Penulis: Yusuf Kurniawan – amalzakat.com

Krisis Murid di SDN 023 Todang-Todang: Hanya Dua Siswa Baru, Guru Patungan Beli Seragam

Amalzakat.com – Angin sepoi-sepoi membawa keheningan yang terasa berbeda di lingkungan SDN 023 Todang-Todang. Biasanya, hari pertama masuk sekolah dipenuhi suara tawa dan riuh rendah anak-anak. Namun kali ini, suasana Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS berjalan sangat tenang. Tahun pelajaran 2026/2027 mencatatkan kehadiran hanya dua siswa baru untuk mengisi bangku sekolah dasar tersebut.

Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, menjadi saksi bisu kondisi unik ini. Sejak Senin, 13 Juli 2026, kedua siswa baru tersebut mengikuti serangkaian kegiatan dengan wajah agak malu-malu. Mereka menjadi harapan baru bagi institusi pendidikan yang saat ini hanya menampung total dua puluh siswa dari jenjang kelas satu hingga enam.

Akar Masalah: Desa Kecil dengan Empat Sekolah

Kepala sekolah, Sudarmi, menjelaskan bahwa fenomena penurunan jumlah peserta didik ini bukan hal baru. Krisis telah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Faktor utamanya terletak pada minimnya populasi di desa tempat sekolah berdiri. Hanya sekitar lima puluh keluarga yang mendiami wilayah tersebut.

Siswa baru kami tahun ini hanya dua orang karena jumlah masyarakat di sini memang sangat sedikit. Hanya ada sekitar 50 keluarga. Biasanya warga yang baru berkeluarga memilih merantau ke luar kota untuk mencari nafkah.

Ironi terjadi ketika empat sekolah dasar harus berbagi calon murid dalam satu kawasan kecil. Akibatnya, semua sekolah mengalami masalah serupa, yaitu kekurangan siswa. Sudarmi menambahkan bahwa sistem zonasi tidak berlaku di daerahnya. Yang mendaftar hanyalah penduduk lokal yang tinggal di sekitar sekolah.

Ketimpangan Kelas dan Keterbatasan Ruang

Jumlah siswa yang tidak merata menciptakan komposisi kelas yang timpang. Kelas satu hanya memiliki dua anak, kelas dua empat anak, kelas tiga lima anak, kelas empat hanya satu anak, sementara kelas lima dan enam masing-masing berisi empat anak. Situasi ini diperburuk oleh fasilitas yang terbatas.

Sekolah hanya memiliki tiga ruang kelas. Beberapa rombongan belajar terpaksa digabungkan dalam satu ruangan. Sudarmi menceritakan bahwa kelas tiga dan empat digabung karena siswa kelas empat hanya satu orang. Kadang-kadang, siswa kelas empat belajar di ruang kepala sekolah agar tidak mengganggu proses belajar lainnya.

Kami terpaksa menggabungkan kelas karena ruangannya cuma tiga. Kelas 3 dan kelas 4 digabung karena siswa kelas 4 hanya satu orang. Bahkan kadang siswa kelas 4 belajar di ruang kepala sekolah supaya tidak saling mengganggu.

Sebagian siswa kelas dua juga harus belajar di ruang kantor karena ruang kelas belum memiliki sekat permanen. Kondisi ini sudah berlangsung sejak Sudarmi memimpin sekolah pada tahun 2022.

Guru Tanpa PNS, Patungan untuk Seragam

Di balik kesunyian ruang kelas, semangat mengajar tetap menyala. SDN 023 Todang-Todang memiliki dua belas tenaga kependidikan. Komposisinya terdiri dari tujuh guru PPPK, empat guru honorer, dan satu operator sekolah. Yang menarik, tidak ada satupun dari mereka yang berstatus pegawai negeri sipil.

Seluruh guru harus menempuh perjalanan belasan hingga puluhan kilometer setiap hari. Mereka berasal dari luar Desa Todang-Todang. Untuk menarik minat masyarakat, para guru mengumpulkan uang secara swadaya. Dana tersebut digunakan untuk membeli seragam gratis bagi calon siswa baru.

Tahun lalu alhamdulillah ada empat siswa, sekarang turun lagi jadi dua. Kami berinisiatif membagikan seragam gratis agar anak-anak mau sekolah di sini. Itu hasil patungan guru-guru.

Meski menghadapi berbagai keterbatasan, Sudarmi memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan lancar. Ia menegaskan bahwa anak-anak di pelosok tetap berhak memperoleh pendidikan yang layak. Ia berharap pemerintah daerah maupun pusat memberikan perhatian lebih terhadap sekolah-sekolah kecil di wilayah terpencil.

Fenomena SDN 023 Todang-Todang menjadi potret nyata tantangan pendidikan di daerah dengan jumlah penduduk yang terus menyusut. Di tengah keterbatasan siswa, ruang kelas, dan fasilitas, para guru tetap berupaya memastikan hak belajar anak-anak terpenuhi. Mereka berharap perhatian pemerintah tidak hanya berfokus pada sekolah dengan jumlah murid besar, tetapi juga kepada sekolah-sekolah pelosok yang berjuang mempertahankan akses pendidikan bagi generasi di daerah terpencil.

