DPR Tuntut Audit Total Seluruh SPPG Setelah Dugaan Praktik Jual Beli Dapur MBG
Main Agenda – Jakarta, Beritasatu.com — Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang terlibat dalam program makanan bergizi (MBG). Permintaan ini muncul setelah muncul dugaan adanya praktik korupsi dalam bentuk jual beli titik atau dapur SPPG, yang dianggap bisa menyebabkan pemborosan anggaran hingga lebih dari Rp 1 triliun per bulan. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menilai temuan tersebut perlu menjadi perhatian serius karena bisa mengganggu efektivitas pelaksanaan program MBG yang dibiayai negara.
Pernyataan Charles Honoris Menjadi Alarm Bagi Pihak Terkait
Ketika dihubungi pada Jumat (12/6/2026), Charles Honoris mengungkapkan bahwa dugaan jual beli titik SPPG harus menjadi peringatan bagi semua pihak. Menurutnya, jika terbukti ada pemborosan hingga Rp 1 triliun per bulan, ini tidak bisa dianggap remeh. “Pernyataan Pak Zulhas harus menjadi alarm serius, karena potensi kehilangan dana besar bisa mengurangi manfaat program bagi masyarakat,” kata Charles.
“Jika terbukti ada pemborosan anggaran sampai Rp 1 triliun per bulan, ini tidak bisa dianggap sepele,” tegas Charles Honoris.
Charles menegaskan bahwa audit tidak hanya fokus pada dugaan jual beli titik, tetapi juga harus mencakup aspek lain seperti keamanan pangan, kualitas makanan yang diberikan kepada peserta program, efisiensi penggunaan dana, hingga tata kelola operasional SPPG. Ia menyatakan evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan tidak menjadi celah bagi praktik yang merugikan negara.
Audit Diprioritaskan Saat Sekolah Berlibur
Menurut Charles, waktu yang tepat untuk melakukan audit adalah saat sebagian besar sekolah sedang berlibur. Hal ini memungkinkan proses pemeriksaan dan evaluasi dilakukan secara optimal tanpa mengganggu layanan kepada peserta program. “Sekolah libur, jadi audit bisa dilakukan lebih mendalam,” katanya.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengejar target jumlah penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas pelaksanaan program tetap terjaga. “Jangan sampai karena mengejar angka, kita mengabaikan keamanan pangan dan efektivitas penggunaan dana,” imbuh Charles.
Program Harus Diukur Berdasarkan Dampak Nyata
Charles Honoris menekankan bahwa keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari jumlah peserta, tetapi juga dari dampak aktual yang dirasakan masyarakat. Ia berpendapat bahwa SPPG yang baik adalah yang benar-benar memberikan manfaat, bukan sekadar menghasilkan angka tinggi. “Kualitas dan manfaat nyata harus menjadi prioritas, bukan hanya kuantitas,” ujarnya.
Menurutnya, jika ditemukan adanya praktik jual beli titik, penyimpangan anggaran, atau pelanggaran lain dalam audit, pihak terlibat harus diberi sanksi tegas. Charles menyebut, SPPG yang terbukti bersalah tidak cukup hanya diberi peringatan administratif, melainkan harus ditutup permanen agar tidak kembali beroperasi. “SPPG yang terbukti melakukan kesalahan harus ditutup, karena jangan sampai merugikan masyarakat,” tegasnya.
Perlu Keterbukaan dan Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran
Charles menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana MBG dan SPPG. Ia menilai kebijakan yang tidak diawasi secara ketat bisa menjadi celah bagi praktik korupsi. “Dengan audit menyeluruh, kita bisa memastikan bahwa dana yang dikeluarkan benar-benar mencapai sasaran, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat,” katanya.
Menurut Charles, pengelolaan program MBG dan SPPG harus lebih ketat lagi, terutama dalam hal pengawasan internal. Ia menambahkan bahwa ada kecenderungan beberapa SPPG melakukan pengadaan makanan secara tidak transparan, yang bisa menyebabkan penggunaan dana tidak efisien. “Kita perlu sistem yang lebih terpadu untuk menghindari tindakan korupsi dalam proses pengadaan,” jelasnya.
Kebijakan Harus Sesuai dengan Tujuan Pemenuhan Gizi
Dalam wawancara tersebut, Charles juga menyoroti bahwa program MBG dan SPPG bertujuan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak di daerah terpencil. Jika praktik jual beli titik terjadi, itu berarti program tersebut tidak hanya menghabiskan dana, tetapi juga mengabaikan tujuan utamanya. “Makanan yang diberikan harus memberi manfaat, bukan sekadar jadi angka statistik,” ujarnya.
Charles Honoris menilai, saat ini adalah momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan tindakan tegas terhadap SPPG yang diduga melakukan korupsi. Ia meminta pihak terkait mempercepat proses audit agar keberlanjutan program MBG tetap terjaga. “Kita harus bersikap tegas, karena ini bisa mempercepat keterbukaan dan keadilan dalam penggunaan dana publik,” katanya.
Adanya dugaan jual beli titik atau dapur SPPG menurut Charles Honoris tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Ia menambahkan bahwa selama ini banyak SPPG yang beroperasi tanpa pengawasan yang cukup ketat, sehingga kejadian seperti ini bisa terjadi. “Kita perlu mekanisme pengawasan yang lebih ketat, agar tidak ada celah bagi kecurangan,” tegasnya.
Dalam rangka memastikan program berjalan dengan baik, Charles juga menyarankan adanya keterlibatan masyarakat dalam pemantauan pengelolaan dana MBG dan SPPG. Menurutnya, masyarakat harus diberikan akses untuk meninjau laporan keuangan dan proses pengadaan makanan. “Transparansi akan memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat,” katanya.
Penutup: Kebutuhan Evaluasi dan Reformasi
Charles Honoris mengingatkan bahwa reformasi di sektor makanan bergizi harus terus dilakukan untuk menjamin keber
