Prasetyo: Berantas Korupsi Harus Dimulai dari Pemerintah
Pembekapan Korupsi di Pemerintahan Menjadi Fokus Utama
Topics Covered – Dalam upaya memperkuat sistem pemerintahan yang bersih, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari lingkungan pemerintahan sendiri. Menurutnya, seluruh jajaran pejabat yang bertugas dalam mengelola negara memiliki kewajiban besar untuk berperan aktif dalam melawan tindak pidana korupsi. “Komitmen untuk mengurangi praktik korupsi adalah tanggung jawab semua elemen pemerintah,” jelas Prasetyo setelah menghadiri rapat koordinasi fiskal dan moneter di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Sabtu (6/6/2026).
Prasetyo menekankan bahwa tugas ini tidak bisa hanya dianggap sebagai pesan moral, tetapi harus diubah menjadi aksi nyata. Ia menyoroti bahwa Presiden Prabowo Subianto telah berkali-kali menekankan pentingnya integritas dalam setiap lini pemerintahan. “Pak Presiden terus mengingatkan bahwa melawan korupsi adalah prioritas utama,” tambahnya. Pernyataan ini dilontarkan dalam konteks maraknya kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat eksekutif, seperti kejadian di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Berulang kali Pak Presiden mengingatkan kepada seluruh jajaran bahwa salah satu tugas berat kita adalah mengatasi tindak pidana korupsi,” ujar Prasetyo.
Dalam wawancara dengan media, Prasetyo mengingatkan bahwa pemerintah perlu membenahi diri serta meninggalkan kebiasaan yang berpotensi menyalahi aturan hukum. “Mari kita membenahi diri dan mengubah kebiasaan lama menjadi langkah baru,” tegasnya. Ia menilai kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat tergantung pada integritas aparatur negara. Tanpa komitmen yang kuat, program pembangunan akan sulit berjalan efektif.
Kasus Korupsi Terkini yang Menyebutkan Peran Pemerintah
Beberapa hari sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim. Ia diduga terlibat dalam pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). KPK juga menyebutkan bahwa dugaan penerimaan dana berupa aliran sekitar Rp 100 juta per minggu terus berlanjut sejak ia menjabat direktur jenderal imigrasi pada 2023–2024. Kini, Silmy Karim menjadi salah satu dari delapan aparatur sipil negara (ASN) yang ditahan, termasuk tujuh pejabat lain dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di tingkat daerah atau lembaga swasta, tetapi juga terjangkau ke pemerintah pusat. KPK menilai bahwa peran pejabat eksekutif sangat kritis dalam membentuk lingkungan yang adil. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menetapkan tiga mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait program makan bergizi gratis (MBG) periode 2025–2026.
“Selain kepala negara, presiden juga bertindak sebagai kepalanya pemerintahan. Maka, seluruh jajaran harus menjalankan arahan tersebut dengan sungguh-sungguh,” kata Prasetyo.
Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan Lodewyk Pusung, serta mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya. Mereka diduga terlibat dalam praktik mark up pengadaan barang, seperti sepeda motor listrik dan sepatu, yang menjadi bagian dari MBG. Dugaan ini menunjukkan adanya upaya menyalahi prosedur pengadaan dalam penyaluran bantuan kebutuhan masyarakat.
Komitmen Bersama untuk Mengubah Sistem
Prasetyo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi tanggung jawab bersama semua unsur pemerintahan. Ia berharap seluruh pejabat, mulai dari tingkat eksekutif hingga legislatif, berperan aktif dalam memastikan tata kelola negara menjadi lebih transparan. “Kita perlu membangun sistem yang akuntabel dan adil bagi masyarakat,” ujarnya. Pernyataan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik kotor.
Ia menyoroti bahwa keberhasilan perang melawan korupsi bergantung pada partisipasi aktif seluruh jajaran. “Kita tidak bisa berharap hasil yang baik hanya dari satu pihak,” tambah Prasetyo. Tantangan utama, menurutnya, adalah mengubah budaya korupsi yang sudah terakar dalam sistem birokrasi. Untuk itu, ia menekankan perlunya disiplin serta penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku korupsi.
Perkembangan Lainnya di Berita Terkini
Sementara itu, kasus korupsi terus mencuat di berbagai sektor. Di luar pemberantasan korupsi, beberapa pemberitaan menyoroti isu politik dan ekonomi lainnya. Misalnya, Ratu Sofya mencatatkan kehilangan kontrak kerja karena kasus dugaan fitnah yang menyeretnya. Bea Cukai juga dikritik atas kebijakan yang dianggap tidak transparan, terutama dalam pemeriksaan barang impor. Di sisi ekonomi, Rupiah terpantau mengalami penurunan yang memengaruhi stabilitas nilai tukar.
Di bidang olahraga, Jonatan Christie berhasil menembus babak final Indonesia Open, menjadi sorotan publik. Sementara itu, Iran mengkritik serangan
