang lebih erat antara kedua lembaga, agar bisa saling mendukung dalam menjalankan tugas masing-masing,” ucap Enteng. Ia menambahkan bahwa kolaborasi ini diharapkan bisa memberikan dampak positif pada kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Harapan dan Prospek Kolaborasi

Salah satu poin utama yang ditekankan dalam pertemuan ini adalah pentingnya pertukaran pengetahuan (knowledge sharing) antar lembaga. Dicky menyatakan bahwa dengan saling berbagi pengalaman, BNN dan LPSK dapat mengembangkan pendekatan yang lebih inovatif dalam menjawab tantangan layanan publik. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas, dan sinergi ini menjadi jembatan untuk mencapai tujuan bersama,” ujarnya.

Enteng juga menyebutkan bahwa LPSK tertarik untuk memperoleh pelajaran dari BNN, terutama dalam mengelola indikator kepuasan masyarakat. “Selain itu, kami juga ingin mengembangkan mekanisme kerja yang lebih terpadu, sehingga bisa mengoptimalkan tugas perlindungan saksi dan korban,” jelasnya. Ia berharap, melalui pertemuan ini, kedua lembaga dapat menciptakan model kerja yang saling melengkapi.

Kegiatan sinergi antara BNN dan LPSK diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun kerja sama yang lebih luas. “Pertukaran pengetahuan ini tidak hanya memberikan manfaat segera, tapi juga menjadi dasar untuk keberlanjutan reformasi,” ujar Dicky. Ia menegaskan bahwa masyarakat menjadi pusat dari seluruh upaya pelayanan publik, dan sinergi antar instansi menjadi kunci untuk mencapai hasil yang maksimal.

Dengan kolaborasi yang lebih erat, BNN dan LPSK berharap bisa menciptakan sistem yang lebih responsif, adil, dan efektif. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama, serta memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara keseluruhan. “Kami percaya bahwa sinergi ini akan menjadi penggerak utama dalam reformasi birokrasi nasional,” pungkas Enteng, menutup pertemuan dengan harapan yang optimis.

Penutup