Kategori: Nasional

TNI Rangkul 10 Mantan OPM Kembali ke NKRI

Amalzakat.com – Special Plan – Manokwari, Beritasatu.com – Sepuluh orang mantan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) dari Komando Daerah Pertahanan (Kodap) IV/Sorong Raya secara resmi memutuskan untuk kembali menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kesepakatan ini ditandai dengan pembacaan sumpah setia yang berlangsung di Markas Komando Daerah Militer (Kodam) XVIII/Kasuari, Manokwari, Papua Barat, pada Kamis (25/6/2026). Acara dihadiri oleh jajaran TNI, pemerintah setempat, serta tokoh masyarakat yang memberikan dukungan penuh terhadap upaya integrasi ini.

Proses Rekonsiliasi

Menurut Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI Lucky Avianto, para mantan anggota OPM tersebut berasal dari Komando Wilayah Pertahanan (Kowip) I, Batalyon Ofir, dan Batalyon Sair, yang berada di bawah struktur Kodap IV/Sorong Raya. Dalam sebuah pernyataan tertulis, Lucky menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan penyatuan sepuluh orang anggota tersebut kembali ke NKRI.

“Puji syukur hari ini kita semua menyaksikan sepuluh mantan anggota OPM mengucapkan janji setia kepada NKRI,” ujar Lucky dalam keterangan resminya.

Pendekatan yang dilakukan oleh Kodam XVIII/Kasuari bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Teluk Bintuni dianggap sebagai kunci keberhasilan proses ini. Dalam beberapa bulan terakhir, pihak TNI dan pemerintah daerah melakukan komunikasi intensif dengan kelompok separatis tersebut. Proses ini berlangsung humanis dan persuasif, dengan harapan dapat memperkuat rasa kebangsaan mereka.

Setelah menyatakan keinginan untuk kembali, para mantan anggota OPM ditjemput oleh personel TNI di Pos Meyerga, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni. Upaya penjemputan ini dilakukan setelah Satuan Tugas Yonif 410/Alugoro berhasil membangun hubungan yang baik dengan anggota kelompok tersebut. Proses penerimaan ini disusun secara terencana, dengan program pembinaan, reintegrasi sosial, dan pemberian layanan dasar yang memadai.

Komitmen untuk Kesejahteraan Papua

Ketua Kodam XVIII/Kasuari menegaskan bahwa kembalinya mantan anggota OPM menjadi langkah strategis untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah Papua. “Mereka terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan awal, kemudian pemeriksaan lanjutan di Markas Kodam XVIII/Kasuari untuk memastikan seluruhnya dalam kondisi sehat,” tambah Lucky.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi anggota kelompok separatis lainnya untuk berpaling ke jalur yang lebih konstruktif. Dengan mendukung pembangunan dan stabilitas, para mantan anggota OPM bisa berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua. Selain itu, pihak TNI menjamin keamanan penuh bagi mereka yang memilih kembali bergabung dengan NKRI.

Dukungan Pemerintah Daerah

Sebagai wujud dukungan, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan memberikan apresiasi terhadap upaya keamanan yang telah memfasilitasi kepulangan para mantan anggota OPM. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap pelayanan publik serta pelaksanaan pembangunan melalui mekanisme yang telah diatur.

“Kalau ada yang belum puas terhadap kinerja pemerintah, silakan disampaikan melalui jalur yang tersedia. Kami bersyukur hari ini sudah ada sepuluh orang yang kembali, dan semoga ke depan semakin banyak yang mengikuti langkah ini,” kata Dominggus.

Menurut Dominggus, program ini tidak hanya mengembalikan keanggotaan mantan separatis, tetapi juga menciptakan ruang dialog yang inklusif. Upaya tersebut dirasa penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah dinamika politik dan sosial Papua. Ia menekankan bahwa keberhasilan ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah siap mendengarkan suara masyarakat dan memberikan solusi yang adil.

Simbol Rekonsiliasi

Setelah acara ikrar setia selesai, Letjen TNI Lucky Avianto terlihat memeluk salah seorang mantan anggota OPM. Momen tersebut menjadi simbol rekonsiliasi sekaligus penerimaan kembali mereka sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. TNI dan pemerintah daerah berharap langkah ini bisa memperkuat konsensus bersama dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang inklusif.

Kembalinya mantan anggota OPM juga diharapkan mendorong peningkatan kualitas layanan dasar di wilayah Papua. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui program pembinaan dan reintegrasi sosial akan menjadi bagian dari upaya memperkuat stabilitas wilayah. Dengan mendukung proses ini, pihak TNI dan pemerintah daerah ingin membangun kepercayaan bersama dan mengurangi ketegangan yang selama ini terjadi.

Di sisi lain, keberhasilan ini menunjukkan bahwa upaya rekonsiliasi dapat berjalan efektif jika didukung oleh berbagai pihak. Komunikasi intensif, kebijakan yang fleksibel, serta komitmen penuh dari TNI dan pemerintah daerah menjadi faktor utama dalam mengubah sikap para mantan anggota OPM. Proses yang berlangsung hampir selama enam bulan ini dianggap sebagai langkah yang konsisten dan penuh dedikasi.

Dalam konteks nasional, keberhasilan reintegrasi ini berpotensi menjadi langkah penting dalam menyelesaikan konflik di Papua. Dengan memperkuat kemitraan antara TNI, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat, upaya ini diharapkan bisa menginspirasi langkah serupa di wilayah lain. TNI juga berharap bahwa anggota OPM yang telah kembali bisa berperan dalam membangun ekonomi, pendidikan, dan pelayanan sosial di Papua.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat persatuan, TNI dan pemerintah daerah terus berupaya memberikan layanan yang memadai kepada mantan anggota OPM dan keluarganya. Selain itu, mereka memberikan perlindungan hukum dan kesejahteraan yang bisa mempercepat proses adaptasi mereka ke dalam masyarakat. Proses ini juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga para mantan anggota bisa berkontribusi secara maksimal.

Manokwari menjadi pusat kegiatan ini, dengan Kodam XVIII/Kasuari sebagai institusi utama yang mengkoordinasikan seluruh proses. Pelaksanaan program ini tidak hanya fokus pada penangkapan politik, tetapi juga pada pemulihan hubungan antarmanusia dan peningkatan kualitas hidup. Dengan membangun kepercayaan bersama, TNI dan pemerintah daerah ingin menunjukkan komitmen untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga Papua.

Kehadiran tokoh masyarakat dalam proses ini juga menjadi faktor penting, karena mereka memahami dinamika sosial yang ada.

Jokowi Mulai Tur Politik dari Lampung, Faktor Historis Jadi Dasar

Amalzakat.com – Key Strategy – Dalam rangka mengawali kegiatan politiknya setelah masa jabatan sebagai presiden, Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, akan melangsungkan tur ke Lampung. Kota ini dipilih sebagai lokasi pertama karena memiliki hubungan emosional dan kinerja politik yang kuat dengan mantan pemimpin negara tersebut. Rencana ini diumumkan setelah Jokowi memberikan konfirmasi langsung di Jakarta pada Rabu, 25 Juni 2026.

“Ke Lampung besok pagi (hari ini, red),” ujar Jokowi secara singkat saat ditemui di ibu kota.

Menurut pengamatan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), keputusan mengunjungi Lampung berdasarkan sejumlah kriteria yang telah dipertimbangkan matang. Faktor utama termasuk undangan dari masyarakat setempat, sejarah keterlibatan Jokowi dalam proyek-proyek pembangunan, serta faktor geografis yang memudahkan akses.

Pemilihan Lampung Sebagai Titik Pemulangan Tur Politik

Ketua DPP PSI Bestari Barus menjelaskan bahwa Lampung menjadi prioritas karena kenangan bersama masyarakat yang masih jelas. “Kita tahu bahwa Lampung memiliki sentuhan Pak Jokowi yang cukup dalam selama masa jabatannya,” katanya. Ia menambahkan, daerah ini juga dipilih karena masyarakatnya sangat menghargai kontribusi Jokowi dalam membangun infrastruktur dan program nasional.

