Kategori: Nasional

MUI Tegaskan LGBT Kejahatan dan Wajib Dipidana

Amalzakat.com – Special Plan – Jakarta, Beritasatu.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menegaskan bahwa orientasi seksual terhadap sesama jenis tidak dapat dianggap sebagai kodrat yang permanen, melainkan bentuk kelainan yang perlu ditangani secara menyeluruh. Menurut pernyataan MUI, keberadaan orientasi seksual ini dianggap sebagai penyimpangan yang harus diluruskan, bukan hanya dari segi agama, tetapi juga sosial dan moral. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, dalam sebuah wawancara di Jakarta, Minggu (21/6/2026), yang dilansir oleh lembaga tersebut.

Dalam wawancara tersebut, Prof Niam menekankan bahwa aktivitas lesbi, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) jika dilakukan secara terbuka dan memperkuat identitas seksualnya, telah memasuki kategori kejahatan. Ia menjelaskan bahwa pelaku kejahatan ini harus ditindak secara tegas dan tidak boleh dibiarkan berkembang dalam masyarakat. “Kita tidak boleh membiarkan atau melegalkan aktivitas tersebut tumbuh subur,” kata Prof Niam, yang juga dikenal sebagai pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah di Depok, Jawa Barat.

“Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan. Langkah-langkah pencegahan dan penyembuhan harus didukung oleh peran aktif pemerintah, termasuk dalam memberikan layanan rehabilitasi yang memadai dan melakukan sosialisasi masif mengenai bahaya penyimpangan seksual,” tegas Prof Niam.

Menurut Prof Niam, fatwa yang dikeluarkan MUI memberikan dasar hukum untuk menganggap hubungan seksual di luar ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan sebagai bentuk haram. Fatwa ini menyatakan bahwa aktivitas seperti homoseksual dan sodomi termasuk dalam kejahatan (jarimah) yang wajib dipidana. “Pemerintah harus mencegah meluasnya penyimpangan orientasi seksual di tengah masyarakat,” tambahnya.

Fatwa MUI yang relevan, yaitu Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan, telah ditandatangani pada 31 Desember 2014 di Jakarta oleh Ketua Komisi Fatwa MUI, Prof Dr Hasanuddin AF, dan Sekretaris Komisi Fatwa, Dr Asrorun Niam Sholeh. Dalam fatwa ini, MUI mengklasifikasikan hubungan seksual yang sah sebagai tindakan yang dilakukan pasangan suami istri berdasarkan pernikahan yang berlaku syariat. Aktivitas seksual di luar ikatan tersebut, termasuk homoseksual dan sodomi, dianggap sebagai bentuk kejahatan yang dapat menimbulkan dampak sosial dan moral.

Prof Niam juga menggarisbawahi bahwa penegakan hukum terhadap pelaku dan pengampanye LGBT tidak cukup hanya dilakukan melalui delik perzinahan. Ia menekankan perlunya langkah hukum yang lebih berat, sejalan dengan upaya mencegah penyimpangan seksual di lingkungan masyarakat. “Pemerintah wajib berperan aktif dalam menyediakan layanan rehabilitasi dan edukasi yang komprehensif, agar masyarakat dapat merangkul serta menyembuhkan mereka yang memiliki orientasi seksual menyimpang,” ujarnya.

Dalam konteks ini, MUI merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan tindakan kuratif dan preventif secara menyeluruh. Selain fokus pada penegakan hukum, negara juga harus memberikan perhatian pada aspek psikologis dan spiritual. “Hal ini akan membantu mengurangi dampak negatif dari penyimpangan orientasi seksual dan menjaga nilai-nilai luhur kemanusiaan di Indonesia,” kata Prof Niam.

MUI berharap dengan pendekatan ini, masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bermoral. Menurutnya, penyimpangan orientasi seksual tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga bisa berdampak pada keutuhan masyarakat dan nilai-nilai agama yang dianut sebagian besar penduduk Indonesia. “Kita perlu memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam,” jelasnya.

Selain itu, Prof Niam menyoroti pentingnya pendidikan agama dalam mencegah munculnya kebiasaan seksual yang menyimpang. Ia mengatakan bahwa edukasi yang tepat bisa membantu masyarakat memahami bahwa orientasi seksual terhadap sesama jenis bukanlah keharusan, tetapi bisa diubah melalui usaha yang konsisten. “Dengan pendekatan psikologis, medis, dan spiritual, kita dapat mengarahkan individu untuk mengembangkan orientasi seksual yang lebih sehat dan bermoral,” terangnya.

MUI juga mengingatkan bahwa kebijakan hukum harus selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan keadilan dan perlindungan nilai-nilai agama. Fatwa ini diharapkan menjadi dasar untuk mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas yang dianggap bertentangan dengan kodrat manusia. “Dengan demikian, kita bisa memastikan bahwa masyarakat Indonesia tetap menjunjung tinggi ajaran agama dan menjaga keharmonisan antara agama, budaya, dan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat,” kata Prof Niam.

Di sisi lain, fatwa ini juga menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga pendidikan agama untuk meningkatkan pemahaman tentang orientasi seksual. MUI menekankan bahwa pendekatan pendidikan harus lebih intensif, agar generasi muda mampu membedakan antara kelainan dan penyimpangan yang wajib diperbaiki. “Kami yakin bahwa melalui pendidikan dan pemahaman yang benar, orientasi seksual bisa dikembalikan ke jalur yang sesuai dengan syariat,” tutur Prof Niam.

Dengan fatwa yang dikeluarkan pada 2014, MUI menegaskan komitmennya untuk menjaga keutuhan nilai-nilai agama dan kehidupan bermasyarakat. Ia berharap keputusan ini dapat diimplementasikan secara konsisten oleh pemerintah dan lembaga-lembaga terkait. “MUI memandang bahwa hukum harus menjadi alat untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan menjaga keharmonisan masyarakat,” tutup Prof Niam.

Langkah Pemerintah untuk Menindak Kelainan Seksual

Kebijakan MUI ini juga memberikan arahan kepada pemerintah agar lebih proaktif dalam menangani masalah kelainan seksual. Menurut Prof Niam, pemerintah tidak hanya wajib melakukan penegakan hukum, tetapi juga harus menyediakan layanan rehabilitasi yang memadai. “Dengan demikian, kita dapat mengurangi dampak sosial dari penyimpangan orientasi seksual dan membantu individu untuk kembali ke jalur yang benar,” katanya.

Langkah-langkah pencegahan dan penyembuhan ini, menurut MUI, harus didukung oleh kebijakan yang komprehensif. Ia mencontohkan bahwa penegakan hukum yang tegas bisa diimbangi dengan program edukasi yang memadai, agar masyarakat tidak hanya memahami kejahatan, tetapi juga tahu cara mencegahnya. “Pemerintah harus berperan dalam memberikan layanan psikologis dan medis yang mendorong individu untuk mengubah orientasi seksual mereka,” tegas Prof Niam.

Sementara itu, MUI juga meminta kepada masyarakat untuk lebih sadar terhadap nilai-nilai agama dan kehidupan bermasyarakat. Ia mengingatkan bahwa orientasi seksual yang menyimpang bisa berdampak pada keluarga dan masyarakat, sehingga perlu diperhatikan secara berkala. “Kita harus memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi manusia yang sehat secara moral dan agama,” ujarnya.

Dengan pendekatan yang holistik ini, MUI berharap masyarakat Indonesia dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan nilai-nilai agama. Fatwa yang dikeluarkan MUI tidak hanya sebagai pedoman hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan sosial. “MUI percaya bahwa dengan pendekatan yang tepat, orientasi seksual bisa diubah menjadi sesuatu yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkas Prof Niam.

