Nasional

Special Plan: Dukung Program MBG, BEM Fakultas Bersatu Tuntut Perbaikan Tata Kelola

Dukung Program MBG, BEM Fakultas Bersatu Tuntut Perbaikan Tata Kelola Special Plan - Dalam jumpa pers yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Desk Nasional
Published Juni 17, 2026
Reading time 4 minutes
Conversation No comments

Dukung Program MBG, BEM Fakultas Bersatu Tuntut Perbaikan Tata Kelola

Special Plan – Dalam jumpa pers yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Bersatu, Selasa (16/6/2026), Rahmat Djimbula, juru bicara lembaga tersebut, menyatakan bahwa BEM justru mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski banyak pihak mengkritik program ini karena dianggap memakan anggaran besar, lembaga mahasiswa ini berpendapat bahwa kebijakan MBG tetap penting untuk menjawab kebutuhan mendasar masyarakat.

Pertahanan MBG Menjadi Fokus Perhatian BEM Fakultas Bersatu

Rahmat menekankan bahwa BEM Fakultas Bersatu tidak mempermasalahkan keberadaan MBG, tetapi menyoroti pergeseran prioritas dalam isu yang diangkat oleh sejumlah kalangan. “Perhatian publik justru tidak diarahkan ke urusan yang lebih mendesak, seperti perbaikan tata kelola program-program pemerintah,” ujarnya. Menurut Rahmat, MBG memberikan dampak langsung pada peningkatan gizi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga seharusnya menjadi fokus utama, bukan sasaran penolakan.

“Program MBG yang memberikan dampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola harus dilakukan,” kata Rahmat dalam jumpa pers BEM Fakultas Bersatu, Selasa (16/6/2026).

Dalam poin selanjutnya, BEM Fakultas Bersatu menyoroti beberapa isu yang belakangan menjadi perhatian utama mahasiswa. Mereka menilai bahwa ada sejumlah hal yang lebih relevan dengan kebutuhan rakyat, namun terabaikan. “Masih banyak persoalan yang lebih dekat dengan kesejahteraan masyarakat dan membutuhkan perhatian lebih besar dari kalangan mahasiswa,” tambah Rahmat.

Sebagai contoh, BEM menilai bahwa isu korupsi dan pengawasan terhadap program-program yang berdampak langsung pada masyarakat seharusnya menjadi fokus utama aksi kritis mahasiswa. Mereka menolak narasi krisis yang dianggap tidak didasarkan pada data yang utuh. “Narasi ini berpotensi mengalihkan perhatian publik dari agenda yang lebih penting,” jelas Rahmat.

Menurut BEM Fakultas Bersatu, program MBG bisa menjadi alat untuk memperkuat kebijakan sosial yang inklusif, asalkan dikelola dengan transparan. “MBG bukan hanya tentang makanan gratis, tetapi juga tentang pengurangan kesenjangan ekonomi yang menghambat akses makanan bergizi bagi keluarga miskin,” tambahnya. Lebih lanjut, Rahmat menyoroti bahwa penolakan terhadap MBG sering kali didasari oleh kepentingan politik, bukan kebutuhan masyarakat.

Independensi Mahasiswa: Kunci Perubahan yang Sama

Rahmat Djimbula juga menegaskan bahwa BEM Fakultas Bersatu akan terus memastikan kemurnian gerakan mahasiswa. “Kami ingin aksi kita tetap independen, berpihak kepada rakyat, dan bebas dari intervensi elite politik,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa keberhasilan program MBG tidak bisa terlepas dari peran aktif mahasiswa dalam mengawal kebijakan tersebut.

BEM Fakultas Bersatu mengkritik tata kelola yang kurang efektif dalam program MBG. Mereka menilai bahwa penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran justru memperparah kesenjangan antara program pemerintah dan kebutuhan masyarakat. “Anggaran yang dialokasikan seharusnya lebih terarah, bukan hanya menghabiskan dana tanpa hasil nyata,” kata Rahmat.

Dalam konteks ini, BEM menilai bahwa kebijakan MBG harus diperbaiki secara struktural. “Perlu ada evaluasi terhadap sistem distribusi dan pengawasan program, agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” lanjutnya. Mereka juga menyarankan agar pihak pemerintah memperhatikan kebutuhan kritis masyarakat, seperti ketersediaan makanan sehat di daerah terpencil.

Gerakan BEM Fakultas Bersatu menekankan bahwa kritik terhadap MBG harus didasari data yang jelas. “Kami tidak menolak perbaikan, tetapi keberlanjutan program ini tidak boleh diabaikan karena alasan politik,” jelas Rahmat. Ia menilai bahwa keberhasilan reformasi politik bisa terukur melalui peningkatan kesejahteraan rakyat, termasuk pengurangan angka kekurangan gizi di kalangan masyarakat miskin.

Dalam konteks yang lebih luas, BEM Fakultas Bersatu juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif mahasiswa dalam memperbaiki sistem pemerintahan. “Mahasiswa harus menjadi bagian dari solusi, bukan hanya penonton,” katanya. Rahmat menambahkan bahwa gerakan kritis mahasiswa tidak bisa disamakan dengan aksi yang bertujuan mengalihkan fokus dari isu-isu penting.

Menyikapi hal ini, BEM Fakultas Bersatu berharap pemerintah memberikan perhatian lebih pada program yang memiliki dampak langsung, seperti MBG. “Perbaikan tata kelola tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program yang sudah memberikan manfaat nyata,” tegasnya. Lebih dari itu, mereka menekankan bahwa keberhasilan program MBG juga bisa menjadi sarana untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Isu Lain yang Menjadi Perhatian

BEM Fakultas Bersatu tidak hanya fokus pada MBG, tetapi juga mengkritik sejumlah isu lain yang terabaikan. Mereka menilai bahwa kebijakan seperti peningkatan akses pendidikan, pengurangan kemiskinan, dan kebijakan kesehatan harus menjadi prioritas utama. “Program MBG bisa menjadi jembatan untuk menyuarakan isu-isu ini, asalkan dikelola dengan baik,” kata Rahmat.

Di sisi lain, BEM juga menyoroti krisis yang muncul dari diskursus publik. Mereka menilai bahwa narasi tentang kegagalan MBG sering kali dibangun tanpa dasar yang utuh. “Krisis yang dipersepsikan sekarang justru mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih mendesak, seperti korupsi dan kurangnya pengawasan anggaran,” jelas Rahmat.

Menurut BEM Fakultas Bersatu, keberlanjutan MBG bisa dipertahankan dengan adanya keterlibatan aktif dari lembaga-lembaga independen. “Kami menyarankan agar ada audit transparan terhadap penggunaan anggaran, agar tidak ada tindakan korupsi yang menghambat program ini,” tambahnya. Rahmat menekankan bahwa mahasiswa harus menjadi penjaga kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat.

Dalam wawancara terbaru, Rahmat Djimbula menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara lembaga mahasiswa dan masyarakat. “Gerakan kita harus dipandu oleh data dan kebutuhan nyata, bukan oleh persepsi yang tidak objektif,” katanya. Ia menilai bahwa keberhasilan program MBG tergantung pada

Leave a Comment