BGN Buka Opsi Kantin Sekolah Gantikan Dapur MBG di Daerah 3T
New Policy – Badan Gizi Nasional (BGN) sedang merancang beberapa pendekatan baru untuk memperluas program makan bergizi gratis (MBG) di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. Salah satu strategi yang dipertimbangkan adalah menggunakan fasilitas yang sudah ada, seperti kantin sekolah dan dapur umum yang dimiliki perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR). Langkah ini bertujuan untuk memastikan MBG tetap berjalan efektif tanpa perlu membangun infrastruktur baru, terutama di wilayah dengan jumlah siswa yang relatif sedikit.
Pemanfaatan Kantin Sekolah dan Fasilitas CSR
Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengatakan bahwa memanfaatkan kantin sekolah bisa menjadi solusi lebih hemat dibandingkan membangun dapur MBG dari awal. “Misalnya di Lombok, di Lombok Barat, saya pernah ke satu pulau, muridnya hanya 119 orang. Kan enggak mungkin juga didirikan dapur, tetapi di situ ada kantin. Jadi bisa dong kantin itu digunakan,” jelasnya setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (8/6/2026).
“Kantin ini salah satu alternatif,” tambah Nanik.
Di daerah lain seperti Raja Ampat, BGN juga melihat potensi fasilitas dapur umum CSR milik Pertamina. “Nah, kita bisa gunakan juga seperti itu. Jadi ada alternatif-alternatif, tidak harus membangun dapur baru di wilayah 3T,” ujarnya. Pendekatan ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak siswa tanpa mengorbankan kualitas layanan.
Dalam konteks ini, BGN menekankan pentingnya adaptasi terhadap kondisi lokal. Siswa di daerah terpencil sering kali menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan akses ke fasilitas khusus. Dengan memanfaatkan kantin sekolah atau fasilitas CSR yang sudah beroperasi, program MBG dapat lebih cepat diterapkan. Nanik menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari strategi efisiensi anggaran. “Ini bagian dari efisiensi supaya tidak semuanya menggunakan APBN,” katanya.
Upaya Memperluas Cakupan MBG
Penggunaan kantin sekolah dan fasilitas CSR tidak hanya memangkas biaya tetapi juga meningkatkan efektivitas distribusi makanan bergizi. BGN ingin memastikan setiap siswa, terlepas dari lokasinya, dapat merasakan manfaat program ini. Dengan memanfaatkan keberadaan kantin yang sudah ada, biaya pembangunan dapur baru bisa dikurangi secara signifikan.
Nanik menambahkan bahwa pendekatan ini juga menguntungkan karena mempercepat proses implementasi. Dapur umum yang dioperasikan perusahaan swasta tidak hanya menyediakan layanan bagi masyarakat tetapi juga bisa dijadikan tempat untuk distribusi makanan MBG. “Selain memanfaatkan kantin sekolah, BGN juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak,” katanya. Kolaborasi dengan sektor swasta diharapkan bisa mendukung peningkatan cakupan program ini di seluruh Indonesia.
“Dengan menggunakan fasilitas yang sudah ada, pemerintah bisa mengurangi beban anggaran belanja negara,” tambah Nanik.
BGN saat ini sedang menyusun berbagai skema pelaksanaan MBG yang lebih fleksibel. Tujuan utamanya adalah menjadikan program ini berjalan optimal, bahkan di daerah-daerah yang terpencil. Nanik menjelaskan bahwa strategi ini sangat relevan mengingat daerah 3T memiliki keterbatasan infrastruktur dan akses logistik yang sering kali memperlambat penerapan program.
Kebutuhan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal
Dalam pelaksanaannya, BGN mengutamakan pemanfaatan sumber daya lokal. “Dapur umum yang sudah ada di beberapa wilayah, seperti di Raja Ampat, bisa dimanfaatkan sebagai tempat penyediaan makanan bergizi bagi para siswa,” tutur Nanik. Dengan cara ini, program MBG tidak hanya lebih efisien tetapi juga lebih berkelanjutan, karena memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada.
Menurut Nanik, pendekatan ini juga memberi ruang bagi pihak-pihak swasta untuk berkontribusi lebih aktif. “Pemanfaatan fasilitas CSR dapat menjadi salah satu bentuk kolaborasi yang saling menguntungkan,” katanya. Dengan demikian, BGN mengajak berbagai pihak, termasuk perusahaan-perusahaan besar, untuk turut serta dalam mendukung keberlanjutan program MBG di wilayah 3T.
Perspektif Pemangku Kepentingan
Adaptasi ini diharapkan bisa memperkuat kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta. Selain Pertamina, perusahaan lain seperti hotel, perusahaan logistik, atau pemilik kantin sekolah juga bisa terlibat. “Kerja sama ini bisa membantu mengurangi ketergantungan pada anggaran negara,” jelas Nanik. Dengan begitu, program MBG tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha.
Pendekatan BGN ini juga menunjukkan upaya memperluas cakupan program MBG ke berbagai daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Melalui pemanfaatan fasilitas yang sudah ada, pemerintah bisa lebih efektif dalam menyelenggarakan program ini, terutama di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur. “Ini membuka peluang baru bagi pemerintah untuk menjangkau lebih banyak siswa tanpa harus mengorbankan kualitas makanan yang diberikan,” ujarnya.
Dengan rencana ini, BGN berharap manfaat program MBG dapat dirasakan secara merata oleh seluruh siswa di Indonesia. Sistem yang lebih fleksibel dan berbasis kerja sama ini juga diharapkan bisa mengurangi beban anggaran negara, sekaligus memastikan program makan bergizi tetap berjalan sesuai tujuan awalnya. “Kami ingin MBG menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari siswa, terlepas dari lokasi mereka,” pungkas Nanik.
