Ketua DPRD Lebak Pinta Kepala BGN Lakukan Audit Kritis Terhadap Program MBG
Key Strategy – Dalam upaya meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Banten, Dr Juwita Wulandari, mengajukan desakan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S Deyang, untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang menjadi pengelola dapur MBG di wilayah tersebut. Desakan ini muncul setelah penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola MBG yang melibatkan tiga mantan pejabat BGN kini tengah ditangani Kejaksaan Agung. Juwita menilai bahwa pergantian kepemimpinan di BGN seharusnya menjadi peluang untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program, terutama operasional dapur-dapur yang masih menghadapi berbagai tantangan.
Analisis Kinerja dan Perbaikan Infrastruktur
Juwita menekankan perlunya peningkatan standar teknis di setiap dapur MBG, terutama dalam pengelolaan limbah dan kesiapan infrastruktur pendukung. Menurutnya, aktivitas produksi makanan yang berlangsung sehari-hari menimbulkan dampak lingkungan yang tidak boleh diabaikan. “Kita berharap keberadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) menjadi prioritas, karena tanpa itu, produksi makanan bisa mengganggu lingkungan sekitar,” jelas Juwita saat dihubungi Beritasatu.com melalui telepon pada Minggu (7/6/2026). Ia juga mengkritik kekurangan SDM, khususnya tenaga ahli gizi, yang bertugas merancang menu makanan sesuai kebutuhan target penerima manfaat.
“Kalau ini program makan bergizi, berarti yang harus dilihat adalah gizinya. Ahli gizi harus benar-benar paham, seharusnya sudah terencana menu mingguan dan kandungan gizinya,” ujarnya.
Keluhan Masyarakat dan Kesenjangan Jangkauan
Beberapa keluhan masyarakat terkait pelaksanaan MBG terutama berkembang di sekitar masalah infrastruktur. Juwita menyebutkan bahwa di beberapa dapur, IPAL belum tersedia, sehingga limbah produksi tidak terolah secara optimal. Selain itu, terdapat kekurangan dalam memenuhi kebutuhan kelompok sasaran seperti anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. “Banyak laporan masuk DPRD soal IPAL yang tidak lengkap dan SDM yang belum siap. Ini harus diperbaiki segera,” tambah Juwita.
Menurut Juwita, ketidakmerataan jangkauan program MBG masih terasa jelas, terutama di wilayah selatan Lebak yang dianggap daerah terpencil dan sulit dijangkau. Ia meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih untuk memastikan manfaat program mencapai masyarakat di area tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). “Program MBG adalah prioritas nasional, jadi semua pihak harus berkomitmen meningkatkan kualitasnya,” tegasnya.
Kasus Korupsi dan Penegakan Hukum
Kasus dugaan korupsi tata kelola MBG yang kini ditangani Kejaksaan Agung semakin memperkuat kritik terhadap keberlangsungan program tersebut. Tiga mantan pejabat BGN, yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung, telah ditetapkan sebagai tersangka. Juwita mengatakan, kasus ini memicu masyarakat untuk lebih memantau transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan MBG di berbagai daerah.
“Pemerintah harus mengingatkan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga kualitas gizi yang diterima masyarakat. Jika SDM belum memahami tugasnya, program bisa gagal,” jelas Juwita.
Dalam rangka menyelaraskan kebijakan, DPRD Lebak juga mengkritik kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Juwita menyoroti bahwa meskipun program MBG berjalan, masih ada kelemahan dalam distribusi manfaat, terutama di wilayah dengan akses logistik yang terbatas. “Jika tidak ada IPAL yang memadai, limbah bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan, yang berdampak pada kesehatan masyarakat,” lanjutnya.
Perspektif Kinerja dan Rekomendasi
Juwita menilai bahwa audit total terhadap dapur MBG adalah langkah penting untuk memastikan program strategis nasional ini berjalan sesuai standar. Ia menekankan perlunya evaluasi terhadap pengelolaan dapur, termasuk pertanggungjawaban SDM dan penggunaan dana. “Kita ingin semua dapur MBG bisa diakses secara merata dan memenuhi syarat teknis, termasuk IPAL yang sudah modern. Tidak bisa hanya mengandalkan IPAL tradisional,” tambah Juwita.
Menurut Juwita, audit ini juga bisa menjadi dasar untuk menilai efektivitas pelaksanaan MBG di masyarakat. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program bergantung pada keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga pihak daerah. “Kalau IPAL-nya belum ada, maka kita tidak bisa menilai apakah program MBG benar-benar membantu masyarakat,” ujarnya.
Persiapan dan Implementasi Dapur MBG
Juwita menyoroti bahwa sejumlah pengelola SPPG masih belum memahami fungsi dan tugas masing-masing. Hal ini, menurutnya, berpotensi mengurangi efektivitas program. “Dapur-dapur MBG harus memiliki sistem yang jelas, karena keberhasilannya berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat,” jelas Juwita.
Dalam upaya memperbaiki kondisi tersebut, DPRD Lebak menyarankan peningkatan kualifikasi dan pelatihan bagi tenaga ahli gizi. Selain itu, perlu adanya rencana kerja yang terstruktur, termasuk pengawasan berkala dari lembaga pemerintah. “Kita perlu memastikan bahwa setiap dapur MBG tidak hanya menyajikan makanan, tetapi juga memenuhi standar kesehatan dan nutrisi,” tegas Juwita.
Perkembangan Hukum dan Evaluasi Nasional
Sementara itu, Kejaksaan Agung terus menuntut proses hukum terkait dugaan korupsi tata kelola MBG. Kasus ini dianggap menjadi pembelajaran bagi penyelenggara program kebijakan sosial. Juwita menilai bahwa audit dan evaluasi yang dilakukan oleh BGN harus menjadi jaminan agar program seperti MBG tidak hanya mencapai target jumlah, tetapi juga kualitas pelayanan yang optimal.
Juwita juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan MBG tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga peran aktif masyarakat. “Selama ini, banyak keluhan dari warga soal IPAL dan kualitas makanan. Dengan audit yang ketat, kita bisa mengidentifikasi celah dan memperbaikinya,” katanya.
Dalam konteks ini, Juwita menekankan pentingnya transparansi dan keakuratan data. Ia menilai bahwa pelaporan kegiatan MBG harus lebih sistematis, agar tidak ada kecurangan dalam penggunaan dana. “Selama ini, ada beberapa dampak lingkungan akibat kurangnya IPAL, sehingga perlu ada penambahan anggaran untuk memperbaikinya,” jelas Juwita.
Ketidakmerataan dan Harapan Masa Depan
Juwita berharap bahwa audit BGN dapat menjadi langkah awal untuk menyelesaikan masalah yang ada. Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini harus diukur dari manfaat yang dirasakan warga. “Kalau dapur-dapur belum memenuhi standar, maka program MBG tidak akan mampu mencegah gizi buruk di daerah-daerah yang rentan,” ujarnya.
Dalam rangka mendorong keberhasilan program, Juwita juga menyarankan
