Kemendikdasmen Catat 3.084 Sekolah Pascabencana Sumatera Lakukan PKS

New Policy – Dari Jakarta, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melaporkan bahwa jumlah sekolah yang terkena dampak bencana di Sumatera telah mencapai 3.084 unit. Para sekolah tersebut tengah menjalani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mengakses program revitalisasi pendidikan tahun anggaran 2026, yang dirancang dengan dana lebih dari Rp2,9 triliun. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam pernyataan tertulis yang dikeluarkan pada Senin, menjelaskan bahwa revitalisasi ini dilakukan secara mandiri oleh 2.817 sekolah, sementara 267 sekolah yang mengalami kerusakan parah dan harus dipindahkan mengandalkan kerja sama dengan TNI AD. Anggaran yang dialokasikan untuk pendanaan relokasi mencapai lebih dari Rp446 miliar.

Distribusi sekolah penerima program revitalisasi tersebut tersebar di tiga provinsi yang terkena dampak bencana. Dari total 3.084 unit, sebanyak 2.085 satuan pendidikan berada di Aceh, 332 sekolah di Sumatera Barat, dan 667 satuan pendidikan lainnya di Sumatera Utara. Mu’ti menegaskan bahwa revitalisasi pendidikan ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan, terutama di tengah kesulitan yang dihadapi oleh sekolah-sekolah terdampak bencana. Dukungan ini tidak hanya terbatas pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga mencakup upaya untuk menjaga keberlangsungan layanan belajar mengajar.

Progres Pencairan Dana Revitalisasi

Menurut Mu’ti, dari 3.084 sekolah yang menerima program revitalisasi, sebanyak 2.861 unit telah memperoleh dana bantuan tahap pertama. Jumlah ini mencakup 70 persen dari total sekolah yang terdaftar, dengan total pencairan lebih dari Rp1,9 triliun. “Dana bantuan ini berfungsi untuk memperkuat kemampuan sekolah dalam menjalankan aktivitas pendidikan secara mandiri,” kata Mu’ti.

Kemendikdasmen juga memastikan bahwa dukungan operasional pendidikan tetap terjaga melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Hingga saat ini, bantuan tersebut telah disalurkan kepada lebih dari 29 ribu sekolah di kabupaten yang terkena bencana. Angka pencairan mencapai Rp1,98 triliun, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan operasional, pengadaan perlengkapan, dan upaya memperbaiki fasilitas. Mu’ti menambahkan bahwa penyaluran BOSP terus dilakukan secara fleksibel, baik dalam persyaratan maupun penggunaan anggaran, agar sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap institusi pendidikan.

Dukungan untuk Sekolah yang Direlokasi

Di samping itu, Kemendikdasmen memberikan perhatian khusus terhadap sekolah yang harus direlokasi akibat kerusakan fisik akibat bencana. Mu’ti menyebutkan bahwa pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan lahan yang diperlukan bagi 65 sekolah yang sedang dalam proses relokasi. Dukungan ini menjadi prioritas agar proses belajar mengajar tidak terganggu selama masa pemulihan.

Kemendikdasmen juga aktif melakukan pelatihan untuk guru di wilayah terdampak bencana, terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mu’ti menjelaskan bahwa pelatihan tersebut berfokus pada penguatan keterampilan mengajar dalam kondisi darurat, serta pendampingan psikososial bagi siswa dan staf pendidikan. “Selain itu, kami melakukan monitoring kehadiran siswa dan guru, serta evaluasi keterlaksanaan pembelajaran di tiga daerah tersebut,” katanya. Hasil dari upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, meski dalam kondisi yang masih terbatas.

Strategi Pemulihan Pascabencana

Program revitalisasi pendidikan TA 2026 dirancang untuk mencakup berbagai aspek kritis. Mu’ti menjelaskan bahwa selain perbaikan fisik, revitalisasi ini juga mencakup peningkatan kapasitas pengelolaan sekolah melalui pelatihan dan bimbingan teknis. “Kami memberikan fleksibilitas dalam penggunaan anggaran agar sekolah bisa mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan terutama di masa transisi darurat,” ujarnya.

Proses pemulihan juga melibatkan penerapan model pembelajaran darurat yang dirancang untuk memastikan aktivitas belajar tetap berjalan optimal. Dalam pelaksanaannya, Kemendikdasmen memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk TNI AD, untuk mempercepat pengerjaan revitalisasi. Selain itu, pihaknya tengah mengawasi proses verifikasi bantuan untuk 6.055 guru, dengan anggaran mencapai Rp36,3 miliar. Verifikasi ini bertujuan memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan secara tepat dan transparan.

Dalam pernyataannya, Mu’ti menyebutkan bahwa upaya revitalisasi pendidikan akan mencapai puncaknya pada pekan kedua dan ketiga Mei 2026. Pada masa tersebut, pihaknya berencana menyelesaikan pencairan dana bantuan untuk 223 satuan pendidikan. Dana yang diberikan mencapai Rp83,3 miliar, sementara Rp17 miliar digunakan untuk bantuan operasional selama masa transisi darurat menuju pemulihan. “Seluruh dana tersebut diperuntukkan agar layanan pendidikan tetap berjalan secara efektif,” ujarnya.

Komitmen Mendikdasmen untuk Masa Depan

Menurut Mu’ti, langkah-langkah yang diambil Kemendikdasmen menunjukkan komitmen kuat untuk mempercepat pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera. Ia menegaskan bahwa revitalisasi tidak hanya fokus pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan. “Kami ingin memastikan bahwa sekolah yang terdampak tidak hanya diperbaiki, tetapi juga menjadi lebih tangguh di masa depan,” tutur Mu’ti.

Lebih lanjut, Mu’ti menjelaskan bahwa rencana ini dilakukan secara bertahap untuk meminimalkan beban masing-masing sekolah. Dukungan dari pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci sukses dalam memulihkan sistem pendidikan. Dengan total anggaran lebih dari Rp2,9 triliun, program revitalisasi ini diharapkan mampu memulihkan kondisi sekolah secara menyeluruh, termasuk keberlangsungan pembelajaran bagi siswa yang terdampak. “Kami yakin dengan pendekatan yang sistematis, sekolah-sekolah ini akan kembali beroperasi secara optimal,” pungkas Mu’ti.

Kemendikdasmen terus berupaya mengoptimalkan distribusi bantuan dan memastikan tidak ada sekolah yang tertinggal. Dengan pendekatan yang fleksibel, kementerian ini mencoba mengadaptasi kebutuhan masing-masing wilayah agar program revitalisasi efektif dan bermanfaat. Dukungan ini juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat, para guru, serta pemerintah daerah. “Kami berharap kerja sama yang solid akan membawa hasil yang maksimal bagi keberlanjutan pendidikan di Sumatera,” tambahnya.

Pembelajaran Darurat sebagai Arah Utama

Selama proses pemulihan