PM Inggris Siapkan Pembatasan Medsos untuk Anak di Bawah 16 Tahun
New Policy – London, Beritasatu.com – Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyiapkan kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun. Langkah ini diungkapkan dalam laporan terbaru yang mengatakan bahwa Starmer mengambil inisiatif untuk memperkuat posisinya di internal Partai Buruh. Dikutip oleh The Times, rencana tersebut menjadi bagian dari strategi yang tengah dirancang oleh kantor Perdana Menteri Inggris, dengan harapan dapat memperkuat kredibilitasnya di tengah persaingan politik yang ketat.
Survey Mengungkap Perbedaan Popularitas di Internal Partai
Menurut survei YouGov yang dirilis pertengahan Mei 2026, Andy Burnham, Wali Kota Manchester Raya, mendapat dukungan lebih tinggi dibandingkan Starmer di kalangan anggota Partai Buruh. Hasil survei ini mengungkapkan bahwa Burnham berada dalam posisi kuat untuk menjadi kandidat pengganti Starmer jika keadaan politik memungkinkan. Starmer, yang menghadapi tantangan di dalam partai, sekarang berusaha memperkuat wewenangnya sebelum pemilihan sela di Makerfield yang dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari mendatang.
“Kebijakan ini dirancang untuk menangani isu keterlibatan anak-anak terlalu dini dengan media sosial,” kata sumber terdekat di kantor Perdana Menteri Inggris, seperti dilaporkan Antara. “Ini juga sebagian besar bertujuan memperkuat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Starmer.”
Dalam rangkaian rencana kebijakan, Starmer mengusulkan aturan yang akan membatasi penggunaan fitur-fitur media sosial tertentu. Pendekatan ini mirip dengan kebijakan yang diterapkan di Australia, di mana para pengguna media sosial harus mengatur waktu akses mereka. Namun, perbedaan utama terletak pada fleksibilitas metode yang digunakan. Dalam skenario ini, pembatasan tidak berupa larangan total, melainkan pengaturan usia yang lebih detail. Contohnya, anak-anak usia 13 hingga 15 tahun akan dibatasi akses ke fitur seperti scroll otomatis, notifikasi, dan pemutaran video secara langsung.
Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan
Kebijakan ini diduga diambil sebagai respons terhadap kekhawatiran mengenai dampak negatif media sosial pada generasi muda. Selain itu, Starmer juga ingin memperjelas posisinya sebagai pemimpin Partai Buruh sebelum kembalinya Burnham ke parlemen melalui pemilihan sela di Makerfield. Dalam wawancara dengan Antara, sumber pemerintah menjelaskan bahwa larangan tersebut akan berlaku mulai tahun depan, dengan perlahan diterapkan dalam beberapa fase.
Langkah pembatasan media sosial ini dianggap sebagai bagian dari upaya menegakkan tanggung jawab pemerintah terhadap kesehatan digital anak-anak. Dengan memperkenalkan aturan baru, pihak pemerintah berharap mampu mengurangi paparan anak-anak terhadap konten yang berpotensi mengganggu, seperti kecanduan, informasi salah, atau paparan iklan yang intens.
Menurut dokumen kerangka kebijakan yang disebarkan, anak-anak di bawah usia 16 tahun akan diberi batasan waktu penggunaan media sosial yang lebih ketat. Sebagai contoh, platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook akan menerapkan sistem pengaturan usia yang lebih canggih. Selain itu, fitur seperti notifikasi yang sering memicu keterlibatan berlebihan akan diurangi. Pendekatan ini dinilai lebih moderat dibandingkan kebijakan Australia yang secara langsung melarang penggunaan media sosial oleh anak-anak di bawah 16 tahun.
Kebijakan yang Dipengaruhi oleh Kebudayaan Global
Kebijakan yang dirancang Starmer mencerminkan pengaruh dari beberapa negara yang telah menerapkan langkah serupa. Selain Australia, negara seperti Selandia Baru dan Jerman juga memiliki regulasi yang membatasi penggunaan media sosial oleh anak-anak. Dalam beberapa kasus, kebijakan tersebut diimplementasikan dengan kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan teknologi, seperti melalui kebijakan screen time atau digital well-being.
Meski demikian, Starmer menekankan bahwa kebijakan Inggris akan berbeda dari negara lain. “Kita ingin menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan lokal, tetapi tetap mengacu pada praktik internasional yang sudah terbukti berhasil,” jelas salah satu anggota kabinet dalam laporan Antara. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara akses informasi dan perlindungan terhadap kesehatan mental anak-anak.
Pendekatan kebijakan ini juga melibatkan keterlibatan masyarakat. Pemerintah Inggris berencana melakukan konsultasi publik sebelum finalisasi aturan, agar bisa memperoleh masukan dari berbagai pihak. Selain itu, pihak penegak hukum juga akan mengawasi penerapan kebijakan ini, dengan sanksi yang diberlakukan bagi orang tua atau pengguna yang melanggarnya.
Konteks dan Harapan Kebijakan
Kebijakan Starmer dianggap sebagai langkah strategis untuk menegaskan komitmen pemerintah terhadap kesehatan anak-anak di era digital. Dalam konferensi pers, Starmer mengatakan bahwa media sosial memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, tetapi harus dikelola dengan bijak. “Kita tidak ingin menghancurkan penggunaan media sosial, tetapi membuatnya lebih bermanfaat bagi anak-anak,” tambahnya.
Sumber dari kantor Perdana Menteri Inggris juga menekankan bahwa kebijakan ini akan memperkuat standar regulasi digital di Inggris. “Ini adalah bagian dari upaya menyelaraskan regulasi dengan teknologi yang terus berkembang,” ujar salah satu pejabat. Selain itu, langkah ini juga bisa menjadi alat untuk menarik dukungan dari kelompok-kelompok yang memprioritaskan kebijakan anak-anak.
Sebagai tambahan, kebijakan ini akan diperkuat oleh beberapa inisiatif lain, seperti pengenalan program pendidikan digital untuk anak-anak. Program tersebut diharapkan mampu memberikan penjelasan mengenai cara menggunakan media sosial secara efektif dan sehat. Dengan demikian, pemerintah Inggris berharap bisa menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan produktif bagi generasi muda.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News | Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu | KPK Ungkap OTT Bupati Muara Enim Terkait Proyek Pengadaan Imigrasi | Selidiki Paspor Jemaah Haji yang Berserakan di BSD | Istana Tegaskan Belum Ada Rencana Reshuffle Kabinet dalam Waktu Dekat | Janice Tjen dan Aldila Jadi Unggulan di Libema Open 2026 | Terseret Kasus Hanania Travel, Keanu Bantah Terima Uang Endorse | Pelantikan Pejabat Baru BGN dan Penasihat Khusus Presiden | Shin Tae Yong Latih Persija Jakarta | Rakor Pembaruan Tata Kelola Ekspor SDA | Target Penggunaan Bahan Bakar B50 nasional | Rupiah Tumb