“Berbasis kepada siapa yang mengundang paling cepat dan historis juga mungkin ya,” ujar Bestari, menjelaskan alasan di balik penentuan lokasi tersebut.

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Jokowi mengungkapkan perhatiannya terhadap pengembangan jalan raya di Lampung. Proyek ini, yang sempat menjadi sorotan publik, dianggap sebagai salah satu bentuk komitmen beliau terhadap kesejahteraan rakyat. Selain itu, daerah ini juga dianggap sebagai simbol kemenangan dalam pemilu tahun 2019, yang menjadi awal dari kebijakan-kebijakan progresif.

Sejarah Politik Lampung dan Keterlibatan Jokowi

Kota Lampung memiliki kisah politik yang unik dengan Jokowi. Sejak awal karier politiknya, ia membangun hubungan dekat dengan masyarakat setempat. Di samping itu, keberhasilan proyek-proyek pembangunan, seperti pembangunan bandara, jalan tol, dan infrastruktur pendidikan, menjadi bukti nyata peran beliau di daerah ini.

Bestari Barus juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah serta tokoh lokal Lampung aktif dalam mengundang Jokowi. “Masyarakat Lampung sangat antusias dan memiliki keterlibatan historis yang luar biasa,” tegasnya. Faktor ini dianggap sebagai alasan utama mengapa tur politik dimulai dari sini, karena keterlibatan yang telah terjalin sejak lama.

Kunjungan ke NTT dan Jawa Barat

Setelah Lampung, Jokowi dijadwalkan mengunjungi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Jawa Barat. NTT dipilih karena memiliki hubungan emosional kuat dengan presiden, terutama melalui program-program pengembangan wilayah dan keterlibatan langsung dalam proyek pemberdayaan ekonomi. Bestari menyebutkan, sejak dua periode jabatannya, Jokowi telah melakukan kunjungan ke NTT lebih dari 20 kali.

“Nah, kalau NTT ya bersyukurlah masyarakat NTT itu banyak melihat dan menikmati hasil dari kunjungan Pak Jokowi selama beliau jadi presiden itu,” ujar Bestari, menjelaskan alasan utama pemilihan NTT.

Di sisi lain, Jawa Barat dipilih sebagai tujuan berikutnya karena menjadi tempat pertama Jokowi menjabat sebagai gubernur. Selama masa pemerintahan di Jawa Barat, ia melakukan berbagai kebijakan strategis yang memperkuat basis dukungan di daerah tersebut. Kehadiran Jokowi di sini juga diharapkan mampu memperkuat kembali hubungan politik dengan warga sekitar.

Tujuan Tur Politik dan Kebutuhan Komunikasi Kembali

PSI menilai, rangkaian kunjungan ini merupakan kesempatan bagi Jokowi untuk menjalin kembali hubungan dengan masyarakat di berbagai daerah. “Ini adalah cara untuk mengingatkan kembali masyarakat tentang kontribusi yang telah diberikan selama masa jabatannya,” kata Bestari, menjelaskan maksud dari tur tersebut.

Kunjungan ke Lampung, NTT, dan Jawa Barat juga diharapkan mampu memperkuat komunikasi antara presiden dan masyarakat. Dengan menempuh perjalanan ke berbagai daerah, Jokowi ingin menegaskan komitmen beliau untuk terus berperan dalam pengambilan keputusan nasional. Selain itu, ini menjadi momen untuk mengukur tanggapan publik terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan.

Tur politik ini juga dianggap sebagai langkah strategis sebelum menjelang pemilu atau pemilihan legislatif berikutnya. Dengan membangun koneksi kuat di berbagai wilayah, Jokowi berharap dapat memperoleh dukungan yang stabil. Bestari menyebutkan, kunjungan ke daerah-daerah ini membantu dalam menyebarkan visi dan misi pemerintahan yang masih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagai penutup, Bestari menegaskan bahwa tur politik Jokowi tidak hanya bertujuan untuk mengingatkan kontribusi masa lalu, tetapi juga untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. “Ini adalah cara untuk menegaskan bahwa beliau masih aktif dalam berbagai isu nasional,” pungkasnya. Dengan kunjungan tersebut, Jokowi ingin menunjukkan bahwa ia tetap menjadi bagian dari dialog politik di tingkat lokal.

Kunjungan ke Lampung dan daerah lainnya akan menjadi tanda bahwa Jokowi masih aktif dalam kegiatan politik, meskipun sudah selesai masa jabatannya. Dengan memulai dari daerah yang memiliki hubungan historis, ia ingin memperkuat citra sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat.

Bisakah Naik Pesawat Tanpa KTP? Ini 5 Dokumen Alternatifnya

Amalzakat.com – New Policy – Memiliki KTP merupakan syarat wajib bagi setiap penumpang yang ingin melakukan perjalanan udara di Indonesia. Namun, dalam situasi tertentu, seperti kehilangan atau lupa membawa dokumen tersebut, keberangkatan tidak harus terhenti. Otoritas bandara serta maskapai penerbangan memberikan fleksibilitas dengan menyediakan beberapa opsi identitas alternatif yang sah dan dapat digunakan saat KTP fisik tidak tersedia. Selama dokumen pengganti memenuhi standar resmi pemerintah, serta mencantumkan data diri yang sesuai dengan tiket, perjalanan udara tetap bisa dilakukan secara legal.

Dokumen Identitas Alternatif yang Saat Ini Diterima

Menurut aturan yang diatur oleh Kementerian Perhubungan, setiap calon penumpang wajib memverifikasi kecocokan nama pada tiket dengan data diri pada dokumen identitas. Jika KTP tidak dibawa, beberapa alternatif lain bisa menjadi solusi. Pertama, SIM (Surat Izin Mengemudi) sering menjadi pilihan utama bagi calon penumpang. Dokumen ini diterbitkan oleh lembaga kepolisian dan mencakup foto serta informasi yang valid untuk penggunaan di bandara. Petugas Avsec (Aviation Security) biasanya mudah menerima SIM sebagai identitas pengganti.

Kedua, paspor merupakan dokumen yang sangat sah dan dipercaya. Meski secara formal hanya untuk identitas internasional, paspor tetap bisa digunakan untuk penerbangan domestik. Dokumen ini memiliki validitas yang lebih kuat karena diakui secara universal. Selama masa berlakunya masih aktif, paspor menjadi pilihan aman jika KTP tidak tersedia.

Kartu keluarga (KK) juga bisa menjadi dokumen alternatif, terutama untuk penumpang yang belum memenuhi usia wajib KTP. KK mencantumkan nama lengkap dan data lain yang dapat memverifikasi identitas. Bagi penumpang dewasa, menggabungkan KK dengan dokumen berfoto seperti ID card karyawan atau kartu mahasiswa bisa memperkuat proses verifikasi. Hal ini membantu menghindari kebingungan selama pemeriksaan.

Jika KTP sedang dalam proses penggantian, surat keterangan (suket) dari disdukcapil bisa digunakan. Dokumen ini diterbitkan setelah perekaman e-KTP selesai. Surat tersebut dilengkapi dengan pasfoto dan stempel basah, serta menjadi pengganti sementara yang sah. Meski tidak sepenuhnya menggantikan KTP fisik, suket tetap bisa memudahkan perjalanan saat kehilangan dokumen utama.

Untuk situasi darurat, seperti kehilangan dompet di jalan menuju bandara, surat keterangan tanda lapor kehilangan (SKTLK) menjadi opsi terakhir. SKTLK ini dikeluarkan oleh kepolisian dan bisa digunakan bersamaan dengan foto KTP, SIM, atau dokumen identitas lain yang tersimpan di galeri ponsel atau email. Kombinasi SKTLK dengan dokumen digital sering kali memudahkan proses pemeriksaan keamanan.

