Pekerja Migran Lulusan Kampus Berpotensi Tingkatkan Remitansi Indonesia

Jakarta – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menilai bahwa kehadiran tenaga kerja yang berlatar belakang pendidikan perguruan tinggi mampu memperkuat kontribusi remitansi ke negara. Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri KP2MI, Dwi Setiawan Susanto, dalam acara penguatan Career Development Center (CDC) di Jakarta, Rabu, menyampaikan bahwa terjadi pergeseran dalam preferensi tenaga kerja migran Indonesia, dari sektor tradisional ke bidang profesional. Salah satu contohnya adalah pekerjaan dalam bidang pengelasan atau welder.

“Welder memiliki upah yang sangat kompetitif, rata-rata mencapai Rp100 juta per bulan, bahkan di Kanada bisa mencapai Rp200 juta. Jadi, kita perlu mengidentifikasi posisi kerja yang bisa diisi oleh lulusan S1 atau S2, lalu menggabungkannya dengan sertifikasi keahlian,” ujarnya.

Dwi menekankan pentingnya kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi sebagai langkah strategis untuk menyelaraskan kebutuhan industri global dengan ketersediaan tenaga kerja berkualifikasi gelar serta sertifikasi kompetensi. Dengan terbukanya peluang ekonomi yang menarik dan daya serap pasar kerja yang tinggi, KP2MI yakin bahwa pendapatan dari remitansi pekerja migran akan meningkat signifikan.

Proyeksi Remitansi pada 2025 dan Target 2026

Pada 2025, remitansi tenaga kerja migran Indonesia (PMI) diprediksi mencapai Rp280 triliun dengan total sekitar 290.000 orang yang bekerja. Pemerintah menargetkan pada 2026, jumlah pekerja ahli yang dipasukkan ke berbagai negara penempatan mencapai 500 ribu. Dwi memproyeksikan bahwa jika 2025 mencapai Rp280 triliun, jumlahnya bisa naik hingga Rp500 triliun di tahun berikutnya, bahkan mungkin hingga Rp1.000 triliun.

Dampak Ekonomi dari Remitansi Pekerja Migran

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menambahkan bahwa remitansi pada 2025 naik 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut dia, aliran dana ini sangat penting dalam mendorong perekonomian masyarakat. “Uang tersebut langsung masuk ke masyarakat, sehingga meningkatkan daya beli, menumbuhkan usaha kecil, serta memperkuat perekonomian keluarga. Selain itu, remitansi juga mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran pemerintah dari APBN dan APBD, serta investasi,” tutur Mukhtarudin (24/2).