Pilkades Sangihe 2026 Hadapi Tantangan, Sejumlah Desa Sepi Pendaftar
Special Plan – Kabupaten Kepulauan Sangihe, Beritasatu.com — Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2026 yang dijadwalkan berlangsung di seluruh desa se-Kabupaten Sangihe sedang dalam proses pendaftaran calon. Meski tahapan ini sudah berjalan, beberapa wilayah masih mengalami hambatan dalam mengumpulkan peserta. Dari total 118 desa yang direncanakan mengikuti pilkades serentak, sebagian besar telah memasuki fase penelitian administrasi calon, namun minat masyarakat untuk mengajukan diri sebagai bakal calon tergolong rendah.
Tantangan dalam Penyelenggaraan Pilkades
Pemilihan kepala desa serentak 2026 menjadi salah satu kegiatan penting dalam sistem demokrasi di tingkat desa. Namun, di beberapa desa di Sangihe, masyarakat kurang antusias untuk berpartisipasi. Ini berdampak pada kepadatan pendaftar, sehingga memicu pertanyaan tentang kesiapan penyelenggaraan. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMDD) Sangihe, Yesri Muridang, mengungkapkan bahwa sejumlah desa masih menunggu adanya calon yang memenuhi syarat administratif.
“Saat ini memang masih banyak desa yang belum ada bakal calon, tetapi kami berharap dapat terisi melalui perpanjangan pendaftaran yang dilakukan,” ujar Yesri Muridang, Rabu (24/6/2026).
Menurut Muridang, jadwal penelitian administrasi calon untuk 86 desa akan berakhir pada 22 Juni 2026. Jika hingga waktu itu belum ada peserta, maka 32 desa lainnya akan diberi kesempatan perpanjangan. Dalam beberapa kasus, meski perpanjangan dilakukan, masih ada 20 desa yang tidak memperoleh calon. Situasi ini memperlihatkan tantangan dalam mencapai jumlah peserta yang memadai.
Persiapan untuk Mencapai Target Pilkades
Pemerintah daerah menargetkan pilkades serentak 2026 dilaksanakan pada bulan Oktober tahun ini. Untuk mencapai target tersebut, PMDD berupaya memastikan seluruh desa memenuhi syarat administratif. Muridang menegaskan bahwa meski ada desa yang masih menunggu calon, upaya untuk menjaga jalannya proses tetap dilakukan. “Kami tetap optimis bahwa seluruh desa akan siap mengikuti pilkades,” jelasnya.
Proses pendaftaran calon kepala desa di Sangihe terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, masyarakat mengajukan permohonan ke PMDD, kemudian dilakukan verifikasi administrasi, seperti pengumpulan dokumen pendukung dan pengecekan keabsahan syarat. Tahapan ini dinilai kritis karena menjadi dasar untuk menentukan kelayakan calon. Dengan adanya perpanjangan waktu, harapan terus dibuka agar lebih banyak warga tertarik mengikuti pemilihan.
Peluang dan Rintangan dalam Pilkades Serentak
Pilkades serentak memiliki manfaat dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat. Namun, di beberapa desa, kondisi ini masih menjadi tantangan. Salah satu faktor penyebab rendahnya antusiasme adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilihan kepala desa. “Masyarakat perlu lebih aktif dalam mengikuti proses ini agar hasil pilkades dapat mencerminkan keinginan warga,” kata Muridang.
Dalam upaya meningkatkan partisipasi, PMDD telah mengadakan sosialisasi ke berbagai desa. Namun, efektivitas sosialisasi tergantung pada tingkat respons masyarakat. Desa-desa yang mengalami kesulitan dalam menemukan pendaftar perlu dukungan lebih besar dari pemangku kebijakan. Muridang juga menekankan pentingnya koordinasi antara dinas dan pihak desa dalam menyelesaikan masalah administratif.
Kesiapan untuk Pilkades di Bulan Oktober
Dengan target pelaksanaan pilkades di bulan Oktober, PMDD memastikan persiapan telah matang. Namun, beberapa desa tetap diberi waktu tambahan untuk mengumpulkan calon. Kebijakan ini diharapkan dapat memperbaiki situasi di wilayah yang mengalami keterlambatan. “Kami akan terus memantau progres pendaftaran dan siap mempercepat proses jika diperlukan,” tambah Muridang.
Meski ada desa yang masih menunggu calon, Muridang yakin semua bisa terpenuhi. Dia menjelaskan bahwa perpanjangan waktu tidak berarti pengurangan kualitas proses. Sebaliknya, ini memberi kesempatan bagi warga yang mungkin belum memiliki waktu atau kesadaran untuk mengajukan diri. Pilkades serentak 2026 menjadi momen penting untuk menguji kesiapan sistem pemilihan di tingkat desa, terutama dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul.
Isu Lain yang Membayangi Pilkades
Beberapa desa juga menghadapi isu internal, seperti persaingan antar calon yang kurang intens atau adanya kecurangan yang dikhawatirkan. Muridang mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan berpartisipasi aktif. “Selain perpanjangan waktu, kami juga memberikan bimbingan teknis agar proses pendaftaran berjalan adil dan transparan,” jelasnya.
Sebagai dinas teknis, PMDD berperan penting dalam memastikan kelancaran penyelenggaraan pilkades. Mereka tidak hanya melakukan verifikasi, tetapi juga memberikan rekomendasi dan bantuan administratif kepada desa. Dengan adanya perpanjangan, PMDD mengharapkan masyarakat lebih terdorong untuk mendaftar. “Ini menjadi ujian bagi kebijakan kami, tetapi kami siap menghadapinya,” tegas Muridang.
Beberapa Desa Masih Butuh Bantuan
Dari 118 desa, sekitar 32 wilayah harus memperpanjang masa pendaftaran karena belum ada calon. Desa-desa ini perlu dukungan dari pihak ketiga, seperti lembaga kependudukan atau organisasi masyarakat. Kebijakan perpanjangan ini juga bertujuan mengurangi risiko pemungutan suara yang terlalu singkat, sehingga memicu kebingungan atau kekecewaan masyarakat.
Muridang menegaskan bahwa jadwal pilkades serentak 2026 tetap menjadi fokus utama. Jika ada desa yang masih belum memiliki calon, pemerintah akan menyesuaikan dengan situasi. “Kami tidak ingin pilkades diundur, tetapi tetap siap mengambil langkah terbaik untuk keberhasilan penyelenggaraan,” pungkasnya.
Dalam beberapa bulan ke depan, PMDD akan memant