Langkah-Langkah Memastikan Keberangkatan Berjalan Lancar

Agar proses check-in dan pemeriksaan keamanan tidak terganggu, beberapa tips penting bisa diikuti. Pertama, disarankan untuk melakukan check-in secara mandiri melalui aplikasi maskapai atau situs web resmi 2 hingga 3 jam sebelum keberangkatan. Dengan memegang e-boarding pass, penumpang bisa langsung memasuki antrean pemeriksaan Avsec tanpa menunggu di loket fisik. Hal ini mengurangi risiko tertinggal pesawat akibat antrian yang memanjang.

Kedua, pastikan nama pada tiket pesawat sama dengan data di dokumen alternatif yang dibawa. Kesalahan satu huruf pun bisa memperlambat proses verifikasi. Oleh karena itu, periksa kembali kecocokan nama sebelum memasuki area ruang tunggu. Selain itu, datang lebih awal ke bandara untuk mengantisipasi kemungkinan penundaan karena pemeriksaan identitas yang memakan waktu lebih lama.

Perlu diingat, kehilangan KTP bukan berarti perjalanan harus terhenti. Otoritas bandara dan maskapai penerbangan tetap memberikan akses ke berbagai dokumen valid. Selain SIM, paspor, KK, dan suket, ada pilihan lain seperti e-KTP yang terintegrasi dalam aplikasi digital. Jika sudah mengaktifkan aplikasi identitas kependudukan digital (IKD), penumpang bisa menggunakan KTP digital sebagai pengganti fisik. Petugas Avsec di bandara besar seperti Soekarno-Hatta atau Ngurah Rai kini sudah terbiasa menerima dokumen elektronik ini.

Validitas Dokumen Alternatif dalam Proses Keberangkatan

Kemampuan dokumen alternatif untuk digunakan dalam penerbangan dipengaruhi oleh ketepatan data diri dan keabsahan yang diakui. SIM, misalnya, selain digunakan untuk mengemudi, juga diterima karena memiliki nomor registrasi dan informasi lengkap yang bisa diverifikasi. Sementara itu, paspor tetap menjadi dokumen paling tepercaya karena dianggap lebih tinggi tingkat keamanannya dibandingkan KTP.

Kartu keluarga memiliki keunggulan untuk kelompok tertentu, seperti anak-anak atau remaja yang belum memperoleh KTP. Selain itu, KK juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi anggota keluarga lainnya dalam proses pengecekan. Sementara itu, e-KTP sebagai dokumen digital menjadi pilihan modern yang memudahkan penggunaan saat KTP fisik tidak bisa dibawa. Namun, penting untuk memastikan bahwa e-KTP tersebut terdaftar dalam aplikasi resmi dari Kementerian Dalam Negeri.

SKTLK memainkan peran kritis saat KTP hilang atau rusak di tengah perjalanan. Petugas Avsec mengharapkan penumpang menunjukkan surat kehilangan serta dokumen berfoto yang tersimpan digital. Proses ini membutuhkan waktu sedikit lebih lama dibandingkan menggunakan KTP fisik, tetapi lebih efisien dibandingkan harus mengambil surat pengganti dari kantor disdukcapil. Dengan mempersiapkan dokumen sebelumnya, risiko tertunda di bandara bisa diminimalkan.

Kesimpulan: Persiapan Sebelum Berangkat

Menurut regulasi keselamatan penerbangan sipil, proses verifikasi identitas tetap diperlukan untuk memastikan keamanan penerbangan. Jika KTP tidak dibawa, dokumen alternatif seperti SIM, paspor, KK, e-KTP, atau SKTLK bisa menjadi solusi. Penggunaan dokumen-dokumen ini memerlukan persiapan yang matang, termasuk memastikan kecocokan nama, memperoleh dokumen secara legal, dan datang lebih awal ke bandara untuk menghindari hambatan.

Dengan adanya berbagai opsi dokumen identitas, kehilangan KTP tidak lagi menjadi penghalang utama bagi keberangkatan. Namun, kehati-hatian tetap diperlukan, terutama dalam memastikan data diri pada dokumen pengganti sesuai dengan informasi yang tercatat di tiket. Jika terjadi kesalahan, proses pemeriksaan bisa memakan waktu lebih lama, namun keberangkatan tetap bisa dilakukan dengan langkah yang tepat.

Bahasa Indonesia Diutamakan, Bahasa Daerah Dilestarikan, Jawa Barat Perkuat Tata Kelola Kebahasaan

Amalzakat.com – Sebagai bagian dari upaya memperkuat kebijakan kebahasaan nasional, Jawa Barat terus menggencarkan tata kelola penggunaan Bahasa Indonesia yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bekerja sama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) menggelar kegiatan Konsolidasi Daerah, yang membahas topik utama tentang “Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia serta Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah di Provinsi Jawa Barat.” Kegiatan ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 400.4/7446/SJ Tahun 2025 yang memandu pengawasan di tingkat daerah.

Kebahasaan sebagai Simbol Negara

Kepala Badan Bahasa, Hafidz Muksin, menekankan pentingnya menjaga eksistensi Bahasa Indonesia dalam konteks nasional dan global. Ia menyoroti bahwa bahasa ini bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga simbol kebangsaan yang perlu dihormati dan dipertahankan. “Penggunaan Bahasa Indonesia secara konsisten dapat memperkuat identitas bangsa, membantu menjaga kedaulatan negara, dan berkontribusi pada pengembangan peradaban nasional,” ujarnya di Bandung. Menurut Hafidz, saat ini Bahasa Indonesia semakin digdayakan di luar negeri, seperti menjadi salah satu bahasa resmi Sidang Umum UNESCO dan diintegrasikan ke dalam kurikulum Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir.

“Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol negara yang harus dihormati, dibanggakan, dan digunakan secara baik dan benar. Pengutamaan Bahasa Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkuat eksistensi bangsa, memajukan peradaban nasional, serta meningkatkan pendidikan yang bermutu,”

Meski demikian, Hafidz mengakui bahwa di dalam negeri masih ada penggunaan bahasa asing yang berlebihan, terutama dalam konteks penamaan kawasan, produk, badan usaha, atau ruang publik. Ia menekankan bahwa regulasi kebahasaan menjadi penting untuk menciptakan kesamaan pemahaman dan kepatuhan bersama. “Kebijakan ini tidak hanya mengatur penggunaan bahasa, tetapi juga menjadi landasan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya Bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya.

Peran Pemerintah Daerah dan Sinergi Nasional

Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Herawati, menjelaskan bahwa penerapan kebijakan kebahasaan nasional memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong langkah-langkah pengawasan bahasa. “Pelaksanaan kebijakan ini tidak bisa dilakukan secara mandiri. Sinergi antarlembaga dan keterlibatan seluruh stakeholder menjadi kunci keberhasilannya,” katanya.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas dukungan dan kolaborasi yang diberikan. Pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia dan pelindungan bahasa serta sastra daerah tidak dapat berjalan sendiri, tetapi membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan,”

Komitmen untuk memperkuat tata kelola kebahasaan juga didukung oleh Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat, Asep Sukmana. Ia menilai pembentukan Tim Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah langkah strategis untuk memastikan kebijakan berjalan efektif. “Regulasi yang sudah diterbitkan perlu segera diterapkan melalui pembentukan lembaga, pelaksanaan pengawasan, dan program pembinaan agar manfaatnya merata kepada seluruh lapisan masyarakat,” ujar Asep.

Dalam praktiknya, Asep menambahkan bahwa pendekatan pengawasan lebih mengutamakan edukasi dan pendampingan daripada penindakan langsung. “Kami ingin masyarakat lebih sadar akan pentingnya Bahasa Indonesia, terutama dalam konteks pemerintahan dan ruang publik. Dengan pendekatan yang humanis, kita bisa mendorong penggunaan bahasa nasional secara alami dan berkelanjutan,” jelasnya. Ia juga menyebut bahwa penandatanganan Komitmen Bersama Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia di Jawa Barat menjadi bukti komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan kebijakan ini.

