Pemerintah Luncurkan Berbagai Insentif Fiskal untuk Jaga Stabilitas Kelas Menengah
Meeting Results – Dalam upayanya memastikan kelompok masyarakat kelas menengah tetap stabil secara ekonomi, pemerintah telah merancang sejumlah kebijakan fiskal. Langkah ini bertujuan mengurangi tekanan pada daya beli rakyat serta meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Pada rapat kerja Komisi XI DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026), Pelaksana Harian Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Ferry Ardiyanto, menjelaskan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemeliharaan mobilitas sosial yang adil.
Pelaksanaan Kebijakan untuk Pertahanan Kelas Menengah
Ferry menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga kesejahteraan kelas menengah dengan insentif berbasis pajak. Di antaranya adalah kebijakan PPh 21 untuk pekerja di sektor yang rentan fluktuasi, seperti industri padat karya dan sektor pariwisata. Selain itu, ada pembebasan PPN hingga nilai properti Rp 2 miliar, serta relaksasi pajak penghasilan final bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Kebijakan ini dirancang agar kelas menengah tidak turun status, bahkan bisa naik kelas,” kata Ferry.
“Pemerintah menjaga kesejahteraan kelas menengah di antaranya melalui inisiatif PPh 21 untuk pekerja di sektor padat karya dan pariwisata, kemudian pembebasan PPN rumah sampai dengan Rp 2 miliar, serta relaksasi PPh final UMKM,” ujar Ferry dalam rapat kerja Komisi XI DPR di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Ferry menjelaskan bahwa insentif tersebut bertujuan mengurangi beban masyarakat dan pelaku usaha. Dengan menerapkan pendekatan sisi permintaan dan penawaran, pemerintah berharap memperkuat daya beli masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja yang produktif. Kebijakan fiskal ini juga menggambarkan upaya pemerintah dalam memperluas akses ekonomi bagi kelompok yang lebih rentan terhadap krisis.
Insentif Berbasis Sektor Prioritas
Sejumlah sektor menjadi target utama dalam kebijakan insentif tersebut. Ferry menyoroti industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur sebagai prioritas, karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Di sisi lain, sektor pariwisata, perhotelan, restoran, transportasi daring, logistik, dan pertanian juga mendapat perhatian khusus melalui program hilirisasi dan digitalisasi.
“Beberapa stimulus fiskal yang diharapkan mendorong penciptaan lapangan kerja yang telah digulirkan sejak tahun lalu adalah insentif PPh 21 DTP sektor padat karya dan pariwisata, kemudian program magang fresh graduate dengan uang saku UMP, diskon iuran JKK dan JKN 50% untuk transportasi daring, subsidi kredit investasi revitalisasi mesin industri, serta program padat karya tunai,” jelas Ferry.
Dalam menjaga keseimbangan ekonomi, pemerintah juga menekankan pentingnya peran sektor-sektor yang menggerakkan pertumbuhan. Kebijakan ini mencakup relaksasi pajak untuk pekerja transportasi daring, seperti diskon 50% iuran JKK dan JKN, serta subsidi kredit investasi untuk revitalisasi mesin industri. Ferry menegaskan bahwa kebijakan tersebut dirancang untuk memastikan arus kas pelaku usaha tetap lancar dan kegiatan bisnis bisa berkembang.
Program Prioritas Nasional untuk Meningkatkan Pekerjaan
Menurut Ferry, selain kebijakan fiskal langsung, pemerintah juga menggulirkan program prioritas nasional. Dua proyek utama di antaranya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diperkirakan bisa menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja, dan Program Kampung Nelayan Merah Putih, yang diharapkan menciptakan 270.000 lapangan pekerjaan. Program-program ini menggabungkan kebijakan ekonomi dengan aspek sosial, sehingga menciptakan dampak yang lebih luas.
Ferry menambahkan bahwa pemerintah juga akan mempercepat pelaksanaan beberapa inisiatif lain, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, peremajaan perkebunan (replanting), dan modernisasi armada kapal nelayan. “Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan kelas menengah sebagai penopang ekonomi nasional,” papar Ferry. Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan memastikan masyarakat tidak terjatuh ke kelas ekonomi yang lebih rendah.
Strategi Kebijakan untuk Penguatan Ekonomi
Pemerintah tidak hanya fokus pada insentif langsung, tetapi juga mengintegrasikan berbagai kebijakan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif. Ferry menyebutkan bahwa kebijakan fiskal berorientasi pada peningkatan produktivitas dan keterlibatan masyarakat dalam pertumbuhan. Dengan menggabungkan pendekatan sisi permintaan dan sisi penawaran, pemerintah berharap mencapai keseimbangan yang berkelanjutan.
Salah satu inisiatif kunci adalah program magang bagi lulusan baru, yang diberikan uang saku setara upah minimum provinsi (UMP). Program ini bertujuan membantu transisi pekerja muda ke dunia kerja dan memastikan mereka memiliki kesempatan untuk berkembang. Selain itu, pemerintah juga mengatur relaksasi pajak untuk sektor padat karya, yang didukung oleh insentif PPh 21 yang ditanggung negara (DTP) dalam rangka meringankan beban pekerja.
“Ini semua kami lakukan agar kelas menengah tetap menjadi kelas menengah atau naik kelas, dan tidak jatuh ke aspiring class menengah,” pungkas Ferry.
Dengan sejumlah kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi risiko kemiskinan. Ferry menekankan bahwa kebijakan fiskal yang berkelanjutan perlu didukung oleh program-program yang berfokus pada kebutuhan aktual masyarakat. Ia menyebutkan bahwa insentif ini juga akan memperkuat kemampuan masyarakat menengah dalam menghadapi tekanan ekonomi di masa depan.
Pelaksanaan kebijakan ini diharapkan bisa memberikan dampak positif yang berkelanjutan, baik dalam skala makro maupun mikro. Dengan menargetkan sektor