Gadis Bandung 3 Tahun Disekap dan Disiksa, DPR Desak Pelaku Ditangkap

Amalzakat.com – Latest Program – Di tengah upaya penegakan hukum yang terus berlangsung, Anggota Komisi III DPR, Abdullah, menyoroti kasus penculikan, penyekapan, dan penyiksaan yang dialami korban berinisial YTR di Bandung, Jawa Barat. Kasus ini, yang berlangsung selama lebih dari tiga tahun, dianggap sebagai contoh kekerasan sistematis yang memerlukan penanganan tegas dari pihak berwenang. Abdullah mengatakan bahwa kepolisian harus segera mengambil tindakan untuk menangkap TH, pria yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

Kondisi Korban dan Penyiksaan yang Berkelanjutan

Kemenham Jabar menyatakan bahwa korban mengalami trauma serius akibat perlakuan kekerasan berulang yang dilakukan pelaku. Beberapa luka di kepala, gangguan penglihatan, serta cedera akibat benda tajam dan luka bakar ditemukan pada tubuh YTR. Selain itu, korban juga mengalami kerusakan pada bibir dan perubahan psikologis yang mendalam. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyiksaan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga secara emosional.

“Penegakan hukum harus dilakukan secara maksimal agar memberikan keadilan bagi korban dan efek jera bagi pelaku,” ujar Abdullah di Jakarta, Minggu (21/6/2026). Ia menekankan pentingnya proses hukum yang cepat dan tegas, dengan penjelasan bahwa pelaku diduga telah menerapkan pola koersif secara bertahap.

Dalam prosesnya, korban disebut mengalami isolasi dari lingkungan sosialnya, kontrol terhadap komunikasi, serta ancaman psikologis yang berkelanjutan. Pelaku, menurut Abdullah, juga mungkin menciptakan ketergantungan ekonomi untuk memastikan korban tidak bisa melarikan diri. Pola ini, yang disebut “kontrol koersif,” merupakan bentuk penguasaan terhadap korban yang tidak terlihat langsung, namun secara perlahan merusak kebebasannya.

Kepolisian masih berusaha menangkap TH, meskipun pelaku belum berhasil ditangkap hingga kini. Berdasarkan laporan, korban terus diburu oleh tim penyelidik. Abdullah mengimbau masyarakat, khususnya perempuan, untuk lebih waspada terhadap tanda-tanda hubungan yang berpotensi mengarah pada kekerasan berlebihan. Ia menyarankan agar korban segera mencari bantuan, memutus hubungan, dan melaporkan ke lembaga hukum jika gejala seperti ini muncul.

Koordinasi dan Upaya Perlindungan Korban

Sebagai langkah penunjang, Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat telah berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah DP3AKB Jabar. Tujuan dari koordinasi ini adalah untuk membiayai perawatan korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kemenham Jabar juga menegaskan komitmen mereka dalam memastikan hak korban terpenuhi dan mempercepat proses hukum.

Abdullah menyatakan bahwa kasus ini tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba. Pola kekerasan yang dilakukan pelaku, seperti isolasi, pengontrolan komunikasi, dan ancaman psikologis, membentuk lingkaran yang membatasi kebebasan korban secara perlahan. Menurutnya, kekerasan seperti ini sering kali dimulai dengan siksaan ringan, yang kemudian berkembang menjadi trauma berat.

Menurut data yang dihimpun, pelaku mungkin memanfaatkan keadaan korban yang rentan untuk memperkuat dominasi mereka. Pola ini bisa berupa penyekapan terus-menerus, penggunaan benda tajam dalam pukulan, atau bahkan pemotongan sumber daya ekonomi korban. Abdullah menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berasal dari tindakan kasar, tetapi juga dari pengendalian halus yang bisa membuat korban merasa tidak punya pilihan.

Imbauan untuk Masyarakat dan Lembaga Penegak Hukum

Dalam wawancara, Abdullah menyarankan agar masyarakat lebih aktif dalam memantau kondisi saudara-saudara mereka, terutama jika ada indikasi hubungan yang tidak sehat. Ia juga mengingatkan lembaga penegak hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi kekerasan di lingkungan sekitar. “Pemahaman akan pola koersif ini sangat penting agar kekerasan tidak terlewat dari perhatian,” tambahnya.

Terlepas dari upaya penegakan hukum, kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat. Abdullah menegaskan bahwa perempuan yang terlibat dalam hubungan dengan pelaku kekerasan harus mampu mengenali tanda-tanda awal dari penguasaan tersebut. Selain itu, ia menekankan pentingnya laporan dini dari saksi atau korban untuk mencegah kekerasan terus berlanjut.

Kemenham Jabar juga berkomitmen untuk terus memperkuat perlindungan bagi korban kekerasan. Dengan melibatkan LPSK dan DP3AKB, mereka berusaha memastikan korban mendapatkan bantuan medis dan psikologis yang diperlukan. Selain itu, pihak berwenang berharap kasus ini bisa menjadi contoh untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan dalam hubungan rumah tangga atau keluarga.

Kasus YTR menjadi sorotan karena menggambarkan bagaimana seseorang bisa kehilangan kebebasannya selama bertahun-tahun. Abdullah mengatakan bahwa perlakuan yang dilakukan TH tidak hanya mengakibatkan cedera fisik, tetapi juga menyebabkan gangguan psikologis yang berkepanjangan. “Korban bisa terpuruk hingga kehilangan kemampuan berpikir secara jernih,” ujarnya.

Dalam upaya mempercepat penangkapan, kepolisian terus melakukan penyelidikan dan meminta bantuan dari berbagai lembaga. Abdullah mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi kekerasan yang terjadi di sekitar mereka. Dengan kesadaran bersama, ia yakin kasus seperti ini dapat terhindar dan penegakan hukum bisa berjalan lebih efektif.

Sementara itu, kasus YTR menjadi penjajaran penting dalam memahami kekerasan berbasis koersif. Menurut data, pola ini sering terjadi dalam hubungan rumah tangga atau keluarga, di mana pelaku menindas korban secara berkelanjutan hingga tidak mungkin melarikan diri. Kemenham Jabar dan DPR berharap dengan kasus ini, kebijakan perlindungan korban bisa lebih diperkuat.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News, ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu, serta simak informasi terkait Wapres Gibran yang Libatkan Gereja untuk Sukseskan MBG di Asmat, Jokowi Ulang Tahun Ke-65, Warga dan Pejabat Ramai Kirim Karangan Bunga, Sarwendah Minta Ruben Onsu Segera Ajukan Gugatan Hak Asuh Anak, Sejarah Matca yang Ternyata Bukan Berasal dari Jepang, Pramono: Tempat Wisata dan Transportasi Juga Gratis untuk KTP Non-DKI, Pembukaan Pesparawi Nasional XIV di Manokwari, Ajak Masyarakat Lebih Dekat dengan Perbankan Syariah, Parade Jakarnaval 2026, dan Seminar Publik Bertajuk “Navigating Global Uncertainty: Leadership and Innovation for the Future”.

Munas dan Konbes NU 2026 Resmi Dibuka Rais Aam PBNU di Kediri

Amalzakat.com – Key Strategy – Sabtu (20/6/2026) malam, Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 secara resmi dibuka oleh Rais Aam Persatuan Belajar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar di Pondok Pesantren Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh dan ulama penting, termasuk KH Mustofa Bisri, KH Said Aqil Siroj, Mantan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, KH Huda Jazuli, KH Anwar Mansur, Alissa Wahid, serta Menteri Agama Prof KH Nasaruddin Umar. Ratusan pengurus Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Indonesia, para kepala daerah, dan tamu undangan lainnya turut hadir dalam serangkaian kegiatan pembukaan Munas dan Konbes NU 2026.

Sambutan dan Harapan dari Ketua Umum PBNU

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, dikenal dengan nama Gus Yahya, memberikan penekanan pada peran pesantren dalam membentuk identitas Nahdlatul Ulama. Dalam sambutannya, ia menyatakan bahwa organisasi ini memiliki akar yang kuat di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan. “Dari Ponpes Ploso, semua persiapan akan disiapkan demi memajukan Muktamar NU ke-35 tahun 2026. Ini adalah kesempatan bagi para pengurus NU untuk memberikan kontribusi terbaik serta mempersembahkan khidmat yang mereka miliki untuk kemajuan bangsa Indonesia,” ujarnya.