Ekosistem Kebahasaan yang Terpadu

Upaya Jawa Barat dalam memperkuat tata kelola kebahasaan bertujuan menciptakan ekosistem yang tertib, serta memastikan implementasi kebijakan nasional berjalan sinergis. Konsolidasi yang dilakukan ini tidak hanya fokus pada pengawasan, tetapi juga pada pembinaan dan peningkatan kesadaran masyarakat. “Kita ingin Jawa Barat menjadi contoh daerah yang mampu menjaga keseimbangan antara penggunaan Bahasa Indonesia dan kekayaan bahasa daerah,” kata Hafidz Muksin.

Pembinaan bahasa daerah juga menjadi prioritas dalam kebijakan ini. Menurut Herawati, pelindungan sastra dan bahasa lokal tidak hanya memperkaya keanekaragaman budaya, tetapi juga membangun identitas daerah yang unik. “Dengan menggali potensi bahasa daerah, kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan merangsang minat generasi muda terhadap warisan budaya,” katanya. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan ini membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pendidik, pejabat, dan masyarakat umum.

Kegiatan Konsolidasi Daerah ini diharapkan menjadi pengingat bagi semua pihak tentang tanggung jawab bersama dalam menjaga Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi nasional. Selain itu, upaya ini juga bertujuan memperkuat peran bahasa dalam membangun kesadaran kebangsaan, terutama menjelang centenary Sumpah Pemuda pada 2028. “Ini menjadi momentum penting untuk mempercepat penerapan kebijakan kebahasaan yang berkelanjutan, sehingga Bahasa Indonesia tetap menjadi pilihan utama dalam segala aspek kehidupan,” tegas Herawati.

Dalam konteks pemerintahan, Jawa Barat telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui beberapa peraturan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pendidikan Nasional, Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019, serta Permendikdasmen No. 2 Tahun 2025 menjadi dasar untuk memastikan Bahasa Indonesia tetap mendominasi dalam ruang publik, dokumen resmi, dan lingkungan kerja pemerintahan. “Kebijakan ini harus dijalankan secara konsisten, baik dalam penyusunan kebijakan maupun pelaksanaannya,” tambah Asep Sukmana.

Pengawasan yang dijalankan di Jawa Barat juga dirancang untuk menghadapi tantangan seperti dominasi bahasa asing dalam sektor ekonomi dan teknologi. Dengan menerapkan kebijakan yang lebih ketat, pemerintah daerah berharap bisa memperbaiki penggunaan Bahasa Indonesia dalam berbagai aspek ke

7 Cara Cepat Membedakan KTP Asli dan Palsu, Cek Bagian Ini!

Amalzakat.com – Special Plan – Dalam kehidupan sehari-hari, Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi dokumen resmi yang vital untuk mengidentifikasi setiap warga negara Indonesia. Dokumen ini dibutuhkan bagi penduduk yang berusia 17 tahun atau telah menikah. Selain itu, KTP juga merupakan alat utama dalam berbagai proses administratif, seperti pembuatan rekening, pendaftaran kependudukan, hingga pengurusan layanan publik. Namun, penyimpangan sering terjadi, seperti pemalsuan KTP yang dimanfaatkan untuk kejahatan seperti penipuan, penggunaan data pribadi secara tidak sah, atau pembukaan akun ilegal. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami cara mengenali KTP asli dari yang palsu. Berikut penjelasan lengkap tentang berbagai metode verifikasi yang dapat dilakukan.

Kualitas Cetak dan Desain Grafis

KTP asli diterbitkan dengan teknologi cetak yang canggih, sehingga tampilan tulisan, foto, dan elemen grafis dijamin tajam serta jelas. Rincian seperti nama, tanggal lahir, dan alamat ditampilkan dengan konsistensi warna dan detail yang sempurna. KTP palsu, di sisi lain, sering kali terlihat kurang memadai. Misalnya, teks bisa terasa buram atau kabur, foto tampak tidak rapi, dan garis desain mengalami kesalahan tata letak. Karena kualitas cetak yang rendah, dokumen ini mudah dipalsukan. Untuk memastikan keaslian, perhatikan apakah tulisan pada KTP memiliki ketajaman yang seragam dan gambar beresolusi tinggi. Jika ada ketidaksesuaian, segera lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Fitur Keamanan Fisik

Dalam KTP asli, terdapat beberapa elemen keamanan yang sulit ditiru oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dua fitur utama adalah watermark dan hologram. Watermark biasanya tersembunyi di bagian tertentu kartu dan menjadi jelas saat ditempatkan di bawah cahaya. Hologram, di sisi lain, terletak di permukaan depan dan menampilkan efek visual yang berubah ketika dilihat dari sudut berbeda. Teknologi ini diproduksi dengan standar tinggi, sehingga sulit untuk diakali. Jika watermark tidak terlihat jelas atau hologram berbeda dari yang biasa digunakan, maka KTP tersebut bisa saja palsu.

Keberadaan Cip Elektronik pada e-KTP

KTP elektronik atau e-KTP menjadi bentuk terbaru yang berlaku nasional. Salah satu ciri utama e-KTP asli adalah adanya cip elektronik yang terintegrasi di dalam kartu. Cip ini menyimpan data penduduk secara digital dan bisa dibaca dengan perangkat khusus bernama card reader. Selain itu, e-KTP juga dilengkapi fitur keamanan tambahan seperti hologram dinamis dan garis cetak yang halus. Teknologi ini membuat pemalsuan e-KTP lebih rumit dibandingkan KTP konvensional. Jika tidak menemukan cip elektronik atau fitur keamanan tersebut, maka kartu perlu dicurigai.

Pemeriksaan dengan Lampu Ultraviolet (UV)

Cara lain untuk memastikan keaslian KTP adalah dengan menggunakan lampu ultraviolet. Seperti uang kertas, KTP asli memiliki elemen keamanan yang akan bereaksi ketika terkena sinar UV. Saat disinari, biasanya akan muncul tanda, kode, atau pola tertentu yang tidak terlihat dalam kondisi normal. Jika tidak ada perubahan atau tanda keamanan yang muncul, maka KTP tersebut mungkin tidak sah. Pastikan untuk menguji kartu dengan alat UV yang benar-benar memadai, terutama pada bagian yang ditujukan untuk cek ini.

Kesesuaian Data Dengan Dokumen Pendukung

Verifikasi identitas KTP bisa dilakukan dengan membandingkan data di dalam kartu dengan dokumen kependudukan lainnya. Misalnya, data seperti NIK, nama, tempat lahir, dan alamat bisa dicek melalui Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, paspor, atau dokumen resmi lainnya. Jika terdapat ketidaksesuaian antara informasi di KTP dan dokumen pendukung, maka bisa jadi ada kesalahan administrasi atau tanda-tanda pemalsuan. Contoh, jika NIK tidak ditemukan dalam sistem nasional atau data tidak sesuai dengan identitas pemilik, segera laporkan ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil (disdukcapil).

Kondisi Fisik Kartu

Beberapa ciri keaslian KTP bisa dilihat dari kondisi fisik kartu itu sendiri. Periksa apakah ada kerusakan seperti noda, retakan, atau bagian yang terlepas. KTP asli umumnya memiliki permukaan yang rata dan tidak terdapat gejala pemalsuan. Jika menemukan tanda-tanda fisik yang tidak normal, seperti kertas yang terlalu tebal atau ringan dari standar, maka bisa jadi kartu tersebut tidak resmi. Selain itu, perhatikan juga bagian yang terkena perubahan, seperti teks yang tidak sesuai dengan format resmi.

