NTB Terapkan Sistem Baru Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
Amalzakat.com – Program Bayar Pajak Kendaraan Tepat Waktu kini menjadi fokus utama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Mataram mencatatkan perubahan signifikan dalam strategi pemungutan pajak yang selama ini mengandalkan program pemutihan. Mulai tahun 2026, masyarakat yang disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan menerima apresiasi berupa emas sebagai bentuk penghargaan. Inisiatif ini dirancang untuk menciptakan budaya pembayaran pajak yang berkelanjutan tanpa bergantung pada insentif jangka pendek.
Pengumuman resmi mengenai program baru ini dilakukan melalui acara pengundian hadiah di Teras Udayana, Mataram, pada hari Minggu, 19 Juli 2026. Langkah strategis ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk membangun sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan. Dengan demikian, masyarakat yang rajin Bayar Pajak Kendaraan Tepat Waktu akan mendapatkan manfaat langsung dari kebijakan ini.
Evaluasi Komprehensif Kebijakan Pemutihan
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan bahwa evaluasi mendalam terhadap program pemutihan pajak kendaraan bermotor menghasilkan temuan penting. Program pemutihan memang berhasil meningkatkan penerimaan daerah dalam periode tertentu. Namun, fenomena menunda pembayaran pajak menjadi semakin jelas. Banyak warga yang sengaja menunggu program pemutihan berikutnya sebelum melunasi kewajiban mereka.
“Selama berpuluh-puluh tahun kita memberikan insentif kepada orang yang tidak taat pajak. Mereka yang bertahun-tahun tidak membayar justru mendapat keringanan saat ada pemutihan. Dari data yang kami lihat, penerima manfaatnya sering kali orang yang sama. Artinya, kebijakan tersebut menimbulkan moral hazard,” ujar Lalu Muhamad Iqbal.
Ketidakseimbangan ini menjadi pendorong utama pergeseran kebijakan. Pemerintah daerah kini memilih memberikan apresiasi kepada mereka yang konsisten membayar sesuai jadwal. Gubernur menjelaskan bahwa pemilihan emas sebagai hadiah bukan tanpa pertimbangan. Logam mulia ini memiliki nilai ekonomi yang cenderung naik seiring waktu, sehingga berfungsi sebagai apresiasi sekaligus aset berharga bagi penerimanya.
Respons Positif dan Data Partisipasi
Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, melaporkan antusiasme tinggi dari masyarakat terhadap program baru. Statistik menunjukkan bahwa dalam periode Januari hingga 30 Juni 2026, sebanyak 375.742 wajib pajak telah menyelesaikan pembayaran kendaraan bermotor mereka. Dari jumlah tersebut, 215.757 orang memenuhi seluruh persyaratan untuk mengikuti undian hadiah emas karena tidak memiliki tunggakan maupun denda.
“Hadiah emas ini merupakan bentuk penghargaan kepada masyarakat yang disiplin memenuhi kewajiban perpajakannya. Kami berharap program ini semakin mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu,” ujar Baiq Nelly.
Apresiasi Luas untuk Berbagai Kelompok
Program ini tidak hanya berfokus pada hadiah emas bagi wajib pajak umum. Pemprov NTB bekerja sama dengan Baznas NTB juga menyalurkan bantuan modal usaha kepada penyandang disabilitas. Pemerintah daerah memberikan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor hingga 100 persen bagi kelompok disabilitas yang memenuhi syarat. Selain itu, apresiasi khusus diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang secara konsisten memenuhi kewajiban perpajakan mereka sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa perubahan kebijakan harus disertai dengan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Tujuannya adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan dana pajak. Ia berkomitmen bahwa setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik yang lebih berkualitas, dan berbagai program yang memberikan manfaat nyata.
Strategi baru ini menggabungkan dua pendekatan penghargaan. Pertama, insentif langsung berupa potongan pajak. Kedua, hadiah bagi wajib pajak yang taat. Pendekatan ini didukung oleh komitmen pemerintah untuk mengelola penerimaan pajak secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat secara jelas bagaimana pajak mereka digunakan untuk kemajuan daerah. Program Bayar Pajak Kendaraan Tepat Waktu ini diharapkan menjadi model bagi daerah lain dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan nasional.
