PKB Heran Jokowi Arahkan PSI Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode
Special Plan – Dari Jakarta, Beritasatu.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengungkapkan kebingungan terhadap keputusan politik Joko Widodo (Jokowi) yang meminta kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada dua periode ke depan. Wakil Ketua PKB, Jazilul Fawaid, menilai tindakan tersebut terkesan tidak logis. Ia menyebut arahan Jokowi itu terkesan “kemajon” atau keblabasan, mengingat saat ini pemerintah sedang berusaha menyelesaikan program-program yang dijanjikan dalam Pilpres 2024.
“Jika berpikir dua periode, saya rasa itu kemajon,” ujar Jazilul saat memberi wawancara di kompleks DPR/MPR pada Senin (22/6/2026). Ia menambahkan, keputusan Jokowi untuk mengarahkan PSI mendukung Prabowo-Gibran sebelum masa jabatan selesai bisa menghambat pencapaian visi dan misi pemerintah yang sedang dijalankan saat ini.
Jazilul menyoroti bahwa masyarakat pada masa ini lebih menginginkan keberhasilan program pemerintahan yang sudah dijalankan, bukan segera memasuki masa jabatan baru. “Tidak ada angin, tidak ada hujan bicara soal dua periode, saya tidak mengerti. Itu urusan siapa yang menyampaikan. Maksud saya, pemerintah saat ini harus fokus pada penyelesaian janji-janji kampanye Pilpres 2024,” lanjutnya.
Ketua DPP PSI, Bestari Barus, sebelumnya membenarkan arahan Jokowi tersebut. Menurutnya, langkah Jokowi bertujuan untuk menghindari munculnya isu “matahari kembar,” yaitu situasi di mana dua tokoh politik yang memiliki program serupa mengambil alih kekuasaan. “Jokowi mengarahkan PSI untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode agar tidak ada kebingungan terkait program yang telah dijanjikan,” kata Bestari.
Sebagai partai yang dikenal konservatif, PKB merasa tidak nyaman dengan keputusan Jokowi tersebut. Jazilul menilai, dukungan dari PSI mungkin membuat konsensus politik terpecah, terutama jika Prabowo-Gibran berbeda dari pemerintahan saat ini. Ia menekankan bahwa pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin telah mengeluarkan banyak kebijakan yang belum sepenuhnya terwujud, dan masyarakat justru menginginkan keberlanjutan program tersebut.
Menurut Jazilul, keputusan untuk mempercepat dukungan terhadap Prabowo-Gibran sebelumnya dianggap tidak tepat. “Kita harus menyelesaikan apa yang belum tuntas dari masa pemerintahan sekarang, baru kemudian memikirkan masa depan,” jelasnya. Ia juga mempertanyakan kebijakan tersebut karena terkesan tidak memperhatikan dinamika politik yang sedang berlangsung, terutama dalam pemilihan legislatif dan pemilihan daerah yang akan datang.
Dalam konteks Pilpres 2024, dukungan PSI kepada Prabowo-Gibran dianggap sebagai strategi untuk memperkuat konsensus partai-partai pendukung mereka. Namun, PKB menganggap langkah ini bisa mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam mengejar visi yang sudah dijanjikan. Jazilul mengingatkan bahwa keputusan politik seperti ini perlu dipertimbangkan secara matang, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang masih menghimpit masyarakat.
Bestari Barus menambahkan bahwa arahan Jokowi bukanlah tindakan spontan, melainkan hasil analisis politik yang matang. “PSI sebagai partai yang aktif dalam pemilihan umum akan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan nasional, termasuk untuk menjaga stabilitas pemerintahan,” katanya. Namun, ia mengakui bahwa keputusan ini bisa memicu perdebatan di antara para pengambil kebijakan, terutama antara kader PSI yang sebelumnya mendukung Jokowi.
Dalam situasi politik yang terus berubah, Jokowi memang sering kali mengambil peran sebagai pengarah strategi partai. Kebijakan arahan PSI ini adalah salah satu contoh dari keterlibatan Jokowi dalam politik partai lain. Meski demikian, Jazilul berharap ada penjelasan lebih jelas mengapa Jokowi memilih waktu ini untuk melakukan langkah tersebut, terutama setelah pemerintahan Jokowi telah menjalankan beberapa program penting.
Isu Politik dan Konsensus
Kebingungan PKB juga mencerminkan ketegangan dalam konsensus politik. Sejumlah pihak menganggap keputusan Jokowi untuk mempercepat dukungan Prabowo-Gibran bisa mengabaikan kepentingan partai-partai yang sudah menjadi bagian dari pemerintahan. “Ini memicu pertanyaan, apakah Jokowi ingin menjamin keberlanjutan program yang sudah dijalankan, atau justru ingin mengubah arah kebijakan melalui dukungan PSI,” ungkap Jazilul.
Di sisi lain, Bestari Barus menegaskan bahwa PSI memiliki kebijakan yang jelas dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan nasional. “Kita tidak ingin kebimbangan atau konflik dalam menghadapi masa depan, sehingga arahan Jokowi dianggap penting untuk menghindari gesekan di antara partai-partai pendukung,” jelasnya. Ia juga menyoroti bahwa pertukaran kekuasaan dalam masa dua periode bisa memberikan kestabilan politik yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan jangka panjang.
Sejumlah analis politik menyebut keputusan Jokowi ini sebagai bagian dari permainan kekuasaan yang lebih luas. Dengan menarik dukungan PSI, Jokowi dianggap berusaha memperkuat posisi pemerintahan dalam menghadapi masa depan. Namun, keputusan ini juga bisa dianggap sebagai bentuk pengorbanan terhadap kepentingan partai lain, terutama PKB yang sebelumnya menjadi penyangga pemerintahan.
Langkah Strategis dalam Politik
Menurut Jazilul, tindakan Jokowi ini mungkin dipandang sebagai strategi untuk memastikan kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. “Dukungan