NIK Sebagai Identitas Unik

Setiap penduduk Indonesia memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang unik dan tidak dapat digunakan oleh lebih dari satu orang. NIK ini diintegrasikan ke dalam sistem nasional, sehingga seluruh data kependudukan bisa diakses secara terpusat. Untuk memastikan keaslian NIK, masyarakat bisa melakukan cek melalui layanan resmi disdukcapil. Jika NIK tidak terdaftar atau data yang muncul berbeda dari identitas pemilik, maka KTP tersebut bisa dianggap palsu. Sistem biometrik seperti sidik jari dan wajah juga meminimalkan kemungkinan adanya NIK ganda.

Langkah Verifikasi Lebih Lanjut

Setelah memeriksa fitur keamanan dan kualitas cetak, lakukan langkah verifikasi tambahan. Sering kali, pihak yang menginginkan KTP palsu menyalin data dari dokumen asli. Maka, selalu pastikan semua informasi di KTP sesuai dengan data pendukung. Jika masih meragukan, kunjungi disdukcapil setempat atau gunakan aplikasi layanan resmi pemerintah. Dengan membandingkan data secara langsung, risiko penyalahgunaan identitas bisa diminimalkan.

“Apabila NIK tidak ditemukan dalam sistem atau data yang muncul tidak sesuai dengan identitas pemilik kartu, maka KTP tersebut perlu dicurigai,”

Dengan memahami 7 cara ini, masyarakat dapat mengurangi risiko terkena pemalsuan KTP. Selain itu, teknologi modern yang digunakan dalam penerbitan e-KTP memastikan keandalan data. Namun, tetap waspada karena kemungkinan penyimpangan tetap ada. Verifikasi rutin dan pemeriksaan detail adalah kunci untuk menjaga keamanan identitas diri sendiri. Dengan mengenali ciri-ciri KTP asli, masyarakat bisa memastikan bahwa setiap dokumen yang digunakan benar-benar sah dan memiliki nilai hukum yang valid.

Dalam proses administrasi kependudukan, KTP memiliki peran penting. Oleh karena itu, membedakan antara asli dan palsu adalah langkah wajib yang perlu dilakukan. Setiap perubahan pada KTP, baik dari segi tampilan maupun data, bisa menjadi indikasi awal adanya penyimpangan. Dengan mem

Suap dan Proyek Fiktif di Kementerian PU, 3 Tersangka Ditahan Jaksa

Kembangkan Penyidikan Korupsi di Kementerian PU

Amalzakat.com – New Policy – Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali mendapat kemajuan setelah Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan tiga individu sebagai tersangka baru. Ketiganya langsung ditahan untuk memudahkan proses pemeriksaan dan mencegah hilangnya barang bukti. Keseluruhan kasus ini disebut berkaitan dengan praktik pemerasan, penerimaan suap, gratifikasi, serta penyusunan proyek fiktif yang diduga menyebabkan kerugian negara mencapai miliaran rupiah.

Tersangka dan Peran Mereka

Tiga tersangka yang ditahan terdiri dari YRW, mantan pelaksana tugas direktur irigasi dan rawa pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; RW, direktur perusahaan CV TAS; dan JSR, direktur PT BKS. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menemukan bukti kuat yang mendukung tuntutan dalam kasus yang sudah diinvestigasi sebelumnya. Dapotz Dariarma, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DK Jakarta, mengungkapkan bahwa proses penyidikan sedang berjalan intensif untuk mengungkap lebih banyak detail.

“Hari ini, penyidik menetapkan tiga orang tersangka terkait perkara dugaan kejahatan korupsi yang melibatkan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU,” ujar Dapotz dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

Kemudian, YRW diduga terlibat dalam kerja sama dengan tersangka DP yang telah ditahan sejak Mei 2026. Kedua pihak bertindak sebagai penerima suap dari perusahaan-perusahaan pelat merah maupun swasta yang menggarap proyek di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Nilai total suap yang diduga diterima mencapai lebih dari Rp2 miliar. Dana tersebut, menurut penyidik, berasal dari kontraktor yang terlibat dalam proyek infrastruktur kementerian.

Pemerasan dan Suap

Dalam penyidikan, terungkap bahwa YRW dan DP diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan yang berkepentingan. Tindakan ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan finansial yang signifikan. Selain itu, kedua individu ini juga diduga menerima gratifikasi sebagai bentuk insentif atas keterlibatan dalam proyek yang tidak sesuai dengan standar kualitas.

Di sisi lain, RW dan JSR diduga berperan dalam penyusunan proyek fiktif pada Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya. Proyek-proyek ini dirancang untuk menciptakan kesan bahwa dana negara dialokasikan secara optimal, padahal sebenarnya tidak ada kebutuhan nyata atau manfaat yang diperoleh. Rekayasa ini, menurut penyidik, mengakibatkan kerugian negara sebesar setidaknya Rp16 miliar.

Proyek Fiktif yang Mengakibatkan Kerugian Negara

Kasus proyek fiktif ini menggambarkan upaya sistematis untuk mengalirkan dana ke pihak-pihak tertentu. Penyidik menemukan bahwa beberapa proyek yang diberikan dalam periode 2023 hingga 2024 justru tidak memiliki keberlanjutan atau manfaat aktual. Proses penyidikan menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam proyek ini menguntungkan diri sendiri, sementara negara kehilangan dana yang seharusnya digunakan untuk keperluan publik.

Penahanan dan Penyitaan

Penahanan ketiga tersangka dilakukan di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat, selama 20 hari ke depan. Tindakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses pemeriksaan dan memastikan keberlanjutan penyidikan. Selama penahanan, penyidik juga menyita dua unit kendaraan bermotor mewah serta sejumlah uang tunai dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Barang bukti ini diklaim berkaitan langsung dengan kasus korupsi yang sedang diusut.

Penyitaan dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat bukti dan memulihkan kerugian negara. Dapotz menambahkan bahwa penyidik terus memperluas investigasi, termasuk melacak aset-aset yang mungkin terlibat dalam skema pemalsuan tersebut. “Proses penyidikan masih berlangsung, dengan fokus pada pihak lain yang berpotensi terlibat dalam aliran dana atau peran yang tersembunyi,” jelasnya.

Pengembangan Penyidikan Selanjutnya

Kejaksaan Tinggi DK Jakarta memastikan bahwa penyidikan tidak berhenti pada tiga tersangka yang saat ini ditahan. Tim penyidik sedang menggali kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang ikut menikmati keuntungan dari dana yang disalahgunakan. Dapotz menekankan bahwa penyidikan akan terus berjalan hingga semua aspek kasus terungkap secara lengkap.

Di samping itu, penyidik juga sedang mengumpulkan informasi tentang jaringan korupsi yang mungkin terhubung dengan proyek fiktif dan suap. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat proses penuntutan dan memastikan bahwa pelaku kejahatan korupsi diberikan hukuman yang sepadan. Selain itu, penyidik juga mengerjakan pendokumentasian dana yang diklaim berasal dari kontraktor dan perusahaan swasta.

Kasus ini menyoroti kelemahan pengawasan dalam proyek pemerintahan, terutama di lingkungan Kementerian PU yang mengurusi banyak bidang, seperti infrastruktur, pangan, dan air. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh tersangka menunjukkan bahwa ada kemungkinan sistem sudah terpapar oleh praktik-praktik yang merugikan keuangan negara. Selain itu, upaya pemalsuan dokumen dan pengalihan dana bisa menyebabkan korupsi berjalan secara tersembunyi selama berbulan-bulan.

Kasus ini menjadi bahan perhatian publik, terutama karena dampaknya terhadap pengelolaan dana pemerintah. Dengan miliaran rupiah yang hilang, masyarakat diingatkan untuk tetap mengawasi penggunaan anggaran yang diberikan ke lembaga-lembaga publik. Penyidikan yang sedang berlangsung juga diharapkan bisa menjadi pelajaran untuk mencegah tindakan serupa di masa depan.

