Negosiasi RI-Iran gagal, RI perlu evaluasi postur anggaran energi

Setelah negosiasi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran tidak mencapai kesepakatan, dampaknya terasa pada ketegangan di Selat Hormuz yang memicu krisis energi. Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengungkapkan bahwa pemerintah harus meninjau ulang alokasi anggaran energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, penyesuaian subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG serta pengaturan volume subsidi perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

“Sangat perlu (evaluasi anggaran), terutama terkait harga BBM dan LPG non-subsidi, serta volume BBM/LPG subsidi perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal kita,” jelas Wijayanto kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Di sisi lain, kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menjamin subsidi BBM tidak akan naik hingga akhir 2026 dinilai tepat. Namun, Wijayanto menekankan perlunya peningkatan efisiensi dalam pemberian subsidi agar lebih tepat sasaran.

“Ide yang pantas dijalankan adalah bensin subsidi hanya untuk motor dan kendaraan umum, sedangkan solar subsidi hanya untuk kendaraan umum. Langkah ini selain menghemat juga mempermudah pengawasan di lapangan,” tambahnya.

Kegagalan negosiasi antara AS dan Iran di Islamabad, Pakistan, pada Minggu (12/4) memicu lonjakan harga minyak global. Setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan ancaman blokade Selat Hormuz, harga minyak naik sekitar 8%.

Dalam data terbaru, harga minyak mentah Brent mencapai 102 dolar AS (sekitar Rp1,7 juta) per barel. Pada Minggu (12/4) pukul 22.01 GMT atau Senin pukul 05.01 WIB, harga Brent untuk pengiriman Juni berjangka melonjak 7,76% menjadi 102,59 dolar AS per barel. Sementara itu, harga WTI berjangka Mei juga naik 8,2% menjadi 104,51 dolar AS per barel.

Wijayanto mengatakan, harga minyak Brent masih berpotensi naik hingga menembus di atas 100 dolar AS per barel jika ketegangan antara AS dan Iran terus berlanjut. Jika blokade Selat Hormuz total terjadi, para analis memperkirakan harga minyak bisa mencapai 150 dolar AS per barrel.

“Tentunya kita semua tidak mengharapkan ini dan Trump belum tentu berani melakukan karena akan mendapatkan perlawanan dari rakyat AS yang terdampak kenaikan harga BBM di dalam negeri,” tutur Wijayanto.