“Para ulama dan pengasuh ponpes yang hadir merupakan bagian penting dari kekuatan NU. Mereka menjadi penggerak utama dalam memastikan keputusan yang diambil nanti mampu mengangkat peran PBNU secara nyata di tengah masyarakat,” tambah Gus Yahya.

Pembukaan acara diawali oleh penabuhan kentongan sebanyak sembilan kali, dilakukan oleh KH Miftachul Akhyar. Simbol ini dipilih karena mewakili wali songo, yang merupakan sekelompok tokoh sufi yang diyakini sebagai pendiri NU. Selain itu, angka sembilan juga mengacu pada bintang sembilan pada logo organisasi. Kehadiran simbol tersebut dianggap sebagai pengingat akan nilai-nilai spiritual yang menjadi fondasi NU.

Tujuan Strategis dan Harapan Masa Depan

Ketua Komite Organisasi sekaligus Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf, akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan harapan bahwa Munas dan Konbes NU 2026 akan menghasilkan keputusan yang berdampak luas. “Kami berharap acara ini tidak hanya menjadi pembicaraan umum, tetapi juga mendorong pengambilan kebijakan strategis yang mampu memperkuat persatuan dalam jam’iyah,” tuturnya. Menurut Gus Ipul, pesan utama dari para masyayikh adalah pentingnya PBNU berkiprah aktif di tengah dinamika sosial dan politik yang semakin kompleks.

“Kondisi global yang tidak menentu menuntut adanya keputusan yang mampu menjawab tantangan masa depan. Para ulama ingin PBNU menjadi pelaku utama dalam mengembangkan inisiatif-inisiatif yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat,” jelas Gus Ipul.

Acara ini juga diharapkan menjadi wadah untuk menggali ide-ide kreatif yang dapat diimplementasikan dalam berbagai sektor. Dengan partisipasi ribuan peserta, termasuk para pemimpin daerah dan tokoh agama, diharapkan dapat menghasilkan rencana tindakan yang komprehensif. Selain itu, pembukaan Munas dan Konbes NU 2026 juga menjadi momentum untuk menguatkan komitmen terhadap nilai-nilai kebersamaan dan kerja sama yang menjadi prinsip utama NU.

Peran Pesantren dalam Pembentukan NU

Sebagai organisasi yang berakar pada pesantren, Nahdlatul Ulama dianggap sebagai salah satu institusi pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia. Pada acara pembukaan, para peserta mempertimbangkan peran pesantren dalam membentuk visi dan misi NU ke depan. KH Anwar Mansur, salah satu peserta, menyatakan bahwa pesantren tidak hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai pusat pengambilan kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Kehadiran Menteri Agama Prof KH Nasaruddin Umar menjadi sorotan karena menunjukkan dukungan pemerintah terhadap kegiatan NU. Ia menekankan bahwa isu-isu keagamaan harus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. “Pendekatan yang diambil dalam Munas dan Konbes ini harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan ekonomi,” kata Nasaruddin.

Di sisi lain, Alissa Wahid, seorang aktivis dan pembicara kunci, menggarisbawahi pentingnya dialog antara pemimpin NU dan generasi muda. “Kami berharap acara ini menjadi ajang pertukaran ide yang inklusif, sehingga generasi muda bisa terlibat aktif dalam menentukan arah NU,” tambahnya. Hal ini sejalan dengan visi pembukaan Munas dan Konbes untuk membangun kesadaran kolektif tentang tanggung jawab sosial organisasi.

Kondisi Global dan Harapan untuk Masa Depan

Pembukaan Munas dan Konbes NU 2026 tidak hanya fokus pada keputusan lokal, tetapi juga membayangkan dampak global dari kebijakan yang diambil. Gus Yahya menyoroti bahwa dalam era perubahan cepat, NU harus menjadi mitra strategis dalam menghadapi tantangan global. “Dengan peran aktif dalam Muktamar ke-35, PBNU diharapkan bisa menjadi pelaku utama dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan religius,” ujarnya.

Kehadiran tokoh-tokoh seperti KH Ma’ruf Amin dan KH Said Aqil Siroj menunjukkan bahwa acara ini menjadi ruang dialog yang luas. Mereka menyatakan bahwa keputusan yang diambil harus mampu menghadirkan solusi yang dapat diterapkan di berbagai tingkatan kehidupan. “Kami berharap hasil diskusi ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga bisa diimplementasikan secara nyata di tengah masyarakat,” kata Said Aqil Siroj.

Dengan berbagai penekanan tersebut, Munas dan Konbes NU 2026 diharapkan menjadi titik awal dari perubahan yang lebih besar. Dari Ponpes Ploso, keputusan-keputusan strategis akan dirumuskan untuk memastikan NU tetap relevan dalam menghadapi tantangan kekinian. Acara ini juga menjadi pembuktian bahwa pesantren tidak hanya sebagai pusat pendidikan, tetapi juga sebagai pendorong kebijakan nasional yang berbasis nilai-nilai keagamaan.

M

Momen Kapolri Berdoa dan Tabur Bunga di Makam Soeharto-Ibu Tien

Amalzakat.com – Special Plan – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan ziarah dan doa bersama di makam Presiden ke-2 Republik Indonesia HM Soeharto serta Ibu Tien di kompleks Astana Giribangun, Desa Karangbangun, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada hari Sabtu, 20 Juni 2026. Kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian upacara peringatan, tetapi juga sebagai kesempatan bagi seluruh personel kepolisian untuk merefleksikan semangat kepemimpinan, loyalitas, disiplin, serta dedikasi yang ditinggalkan para tokoh bangsa dalam menjaga keutuhan NKRI.

Kunjungan Kapolri ke Astana Giribangun

Kapolri tiba di lokasi bersama sejumlah pejabat utama dari institusi kepolisian, termasuk Kabaintelkam Polri Komjen Pol Yuda Gustawan, Dankorbrimob Polri Komjen Pol Ramdani Hidayat, Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Rudi Sudarto, serta tokoh daerah seperti Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo. Rombongan juga diterima oleh Wakil Bupati Karanganyar Ade Eliana yang mewakili Bupati, Dandim 0727/Karanganyar Letkol Kav Dhanang Prasetyo, Kapolres Karanganyar AKBP Arman Sahti, dan jajaran Forkopimcam Matesih. Kehadiran Kapolri di sana mendapat sambutan hangat dari seluruh pihak yang terlibat, sekaligus menjadi penanda kehormatan yang diberikan kepada dua tokoh nasional yang berperan besar dalam sejarah Indonesia.

Penghormatan yang Diberikan

Saat memasuki Cungkup Argo Sari, tempat pemakaman kedua tokoh tersebut, suasana terasa begitu berkesan. Prosesi ziarah diiringi oleh keheningan yang menggambarkan rasa hormat dan kebanggaan terhadap perjalanan sejarah yang mereka tulis. Selama upacara, Kapolri dan rombongan mengambil kesempatan untuk berdoa bersama, yang dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa dan pengabdian Soeharto serta Ibu Tien. Doa tersebut juga menjadi sarana permohonan agar bangsa Indonesia terus mendapat kedamaian, persatuan, kemajuan, dan keberkahan dalam setiap langkah ke depan.

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghormatan atas kehadiran Bapak Kapolri beserta rombongan. Semoga seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan hari ini mendapatkan rida Allah Swt dan menjadi momentum untuk mempererat semangat pengabdian kepada bangsa dan negara,” ujar Kepala Harian Astana Giribangun Sukirno.

Setelah doa, Kapolri bersama para peserta mengakhiri rangkaian upacara dengan menaburkan bunga di pusara dua tokoh tersebut. Tindakan ini dilakukan sebagai simbol penghargaan atas sumbangan mereka yang mengubah wajah bangsa. Soeharto dan Ibu Tien dikenang sebagai peran penting dalam membangun Indonesia, baik secara politik maupun sosial, dengan menjaga stabilitas nasional selama masa pemerintahan mereka.