Kejaksaan Tinggi DK Jakarta telah memastikan bahwa semua sumber dana dan aktor terkait akan ditel

Polri Lakukan Pemeriksaan di Kantor Bea Cukai Juanda atas Dugaan Korupsi Impor Ponsel Ilegal

Amalzakat.com – Key Strategy – Rabu (24/6/2026), Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri melakukan pemeriksaan di Kantor Bea Cukai Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai bagian dari penyelidikan terkait dugaan korupsi yang menyangkut pengadaan ponsel ilegal dari luar negeri. Aksi ini dilakukan dalam upaya mengungkap praktik pemulusan masuknya barang impor yang tidak memenuhi prosedur resmi. Selama pemeriksaan, tim penyidik mengamankan berbagai barang bukti, termasuk uang tunai, dokumen, dan perhiasan, dari empat lokasi yang ditargetkan.

Tujuan Penyidikan: Mengungkap Sumber Kerugian Negara

Penyidikan ini fokus pada pengungkapan pengaruh korupsi terhadap aliran dana dan pengelolaan aset yang diduga terkait dengan impor ponsel ilegal. Dalam pemeriksaan tersebut, para penyidik mencari bukti-bukti yang bisa memperkuat dugaan adanya kolusi antara oknum Bea Cukai dengan pihak swasta untuk menyalurkan produk elektronik yang tidak memenuhi standar kualitas dan regulasi pemerintah. Jika terbukti, praktik ini bisa menyebabkan kerugian signifikan di sektor penerimaan bea masuk dan pajak, serta mengancam perlindungan konsumen.

“Kami melaksanakan penggeledahan di berbagai lokasi untuk mengumpulkan barang bukti yang berkaitan dengan dugaan korupsi dalam proses impor ponsel ilegal,” jelas Brigjen Pol Mulya Hakim Solichin, Penyidik Utama Tingkat II Kortas Tipikor Polri.

Di antara barang yang disita adalah uang tunai sebesar Rp165 juta, 14.200 dolar Singapura, serta sejumlah dokumen dan perhiasan. Barang-barang tersebut diperiksa untuk melacak keterkaitan dengan kegiatan korupsi yang diduga menggerakkan masuknya ponsel ilegal. Sejumlah penyidik turut serta dalam operasi, dengan dukungan personel Brimob Polda Jawa Timur untuk memastikan keamanan selama proses pemeriksaan.

Lokasi Utama Penyidikan: Bandara, Rumah Pegawai, dan Pihak Terkait Importir

Beberapa lokasi yang diperiksa termasuk area kargo di Bandara Juanda yang dikelola oleh PT Jasa Angkasa Semesta (JAS), rumah seorang pegawai Bea Cukai Juanda, serta kediaman pihak yang diduga berperan dalam jaringan impor ponsel ilegal. Selain Kantor Bea Cukai, tim penyidik juga menyasar lokasi lain untuk memperluas investigasi. Lokasi-lokasi ini diduga menjadi tempat penyimpanan atau distribusi barang yang dianggap melanggar aturan.

Dalam pemeriksaan selama ini, seluruh barang bukti telah disimpan untuk diproses lebih lanjut. Penyidik akan menginvestigasi asal-usul dana serta peran setiap pihak yang terlibat. Sejumlah saksi telah diperiksa, yaitu sekitar 50 orang, yang terdiri dari 30 saksi terkait dengan lingkaran Bea Cukai Juanda dan 20 saksi dari kalangan masyarakat maupun pihak swasta. Meski investigasi masih berlangsung, Polri belum menetapkan tersangka dalam kasus ini.

Praktik Korupsi Diduga Melibatkan Pembayaran kepada Oknum

Polri menyebutkan bahwa dalam proses impor ponsel ilegal, ada dugaan adanya praktik pembayaran kepada oknum tertentu untuk mempercepat penerbitan surat persetujuan atau menghindari pemeriksaan yang ketat. Jika terbukti, kegiatan ini bisa mempercepat masuknya produk yang tidak melalui uji kualitas dan standar pemerintah, serta mengurangi pendapatan negara dari bea masuk.

Kasus ini memperoleh perhatian khusus karena melibatkan salah satu bandara internasional terbesar di Indonesia sebagai jalur utama impor. Penyidik menegaskan bahwa investigasi akan dilakukan secara profesional dan transparan, dengan kemungkinan menetapkan tersangka jika ditemukan bukti yang memadai. “Jika nantinya ditemukan bukti yang cukup, maka akan dilakukan penetapan tersangka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” tambah Mulya.

Imbas Kecurangan pada Pasar dan Konsumen

Menurut informasi yang dihimpun, masuknya ponsel ilegal berpotensi mengganggu persaingan pasar yang sehat, karena produk tersebut biasanya dijual dengan harga lebih murah namun memiliki kualitas yang tidak terjamin. Selain itu, konsumen bisa terkena risiko karena tidak ada uji produk atau pengawasan kualitas yang ketat. Penyidik juga akan mempelajari efek dari praktik ini terhadap industri lokal dan kepercayaan masyarakat terhadap regulasi pemerintah.

Kasus ini menunjukkan upaya Polri untuk menjaga integritas sistem pemerintahan di bidang pengawasan impor. Dengan menargetkan Bea Cukai sebagai salah satu lembaga pengawas, investigasi ini diharapkan mampu memperkuat kebijakan pemerintah dalam mengurangi praktik korupsi yang terkait dengan pemasukan barang dari luar negeri. Dalam prosesnya, Polri juga berupaya memastikan bahwa semua bukti diperoleh secara sistematis dan akurat.

Peningkatan Kejelian dalam Pemeriksaan

Penyidik menekankan bahwa investigasi akan dilakukan dengan teliti, termasuk analisis terhadap alur dana dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Pemeriksaan terhadap saksi akan terus dilakukan untuk memperoleh data yang lebih lengkap, termasuk sumber informasi tentang aktivitas impor yang dilakukan secara tersembunyi. Polri juga menyiapkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa setiap bukti yang ditemukan bisa digunakan dalam proses hukum.

KPK Bakal Lelang Moge Ducati Milik Immanuel Ebenezer

Amalzakat.com – Latest Program – Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan rencana untuk melelang sejumlah aset yang telah disita dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan, serta pihak-pihak terkait, menjadi tersangka dalam kasus ini. Sejumlah barang bukti yang terkait dengan kasus tersebut akan dijual secara lelang sebagai bagian dari acara memperingati Hakordia.

Proses Lelang dan Kesiapan Aset

Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto, menjelaskan bahwa seluruh barang rampasan yang perkara utamanya sudah berkekuatan hukum tetap akan dilelang secara bersamaan. “Kami memilih untuk menyelenggarakan lelang dalam satu kesempatan, yaitu dalam rangkaian kegiatan Hakordia,” ujarnya, seperti dilansir dari Antara, Rabu (24/6/2026). Penjelasan ini menggambarkan langkah KPK untuk memastikan transparansi dalam pencairan aset yang telah ditetapkan sebagai bukti kasus korupsi.

“Terhadap semua barang rampasan akan kami lelang pada satu kesempatan, yakni dalam rangkaian kegiatan Hakordia,” kata Mungki.

Menurut Mungki, keputusan untuk memamerkan serta menggelar lelang barang bukti diambil setelah semua perkara terkait aset tersebut ditetapkan sebagai perkaranya berkekuatan hukum tetap. Langkah ini bertujuan untuk mengungkap kekayaan yang diperoleh melalui tindakan korupsi dan memastikan pengembalian dana ke kas negara. Proses lelang ini juga memberikan kesempatan bagi publik untuk mengakses barang-barang tersebut secara adil.

Rincian Aset yang Akan Dilelang

Sejumlah aset yang dipamerkan mencakup kendaraan berbagai jenis, termasuk satu unit mobil BAIC BJ40 berwarna hitam tanpa pelat nomor dan sepeda motor Ducati Scrambler berwarna biru cokelat milik Immanuel Ebenezer. Selain itu, KPK juga akan melelang beberapa kendaraan lain, seperti Honda CR-V tahun 2020, BMW 330i tahun 2020, Suzuki tipe 6 G5VX 4X4 model Jeep tahun 2021, dan Mitsubishi Xpander tahun 2022. Aset-aset tersebut akan dijual dengan nilai wajar yang ditentukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sementara batas nilai penjualan ditetapkan oleh para jaksa eksekutor.

