3 Tuntutan BEM Fakultas Bersatu, dari Gerakan Mahasiswa hingga Korupsi
Key Strategy – Jakarta, Beritasatu.com– Gerakan mahasiswa di Indonesia kembali memberikan pernyataan tegas melalui BEM Fakultas Bersatu, yang mengajukan tiga permintaan utama dalam upaya menjaga kemandirian perjuangan akademik dan melanjutkan isu-isu penting seperti pembangunan serta pemberantasan korupsi. Tuntutan ini disampaikan oleh Rahmat Djimbula, juru bicara organisasi tersebut, dalam sebuah jumpa pers di Jakarta, Selasa (16/6/2026). Dalam kesempatan ini, Rahmat menekankan bahwa tiga isu yang diangkat BEM Fakultas Bersatu bukan hanya relevan bagi kalangan mahasiswa, tetapi juga secara langsung berdampak pada kepentingan masyarakat luas.
Perjuangan untuk Kebebasan Gerakan Mahasiswa
Salah satu tuntutan utama yang diusulkan BEM Fakultas Bersatu adalah mengisolasi gerakan mahasiswa dari pengaruh politik praktis. Rahmat menegaskan bahwa pendanaan, fasilitas pendukung, dan intervensi dari pihak tertentu sering kali memengaruhi arah perjuangan mahasiswa. “Pertama, kita meminta penghapusan pengaruh politik praktis dari sumber pendanaan, fasilitas pendukung, serta kebijakan yang mengganggu independensi gerakan mahasiswa,” tuturnya. Dalam pernyataan ini, BEM Fakultas Bersatu mengkritik fenomena dimana kekuasaan politik dimanfaatkan untuk mengarahkan pergerakan mahasiswa, sehingga mengurangi peran mereka sebagai suara rakyat.
“Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan,” ujar Rahmat. Ia menambahkan bahwa tuntutan ini dibuat sebagai respons atas kecenderungan gerakan mahasiswa yang dinilai semakin jauh dari fokus isu-isu yang mendasar, seperti kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
Perbaikan Tata Kelola Program MBG
Menurut BEM Fakultas Bersatu, tuntutan kedua adalah mendukung kelanjutan program makan bergizi gratis (MBG) dengan syarat adanya perbaikan manajemen dan transparansi. Rahmat menjelaskan bahwa MBG menjadi salah satu inisiatif yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama bagi lapisan miskin dan anak-anak yang tidak memiliki akses ke makanan sehat. “Program MBG harus terus berjalan, tetapi kita menuntut agar tata kelola diubah agar tidak ada penyimpangan atau pengalihan dana yang tidak terpantau,” katanya.
“Adanya perbaikan tata kelola akan memastikan program tersebut tepat sasaran dan akuntabel,” ujar Rahmat. Ia menyoroti bahwa MBG selama ini sering kali terganggu karena kurangnya pengawasan, yang membuat masyarakat menjadi tidak yakin pada keberhasilan kebijakan tersebut.
Korupsi Harus Diberantas Secara Tuntas
Tuntutan ketiga yang disampaikan BEM Fakultas Bersatu adalah mendukung pengusutan kasus korupsi hingga ke akar-akarnya. Rahmat menekankan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi sangat krusial dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. “Kita berharap investigasi terhadap kasus korupsi dilakukan secara independen dan tidak dipengaruhi oleh tekanan politik,” tuturnya. Ia juga mengajak seluruh mahasiswa Indonesia untuk terus mengawal proses hukum dengan cara yang kritis dan objektif.
“Pemberantasan korupsi tidak boleh dihentikan, dan kasus-kasus yang masih terbengkalai harus diperiksa secara tuntas. Mahasiswa harus menjadi pemandu dalam memastikan keadilan ditegakkan,” kata Rahmat. Ia menambahkan bahwa isu korupsi sering kali menjadi jalan untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari isu-isu yang lebih mendesak, seperti kesenjangan ekonomi atau kekurangan layanan publik.
BEM Fakultas Bersatu menilai bahwa gerakan mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah karena kurangnya perencanaan yang matang. Rahmat menjelaskan bahwa sejumlah aksi yang dilakukan mahasiswa dinilai tidak memiliki kajian yang mendalam, argumentasi yang lemah, dan tuntutan yang jelas. “Aksi-aksi mahasiswa sekarang sering kali terkesan serampangan, tanpa dasar yang kuat,” ujarnya. Menurutnya, hal ini menyebabkan kehilangan kepercayaan publik terhadap peran mahasiswa dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Organisasi tersebut juga menolak narasi krisis yang sering digunakan untuk memperkuat posisi politik tertentu. Rahmat mengatakan bahwa narasi ini tidak didasarkan pada data yang utuh, sehingga berpotensi mengalihkan fokus masyarakat dari agenda penting seperti pemberantasan korupsi. “Kita menolak penggunaan narasi krisis sebagai alat untuk menutupi kelemahan dalam tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, Rahmat tidak menolak hak mahasiswa untuk menyampaikan pendapat melalui demonstrasi. Namun, ia menekankan bahwa aksi-aksi tersebut harus tetap independen dan tidak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan politik. “Hari ini negara tidak melarang aksi unjuk rasa, tetapi kita berharap gerakan tersebut tidak menjadi alat bagi kelompok elite untuk menekan kekuasaan atau mengambil keuntungan pribadi,” pungkasnya. Ia menambahkan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberhasilan aksi mereka benar-benar berdampak pada kepentingan nasional.
Relevansi Tuntutan dalam Konteks Nasional
Menurut BEM Fakultas Bersatu, tiga tuntutan yang diusulkan merupakan respons terhadap dinamika gerakan mahasiswa yang semakin terfragmentasi. Organisasi ini menilai bahwa banyak aksi yang dilakukan mahasiswa tidak lagi menyentuh isu-isu yang mendasar, tetapi lebih terfokus pada perbedaan politik atau kelompok kepentingan. “Kita ingin gerakan mahasiswa tetap relevan dengan kebutuhan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu,” ujar Rahmat.
Dalam konteks nasional, tuntutan ini juga dianggap sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kebebasan akademik dan peran sosial mahasiswa. BEM Fakultas Bersatu menekankan bahwa gerakan mahasiswa harus menjadi suara yang mendorong perubahan, bukan hanya bahan pemanasan politik. “Korupsi, kesejahteraan, dan isu-isu pembangunan adalah fokus utama, karena mereka berd
