Evaluasi Menyeluruh MBG Dinilai Mendesak untuk Perbaiki Tata Kelola
Amalzakat.com – Program makan bergizi gratis (MBG) perlu dievaluasi secara serius sebelum cakupannya diteruskan lebih luas. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio meminta pemerintah mempertimbangkan penghentian sementara atau moratorium agar rancangan, anggaran, pengawasan, dan mekanisme pelaksanaannya dapat dibenahi.
Desakan itu muncul di tengah perdebatan mengenai efektivitas program berskala nasional tersebut. Agus menilai tujuan pemenuhan gizi bagi peserta didik merupakan langkah positif, tetapi pelaksanaan di lapangan masih menyisakan persoalan mendasar. Tanpa fondasi kebijakan yang matang, program berisiko memunculkan masalah baru, termasuk dalam penyaluran makanan dan penggunaan anggaran.
“Program ini sebenarnya bagus, tetapi tata kelolanya tidak ada sehingga terkesan ngawur. Saya sudah menyuarakan sejak akhir tahun lalu agar ada moratorium. Hentikan dahulu sementara, lalu tata dengan baik karena program ini dijalankan tanpa studi awal dan tanpa payung hukum yang kuat,” kata Agus, Senin (26/10/2026).
Perlu Cetak Biru dan Aturan Pelaksanaan yang Jelas
Agus mendorong adanya cetak biru yang mengatur keseluruhan siklus MBG, mulai dari penetapan penerima, penyediaan makanan, standar kebersihan, pengawasan distribusi, hingga penilaian hasil program. Rancangan seperti itu dipandang penting karena kebijakan nasional tidak cukup dijalankan hanya dengan tujuan yang baik, melainkan memerlukan target terukur dan pembagian tanggung jawab yang tegas.
Dalam program penyediaan pangan bagi anak sekolah, ketepatan sasaran menjadi unsur penting. Kebutuhan gizi setiap wilayah dan kelompok peserta didik tidak selalu sama. Karena itu, pemetaan kondisi gizi perlu menjadi dasar dalam menentukan sekolah atau kelompok yang membutuhkan intervensi lebih dahulu.
Evaluasi juga perlu melihat apakah makanan benar-benar tiba dalam kondisi layak konsumsi, aman, dan sesuai kebutuhan penerima. Proses ini mencakup pemilihan bahan, pengolahan, pengemasan, waktu pengiriman, serta penanganan makanan di sekolah. Pengawasan yang lemah pada salah satu tahapan dapat memengaruhi kualitas layanan secara keseluruhan.
Anggaran dan Prioritas Pembiayaan Jadi Sorotan
Selain desain pelaksanaan, Agus mengangkat persoalan pembiayaan MBG. Ia menilai penggunaan anggaran yang beririsan dengan alokasi pendidikan perlu dikaji secara hati-hati agar tidak menekan kebutuhan pembiayaan sektor tersebut. Pemerintah diminta memastikan pengeluaran program disusun sesuai kebutuhan penerima manfaat serta tidak mengganggu prioritas layanan publik lain.
Diskusi mengenai anggaran bukan semata soal besarnya dana yang digunakan. Yang juga penting ialah apakah dana itu menghasilkan manfaat yang jelas, dapat dipantau, dan tepat diterima kelompok sasaran. Sistem evaluasi yang terbuka akan membantu pemerintah melihat bagian mana yang perlu diperbaiki sebelum program diperluas.
Agus juga menilai pemerintah perlu mempertegas sasaran utama MBG. Kebijakan gizi akan lebih efektif apabila tujuan program disesuaikan dengan kebutuhan kelompok penerima, bukan menggunakan satu pendekatan untuk seluruh persoalan gizi masyarakat.
Pencegahan Stunting Tidak Bisa Disamakan dengan Makan di Sekolah
Salah satu catatan utama Agus berkaitan dengan penggunaan isu pencegahan stunting dalam pembahasan MBG. Ia menegaskan bahwa upaya mencegah gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis perlu dipusatkan pada 1.000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak kehamilan hingga anak mencapai usia dua tahun.
“Kalau dikatakan program ini untuk pencegahan stunting, itu salah besar dan bentuk penyesatan informasi. Penanganan stunting hanya efektif dilakukan pada rentang 1.000 hari pertama kehidupan, bukan ketika anak sudah memasuki usia sekolah,” ungkap Agus.
Penjelasan sasaran program menjadi penting agar masyarakat memahami perbedaan antara pemenuhan kebutuhan makan anak usia sekolah dan intervensi pencegahan stunting pada masa awal kehidupan. Keduanya sama-sama berkaitan dengan gizi, tetapi membutuhkan fokus penerima dan pendekatan yang berbeda.
Dengan tujuan yang lebih spesifik, pemerintah dapat menyusun indikator yang relevan. Misalnya, program untuk anak sekolah dapat dievaluasi melalui ketepatan penyaluran, kualitas makanan, keamanan pangan, dan kondisi penerima. Sementara itu, penanganan stunting membutuhkan perhatian khusus terhadap ibu hamil, bayi, serta anak di bawah usia dua tahun.
Keamanan Pangan dan Peran Sekolah
Agus menekankan bahwa kasus keracunan makanan yang dilaporkan dalam pelaksanaan MBG tidak boleh diperlakukan sebagai persoalan kecil. Pemerintah perlu menelusuri kejadian tersebut, menilai penyebabnya, dan memperbaiki titik rawan dalam rantai penyediaan makanan. Keamanan pangan harus menjadi syarat dasar, bukan sekadar unsur tambahan dalam program.
Ia mengusulkan pelibatan sekolah, kantin, serta komite orang tua murid untuk memperkuat pengawasan. Sekolah berada paling dekat dengan penerima manfaat dan dapat membantu memastikan makanan disalurkan secara higienis. Keterlibatan orang tua juga dapat memberi lapisan pengawasan tambahan terhadap kualitas makanan yang diterima anak-anak.
“Pemerintah harus bertindak berdasarkan data riil, bukan sekadar hasil survei. Evaluasi secara menyeluruh, petakan sekolah yang tergolong kurang gizi, dan optimalkan peran kantin sekolah serta komite orang tua murid agar penyaluran makanan berjalan higienis dan tepat sasaran,” jelasnya.
Survei Voxpol Center Research and Consulting menunjukkan pandangan publik yang tidak sepenuhnya seragam. Sebanyak 42,5% responden menginginkan pembenahan tata kelola MBG tanpa menghentikan program, sedangkan 31% responden memilih penghentian program. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa dukungan terhadap tujuan MBG dapat berjalan bersamaan dengan tuntutan perbaikan pelaksanaan.
Masukan publik tersebut dapat menjadi bahan evaluasi, tetapi keputusan kebijakan tetap perlu ditopang data empiris mengenai kebutuhan gizi, efektivitas distribusi, penggunaan anggaran, dan keamanan pangan. Moratorium, bila dipilih, dapat digunakan sebagai ruang untuk menata kembali program agar manfaatnya lebih tepat dirasakan oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Program MBG Diminta Dihentikan Sementara Tata?
Program MBG Diminta Dihentikan Sementara Tata is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Program MBG Diminta Dihentikan Sementara Tata matter?
Program MBG Diminta Dihentikan Sementara Tata matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.