Dari daftar kendaraan yang disita, terdapat beberapa unit mobil premium, antara lain Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid A/T tahun 2022, Hyundai Stargazer, Hyundai Palisade, dan Nissan GTR. Selain itu, ada juga mobil-mobil lain seperti Honda CR-V 1.5 TC Prestige CVT CKD tahun 2022, Wuling tipe EQ100REVW460LV2XID tahun 2024, serta Honda Odyssey 2.4L AT tahun 2019. Ducati menjadi salah satu merek kendaraan yang banyak disita, termasuk model XDiavel 1200, Hypermotard 950, Multistrada V4 RS, dan Streetfighter V2.

Langkah KPK dalam Koordinasi

Saat ini, KPK sedang berkoordinasi dengan KPKNL untuk menentukan nilai wajar dari barang-barang yang akan dilelang. “Nanti dari KPKNL akan menentukan berapa nilai wajar dari suatu barang yang akan dilelang. Sementara yang akan menentukan limitnya adalah para jaksa eksekutor selaku pejabat penjual,” jelas Mungki. Koordinasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa nilai lelang sesuai dengan kondisi pasar dan kebutuhan pendanaan negara.

KPK juga memberikan penjelasan bahwa lelang ini bukan hanya untuk mencairkan aset, tetapi juga sebagai bentuk pameran transparansi. Proses ini diharapkan mampu memperkuat kesadaran masyarakat tentang upaya pemberantasan korupsi. Tidak hanya itu, lelang juga menjadi sarana untuk mendukung keuangan negara secara langsung.

Histori Aset dan Proses Penyitaan

Aset-aset yang dilelang berasal dari berbagai periode, mulai dari mobil lama seperti Honda CR-V tahun 2017 hingga kendaraan terbaru seperti Wuling tahun 2024. Sejumlah mobil, seperti Pajero Sport 2.4L tahun 2021, Hyundai Palisade tahun 2022, dan Jeep tahun 2024, juga masuk dalam daftar barang sitaan. Keberagaman jenis dan merek kendaraan mencerminkan kompleksitas kasus korupsi yang melibatkan Immanuel Ebenezer.

KPK menjelaskan bahwa penyitaan aset dilakukan untuk menunjukkan komitmen dalam menindaklanjuti tindakan korupsi. Proses ini memastikan bahwa seluruh barang yang telah disita dapat dikelola secara profesional dan dipertanggungjawabkan secara jelas. Dengan cara ini, lembaga antikorupsi menunjukkan bahwa setiap aset yang terkait kejahatan dapat diakses oleh publik secara adil.

Daftar Aset Lain yang Disita

Besides kendaraan, KPK juga menyita beberapa aset lain, seperti Vespa Sprint S-150 tahun 2024, BMW tipe 318i E46 tahun 2003, dan Toyota Hilux. Aset-aset ini menjadi bukti tambahan dalam kasus korupsi yang sedang ditangani. KPK berharap melalui lelang ini, masyarakat dapat melihat langsung barang-barang yang telah dipastikan terkait dengan pelanggaran hukum.

Proses lelang juga menunjukkan upaya KPK untuk mendorong pemerintah daerah dan lembaga lain dalam pengelolaan aset secara transparan. Mungki menekankan bahwa setiap langkah dalam lelang ini diambil setelah dipastikan semua prosedur hukum telah selesai. Dengan demikian, nilai barang yang dilelang tidak hanya mencerminkan harga pasar, tetapi juga keputusan yang sudah dipertimbangkan secara matang.

Simak Berita Terkait

Berikut beberapa berita terkait yang mungkin menarik untuk dibaca:

1. Taufik Hidayat Ditangkap, Bagaimana Nasib Sayembara KDM Rp 250 Juta?

2. Lisa dari Blackpink Dikabarkan Putus dari Frederic Arnault

3. Pewaris LV Lebanon Tuntut Israel Tarik Pasukan dari Wilayah Selatan

4. Kenaikan Harga Bikin Kemiskinan Naik Saat Ekonomi Tumbuh

5. Kejagung Tetap Dalami 41 Nama meski Tolak JC

6. Sony Sonjaya Relokasi Aset Hotel Sultan

7. Barang Sitaan KPK Kasus Kemnaker Siap D

KPK Periksa Pegawai Maktour Travel dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Amalzakat.com – Topics Covered – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri dugaan pemungutan keuntungan yang tidak sah dari pembagian kuota haji tambahan periode 2023-2024. Salah satu perusahaan yang menjadi fokus penyelidikan adalah PT Maktour Travel, yang diduga memperoleh keuntungan mencapai Rp 27,8 miliar melalui pengelolaan kuota haji khusus tambahan. Dalam upaya memperjelas proses tersebut, KPK melakukan pemeriksaan terhadap Rifannah, seorang karyawan Maktour yang merupakan putri Direktur Utama PT Makassar Toraja (Maktour), Fuad Hasan Masyhur.

Pemeriksaan Rifannah sebagai Saksi

Pemeriksaan Rifannah berlangsung di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2026). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa saksi yang hadir diperiksa untuk menggali informasi terkait pengisian kuota haji khusus tambahan. “Kami fokus menguji pengetahuan Rifannah tentang mekanisme pembagian kuota yang dilakukan Maktour Travel. Saksi tersebut juga menyampaikan peran dalam proses distribusi kuota,” terang Budi Prasetyo dalam pernyataannya. Proses ini dianggap memiliki potensi korupsi karena penyelenggara ibadah haji khusus diberi kuota yang cukup besar dibandingkan kuota reguler.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih atas nama RIF selaku karyawan Maktour Travel. Saksi hadir, didalami pengetahuannya terkait pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota haji tambahan di Maktour Travel,” ujar Budi Prasetyo.

Direktur Utama Maktour Bantah Korupsi

Sebelumnya, Fuad Hasan Masyhur, Direktur Utama PT Maktour, menyatakan bahwa perusahaan tidak mendapat keuntungan ilegal sebesar Rp 27,8 miliar dari pembagian kuota haji tambahan 2023-2024. Pernyataan ini disampaikannya setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam pada Kamis (18/6/2026), mulai pukul 07.30 WIB hingga 14.53 WIB. Fuad menegaskan bahwa tidak ada aliran dana yang terjadi dalam pengurusan kuota tambahan. “Saya pastikan tidak ada, ya. Tidak ada transaksi, tidak ada,” kata Fuad setelah diperiksa oleh penyidik KPK.

Walau demikian, Fuad tidak memberikan keterangan secara rinci kepada wartawan. Ia menjelaskan kehadiran di KPK sebagai bentuk tanggung jawab. “Terima kasih ya. Saya memenuhi kewajiban untuk memberikan kesaksian,” katanya. Meski membantah, ia tetap menjadi bagian dari penyelidikan yang menyoroti peran perusahaan dalam pemanfaatan kuota haji tambahan.

KPK Tetapkan Empat Tersangka dalam Perkara Korupsi

Dalam kasus korupsi kuota haji ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), Mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, Komisaris PT Raudah Eksati Utama serta Ketua Umum Kesthuri Asrul Azis Taba (ASR), dan Direktur Operasional PT Maktour Ismail Adham (ISM). Keempat individu ini diduga terlibat dalam pengaturan pembagian kuota haji khusus tambahan yang memberi keuntungan signifikan kepada sejumlah biro perjalanan haji.

“Delapan PIHK yang terafiliasi dengan Asrul Azis Taba diduga memperoleh illegal gain hingga Rp 40,8 miliar pada penyelenggaraan haji 2024,” jelas Asep Guntur Rahayu, Deputi Bidang Penindakan KPK, saat konferensi pers di Gedung Merah Putih, Senin (30/3/2026).