Harapan saya mewakili para guru, semoga pemerintah dapat membantu pembangunan ruang kelas baru. Kami ingin anak-anak belajar dengan nyaman dan tidak saling mengganggu karena keterbatasan ruangan.

Gubernur NTB: Biaya Pengobatan Santri Korban Kebakaran Ditanggung Penuh

Amalzakat.com – Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah berkomitmen penuh untuk menanggung seluruh biaya pengobatan para santri yang menjadi korban kebakaran di wilayah tersebut. Melalui Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB, semua pengeluaran medis akan dibayar tanpa membebani keluarga korban. Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, juga menekankan pentingnya transparansi dari pengelola sekolah berasrama dalam melaporkan setiap kejadian yang menimpa peserta didik.

Langkah-langkah penanganan telah segera dilakukan sejak gubernur mengetahui adanya kebakaran yang melanda salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah pada bulan Juni 2026. Koordinasi intensif dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk memastikan korban mendapatkan pertolongan yang cepat dan tepat.

Komitmen Pemerintah Provinsi NTB

Gubernur Iqbal menjelaskan bahwa komunikasi dengan berbagai pihak telah dimulai sejak pertama kali kasus ini diketahui. Penanganan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pemerintah kabupaten setempat. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada para santri yang terdampak.

“Sejak pertama kali kita mengetahui kasus ini pada bulan Juni, kita langsung berkomunikasi dengan Forkopimda. Penanganannya dilakukan secara bertahap bersama pemerintah kabupaten,” ujar Iqbal, Rabu (15/7/2026).

Saat ini, para santri korban kebakaran sedang menjalani perawatan di RSUD Provinsi NTB. Gubernur memastikan bahwa tidak ada biaya yang harus ditanggung oleh keluarga korban selama proses pengobatan berlangsung. Komunikasi dengan pimpinan DPR juga telah dilakukan untuk memastikan komitmen ini berjalan dengan baik.

“Saya sudah berkomunikasi dengan pimpinan DPR. Seluruh biaya perawatan akan ditanggung oleh RSUD. Mereka tidak akan dikenakan biaya untuk perawatan,” tegasnya.

Perawatan dan Bantuan Sosial

Sebelum dipindahkan ke RSUD Provinsi NTB, para korban sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara dengan pertimbangan keamanan. Namun, pelayanan medis tetap dilakukan oleh tim dokter dari RSUD Provinsi NTB. Selain aspek kesehatan, pemerintah juga menyiapkan bantuan sosial melalui Badan Amil Zakat Nasional, Dinas Sosial, serta Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan kebutuhan korban dan keluarganya.

Evaluasi dan Tanggung Jawab Pengelola

Gubernur Iqbal menilai bahwa kasus kebakaran ini menjadi momen penting untuk evaluasi seluruh lembaga pendidikan berasrama di NTB. Menurut dia, pengelola sekolah memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan para peserta didik. Jika terjadi kejadian seperti ini, maka harus segera ditangani dan dilaporkan, bukan disembunyikan.

“Kalau kita sudah memutuskan membuat sekolah berasrama, kita harus siap bertanggung jawab terhadap semua hal yang terjadi di sekolah itu. Kalau terjadi kejadian seperti ini, harus segera ditangani dan dilaporkan. Jangan justru disembunyikan,” katanya.

Menurut Iqbal, menutup informasi terkait kejadian yang menimpa siswa atau santri dapat memperlambat proses penanganan. Kondisi tersebut berpotensi membuat korban kehilangan akses terhadap pelayanan yang seharusnya segera diberikan. Anak ini menjadi korban dua kali, pertama karena mengalami kebakaran, kemudian menjadi korban lagi karena penanganannya terlambat.

Hak Pendidikan dan Pengawasan

Persoalan ini bukan berkaitan dengan upaya damai atau penyelesaian antarpihak, melainkan menyangkut hak dasar anak untuk mendapatkan pertolongan dan perlindungan. Pemprov NTB juga memastikan hak pendidikan korban tetap terpenuhi. Pemerintah telah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB agar korban dapat kembali melanjutkan pendidikan setelah kondisi kesehatannya pulih.

“Yang jelas, hak-hak dasar anak ini harus dipenuhi,” kata Iqbal.

Terkait evaluasi terhadap pondok pesantren tempat kejadian, gubernur NTB menilai persoalan utama bukan hanya mengenai izin operasional, tetapi juga lemahnya pengawasan terhadap penerapan prosedur operasional standar. Aturan pengelolaan pesantren sebenarnya sudah ada, namun pengawasannya yang selama ini tidak berjalan maksimal menjadi masalah utama.

Iqbal juga meminta masyarakat tidak memberikan penilaian yang sama terhadap seluruh pondok pesantren di NTB. Kejadian tersebut merupakan kasus tertentu yang harus menjadi bahan evaluasi bersama. Ini bukan persoalan semua pesantren, kesalahan ada pada pengelolaan di tempat kejadian. Namun, momentum ini menjadi evaluasi untuk memperkuat pengawasan, bukan hanya di pesantren, tetapi di seluruh sekolah berasrama.

