El Nino Memperkuat, Kabupaten Bima Masuk Zona Siaga Kekeringan di NTB
Pemantauan BMKG: Fenomena Iklim Berdampak Pada Daerah Tertentu
Main Agenda – Dalam kondisi musim kemarau yang semakin memburuk, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memberikan status siaga kekeringan meteorologis kepada Kabupaten Bima, menjadi satu-satunya daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengalami situasi tersebut. Fenomena El Nino yang kini semakin kuat menjadi penyebab utama dari kondisi kering yang dialami wilayah tersebut, menurut laporan yang diterbitkan oleh BMKG pada hari Rabu (10/6/2026).
Menurut prakirawan Stasiun Klimatologi NTB, Suci Agustiarini, salah satu indikator utama kekeringan adalah durasi hari tanpa hujan. Dalam kasus Kabupaten Bima, kecamatan Donggo menjadi titik terparah dengan rekor hari kering yang mencapai 40 hari berturut-turut. “Kabupaten Bima adalah satu-satunya wilayah di NTB yang berada dalam kategori siaga kekeringan,” jelas Suci dalam wawancara di hari yang sama.
“Di NTB hanya Kabupaten Bima yang masuk kategori siaga kekeringan meteorologis,” kata Suci, Rabu (10/6/2026).
Berdasarkan pemantauan terbaru, BMKG menyatakan bahwa seluruh wilayah NTB saat ini telah memasuki musim kemarau. Hal ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap krisis air bersih. Dalam upaya mitigasi, warga diimbau untuk memperhatikan penggunaan air sehari-hari dan memanage sumber daya air secara optimal. Selain itu, BMKG mengingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama dengan menghindari aktivitas pembakaran sampah serta memastikan api tidak dibiarkan tanpa pengawasan.
Di luar Kabupaten Bima, beberapa wilayah lain di NTB masih dalam kategori waspada kekeringan. Di Kabupaten Dompu, Kecamatan Kempo dan Manggalewa berada dalam status tersebut. Sementara di Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Empang, Lape, dan Plampang juga diberi label waspada. Wilayah-wilayah ini perlu siap-siap menghadapi risiko kekeringan yang kemungkinan akan meningkat dalam beberapa minggu mendatang.
Menjelaskan lebih lanjut, Prakirawan Stasiun Klimatologi NTB, Cakra Mahasurya, menyebut bahwa fenomena El Nino-Southern Oscillation (ENSO) saat ini berada dalam kategori lemah dengan indeks 1,04. Namun, BMKG memperkirakan bahwa ENSO akan berkembang menjadi El Nino moderat sejak awal Juni 2026. Fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) juga turut berperan, dengan indeks negatif sebesar -0,926 yang menunjukkan fase negatif. Prediksi menunjukkan IOD akan berubah ke fase positif pada Juli 2026, yang berpotensi memengaruhi pola hujan di wilayah NTB.
Sementara itu, BMKG mengungkapkan bahwa meski kondisi kemarau terus berlanjut, sebagian area di NTB masih memiliki peluang untuk mengalami hujan ringan. Pada periode 11 hingga 20 Juni 2026, prediksi menunjukkan bahwa hujan dengan intensitas lebih dari 20 milimeter per dasarian mungkin terjadi. Wilayah yang berpotensi diguyur hujan mencakup sebagian Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa, serta wilayah-wilayah tertentu di Kabupaten Bima dan Dompu.
Cakra menambahkan bahwa fenomena El Nino menjadi faktor pendorong utama memperkuat musim kemarau di NTB. “Kondisi ini memberikan tekanan pada ketersediaan air, sehingga perlu ada upaya penanganan lebih dini untuk menghindari dampak serius,” ujarnya. BMKG terus memantau dinamika iklim, termasuk pengaruh ENSO dan IOD terhadap cuaca di daerah-daerah tersebut.
Langkah Pemulihan dan Penyesuaian
Kebijakan siaga kekeringan ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi pemerintah setempat dan masyarakat untuk mengambil tindakan proaktif. Di Kabupaten Bima, misalnya, pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat dalam kegiatan penangkaran air, seperti penampungan air hujan dan penggunaan teknologi irigasi yang efisien. Selain itu, pemantauan terus dilakukan untuk mengevaluasi kondisi tanah dan lahan pertanian yang berisiko kritis.
Pelaksanaan upaya mitigasi kekeringan juga diimbau untuk melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk petani, pedagang, dan pemilik usaha yang terdampak. BMKG memberikan panduan tentang pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pelestarian lingkungan. “Masyarakat harus menjadi bagian dari solusi, bukan hanya sekadar menerima informasi,” kata Cakra.
Dalam konteks kebijakan nasional, BMKG berperan penting dalam memberikan data yang akurat dan berkelanjutan untuk membantu pengambilan keputusan di tingkat daerah. Pemantauan iklim yang berkelanjutan menjadi kunci dalam mengurangi risiko bencana alam yang terkait dengan perubahan iklim. Di NTB, yang sedang menghadapi kekeringan, kebijakan ini diharapkan bisa menjadi langkah awal dalam menstabilkan kondisi lingkungan sebelum kekeringan benar-benar mencapai puncak.
Berdasarkan proyeksi cuaca, BMKG juga mengingatkan bahwa beberapa daerah di NTB berpotensi mengalami hujan yang bisa mengurangi risiko kekeringan. Namun, pemantauan harus tetap dilakukan secara intensif karena pola hujan bisa berubah drastis dalam waktu singkat. Dengan demikian, masyarakat diimbau untuk tetap siap menghadapi kemungkinan munculnya fenomena cuaca ekstrem, baik hujan maupun kemarau, yang berdampak pada kehidupan sehari-hari.
Update Terkini: Kondisi Iklim Wilayah NTB
Pemantauan terbaru oleh BMKG menunjukkan bahwa kekeringan yang menghiasi wilayah NTB tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga memiliki dampak pada berbagai aspek ekonomi dan sosial. Petani, misalnya, harus siap menghadapi pengurangan produksi pertanian karena kesulitan memperoleh air. BMKG mengingatkan bahwa daerah-daerah yang berstatus siaga atau waspada perlu diimbangi dengan rencana pemanfaatan sumber daya alam secara optimal.
Di sisi lain, kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bima menjadi contoh nyata tentang bagaimana perubahan iklim dapat memengaruhi pola hidup masyarakat. BMKG menyarankan agar pemerintah daerah mengintegrasikan data cuaca dengan kebijakan pembangunan untuk menciptakan ketahanan iklim yang lebih baik. Langkah-langkah ini penting, terutama mengingat bahwa kekeringan tidak hanya berdampak pada pertanian, tetapi juga bisa memengaruhi ketersediaan air minum dan kebersihan lingkungan.
Kondisi iklim yang tidak menentu membuat masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang perlindungan lingkungan. BMKG juga menekankan perlunya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan iklim. “Tidak ada yang bisa menghadapi kekeringan sendirian, semua pihak harus berpartisipasi,” tegas Cakra Mahasurya.
Dalam jangka panjang, upaya mitigasi kekeringan juga harus melibatkan perubahan pola penggunaan air, seperti mengurangi pemborosan dan mempromosikan penggunaan air secara ef