Insight dari Kabid Humas Polda Jawa Tengah

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto memberikan penjelasan bahwa ziarah ini memperkuat komitmen Polri dalam menghormati para pendahulu bangsa. “Melalui ziarah ini, seluruh anggota Polri diajak untuk meneladani nilai-nilai kepemimpinan, disiplin, loyalitas, serta semangat pengabdian yang diwariskan para tokoh nasional,” kata Artanto. Ia juga menegaskan bahwa perayaan Hari Bhayangkara ke-80 memberikan kesempatan untuk merefleksikan pengabdian yang diharapkan terus ditingkatkan.

Dalam kesempatan tersebut, Artanto menambahkan bahwa kegiatan ziarah memiliki makna besar sebagai bagian dari tradisi institusi kepolisian. “Semangat yang diwariskan para tokoh bangsa harus menjadi inspirasi bagi seluruh insan Bhayangkara dalam menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat,” tuturnya. Ia juga menyebut bahwa peringatan ke-80 ini menjadi titik penting bagi transformasi Polri menjadi institusi yang lebih profesional, modern, humanis, dan terpercaya.

“Di usia ke-80 ini, Polri berkomitmen untuk terus bertransformasi menjadi institusi yang profesional, modern, humanis, dan semakin dipercaya masyarakat,” pungkas Artanto.

Prosesi ziarah di Astana Giribangun menunjukkan upaya Polri untuk menghubungkan sejarah dengan masa kini. Soeharto dan Ibu Tien, meski sering dikritik, tetap menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Dengan memperingati peran mereka, Kapolri memberikan kesempatan bagi seluruh anggota untuk memperkuat nilai-nilai yang dipegang oleh institusi tersebut. Kehadiran tokoh-tokoh seperti Gubernur dan Kapolda Jawa Tengah menunjukkan koordinasi antarlembaga dalam merayakan hari yang istimewa ini.

Hari Bhayangkara ke-80 bukan hanya tentang upacara, tetapi juga tentang introspeksi dan pembaruan. Polri berupaya memastikan bahwa semangat para pendahulu tetap relevan dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Kegiatan ini juga memperkuat identitas nasional dengan mengingat kembali kontribusi tokoh-tokoh yang telah membangun pondasi Republik Indonesia. Dengan tabur bunga dan doa, Polri menunjukkan bahwa pengabdian dan dedikasi terhadap bangsa adalah nilai yang tidak pernah usang.

Pemakaman Astana Giribangun, yang merupakan pusat peringatan bagi keluarga besar Soeharto, telah menjadi simbol kebangsaan bagi banyak orang. Kehadiran Kapolri di sini menegaskan bahwa institusi kepolisian tetap memperhatikan warisan sejarah dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, kunjungan tersebut juga memperkuat hubungan antara Polri dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara. Dengan mengajak seluruh insan Bhayangkara untuk merefleksikan nilai-nilai kepemimpinan, Kapolri menegaskan bahwa peran kepolisian tidak hanya terbatas pada keamanan, tetapi juga pada penjagaan persatuan dan keharmonisan bangsa.

Pengembangan Makna Peringatan

Dalam pandangan Kabid Humas Polda Jawa Tengah, kegiatan ini membawa makna baru bagi masyarakat. “Ziarah ke makam para pendahulu tidak hanya

Mendikdasmen Tinjau Digitalisasi Sekolah dan MBG di Wilayah 3T

Amalzakat.com – New Policy –

Dalam upaya mendorong perbaikan kualitas pendidikan di daerah terpencil, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti melakukan inspeksi langsung ke dua sekolah di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Kunjungan ini berlangsung pada Sabtu, 20 Juni 2026, dan menyoroti perkembangan program revitalisasi pendidikan, penggunaan teknologi pembelajaran digital, serta implementasi makan bergizi gratis (MBG). Wilayah 3T—yang merujuk pada daerah terdepan, terluar, dan tertinggal—terus menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan dan kesejahteraan siswa.

Perkembangan Digitalisasi Pendidikan di Wilayah 3T

Dari hasil pengamatan, Abdul Mu’ti menyatakan bahwa transformasi pendidikan di daerah 3T sudah menunjukkan hasil yang signifikan. Sejumlah fasilitas pendidikan modern, seperti akses internet berbasis satelit dan papan tulis digital, kini mulai dioperasikan. Program MBG juga memberikan dampak nyata, terutama dalam meningkatkan kesehatan dan energi belajar murid.

“Tadi kami melihat langsung bagaimana program makan bergizi gratis sudah diterima oleh anak-anak. Mereka tampak jauh lebih berenergi dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di sekolah,”

Menurut Menteri, keberhasilan program tersebut tidak hanya memperbaiki kondisi fisik sekolah, tetapi juga memberikan kontribusi pada kesiapan belajar anak-anak. Selain itu, pemanfaatan teknologi pembelajaran digital diharapkan mampu menutup kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Facilitas Pendukung di SMP Negeri 1 Sitolu Ori

SMP Negeri 1 Sitolu Ori, yang melayani 154 siswa, menjadi salah satu contoh nyata perbaikan infrastruktur pendidikan. Pemerintah telah memasang akses internet Starlink, yang memungkinkan penggunaan perangkat digital seperti papan tulis interactive flat panel (IFP) untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dukungan pasokan listrik yang lebih stabil juga memastikan fasilitas elektronik berjalan optimal.

Di samping itu, sekolah ini mendapatkan bantuan pembangunan laboratorium dan rehab ruang kelas. Fasilitas ini menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. “Anak-anak sangat senang dan antusias setiap datang ke sekolah sejak adanya MBG. Kami juga melihat mereka jadi lebih jarang sakit dan jauh lebih bersemangat untuk belajar,” ujar Miteria Gea, salah satu guru di sekolah tersebut.

Program Revitalisasi di SMP Negeri 3 Sitolu Ori

Di SMP Negeri 3 Sitolu Ori, yang menerima 176 siswa, Abdul Mu’ti melakukan peletakan batu pertama proyek revitalisasi tahun anggaran 2026. Proyek ini akan memberikan ruang kelas baru serta penataan lingkungan belajar yang lebih representatif.

Guru IPS di sekolah tersebut, Intan Marshaulena, mengatakan bahwa MBG menjadi faktor penting dalam memperkuat kesiapan belajar siswa. “Dukungan asupan gizi memberikan dampak langsung pada kesehatan anak-anak di wilayah 3T. Mereka lebih fokus dan bersemangat untuk mengikuti pelajaran,” tambahnya.

Respons Siswa terhadap Perbaikan Fasilitas

Para siswa juga menyambut positif rencana revitalisasi. Seorang siswi kelas VIII, Jenny Anjelina Ziliwu, berharap perbaikan ini mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman. “Harapan kami, sekolah ini bisa segera diperbaiki agar teman-teman dan adik-adik kelas yang akan datang nanti bisa belajar dengan lingkungan yang jauh lebih baik,” tutur Jenny.

Perkembangan di wilayah 3T bukan hanya berupa infrastruktur fisik, tetapi juga terkait perubahan mindset dan pengalaman belajar siswa. Dengan adanya akses internet dan teknologi pembelajaran, guru bisa merancang materi yang lebih interaktif. Selain itu, program MBG memastikan anak-anak tidak hanya mendapat pengetahuan, tetapi juga kekuatan fisik untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar.

Kelanjutan Program Revitalisasi Sekolah

Dalam kunjungan tersebut, Mendikdasmen bersama Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, dan Anggota Komisi X DPR RI, Sabam Sinaga, mencanangkan kelanjutan program revitalisasi pendidikan di daerah tersebut. Data dari Kemendikdasmen menyebutkan, hingga akhir tahun 2025, 33 sekolah di Nias Utara telah direvitalisasi. Sementara itu, 21 sekolah lainnya direncanakan diperbaiki pada 2026.

