Menko Hanif Ingin Indonesia Lepas Ketergantungan Susu Impor
Key Strategy – Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah tengah menggalakkan percepatan penyusunan dan penerapan peta jalan kemandirian susu nasional, sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada impor serta meningkatkan ketahanan pangan berbasis protein hewani. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa pengembangan sektor persusuan harus dilakukan secara terpadu, mulai dari produksi hulu hingga distribusi hilir, agar kebutuhan susu dalam negeri bisa terpenuhi lebih efektif. “Upaya bersama serta semangat kerja sama seluruh pihak untuk menyelesaikan roadmap produksi susu dari awal hingga akhir sangat diperlukan,” kata Hanif, Minggu (14/6/2026), seperti dilaporkan Antara. Menurutnya, ketergantungan pada pasokan susu impor masih menjadi isu utama, sehingga peningkatan kapasitas produksi lokal menjadi prioritas.
Ketergantungan Susu Impor Menjadi Tantangan
Menko Hanif menjelaskan bahwa saat ini, sekitar 80% kebutuhan susu nasional masih terpenuhi melalui impor. Produksi susu dalam negeri hanya mencapai sekitar 1 juta ton per tahun, sedangkan konsumsi masyarakat mencapai 4 juta ton setiap tahun. “Ini menunjukkan betapa besar ketergantungannya pada bahan baku dari luar negeri,” ujarnya. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mempercepat langkah-langkah strategis dalam pengembangan industri susu, agar kebutuhan bisa dipenuhi secara mandiri.
“Produksi susu domestik yang rendah menyebabkan masyarakat terus bergantung pada impor. Untuk mengatasi ini, kita perlu membangun ekosistem susu yang kuat, dari pengelolaan sapi hingga pengemasan produk,” kata Hanif.
Menurut Hanif, peningkatan produksi susu dalam negeri tidak hanya berdampak pada ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Hal ini penting karena susu merupakan sumber nutrisi utama, terutama untuk anak-anak dan ibu hamil. Dengan menaikkan output susu lokal, Indonesia bisa mengurangi risiko krisis pangan yang terjadi akibat gangguan pasokan internasional. Selain itu, peningkatan produksi akan membawa manfaat ekonomi bagi para peternak, sekaligus memperkuat rantai pasok dalam industri susu.
Peran Kolaborasi dalam Pengembangan Industri
Menko Hanif menekankan bahwa keberhasilan pengembangan industri persusuan tidak bisa dicapai hanya oleh pemerintah. Dibutuhkan sinergi antara pelaku usaha, lembaga penelitian, akademisi, dan masyarakat. “Kolaborasi ini penting untuk mendorong inovasi dan optimalisasi sumber daya,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa dukungan riset memiliki peran krusial dalam menghasilkan sapi perah yang lebih adaptif terhadap iklim tropis Indonesia, sehingga produktivitas peternakan bisa ditingkatkan.
Adapun langkah konkret yang diambil termasuk penguatan pengelolaan sumber daya alam seperti lahan pertanian dan pemanfaatan teknologi modern dalam proses produksi. Hanif juga mengingatkan bahwa keberlanjutan industri susu nasional memerlukan regulasi yang konsisten serta akses ke pasar yang jelas. Selama ini, beberapa hambatan seperti keterbatasan infrastruktur dan kurangnya pengembangan sumber daya manusia menjadi tantangan utama. Dengan menyusun roadmap yang terstruktur, pemerintah berharap bisa mengatasi masalah tersebut secara bertahap.
Kesiapan Menghadapi Tantangan
Menko Hanif menyoroti bahwa ketergantungan pada impor susu juga berdampak pada biaya produksi dan harga jual di pasar dalam negeri. “Kita perlu memastikan bahwa produksi lokal mampu bersaing secara harga dan kualitas,” jelasnya. Pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah langkah, termasuk perluasan akses pasar bagi produsen susu lokal, pengembangan kebijakan insentif, serta penguatan kapasitas koperasi peternak. Dengan mengimplementasikan roadmap ini, pemerintah berharap dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia bisa menjadi negara yang mandiri dalam produksi susu.
Dalam konteks global, kemandirian susu nasional juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing ekonomi. Hanif menyebut bahwa sektor persusuan memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama melalui ekspor produk susu olahan. “Kita harus menyiapkan diri agar produk lokal mampu menembus pasar internasional,” tegasnya. Selain itu, keberhasilan roadmap ini diharapkan bisa memberikan contoh bagi sektor pertanian lainnya, seperti sayuran dan beras, dalam mengurangi ketergantungan impor.
“Ketergantungan pada impor susu harus diubah menjadi peluang untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi,” kata Hanif, menegaskan kebutuhan peningkatan kapasitas produksi dalam jangka pendek.
Pengembangan industri susu nasional juga dianggap sebagai bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam membangun ekosistem pertanian yang berkelanjutan. Dengan memperkuat sektor ini, Indonesia bisa mengurangi risiko kekacauan ekonomi yang terjadi ketika terjadi gangguan impor, seperti krisis politik atau gejolak ekonomi di negara-negara pengekspor susu. Hanif menilai bahwa dengan menerapkan sistem yang terintegrasi, pemerintah dan masyarakat bisa bekerja sama menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Langkah ini juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, terutama di daerah-daerah pedesaan yang memiliki potensi pengembangan peternakan. Menko Hanif menyebutkan bahwa peta jalan yang dibuat harus melibatkan perencanaan yang matang, termasuk perhitungan kebutuhan pangan jangka panjang dan peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. “Peta jalan ini bukan hanya untuk tahun depan, tetapi juga untuk memastikan stabilitas dalam produksi susu hingga 10-15 tahun mendatang,” ujarnya.
Di sisi lain, Hanif mengingatkan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada kebijakan yang konsisten dan komitmen semua pihak. “Kita harus memiliki visi jangka panjang dan kemauan untuk berinovasi,” jelasnya. Dengan begitu, Indonesia bisa menjadi contoh negara yang mampu mengatasi ketergantungan pada impor susu dan membangun industri yang mandiri serta berkelanjutan.
