Penyebab Utama Kepala BGN Dadan Hindayana Dicopot Prabowo
Latest Program – Dalam sebuah keputusan strategis, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengganti kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Dadan Hindayana, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala lembaga tersebut, ditarik dari posisinya. Tidak hanya itu, dua wakil kepala BGN, Lodewijk Paulus dan Sony Sanjaya, juga diangkat dari jabatannya sebagai bagian dari reformasi besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah. Pengumuman resmi dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (2/6/2026).
Langkah Reformasi dalam Evaluasi Kinerja Lembaga
Pergantian ini tidak terlepas dari serangkaian evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh Presiden terhadap seluruh jajaran kementerian dan lembaga pemerintah. Evaluasi tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi fokus utama dalam perombakan struktur ini. Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa keputusan pemberhentian Dadan Hindayana dan dua wakilnya bukanlah kejutan, tetapi hasil dari proses pengawasan dan penilaian yang terus dilakukan oleh Presiden.
“Pada hari ini Selasa 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional, pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, kedua Saudara Lodewijk Paulus sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional, yang ketiga Saudara Sony Sanjaya sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan.
Menurut Prasetyo, evaluasi terhadap BGN dilakukan secara berkala untuk memastikan kinerja lembaga tetap optimal dan sesuai dengan target nasional. Hasil dari evaluasi ini menjadi dasar untuk menentukan langkah perbaikan, termasuk penggantian posisi kepemimpinan. “Presiden secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh jajaran kabinet serta lembaga pemerintah. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam mengambil berbagai langkah perbaikan, termasuk di Badan Gizi Nasional,” ujarnya.
Kriteria Evaluasi yang Menjadi Alasan Pergantian
Dalam penjelasannya, Prasetyo menyebutkan bahwa faktor utama dalam mengambil keputusan ini adalah kedisiplinan pelaksanaan program selama 1,5 tahun terakhir. Aspek seperti standar operasional prosedur (SOP), tata kelola, dan kualitas makanan dalam MBG dinilai kurang memenuhi harapan. “Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini,” tambahnya.
Ia menambahkan, kinerja BGN selama ini dinilai tidak stabil, terutama dalam menjaga konsistensi program MBG. Tugas utama BGN adalah memastikan distribusi bantuan makanan ke masyarakat terlaksana secara efisien dan sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan. Namun, dianggap ada kekurangan dalam pengawasan dan pelaksanaan SOP, yang menyebabkan keluhan dari berbagai pihak. Evaluasi juga melibatkan penyelidikan terhadap manajemen keuangan, pengadaan bahan baku, serta distribusi makanan kepada masyarakat yang terdampak.
“Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional,” imbuhnya.
Menurut informasi yang dihimpun, beberapa masalah muncul karena ketidaksejajaran antara kebijakan yang diumumkan dan pelaksanaannya di lapangan. Misalnya, terdapat laporan bahwa beberapa daerah tidak mematuhi aturan distribusi bahan baku, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan gizi di antara masyarakat penerima. Selain itu, adanya tumpang tindih tugas antara bagian-bagian dalam BGN juga menjadi catatan khusus dalam evaluasi.
Pengganti yang Ditetapkan oleh Presiden
Sebagai langkah perbaikan, Presiden Prabowo menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai kepala baru BGN. Nanik, yang juga dikenal sebagai tokoh di bidang kesehatan dan gizi, diharapkan mampu meningkatkan kinerja lembaga tersebut. Sementara itu, dua wakil kepala BGN yang baru diangkat adalah Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Keduanya akan memperkuat koordinasi dalam mengawasi pelaksanaan program MBG.
Dalam wawancara tambahan, Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemberhentian Dadan Hindayana dan rekan-rekannya bukanlah keputusan impulsif, melainkan hasil dari analisis mendalam. “Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada kinerja teknis, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan etika dalam mengelola dana publik,” katanya. Dalam konteks ini, BGN diberi tanggung jawab penuh untuk memastikan setiap tahap program MBG dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Proses Reformasi dan Perubahan Struktur
Kebijakan perombakan struktur BGN menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem pelayanan publik. Tidak hanya BGN, beberapa lembaga lain juga mengalami perubahan. Prasetyo Hadi menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan bagian dari reformasi yang lebih luas, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pemerintahan. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh lembaga pemerintah memiliki manajemen yang baik, termasuk pengawasan kualitas program,” ujarnya.
Perombakan ini dianggap sebagai langkah penting untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan program sosial. Selain itu, dengan adanya pengganti yang dianggap lebih kompeten, diharapkan masyarakat bisa merasakan manfaat lebih besar dari MBG. Program ini diwacanakan sebagai upaya memperbaiki kesehatan masyarakat, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.
Menurut Prasetyo, proses evaluasi dan perombakan ini juga mencakup pelibatan berbagai pihak, termasuk akademisi, tokoh masyarakat, dan organisasi kesehatan. “Kami memastikan semua aspek dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan akhir,” katanya. Selain itu, rencana reformasi juga melibatkan pelatihan dan konsultasi dengan para ahli untuk meningkatkan kapasitas karyawan BGN.
Dengan perubahan ini, BGN diharapkan bisa menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga akan memantau kinerja lembaga tersebut secara lebih ketat dalam beberapa bulan ke depan. “Kami akan terus mengevaluasi progres, dan jika diperlukan, akan melakukan perubahan lebih lanjut,” tambah Prasetyo. Keputusan ini menjadi tanda bahwa pemerintah semakin serius dalam menegakkan kebijakan yang transparan dan berkelanjutan.
Reformasi Pemerintahan dalam Konteks Nasional
Perombakan BGN dianggap sebagai bagian dari transformasi pemerintahan yang lebih modern. Dalam konteks ini, Prabowo Subianto menekankan pentingnya kinerja lembaga-lembaga pemerintah dalam mencapai target nasional, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. “Lembaga pemerintah harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan, bukan sekadar birokrasi,” ujarnya.
