Tata Kelola Cetak Sawah Jadi Jurus Kementan Kejar Swasembada Pangan
Key Discussion – Kementerian Pertanian (Kementan) terus meningkatkan pengelolaan Program Cetak Sawah di Kalimantan untuk mempercepat pencapaian target swasembada pangan nasional. Upaya ini dilakukan melalui penyusunan rencana kerja dan koordinasi persiapan konstruksi, dengan tujuan memastikan perluasan area tanam berjalan efektif dan optimal. Dalam rangkaian pertemuan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Sabtu (6/6/2026), Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Hermanto, menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan 112 peserta dari berbagai wilayah di Kalimantan. Mereka terdiri dari unsur pengawas lapangan, konsultan perencana, penyedia jasa konstruksi, hingga pelaksana program di tingkat daerah. Tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah menyamakan visi dan pemahaman seluruh pihak terkait agar selaras dalam menyelesaikan proyek.
Perbaikan Tata Kelola untuk Kesuksesan Proyek
Hermanto menekankan bahwa konsistensi dalam tata kelola penting untuk menjaga kualitas pelaksanaan program cetak sawah. “Penyamaan persepsi diperlukan agar seluruh pelaksana memiliki pola pikir dan pemahaman yang sama dalam menjalankan program cetak sawah,” tuturnya. Kementan menjelaskan bahwa program ini telah berjalan selama beberapa tahun terakhir, namun masih memerlukan penyesuaian agar lebih efisien. Beberapa catatan kritis dari pelaksanaan sebelumnya telah diidentifikasi, termasuk potensi hambatan akibat perencanaan yang kurang matang atau kurangnya keterlibatan semua pihak. Dengan penyelarasan kebijakan ini, pemerintah berharap mengurangi kesalahan dalam implementasi di lapangan.
“Seluruh pekerjaan konstruksi harus mengacu pada dokumen survey investigation design (SID) yang telah disusun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak diperkenankan adanya pekerjaan di luar perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut,”
Menurut Hermanto, SID menjadi alat penting untuk mengarahkan semua tahapan konstruksi sesuai dengan kebutuhan pertanian. Dokumen ini mencakup rancangan teknis, penggunaan sumber daya, dan penyesuaian lingkungan sekitar. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kesesuaian antara dokumen penawaran melalui sistem e-katalog dan pelaksanaan di lapangan. Hal ini melibatkan penggunaan alat berat serta ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan selama proses pembangunan berlangsung.
Pembangunan Berkelanjutan dan Keterlibatan TNI
Program cetak sawah tidak hanya sebatas pembukaan lahan, tetapi mencakup seluruh tahapan pengembangan dari awal hingga tanah siap ditanami petani. Tahapan ini meliputi perataan lahan, pengolahan tanah, pembangunan infrastruktur pendukung, serta pengurangan gulma yang menghambat produktivitas. Hermanto menjelaskan bahwa pendekatan berbasis klaster diterapkan untuk memastikan setiap lokasi dikerjakan secara menyeluruh sebelum beralih ke wilayah berikutnya. “Kita harus memastikan pelaksanaan pekerjaan cetak sawah berjalan lancar, berkualitas, fungsional, dan sukses sehingga lahan yang dibangun benar-benar dapat ditanami dan berkontribusi terhadap peningkatan produksi pangan nasional,” kata Hermanto.
Dengan metode ini, pemerintah berharap menghindari penggunaan lahan yang tidak optimal. Hermanto menambahkan bahwa lahan yang sudah dibangun tidak boleh kembali ditumbuhi semak atau gulma sebelum digunakan untuk produksi pangan. Hal ini menjadi fokus utama dalam upaya mencapai swasembada pangan. Program Cetak Sawah Rakyat (CSR) yang menjadi instrumen utama, telah dialokasikan anggaran sekitar Rp10 triliun. Kementan bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat dalam pengawalan program ini, memastikan keberlanjutan dan kualitas konstruksi.
Strategi untuk Mempercepat Swasembada Pangan
Kementan menargetkan peningkatan area sawah baru seluas 400.000 hingga 480.000 hektare melalui program strategis nasional ini. Target tersebut diharapkan mampu mengimbangi pengurangan lahan produktif akibat alih fungsi lahan. Selain itu, penambahan area pertanian juga bertujuan untuk menciptakan pusat produksi baru di luar Pulau Jawa, yang selama ini menjadi sentral penghasil pangan. Hermanto menegaskan bahwa dengan perluasan lahan pertanian, pemerintah dapat mempercepat pencapaian swasembada pangan, terutama di tengah tantangan seperti keterbatasan lahan pertanian dan meningkatnya populasi.
Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan sumber daya pertanian, baik dari segi infrastruktur maupun tenaga kerja. Dengan adanya penyesuaian tata kelola dan pembagian tugas yang jelas, Kementan berharap mengurangi hambatan dalam pengelolaan lahan. Selain itu, pelibatan TNI dalam pengawasan membantu memastikan progres pekerjaan tetap terjaga, terutama di daerah-daerah yang rawan aksesibilitas atau risiko kerusakan lahan.
Pembangunan sawah baru melalui CSR diharapkan menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan. Dalam beberapa tahun terakhir, program ini terus dievaluasi dan diperbaiki agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hermanto menyebutkan bahwa kesuksesan proyek ini bergantung pada koordinasi yang baik antara semua pihak, mulai dari pengawas hingga pelaksana langsung. “Konsistensi antara rencana dan pelaksanaan di lapangan adalah kunci untuk menghasilkan lahan yang berkualitas dan berkelanjutan,” jelasnya.
Perluasan area pertanian juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama bagi petani yang membutuhkan lebih banyak akses ke lahan produktif. Dengan lahan baru yang siap digunakan, petani dapat meningkatkan produksi tanaman pokok, seperti paddy, serta diversifikasi pertanian di daerah-daerah yang belum tergarap. Selain itu, proyek ini juga menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada impor pangan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Kementerian Pertanian menegaskan bahwa tata kelola yang baik adalah fondasi utama bagi keberhasilan program ini. Dengan menyelaraskan seluruh pihak dalam pelaksanaan, pemerintah memastikan bahwa setiap tahapan konstruksi dilakukan secara sistematis dan efektif. Hermanto menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas pengelolaan lahan pertanian akan menjadi keuntungan bagi pertumbuhan pertanian nasional. “Tidak hanya sekadar mencetak sawah, program ini juga menghasilkan pola pengelolaan yang lebih baik dan berkelanjutan,” ujarnya.
Kemitraan dan Kontribusi Pihak Lain
Sebagai bagian dari program CSR, Kementan juga menggandeng berbagai pihak, termasuk konsultan, penyedia jasa konstruksi, dan institusi lokal, untuk memastikan keberhasilan proyek. Kemitraan ini memperkuat harmonisasi ant
