Pemerintah Uji Coba Sistem Digital untuk Bansos Tepat Sasaran
Key Discussion – Surabaya, Beritasatu.com – Upaya pemerintah dalam memastikan bantuan sosial (bansos) diberikan secara tepat sasaran semakin mengandalkan teknologi digital. Sebagai bagian dari inisiatif tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah menguji coba sistem Perlinsos Digital, platform yang mengintegrasikan data dari berbagai lembaga pemerintah. Uji coba ini dilakukan di Kelurahan Pakis, Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (12/6/2026), sebagai langkah awal menuju transformasi sistem penyaluran bantuan sosial secara lebih akurat dan transparan.
Program Perlinsos Digital
Perlinsos Digital dirancang untuk menyederhanakan proses pendaftaran, verifikasi, serta pengajuan perbaikan data. Masyarakat hanya perlu menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mengakses layanan ini, memungkinkan data yang terkumpul diolah secara cepat. Sistem yang berjalan di Kelurahan Pakis ini menjadi contoh nyata bagaimana teknologi dapat mempercepat distribusi bantuan sosial, sekaligus meminimalkan risiko kesalahan identifikasi penerima.
Digitalisasi bansos bukan sekadar perpindahan dari sistem manual ke aplikasi digital, tetapi perbaikan tata kelola agar data bisa terverifikasi secara optimal dan transparansi tercapai bagi seluruh masyarakat, ujar Fifi Aleyda Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemenkominfo.
Fifi menjelaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada integrasi data dari berbagai kementerian dan lembaga. Kemenkominfo berperan sebagai penghubung yang memastikan semua informasi terkait penduduk, ekonomi, dan kependudukan bisa diakses secara mudah. “Dengan sistem ini, data yang ada di berbagai instansi bisa terpadu, sehingga proses verifikasi lebih cepat dan akurat,” katanya. Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari uji coba ini adalah menjamin bantuan sosial sampai kepada warga yang memang layak mendapatkannya.
Latar Belakang dan Tujuan
Dalam proses pengujian di Pakis, warga hanya perlu membawa dokumen identitas seperti KTP untuk memulai pendaftaran. Sistem kemudian memproses data, sehingga hasil verifikasi dapat diketahui pada hari yang sama. Selain itu, warga juga bisa mengajukan sanggahan jika menemukan ketidaksesuaian informasi. Ini memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam memastikan keadilan dalam penerimaan bantuan.
Kita ingin warga yang berhak benar-benar menerima bantuan, sehingga tidak ada yang terlewat atau tidak berhak yang mendapatnya, tambah Fifi.
Sebagai bagian dari upaya ini, sistem Perlinsos Digital terhubung dengan berbagai basis data pemerintah, seperti Dukcapil, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS) melalui DTSEN, Agen Pemungut Pajak (ATR/BPN), BPJS Ketenagakerjaan, Korlantas, Samsat, PLN, serta lembaga lainnya. Integrasi ini memungkinkan pengambilan data secara real-time, sehingga perubahan kondisi ekonomi warga bisa terpantau secara dinamis.
Perluasan Program ke 42 Wilayah
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menuturkan bahwa uji coba di Surabaya merupakan kelanjutan dari program serupa yang sebelumnya dilakukan di Banyuwangi. “Kota Surabaya adalah salah satu dari 42 kota/kabupaten yang akan diujicobakan sistem digitalisasi bansos ini, sebagai uji coba awal menuju penerapan nasional,” kata Rico. Menurutnya, kesalahan penyaluran bansos masih menjadi tantangan utama, terutama karena keterbatasan data yang ada.
Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus pada perbaikan data penerima bantuan sebagai fondasi reformasi sistem bansos nasional, ujar Rico.
Rico menambahkan bahwa melalui digitalisasi, pemerintah berharap bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran dan mencakup warga yang benar-benar membutuhkan. “Targetnya pada 2027, program ini bisa diterapkan secara nasional, sehingga distribusi bantuan lebih efisien dan transparan,” jelasnya. Ia juga mengajak masyarakat untuk terlibat dalam proses sosialisasi dan uji coba, agar sistem ini lebih dikenal dan diminati.
Perspektif Transformasi Digital
Koordinator Gugus Tugas Harian Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan (KPTDP), Rahmat Andika, mengatakan sistem ini tidak hanya untuk bansos, tetapi juga akan digunakan dalam berbagai program subsidi pemerintah lainnya. “Digitalisasi adalah solusi untuk mengatasi masalah klasik penyaluran bantuan, yaitu adanya warga yang tidak layak yang terima bantuan, sementara warga yang berhak tidak mendapatkannya,” katanya.
Andika menjelaskan bahwa keberhasilan sistem ini bergantung pada kemampuan memantau kondisi ekonomi warga secara real-time. “Dengan alat yang kita kembangkan, perubahan status penerima b