Asep menyebutkan bahwa keuntungan ini berkaitan dengan pemberian uang oleh ASR kepada IAA sebesar US$ 406.000. Uang tersebut diberikan untuk mempercepat pembagian kuota haji khusus tambahan. Menurut Asep, kebijakan pembagian kuota yang mengubah komposisi dari 92% reguler dan 8% khusus menjadi 50%-50% menciptakan peluang besar bagi para penyelenggara haji khusus untuk memperoleh keuntungan ekstra.

Kuota Haji Reguler Berubah Jadi Khusus

Kebijakan pembagian kuota yang dianggap tidak proporsional menyebabkan sekitar 8.400 kuota haji reguler dari total 20.000 kuota tambahan beralih menjadi kuota haji khusus. Hal ini dianggap memperbesar keuntungan bagi biro perjalanan yang terafiliasi dengan kelompok tertentu. Dalam konteks ini, PT Maktour diduga memperoleh dana ilegal hingga Rp 27,8 miliar melalui jaringan internal perusahaan.

“PT Maktour memperoleh illegal gain sebesar Rp 27,8 miliar pada tahun 2024. Dugaan ini didasari pemberian uang oleh Ismail Adham kepada Gus Alex serta pejabat Kementerian Agama,” ungkap Asep.

Menurut Asep, Ismail Adham diduga memberikan uang sekitar US$ 30.000 kepada Ishfah Abidal Aziz. Selain itu, ia juga memberikan US$ 5.000 dan 16.000 riyal Saudi kepada Hilman Latief, yang saat itu menjabat Direktur Jenderal Penyel

Ayahanda Muhammad Qodari Meninggal Dunia, Erick Thohir Melayat

Amalzakat.com – Special Plan – Kota Depok menjadi tempat berkumpulnya kerabat dan kenalan untuk menghormati sosok yang meninggal dunia pada Selasa (23/6/2026) siang hari. Pria yang dikenal sebagai H. Sulaiman Said bin Muhammad Said, ayahanda dari Muhammad Qodari, yang menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), berpulang pada usia 79 tahun. Berita duka tersebut segera menyebar ke berbagai lapisan masyarakat, memicu antusiasme pengunjung yang datang secara berkelanjutan ke kediaman keluarga di Perumahan Pesona Depok Estate, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat.

Kondisi Terakhir Almarhum

Menurut keterangan dari Muhammad Qodari, putra almarhum, sang ayah menjalani aktivitas harian secara normal sebelum menghembuskan napas terakhir. Ia sempat menunaikan ritual mandi dan bersiap untuk salat Asar. Saat duduk di kursi, kondisi tubuhnya tiba-tiba berubah hingga tidak dapat beranjak lagi. Kepastian kematian terjadi setelah ia dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan tidak sadarkan diri di IGD.

Keluarga mengungkapkan bahwa almarhum dalam kondisi kesehatan yang baik sebelum wafat. Tidak ada riwayat penyakit jantung atau kanker yang diketahui. Kematian ini menimbulkan kekecewaan besar bagi keluarga, terutama karena almarhum dianggap sebagai sosok yang penuh perhatian, humoris, serta dekat dengan berbagai kalangan di sekitarnya.

Penghormatan dari Tokoh Masyarakat

Kehadiran para pelayat menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap sosok H. Sulaiman Said. Tokoh masyarakat, sahabat, kerabat, serta pejabat pemerintahan tampak hadir secara bergantian untuk memberikan penghormatan terakhir. Kehadiran mereka mencerminkan kesan yang tinggi, baik dari komunitas lokal maupun lingkaran politik.

Banyak warga mengenang almarhum sebagai figur yang selalu aktif dalam kegiatan sosial. Dalam keluarga, ia dianggap sebagai orang yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan sejak masa kecil, termasuk dalam hal pendidikan agama dan membaca. Kedekatan yang hangat dengan lingkungan sekitar membuat kepergiannya dianggap sebagai kehilangan besar bagi masyarakat.

Pesan dari Erick Thohir

Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, turut hadir dalam acara melayat. Ia memberikan belasungkawa kepada Muhammad Qodari dan keluarga yang ditinggalkan. Dalam wawancara, Erick menyampaikan perasaannya tentang kepergian almarhum:

“Saya turut berdukacita kepada Pak Qodari dan keluarga. Saya yakin almarhum akan diterima di sisi Allah Swt dengan sebaik-baiknya. Beliau adalah figur yang ikhlas dan selama ini mengabdi kepada bangsa dan negara. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan,”

Pernyataan tersebut menunjukkan penghargaan tinggi terhadap dedikasi almarhum. Erick mengungkapkan bahwa H. Sulaiman Said memiliki sikap tulus dan pantang menyerah dalam berbagai peran yang ia ambil.

Keluhan dan Harapan Keluarga

Menurut Muhammad Qodari, kepergian ayahandanya tidak hanya berdampak pada keluarga, tetapi juga menjadi kehilangan besar bagi masyarakat. Ia menyebut almarhum sebagai guru pertama yang membimbingnya sejak kecil. Dalam pengakuan Qodari, sosok ayahandanya sangat berpengaruh dalam membentuk karakter dan nilai-nilai kehidupan anak-anak serta warga sekitar.

Keluhan akan kepergian almarhum mengalir dari berbagai kalangan. Banyak orang yang mengenal H. Sulaiman Said menyampaikan belasungkawa dan kenangan manis tentang kebaikan serta kehangatan hatinya. Kehadiran almarhum dalam kegiatan sosial, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat luas, menjadi bukti nyata dari kontribusi yang ia berikan.

Proses Kematian dan Pemakaman

Jenazah H. Sulaiman Said akan disalatkan setelah salat Subuh, kemudian dimakamkan di lokasi yang tidak jauh dari kediaman keluarga di Depok. Pemakaman tersebut menjadi momen penting untuk merenungkan perjalanan hidup almarhum, yang dianggap sebagai bentuk penghormatan terakhir. Keluarga berharap pemakaman bisa memberikan kelegaan bagi semua pihak yang merasa kehilangan.

Prosesi pemakaman dirancang dengan penuh keharmonisan, sesuai dengan kebiasaan yang dikenal almarhum. Kedekatan dengan lingkungan sekitar membuat warga sekitar merasa terpanggil untuk hadir dalam acara tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa sosok H. Sulaiman Said tidak hanya terkenal dalam lingkup keluarga, tetapi juga mendapat penghargaan dari masyarakat luas.

Simak Berita Terkini

Berita dan artikel lainnya bisa dibaca melalui platform Google News. Pembaruan terkini juga tersedia di WhatsApp Channel Beritasatu, DFSK Fokus Kembangkan PHEV di Tengah Tantangan Infrastruktur EV, serta berbagai topik lain seperti Calon Manajer Kopdes Wafat, Kemenhan Evaluasi Latihan Militer, dan lainnya.

Di tengah kesedihan yang melanda, keluarga dan masyarakat berharap kepergian H. Sulaiman Said dapat menjadi pengingat tentang pentingnya keikhlasan dan dedikasi dalam hidup. Kehadirannya di dunia ini telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan, baik melalui peran dalam pemerintahan maupun hubungan sosial yang hangat.

Almarhum meninggalkan warisan yang berharga, terutama dalam membentuk generasi muda. Dengan cara hidup yang penuh semangat, ia memberikan contoh tentang bagaimana menjadi pribadi yang baik. Kehilangan ini akan terus dirasakan, tetapi semangat almarhum diharapkan dapat terus hidup dalam hati para kenalannya.

Muhammad Qodari, sebagai anak yang dekat dengan ayahandanya, mengatakan bahwa kepergian ini adalah momen yang sangat berat. Ia berharap doa dari masyarakat dapat membawa almarhum ke surga dengan selamat. “Beliau mengajarkan banyak hal, termasuk cara hidup yang penuh makna,” tutur Qodari dalam wawancara.

Dengan kepergian H. Sulaiman Said, m