Revitalisasi ini bertujuan untuk memastikan semua siswa, terlepas dari lokasi tempat tinggalnya, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Program MBG dan digitalisasi pembelajaran dianggap sebagai bagian penting dari upaya ini. “Kami terus berupaya memperluas keberhasilan ini ke berbagai daerah 3T, karena pendidikan yang baik adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih cerah,” kata Abdul Mu’ti.

Mengatasi Tantangan Wilayah 3T

Wilayah 3T sering kali menghadapi tantangan khusus, seperti keterbatasan akses ke internet, fasilitas sekolah yang tidak memadai, dan ketidakseimbangan gizi. Dengan adanya bantuan dari pemerintah, sekolah-sekolah di Nias Utara kini mampu mengatasi masalah tersebut.

Contohnya, penggunaan Starlink di SMP Negeri 1 Sitolu Ori memungkinkan siswa dan guru mengakses sumber daya pembelajaran online. Sementara itu, papan tulis digital interactive flat panel (IFP) memberikan alat pendukung untuk mengajar yang lebih dinamis. Dukungan listrik yang stabil juga memastikan perangkat teknologi beroperasi tanpa gangguan.

MBG, di sisi lain, memperbaiki kondisi kesehatan anak-anak. Program ini menjamin suplai makanan bergizi, terutama di daerah dengan keterbatasan sumber daya. Dengan meningkatkan asupan nutrisi, siswa dapat belajar lebih efektif.

Harapan dan Prospek Pendidikan di Masa Depan

Revitalisasi sekolah dan program MBG diharapkan menjadi langkah awal dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih merata. Menteri Abdul Mu’ti menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan program.

“Transformasi ini tidak hanya tentang peralatan, tetapi juga tentang perubahan pola belajar dan mengajar. Kami ingin menciptakan suasana belajar yang lebih inklusif dan memperkuat kompetensi anak-anak,” tambahnya.

Kebijakan ini juga mengingatkan pentingnya pendidikan dalam mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Siswa di wilayah 3T, yang sebelumnya mengalami keterbatasan, kini mulai merasakan perbedaan. Dengan perbaikan infrastruktur dan peningkatan dukungan, mereka diharapkan bisa berkembang secara optimal.

Perkembangan di Nias Utara menjadi contoh bagus bagaimana pemerintah mampu memberikan solusi untuk daerah yang sering dianggap sulit. Program revitalisasi sekolah dan MBG tidak hanya memberikan fasilitas, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan.

“Saya yakin, dengan dukungan yang terus diberikan, sekolah-sekolah di wilayah 3T akan menjadi pus

Kasus Silmy Karim, KPK Sita BBE dan Dokumen dari 3 Lokasi di Bali

Amalzakat.com – New Policy – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengejar investigasi terhadap dugaan korupsi dalam pengurusan dokumen keimigrasian dan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA). Sebagai bagian dari penyelidikan ini, tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan di tiga lokasi berbeda di Bali selama tiga hari, yakni dari Rabu (17/6/2026) hingga Jumat (19/6/2026). Aktivitas penyelidikan tersebut menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo bertujuan untuk mengungkap dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam proses penerbitan dokumen-dokumen tersebut.

“Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian, pada 17-19 Juni 2026, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali,” ujar Budi dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).

Penggeledahan dilakukan di tiga lokasi yang diperkirakan terkait langsung dengan kasus korupsi. Lokasi pertama adalah Kantor PT Visa Empat Bali, kedua CV Visa Agung Bali Teratai Promanende, dan ketiga Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Dalam operasi tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik (BBE) serta dokumen-dokumen yang dianggap relevan untuk memperkuat proses penyelidikan. BBE dan dokumen yang disita akan dianalisis lebih lanjut sebagai bukti dalam menelusuri unsur Pasal 12e maupun Pasal 12B UU Tipikor.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap WNA yang berlangsung antara tahun 2022 hingga 2026. Pada periode tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi masih berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM, lalu berganti ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Salah satu tersangka utama dalam kasus ini adalah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, yang diduga menerima kompensasi sekitar Rp100 juta per minggu dari praktik pemerasan terhadap WNA.

Menurut Budi, penyidikan yang intensif ini juga mencakup pemeriksaan terhadap Silmy Karim pada Jumat (19/6/2026) di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan dugaan penerimaan uang sebagai hasil pemerasan serta gratifikasi dalam pengurusan izin tinggal WNA. Selain itu, penyidik juga mencari sumber asal dana dan aset-aset yang telah disita sebelumnya.

Kasus ini diduga melibatkan berbagai tahapan layanan keimigrasian, seperti perpanjangan izin tinggal, perubahan status keimigrasian, pembaruan data domisili, hingga pengajuan anggota keluarga tanggungan (dependen). Praktik ilegal tersebut dimulai saat Silmy Karim menjabat direktur jenderal (dirjen) Imigrasi hingga menjadi wakil menteri. Menurut penyidik, para tersangka menghasilkan keuntungan hingga Rp145,5 miliar melalui mekanisme menghambat atau menunda pengajuan dokumen yang diajukan pemohon.

Modus Pemerasan dalam Pengurusan Izin Tinggal WNA

Modus yang digunakan oleh pelaku diduga melibatkan penghambatan, penundaan, atau penolakan permohonan izin tinggal WNA secara sengaja. Situasi ini kemudian dimanfaatkan untuk meminta pembayaran tambahan sebagai imbalan agar proses pengurusan bisa dilanjutkan. KPK memastikan bahwa investigasi akan terus dilakukan untuk mengungkap seluruh aspek kasus ini, termasuk aliran dana dan pihak-pihak yang diduga terlibat.

Dalam pemeriksaan, KPK juga menemukan indikasi pemerasan terjadi di berbagai tingkatan layanan keimigrasian, baik di kantor imigrasi daerah maupun di tingkat Direktorat Jenderal Imigrasi. Beberapa dari para tersangka, seperti Ronald Arman Abdullah yang menjabat Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Barat, serta Jaya Saputra, mantan direktur izin tinggal, turut menjadi fokus penyelidikan. Di sisi lain, Saffar Muhammad Godam, yang pernah menjabat sebagai Plt Direktur Jenderal Imigrasi periode Oktober 2024-April 2025, juga dikenai dugaan terlibat dalam praktik korupsi tersebut.

Kasus ini menjadi bagian dari upaya KPK untuk memperkuat pemberantasan korupsi dalam sektor keimigrasian. Dengan menyita BBE dan dokumen, penyidik berharap dapat melacak jejak dana ilegal serta membangun narasi kasus yang solid. Tidak hanya itu, KPK juga mengungkap bahwa pemerasan terjadi selama periode kementerian yang berbeda, menunjukkan ketidaksempurnaan pengawasan dalam sistem keimigrasian.

Budi Prasetyo menegaskan bahwa proses penyidikan tidak berhenti di tiga lokasi yang telah digeledah. Tim penyidik terus berupaya memastikan semua aliran dana dan aset yang diduga terkait kasus Silmy Karim diperiksa secara menyeluruh. Selain itu, KPK juga menelusuri kemungkinan adanya kerja sama antar lembaga yang mungkin menjadi penunjang praktik korupsi tersebut. Dengan data yang diambil dari tempat-tempat tersebut, penyidik berharap bisa membuka peluang lebih besar untuk membuktikan keseluruhan tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka.

Pemeriksaan terhadap Silmy Karim sebelumnya mengungkap bahwa ia diduga menerima kompensasi rutin sebesar Rp100 juta per minggu. Dana ini diduga diperoleh sejak ia menjabat sebagai dirjen hingga menjadi wakil menteri. Perkara ini menunjukkan adanya tindakan korupsi yang sistematis, dengan pemberian jatah kepada pihak-pihak tertentu sebagai bentuk pengaruh atau pemberian imbalan. Dengan memperoleh BBE dan dokumen, KPK dapat membangun pola kejahatan yang jelas dan memberikan bukti kuat untuk proses peradilan.

