Pemerintah Siapkan 26 Proyek Hilirisasi Senilai Rp 225 Triliun
Amalzakat.com – Bakom – Pemerintah menyiapkan investasi sebesar Rp 225 triliun untuk membangun 26 proyek hilirisasi dalam dua tahun awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Rangkaian proyek tersebut diproyeksikan membuka peluang kerja bagi 37.833 orang serta memperluas pengolahan sumber daya alam di dalam negeri.
Agenda hilirisasi ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi penguatan industri nasional. Pemerintah ingin komoditas yang tersedia di Indonesia tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, melainkan diolah lebih jauh agar menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar di dalam negeri.
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Kurnia Ramadhana, menjelaskan bahwa kebijakan ini berkaitan dengan upaya memperkuat fondasi ekonomi nasional sekaligus menciptakan kesempatan kerja.
“Hilirisasi dan industrialisasi menjadi bagian dari arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan mendorong penciptaan lapangan kerja,” kata Kurnia di Jakarta, Minggu (18/10/2026).
Dua Fase Investasi Hilirisasi
Pelaksanaan 26 proyek hilirisasi itu dibagi Danantara ke dalam dua fase. Akumulasi nilai investasi dari seluruh proyek mencapai Rp 225 triliun. Pembagian tahapan tersebut memungkinkan pengembangan proyek dilakukan secara bertahap, termasuk dalam penyiapan kebutuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja.
Bagi perekonomian, hilirisasi memiliki arti lebih luas daripada sekadar pembangunan fasilitas pengolahan. Proses ini diharapkan memperpanjang rantai nilai industri di dalam negeri, menciptakan aktivitas ekonomi turunan, dan memperkuat kapasitas produksi nasional. Ketika komoditas diproses lebih lanjut di Indonesia, manfaat ekonominya diharapkan tidak berhenti pada tahap ekstraksi atau penjualan bahan baku.
Program tersebut juga beriringan dengan langkah pemerintah membenahi perdagangan sejumlah komoditas strategis. Salah satu instrumen yang telah dijalankan adalah kebijakan ekspor satu pintu yang dikelola PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Ekspor Satu Pintu untuk Komoditas Strategis
Kebijakan ekspor satu pintu mulai berlaku pada 1 Juni 2026 dan mencakup tiga komoditas, yakni batu bara, kelapa sawit, serta ferro alloy atau paduan besi. Ketiga komoditas itu memiliki peran besar dalam aktivitas perdagangan luar negeri Indonesia.
Pada 2025, nilai ekspor batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy tercatat sebesar US$ 66,13 miliar. Nilai tersebut setara dengan 23,4% dari keseluruhan ekspor nasional pada tahun yang sama. Besarnya kontribusi itu membuat tata kelola perdagangan ketiganya menjadi perhatian penting dalam kebijakan ekonomi pemerintah.
Penerapan sistem satu pintu dilakukan secara bertahap. Sasaran utamanya mencakup penguatan pengawasan ekspor, pencegahan praktik under-invoicing, serta optimalisasi pengelolaan devisa hasil ekspor bagi perekonomian nasional. Under-invoicing merupakan praktik pelaporan nilai transaksi yang lebih rendah daripada nilai sebenarnya, yang dapat mengurangi potensi penerimaan dan mengaburkan nilai perdagangan sesungguhnya.
Dengan mekanisme pengawasan yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap arus perdagangan komoditas strategis dapat dicatat secara lebih akurat. Pengelolaan devisa hasil ekspor juga menjadi bagian dari kepentingan yang lebih besar, yaitu menjaga manfaat transaksi ekspor agar memberikan dampak yang lebih kuat bagi ekonomi domestik.
Konsolidasi BUMN dan Efisiensi Biaya
Selain investasi hilirisasi dan pembenahan perdagangan komoditas, pemerintah melanjutkan penataan badan usaha milik negara atau BUMN. Langkah ini diarahkan untuk menyederhanakan struktur perusahaan negara, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperbaiki kinerja korporasi.
Dalam proses konsolidasi tersebut, pemerintah telah menutup 328 BUMN. Penutupan itu menjadi bagian dari penataan 1.074 entitas BUMN, termasuk anak usaha dan cucu perusahaan yang sebelumnya telah didata.
Restrukturisasi tersebut menghasilkan penghematan biaya operasional atau overhead sekitar Rp 50 triliun. Pengurangan pengeluaran berasal dari sejumlah pos, termasuk biaya direksi dan komisaris, sewa gedung, penggunaan kendaraan, serta perjalanan dinas.
“Pemerintah menargetkan penghematan biaya tersebut meningkat menjadi lebih dari Rp 70 triliun hingga akhir 2026,” ujarnya.
Efisiensi dalam pengelolaan BUMN dipandang penting karena perusahaan negara memiliki keterlibatan luas dalam berbagai sektor ekonomi. Penyederhanaan struktur diharapkan dapat mengurangi beban administrasi, menghindari tumpang tindih fungsi, dan membuat penggunaan sumber daya perusahaan menjadi lebih terarah.
Bursa Mineral Ditargetkan Beroperasi Awal 2027
Pemerintah juga menyiapkan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS. Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Bursa Mineral Indonesia telah dibentuk pada 12 Juni 2026 untuk mempercepat persiapan bursa tersebut.
BMKS ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 dengan pengaturan serta pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kehadiran bursa ini diarahkan untuk memperkuat transparansi perdagangan mineral dan komoditas strategis.
Selain membuka ruang pembentukan harga yang lebih terbuka, bursa diharapkan menyediakan harga referensi domestik. Keberadaan acuan harga di dalam negeri dapat membantu memperjelas nilai transaksi komoditas strategis sekaligus mempersempit peluang manipulasi nilai ekspor melalui under-invoicing dan transfer pricing.
Transfer pricing merujuk pada penetapan harga transaksi antarentitas yang terhubung. Dalam konteks perdagangan lintas negara, praktik tersebut perlu diawasi agar nilai transaksi mencerminkan kondisi yang wajar dan tidak mengurangi potensi ekonomi yang seharusnya diterima Indonesia.
Gabungan kebijakan hilirisasi, ekspor satu pintu, konsolidasi BUMN, dan pembentukan bursa komoditas menunjukkan arah pembenahan yang mencakup produksi hingga perdagangan. Pemerintah menaruh harapan bahwa pengolahan sumber daya alam dapat memberi nilai tambah yang lebih besar, sementara tata kelola perusahaan negara dan komoditas strategis berjalan lebih efisien serta transparan.
Keberhasilan program tersebut akan sangat terkait dengan pelaksanaan proyek sesuai tahapan, pengawasan perdagangan yang konsisten, dan kemampuan membangun ekosistem industri yang mendukung. Dengan investasi Rp 225 triliun dan proyeksi penyerapan puluhan ribu tenaga kerja, agenda hilirisasi menjadi salah satu unsur penting dalam upaya memperkuat ekonomi nasional.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Bakom?
Bakom is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Bakom matter?
Bakom matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.