Politik-Hukum Terkini: Usulan ASN Bisa Duduki Jabatan di Polri
Topics Covered – Jakarta, Beritasatu.com — Isu politik-hukum kembali menjadi sorotan publik setelah muncul sejumlah rencana dan kebijakan strategis yang diusung oleh pemerintah serta DPR. Salah satu topik yang dibahas adalah usulan agar aparatur sipil negara (ASN) dapat mengisi posisi nonoperasional tertentu di lingkungan Polri. Usulan ini dianggap sebagai langkah untuk memperkuat interaksi antara institusi kepolisian dan tenaga profesional dari sektor publik.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa gagasan tersebut bisa menjadi bentuk kerja sama timbal balik antara Polri dan ASN. Menurutnya, hal ini selaras dengan pengalaman sebelumnya di mana anggota polisi sering menjalankan tugas di luar fungsi operasional mereka. “Kita memberikan ruang resiprokal agar ASN dapat berpartisipasi dalam polisi, begitu,” ujar Sigit setelah menghadiri pembukaan Kongres III Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2026).
Ya memang kita memberikan ruang resiprokal untuk ASN bisa masuk ke polisi, begitu,” kata Sigit seusai menghadiri pembukaan Kongres III Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2026).
Sementara itu, dalam kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, Presiden Prabowo Subianto menekankan peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di sela-sela acara, mantan kepala negara tersebut memotivasi para siswa dan pendidik untuk memanfaatkan peluang pendidikan sebagai sarana meraih masa depan yang lebih baik. “Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang,” ucap Prabowo.
Kehadiran Presiden Prabowo disambut antusias oleh para siswa, guru, dan warga sekitar. Ia tiba di SRMP 17 Tabanan sekitar pukul 11.40 Wita menggunakan kendaraan dinas Maung Garuda dengan pengawalan dari TNI dan Polri. Salah satu siswa kelas VII, Ni Ketut Rastiti, mengungkapkan bahwa lingkungan belajar di sekolah tersebut cukup lengkap, dan para guru memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran.
Revisi UU Ketenagakerjaan dan Peran DPR
DPR juga menyoroti percepatan pembahasan revisi UU Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa proses perubahan undang-undang tersebut tidak hanya bergantung pada DPR, tetapi juga ditentukan oleh penyusunan rumusan yang sedang diproses oleh serikat pekerja bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). “Tadi disampaikan undang-undang perburuhan yang baru itu, katanya tadi, menunggu, tergantung saya dan dari DPR, itu justru terbalik,” tambah Dasco dalam pembukaan Kongres III KPBI.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selama kunjungan ke SRMP 17 Tabanan, Bali, ia menyampaikan bahwa sistem pendidikan harus dikelola secara optimal agar bisa mendukung pembangunan nasional. Hal ini terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk melalui penguatan sektor pertanian dan kesehatan.
Usulan Bali sebagai Proyek Percontohan Imigrasi
Dalam bidang keimigrasian, terdapat usulan untuk menjadikan Bali sebagai contoh sistem imigrasi terintegrasi berbasis data. Tujuan dari proyek ini adalah memperketat pengawasan terhadap warga negara asing sekaligus menjaga keutuhan kedaulatan negara. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan tanggapan positif terhadap usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang mengharapkan jabatan nonoperasional di Polri dapat diisi oleh tenaga profesional sipil.
Sigit menilai kebijakan tersebut memperkuat hubungan timbal balik antara Polri dan ASN. Ia menambahkan bahwa integrasi data dalam sistem imigrasi akan memudahkan proses verifikasi dan pengambilan keputusan. “Dengan data yang terpadu, kita bisa melacak aktivitas warga asing lebih efektif,” jelasnya.
Kesejahteraan Masyarakat dan Kebijakan Nasional
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa kekayaan negara harus digunakan secara bijak untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Menurutnya, selain pendidikan, sektor pertanian dan kesehatan juga perlu ditingkatkan melalui program pelatihan yang terstruktur. “Pembangunan nasional bertujuan memastikan seluruh rakyat Indonesia meraih kehidupan yang layak dan kesempatan yang sama untuk berkembang,” ujarnya.
Dalam konteks ini, pendidikan dan pelatihan dianggap sebagai fondasi penting. Prabowo menyebutkan bahwa dengan menguasai berbagai bidang, masyarakat bisa berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan kemajuan bangsa. “Kita harus meningkatkan kemampuan tenaga kerja, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat profesional,” tegasnya.
Usulan peningkatan kualitas sumber daya manusia juga diiringi dengan tekad untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam pembukaan SRMP 17 Tabanan, Prabowo menekankan bahwa pendidikan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi tersebut. “Semua bidang harus kita tingkatkan pendidikannya, agar keberhasilan pembangunan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat,” lanjutnya.
Kebijakan kepolisian yang memungkinkan ASN menduduki jabatan nonoperasional diharapkan bisa menjadi jembatan untuk memperkuat sinergi antara lembaga pemerintah dan institusi keamanan. Sigit menyatakan bahwa ini bisa membuka peluang baru bagi tenaga profesional dari sektor sipil untuk berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan administratif dan manajemen di lingkungan Polri. “Kita ingin seluruh elemen masyarakat berperan dalam membangun bangsa ini,” imbuhnya.
Dalam kegiatan serupa di SRMP 17 Tabanan, Prabowo menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Ia mengatakan bahwa sekolah-sekolah seperti ini menjadi tempat pembentukan karakter dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. “Siswa harus diberikan bekal yang kompeten, agar bisa bersaing di berbagai sektor,” jelas Prabowo.
Revisi UU Ketenagakerjaan juga diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan serikat pekerja dan pengusaha. Dasco mengatakan bahwa DPR akan terus mendukung perubahan ini selama rumusan yang diusung mencerminkan keadilan dan efisiensi. “Kita perlu menjamin bahwa kebijakan ini bisa memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.
Dengan menyeimbangkan aspek hukum, politik, dan sosial, Indonesia berupaya menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kapolri dan Presiden sepakat bahwa kolaborasi antarlembaga serta pemberdayaan sumber daya manusia adalah kunci dalam mencapai visi nasional. Kebijakan ini diharapkan bisa memberikan dampak yang signifikan dalam jangka panjang.
Sebagai bentuk kontribusi, Bali yang dipilih sebagai lokasi proyek percontohan imigrasi juga diharapkan menjadi contoh integrasi antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Dengan pengawasan berbasis data, Indonesia bisa meminimalkan risiko masuknya warga asing yang tidak sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Sigit menegaskan bahwa ini bukan hanya tentang pengawasan, tetapi juga tentang pemenuhan hak