Kasus Silmy Karim menjadi contoh nyata bagaimana korupsi bisa terjadi dalam berbagai tingkat pemerintahan, bahkan sampai ke tingkat pemerintahan nasional. Dengan adanya penggeledahan di tiga lokasi di Bali, KPK semakin mendekatkan diri untuk mengungkap korupsi yang diduga menggerus dana negara hingga mencapai total Rp145,5 miliar. Penyidik menegaskan bahwa mereka akan terus menginvestigasi hingga semua pihak yang terlibat ditemukan dan diproses secara hukum.

KPK juga menyatakan bahwa kasus ini berpotensi menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang lebih luas. Dengan memperoleh bukti-bukti digital, penyidik bisa lebih cepat mengidentifikasi jejak pembayaran ilegal dan hubungan antar pihak yang terlibat. Selain itu, penggeledahan di lokasi tersebut menunjukkan keseriusan KPK dalam menegakkan hukum terhadap pelaku korupsi, terlepas dari status mereka sebagai pejabat pemerintahan.

Modus pemerasan yang ditemukan dalam kasus ini

Wapres Gibran Tiba di Papua, Berikut Agendanya

Amalzakat.com – Special Plan – Sabtu (20/6/2026), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Bandara Rendani, Manokwari, Papua Barat, pukul 14.36 WIT atau setara 12.36 WIB. Ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja yang bertujuan memperkuat koordinasi pembangunan di wilayah terpencil Indonesia. Gibran tiba dengan menunjukkan sikap respek terhadap budaya setempat, seperti tampak dari penampilannya yang memakai topi tradisional Papua serta noken, aksesori khas yang simbolisasi warisan kebudayaan masyarakat Nusantara. Kehadiran Wapres disambut oleh perwakilan pemerintah daerah dan Forkopimda, yang kemudian memandu perjalanan ke Kabupaten Manokwari Selatan melalui pesawat CN-295.

Program Pertanian dan Seni Budaya Jadi Fokus

Dalam kunjungan ke Papua Barat, agenda utama Gibran mencakup inspeksi terhadap sentra produksi kakao Ransiki di Manokwari Selatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menekankan peran sektor pertanian dan perkebunan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kakao Ransiki, sebagai salah satu komoditas unggulan, diharapkan bisa menjadi penggerak utama bagi daerah-daerah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses pasar. Selain itu, Wapres juga akan meresmikan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIV yang digelar di Manokwari. Acara tersebut dirancang untuk memperkuat pengembangan seni dan budaya, sekaligus mempromosikan kerukunan antarumat beragama.

Kunjungan ke Asmat untuk Evaluasi Fasilitas Publik

Hari kedua agenda kunjungan, Gibran melanjutkan perjalanan ke Provinsi Papua Selatan melalui Kabupaten Asmat. Di sana, ia akan melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi kunci, termasuk Asmat Museum of Culture and Progress, Sekolah Lapang Sagu, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats, serta Gereja Katedral Salib Suci. Tujuan utama dari kunjungan tersebut adalah memastikan program pembangunan dan layanan publik berjalan optimal, serta mengevaluasi dampak langsung bagi masyarakat. Dalam acara ini, Wapres juga akan berdialog langsung dengan masyarakat setempat untuk mengetahui kebutuhan serta tantangan yang dihadapi.

Kunjungan Gibran ke Asmat dilatari harapan pemerintah untuk mempercepat pelayanan kesehatan, pendidikan, serta ekonomi lokal. RSUD Agats, misalnya, menjadi pusat layanan kesehatan utama wilayah tersebut, sementara Sekolah Lapang Sagu bertugas meningkatkan keterampilan pertanian masyarakat. Asmat Museum of Culture and Progress, di sisi lain, berperan dalam melestarikan nilai-nilai kebudayaan yang menjadi identitas daerah. Gereja Katedral Salib Suci, sebagai pusat keagamaan, juga akan menjadi fokus pembicaraan untuk memastikan integrasi antara nilai agama dan pembangunan sosial.

Peran Pesparawi Nasional dalam Membangun Persatuan

Pesparawi Nasional XIV yang diresmikan Gibran di Manokwari akan menjadi wadah bagi pengembangan seni musik dan budaya gerejawi. Acara ini diharapkan dapat menginspirasi generasi muda untuk terlibat dalam seni, sekaligus mempererat tali persaudaraan antarprovinsi. Dalam pembukaan acara, Gibran kemungkinan akan menyampaikan pesan penting tentang pentingnya kebudayaan sebagai aset nasional. Kegiatan tersebut juga akan melibatkan peserta dari seluruh Indonesia, memberikan ruang bagi komunitas lokal untuk menunjukkan ciri khas seni mereka.

Komitmen Pemerintah untuk Pemerataan Kesejahteraan

Kunjungan kerja Wapres ke Papua merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah timur Indonesia. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu daerah yang masih memerlukan perhatian khusus dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan meninjau langsung berbagai proyek dan fasilitas, Gibran diharapkan bisa memberikan masukan serta dorongan kepada seluruh pihak terkait untuk mempercepat proses pemberdayaan masyarakat.

Pada hari terakhir, Gibran akan melanjutkan perjalanan ke beberapa kota lain di Papua Selatan. Lokasi-lokasi tersebut dipilih karena memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini juga sekaligus memberikan kesempatan untuk memperlihatkan kemajuan daerah yang telah diusahakan melalui berbagai program nasional. Dalam kunjungan ini, Wapres didampingi oleh Plt Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar dan Staf Khusus Nicolaus TB Harjanto. Kehadiran mereka menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mengawasi pelaksanaan program pembangunan.

Perkembangan Terkini di Papua dan Luar Negeri

Dalam rangkaian kunjungan, Gibran juga akan menyampaikan informasi terkini terkait percepatan pembangunan di Papua. Selain itu, pemerintah berharap kunjungan tersebut mampu menginspirasi masyarakat untuk terus berinovasi dalam bidang ekonomi dan sosial. Pada kesempatan yang sama, ia akan meninjau kesiapan pelaksanaan MBG (Mekanisme Bantuan Gotong Royong) di wilayah 3T, yaitu terpencil, terluar, dan tertinggal, sebagai bagian dari diplomasi internasional demi manfaat nasional.

Kunjungan Gibran ke Papua juga sekaligus memperkuat hubungan antara pusat dan daerah dalam rangka mengejar tujuan pembangunan yang lebih inklusif. Dalam rangkaian acara ini, ia akan bertemu dengan perwakilan masyarakat dan pihak terkait untuk mendengar langsung aspirasi serta usulan mereka. Dengan demikian, kehadiran Wapres di Papua tidak hanya sebagai simbol kepedulian, tetapi juga sebagai langkah konkret dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemajuan daerah.

Persiapan dan Dukungan dari Pihak Terkait

Sebelum tiba di Manokwari, pihak pemerintah setempat telah melakukan persiapan yang matang untuk menyambut kunjungan Wapres. Langkah ini mencerminkan komitmen daerah dalam mendukung program nasional. Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga akan memberikan apresiasi kepada masyarakat Papua yang telah berkontribusi dalam menjaga keharmonisan serta kemajuan daerah. Sebagai bentuk kerja sama, pemerintah mengharapkan kolaborasi lebih intensif antara pusat dan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Kunjungan Gibran di Papua menjadi momentum

Jelang Hari Bhayangkara, Kapolri Ziarah ke Makam Bung Karno Blitar

Amalzakat.com – Key Strategy – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara tahun ini, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan ziarah ke makam Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, di Kota Blitar, Jawa Timur, pada hari Sabtu, 20 Juni 2026. Ziarah ini menjadi salah satu bagian dari serangkaian kegiatan yang dilakukan institusi kepolisian untuk menghormati tokoh-tokoh besar bangsa yang pernah berkontribusi dalam membangun negara. Kapolri menekankan bahwa kunjungan ke makam tokoh-tokoh nasional bukan hanya ritual tahunan, tetapi juga kesempatan untuk mengambil inspirasi dari nilai-nilai kepemimpinan yang mereka tinggalkan.

Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat semangat pengabdian dan konsistensi institusi Polri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebelumnya, Kapolri telah mengunjungi makam Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid, di kompleks Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Rombongan berangkat dari sana menuju Kota Blitar, sebelum melanjutkan perjalanan ke makam Presiden kedua RI, Soeharto, dan akhirnya berhenti di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta.

“Ziarah ini memiliki makna lebih dari sekadar tradisi. Kami memperoleh motivasi dan pengingatan tentang tanggung jawab seorang pemimpin yang mampu mengarahkan bangsa menuju kemajuan,” ujar Kapolri dalam sambutannya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas keamanan nasional sebagai bagian dari visi para pendiri bangsa. Menurutnya, nilai-nilai perjuangan dan kebijaksanaan yang diwariskan oleh para presiden dan tokoh-tokoh berpengaruh harus terus dihayati oleh seluruh personel kepolisian. “Kami berkomitmen untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan meneruskan semangat perjuangan yang mereka tinggalkan,” tambahnya.

Soekarno, sebagai Bung Karno, dikenang sebagai tokoh yang menjadi simbol nasionalisme dan pemersatu bangsa. Dalam ziarah ke makamnya, Kapolri mengambil waktu untuk merenungkan kontribusi Sang Proklamator dalam membangun identitas kebangsaan Indonesia. “Nilai-nilai yang diwariskan oleh beliau seperti keadilan, persatuan, dan keberanian tetap relevan dalam dunia kini,” jelas Kapolri. Ia menambahkan bahwa Polri memiliki kewajiban untuk menjaga semangat tersebut agar bisa menjalankan perannya dengan baik.

Persatuan dan keharmonisan dalam masyarakat menjadi fokus utama Kapolri. Ia menyoroti bahwa tugas kepolisian tidak hanya melibatkan pengamanan, tetapi juga memperkuat rasa aman dan kepercayaan publik terhadap institusi. “Kami berharap dengan ziarah ini, seluruh masyarakat bisa bersama-sama mendoakan Indonesia agar tetap aman dan damai,” katanya. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan yang ingin dicapai para pendiri bangsa, yaitu negara yang berkeadilan dan berkembang.

Penghormatan kepada Tokoh-Tokoh Nasional

Kapolri menyatakan bahwa ziarah ke makam-makam tokoh nasional adalah bagian dari tradisi untuk menyerap kekuatan moral dan semangat pengorbanan. “Kami memandang ini sebagai momentum untuk menggali semangat perjuangan yang menjadi dasar dari tugas kepolisian sehari-hari,” tuturnya. Ia menekankan bahwa nilai-nilai yang diambil dari para pendiri bangsa seperti keberanian, ketangguhan, dan integritas harus menjadi bekal bagi institusi Polri.

Selain mengunjungi makam Bung Karno, Kapolri juga berencana melanjutkan perjalanan ke makam Soeharto. Penyambutan di Kalibata akan menjadi penutup dari rangkaian ziarah ini. Pada tahap akhir, kepolisian akan memberikan penghormatan akhir kepada para pahlawan yang berjasa dalam membangun bangsa. “Setiap makam memiliki makna tersendiri, dan kami ingin menyampaikan penghargaan yang sejalan dengan perjuangan mereka,” ujarnya.

Kapolri menyoroti bahwa kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat rasa kebersamaan dalam institusi. “Kami ingin seluruh anggota Polri merasa terinspirasi dan termotivasi untuk terus berkarya demi kepentingan bangsa,” lanjutnya. Ia juga meminta dukungan masyarakat dalam menjaga kondisi keamanan nasional, yang menjadi prioritas utama Polri saat ini.

“Kami berharap dengan berziarah ke makam-makam tokoh besar, seluruh personel kepolisian bisa mengingat kembali semangat perjuangan dan menjalankan tugas dengan penuh dedikasi,” tegas Kapolri.

Ziarah ke makam Bung Karno tidak hanya mengenang sejarah, tetapi juga menegaskan komitmen Polri terhadap nilai-nilai kepemimpinan yang menjadi fondasi kekuatan nasional. Kapolri menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah bagian dari perjuangan kontinu untuk membangun Indonesia yang lebih baik. “Kami bersungguh-sungguh dalam menjaga stabilitas kamtibmas, karena itu adalah amanah yang diwasiatkan kepada kita,” ujarnya.

Dalam suasana yang penuh makna, Kapolri mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta menjaga harmoni dan keharmonisan. Ia menyatakan bahwa peran Polri tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. “Kami mohon doa dan dukungan untuk menjaga keberlanjutan perjuangan bangsa ini,” pungkasnya. Hal ini menunjukkan upaya Polri untuk menjaga keutuhan bangsa melalui semangat yang diwariskan oleh para tokoh besar.

Kegiatan ziarah ini juga menjadi refleksi dari misi Polri dalam menjaga keamanan di tengah tantangan yang terus berkembang. Dengan mengambil inspirasi dari nilai-nilai yang diwariskan, institusi tersebut berupaya memastikan bahwa tugas kepolisian tetap relevan dan mampu menghadapi perubahan zaman. “Semangat perjuangan harus terus diterapkan dalam setiap langkah kami,” tegas Kapolri. Ziarah ke Bung Karno menjadi langkah awal dari rangkaian penghormatan ke tokoh-tokoh nasional yang menjadi pilar bangsa.

Menjelang Hari Bhayangkara, rasa bangga dan kebanggaan terhadap perjuangan para pendiri bangsa semakin terasa. Kapolri menegaskan bahwa Polri akan terus menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan keadilan. “Kami berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh rasa

New Policy: KPK Geledah Kantor Imigrasi Denpasar Terkait Pemerasan WNA

Amalzakat.com – New Policy – Dalam rangka menerapkan New Policy, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Denpasar, Bali, pada Jumat, 19 Juni 2026. Aksi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang mencakup dugaan pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian untuk warga negara asing (WNA). Tim penyidik KPK menyatakan bahwa operasi tersebut bertujuan untuk memperkuat transparansi dan mengungkap indikasi tindak pidana yang melibatkan pihak-pihak terkait pengurusan izin tinggal bagi WNA.

“Penyidikan di Denpasar hari ini adalah bagian dari New Policy KPK untuk menindaklanjuti dugaan korupsi pemerasan WNA,” ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, saat diwawancara oleh media. Penjelasan ini dikutip dari Antara.

KPK mengungkapkan bahwa New Policy ini memperketat pengawasan terhadap layanan keimigrasian, termasuk dokumen seperti Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP). Penggeledahan di Denpasar merupakan tindak lanjut dari penyelidikan yang sedang berlangsung, dengan fokus pada kasus pemerasan yang terjadi selama periode 2022-2026. “New Policy KPK bertujuan memastikan tidak ada praktik korupsi yang terlewat,” terang Budi.

Latar Belakang Penyidikan

Sebelumnya, pada 2-3 Juni 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah individu yang diduga terlibat dalam korupsi pengurusan izin tinggal WNA. Operasi ini memicu perubahan dalam proses administrasi keimigrasian, termasuk penerapan New Policy untuk mengurangi kesempatan pemerasan. Dalam rangkaian aksi tersebut, 17 orang ditangkap, termasuk delapan aparatur sipil negara (ASN) dan sembilan pihak swasta yang dianggap perantara.

Kasus ini menggambarkan praktik korupsi sistematis, dengan keuntungan diperkirakan mencapai Rp145,5 miliar. New Policy KPK menjadi alat untuk menyelidiki lebih dalam cara para pelaku menyalahgunakan wewenang selama periode 2022-2026. Pemimpin tim penyidik menyatakan bahwa investigasi terus berjalan guna memastikan semua pelaku diketahui, sebagai bagian dari komitmen untuk menegakkan hukum secara konsisten.

