Yang Dibahas: Komisi XIII DPR: Perkuat teknokrasi KSP untuk kawal program prioritas

Komisi XIII DPR: Perkuat teknokrasi KSP untuk kawal program prioritas

Jakarta, Selasa (13/4) – Dalam rapat dengar pendapat Komisi XIII DPR RI bersama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari, Wakil Ketua Komisi XIII Andreas Hugo Pareira menekankan pentingnya memperkuat aspek teknokrasi di lingkungan KSP. Menurutnya, hal ini diperlukan agar program-program prioritas pemerintah dapat berjalan lancar dan terarah.

“Penguatan teknokrasi di KSP adalah langkah penting untuk mengawal program-program yang menjadi fokus presiden,” ujar Andreas.

Rapat yang berlangsung di ruang Komisi XIII kompleks parlemen Senayan, Jakarta, membahas optimalisasi peran KSP dalam koordinasi dan percepatan pelaksanaan kebijakan strategis. Andreas mengingatkan bahwa pilihan sumber daya manusia yang kompeten teknis sangat krusial, karena keputusan yang tidak didasari pemahaman memadai bisa menghambat keberhasilan program di lapangan.

“Kebijakan strategis tidak boleh diisi oleh pihak yang kurang memiliki kemampuan teknokratis, karena ini bisa memperumit implementasi di lapangan,” terangnya.

Menurut Andreas, salah satu contoh nyata soal ini adalah isu pengembangan energi geotermal di Nusa Tenggara Timur. Ia menyebut bahwa di dapilnya, kawasan Flores, masyarakat kerap terlibat dalam perdebatan tanpa memahami teknisnya. “Banyak orang bicara soal geotermal tanpa tahu cara kerjanya, sehingga terjadi saling pro-kontra yang tidak produktif,” jelasnya.

“Program geotermal ini seharusnya menjadi kebijakan strategis untuk pembangunan energi nasional, tapi saat ini justru sering dipertanyakan oleh pihak yang kurang mengerti,” tambahnya.

Andreas menekankan bahwa minimnya pemahaman teknis di ruang publik bisa memicu polemik yang tidak konstruktif. Dengan itu, ia mendorong KSP untuk lebih aktif menjadi “mata dan telinga presiden” dalam menjembatani kesenjangan informasi dan memastikan kebijakan didasari data serta keahlian yang tepat.

“KSP perlu menjadi penyambung antara kebijakan dan kebutuhan lapangan, agar program pemerintah bisa berjalan optimal dan tepat sasaran,” pungkas Andreas.