Ketua DPRD TTU Dipanggil Sebagai Saksi dalam Kasus Intimidasi Dokter Icha

Amalzakat.com – Kupang, Beritasatu.com — Proses penyelidikan kasus dugaan intimidasi terhadap dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni, yang lebih dikenal dengan nama dokter Icha, terus berlanjut di Nusa Tenggara Timur. Dalam perkembangan terbaru, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timur Tengah Utara, Kristoforus Efi, telah memenuhi panggilan resmi dari tim penyidik Polda NTT. Pemeriksaan dilakukan di ruang Subdit III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Ketua DPRD TTU hadir di Polda NTT pada Kamis, 16 Juli 2026, untuk memberikan keterangan sebagai saksi atas laporan yang menyangkut tiga anggota DPRD TTU yang diduga melakukan intimidasi terhadap dokter Icha. Insiden tersebut pertama kali dilaporkan pada tanggal 13 Juni 2026 lalu dan hingga kini masih dalam tahap penyelidikan intensif oleh pihak berwajib. Kehadiran Ketua DPRD TTU ini menjadi salah satu titik penting dalam proses hukum yang sedang berjalan.

Peran Penting Ketua DPRD sebagai Saksi

Kristoforus Efi menjelaskan bahwa kehadirannya di Polda NTT merupakan bentuk kepatuhan terhadap panggilan resmi dari penyidik. Sebagai pimpinan lembaga legislatif di tingkat kabupaten, ia memiliki peran strategis dalam memberikan keterangan yang dapat membantu kelancaran proses hukum. Ia juga menegaskan bahwa setiap keterangan yang diberikan akan bersifat jujur dan objektif.

Menurut keterangan yang diberikan, Kristoforus dipanggil oleh pihak kepolisian karena memiliki keterkaitan langsung dengan kasus ini. Ia sempat bertemu dan melihat sendiri kondisi dokter Icha setelah menerima intimidasi serta menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Leona Kefamenanu. Kehadiran fisik dan kesaksian langsung dari Ketua DPRD TTU dinilai penting untuk memperkuat bukti-bukti dalam kasus ini.

“Pada 17 Juni 2026 siang itu saya mendapat informasi atau laporan lisan dari pihak keluarga almarhumah dokter Icha. Pada malam harinya saya selaku pimpinan DPRD TTU berinisiatif untuk mengunjungi dokter Icha di Rumah Sakit Leona Kefamenanu,” ungkap Kristoforus Efi saat dikonfirmasi.

Kondisi Dokter Icha Saat Dikunjungi

Dalam kunjungannya ke rumah sakit, Ketua DPRD TTU menyaksikan secara langsung kondisi fisik dokter Icha yang tampak menurun. Ia melaporkan bahwa almarhumah mengeluhkan nyeri pada bagian dadanya serta keluhan-keluhan lainnya yang berkaitan dengan kondisi kesehatannya saat itu. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang mendorong Ketua DPRD TTU untuk segera melakukan kunjungan.

“Almarhumah mengeluh dadahnya sakit dan lain-lain,” katanya.

Namun, ketika ditanya apakah dokter Icha sempat menyampaikan adanya intimidasi yang dialaminya, Kristoforus memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut. Ia menyatakan akan memberikan penjelasan lengkap setelah selesai menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi keterangan atau informasi yang tidak akurat.

“Ya, nanti saya akan sampaikan setelah keluar setelah diperiksa oleh penyidik,” jelasnya.

Proses Sanksi oleh Badan Kehormatan

Sementara itu, Badan Kehormatan DPRD TTU juga tengah menyelesaikan berbagai tahapan terkait dugaan intimidasi yang dilakukan oleh tiga anggota dewan. Proses internal ini mencakup pengumpulan bukti, verifikasi fakta, dan persiapan untuk memberikan sanksi yang sesuai. Ketua DPRD TTU juga ikut serta dalam beberapa pertemuan internal untuk memastikan proses berjalan lancar.

“Badan Kehormatan lagi menyelesaikan beberapa tahap untuk selanjutnya mereka melakukan rapat untuk memutuskan jenis sanksi yang akan diberikan kepada ketiga anggota DPRD TTU dalam dugaan kasus intimidasi ini,” katanya.

Perluasan Pemeriksaan Saksi

Hingga saat ini, tim joint investigation Polda NTT telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap sebanyak 39 orang saksi yang terkait dengan kasus dugaan intimidasi terhadap dokter Icha. Pihak kepolisian menyatakan bahwa proses pemeriksaan saksi-saksi masih akan terus berlanjut, sehingga masih ada potensi penambahan jumlah saksi dalam kasus ini. Hal ini menunjukkan bahwa penyelidikan masih dalam tahap aktif dan belum selesai.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan anggota legislatif dan seorang tenaga medis yang dihormati. Proses hukum yang transparan dan adil diharapkan dapat memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat. Masyarakat menunggu hasil akhir dari proses hukum ini dengan penuh harapan.