Daftar Tersangka dan Peran Mereka

Delapan orang ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelidikan terkait New Policy KPK. Mereka termasuk beberapa tokoh penting di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang kemudian bergeser ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Berikut adalah daftar lengkap para tersangka:

• Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, mantan Direktur Jenderal Imigrasi.
• Saffar Muhammad Godam, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi pada 2024-2025.
• Jaya Saputra, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat.
• Ronald Arman Abdullah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat.
• Tessar Bayu Setyaji, Kepala Subdirektorat di Direktorat Izin Tinggal.
• Bagus Bramantyo, anggota tim penegakkan hukum dalam kasus ini.
• Juniadi Sri Priambudi, Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS).
• Gusti Benardiansyah, staf di Subdirektorat Izin Tinggal.

Para tersangka diduga meminta dana tambahan dari WNA selama pengurusan dokumen keimigrasian. New Policy KPK memberikan kerangka kerja untuk mengungkap korupsi ini secara lebih efektif, sambil tetap memastikan kebijakan tidak mengganggu proses administrasi yang sah.

Konteks Kasus dan Dampaknya

Kasus korupsi pemerasan WNA tidak hanya mengungkap praktik tidak baik individu, tetapi juga menyoroti kelemahan sistem pengawasan di sektor keimigrasian. New Policy KPK diperkenalkan untuk memperbaiki sistem ini, termasuk memperketat proses transparansi dan akuntabilitas. Pemimpin tim penyidik menegaskan bahwa aksi di Denpasar adalah bagian dari upaya menyelidiki kecurangan yang terjadi selama tiga tahun terakhir.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut akses legal bagi WNA. Dengan New Policy, KPK berharap meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pengurusan izin tinggal, sambil memastikan keuntungan yang diperoleh pelaku korupsi tidak terlewat. Budi Prasetyo menambahkan bahwa keberhasilan penyelidikan akan menjadi bahan evaluasi bagi kebijakan New Policy di masa depan.

Peristiwa Terkait

Dalam rangkaian penyelidikan, KPK juga melibatkan beberapa pihak lainnya sebagai saksi dan pelaku. Aksi geledah di Kantor Imigrasi Denpasar merupakan bagian dari New Policy untuk menegakkan hukum secara lebih ketat. Tim penyidik menyatakan bahwa proses ini masih berlangsung, dengan harapan dapat mengungkap detail lebih lanjut seiring berjalannya investigasi.

Visit Agenda: Gibran Ajak 120 Anak Yatim Belanja Perlengkapan Sekolah di Gorontalo

Keberhasilan Visit Agenda dalam Memperkuat Kemitraan dengan Masyarakat

Amalzakat.com – Visit Agenda – Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming ke Toserba Ramedia di Kota Gorontalo, pada Jumat (19/6/2026), menjadi bagian dari Visit Agenda yang bertujuan meningkatkan keterlibatan langsung dengan warga. Acara ini tidak hanya menampilkan kehadiran tokoh nasional tetapi juga memberikan dampak positif terhadap komunitas lokal. Dengan berbelanja bersama 120 anak yatim dari berbagai panti asuhan, Gibran mencoba menciptakan kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih dekat dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan pendidikan anak-anak kurang beruntung.

Visit Agenda kali ini menonjolkan fokus pada aksi nyata pembangunan di tingkat masyarakat. Selain memberikan bantuan langsung, acara ini juga bertujuan memperkuat komitmen pemerintah untuk mendukung pendidikan. Anak yatim yang hadir terlihat antusias dan bahagia, karena diberi kebebasan memilih barang sesuai kebutuhan. Gibran sendiri aktif mengamati dan berinteraksi dengan para peserta, menjelaskan bahwa Visit Agenda adalah sarana untuk menunjukkan bahwa pemerintah peduli pada kebutuhan anak-anak.

Kegiatan Menarik dalam Visit Agenda: Belanja Sekolah sebagai Sarana Pemberdayaan

Dalam acara Visit Agenda tersebut, Toserba Ramedia menjadi tempat yang paling menonjol. Toko ini dipilih karena lokasinya strategis dan kerjasama dengan pengelolanya untuk menyediakan produk pendidikan dengan harga terjangkau. Para anak yatim diberikan panduan oleh petugas toko yang ramah, sehingga proses belanja berjalan lancar dan menyenangkan. Gibran juga menekankan bahwa Visit Agenda ini adalah upaya memastikan anak-anak tidak terlambat dalam mempersiapkan diri menghadapi tahun ajaran baru.

Kegiatan belanja sekolah dalam rangka Visit Agenda menghadirkan suasana yang berbeda bagi anak yatim. Mereka tidak hanya mendapatkan perlengkapan sekolah, tetapi juga berkesempatan belajar cara memilih barang secara mandiri. Ini menjadi bagian dari program pemberdayaan yang dirancang untuk meningkatkan kemandirian mereka di masa depan. Gibran berharap kegiatan semacam ini dapat menjadi contoh bagaimana Visit Agenda bisa menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam memberikan manfaat nyata.

Visit Agenda juga membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung. Banyak warga sekitar yang turut serta memberikan dukungan moril dan materil. Anak yatim terlihat senang karena bisa memilih buku, alat tulis, tas, dan sepatu yang mereka inginkan. Selain itu, Gibran meminta para peserta untuk menjaga sikap sopan dan menghargai lingkungan toko. Hal ini menunjukkan bahwa Visit Agenda tidak hanya sekadar acara belanja, tetapi juga pelatihan tentang disiplin dan tanggung jawab.

Pelaksanaan Visit Agenda: Kolaborasi dan Keterlibatan Langsung

Kelancaran Visit Agenda dalam kali ini dijaga oleh kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, Toserba Ramedia, dan panti asuhan. Proses pendaftaran anak yatim telah terencana rapi, sehingga 120 peserta bisa hadir dalam waktu yang singkat. Gibran juga mengajak warga untuk menyalurkan donasi atau bantuan lainnya yang bisa membantu anak yatim. Ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kemitraan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam isu pendidikan.

Visit Agenda ini tidak hanya memberikan manfaat materil tetapi juga manfaat psikologis bagi anak yatim. Ketika mereka memilih barang sendiri, rasa percaya diri mereka meningkat. Gibran memberikan semangat dengan mengatakan, “Anak-anak yang terbiasa belajar mandiri akan lebih siap menghadapi tantangan hidup.” Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat, karena anak yatim adalah bagian dari kehidupan sosial yang ingin diakui.

Dalam rangkaian Visit Agenda, Gibran juga menyampaikan pesan penting tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Ia mengingatkan bahwa setiap anak, terlepas dari kondisi ekonominya, berhak mendapatkan perlengkapan sekolah yang layak. Keberhasilan Visit Agenda di Gorontalo menjadi bentuk konkret dari komitmen tersebut. Sejumlah petugas toko yang terlibat juga menyatakan bahwa kegiatan ini meningkatkan kesadaran mereka akan peran sosial dalam pendidikan.

Visit Agenda: Kebahagiaan yang Terukur dan Pengaruhnya pada Komunitas

Dampak Visit Agenda yang terlihat secara langsung adalah kebahagiaan anak yatim dan warga sekitar. Anak-anak terlihat bersemangat dan berusaha memilih barang terbaik untuk sekolah mereka. Kehadiran Gibran juga memicu perhatian media dan publik, yang semakin menyoroti isu pendidikan. Visit Agenda menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat yang ingin melihat peran aktif tokoh nasional dalam pemberdayaan.

Acara ini juga memperlihatkan bagaimana Visit Agenda bisa menjadi alat komunikasi yang efektif. Gibran tidak hanya berbicara tentang kebijakan nasional tetapi juga menyampaikan pesan kecil yang berdampak besar. Ia mengatakan, “Sekolah adalah pintu menuju masa depan, dan kita harus memastikan setiap anak memiliki akses yang adil.” Dengan pemanfaatan Visit Agenda, harapan besar diharapkan muncul dari ketidakterlibatan sebelumnya dalam pembangunan pendidikan.