Kategori: Ekonomi

Indonesia Harus Akselerasi Penguasaan Teknologi AI dan Robotika dari Tiongkok

Amalzakat.com – Jakarta, Beritasatu.com — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya Indonesia untuk tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi kecerdasan buatan maupun robotika yang sedang mengalami pertumbuhan luar biasa di Tiongkok. Menurut beliau, kemajuan di bidang teknologi ini merupakan salah satu faktor krusial untuk meningkatkan daya saing nasional Indonesia ke depannya. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Airlangga menghadiri World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2026 yang diselenggarakan di Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center, Tiongkok, pada tanggal 17 hingga 20 Juli 2026.

China dinilai telah mencapai tingkat kemajuan yang sangat mengesankan dalam penerapan teknologi AI dan robotika. Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia harus melakukan upaya serius untuk mengejar ketertinggalan tersebut. “China ini sudah luar biasa mereka dalam aplikasi dari AI maupun robotik, jadi ya Indonesia harus ‘catching up’ (mengejar) terhadap apa yang mereka lakukan,” ujar Airlangga seperti yang dikutip dari Antara pada Sabtu (18/7/2026).

WAIC 2026: Platform Teknologi Global Terkemuka

WAIC merupakan salah satu forum teknologi terbesar di dunia yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku industri, akademisi, pembuat kebijakan, hingga perusahaan teknologi terkemuka di bidang kecerdasan buatan, komputasi cerdas, dan embodied intelligence. Konferensi bergengsi ini telah diselenggarakan sejak tahun 2018 dan terus berkembang menjadi ajang penting bagi dunia teknologi.

Pada penyelenggaraan tahun ini, WAIC berlangsung di tiga lokasi berbeda di Shanghai dengan menghadirkan sekitar 1.400 pembicara dari berbagai negara. Di antara para pembicara tersebut, terdapat sembilan penerima penghargaan bergengsi seperti Nobel dan Turing Award. Sebanyak 1.100 perusahaan turut memamerkan sekitar 3.000 produk dan teknologi, dengan lebih dari 300 di antaranya diperkenalkan pertama kali secara global.

Kesan Mendalam terhadap Perkembangan Robotika Tiongkok

Airlangga mengaku sangat terkesan dengan perkembangan robotika di Tiongkok yang dinilai semakin matang dan mampu diaplikasikan pada berbagai sektor industri maupun layanan publik. “Perkembangan industri robotika mereka betul-betul berkembang dan punya fleksibilitas yang luar biasa, terutama untuk banyak pekerjaan yang bisa dilakukan menggunakan robot,” kata Airlangga.

Menurutnya, berbagai temuan selama kunjungan ke pameran teknologi tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk hasil pertemuannya dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao, dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Laporan tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mempercepat pengembangan teknologi strategis nasional.

“Tentu kami akan laporkan untuk ke depan kita tidak boleh ketinggalan dalam pengembangan AI, terutama juga pengembangan robotik dan di sektor renewable energy,” ujar Airlangga.

Kunjungan ke Perusahaan Teknologi Unggulan

Dalam kunjungannya ke WAIC 2026, Airlangga menyambangi sejumlah perusahaan teknologi yang menjadi sorotan dunia. Salah satunya adalah Unitree Robotics, perusahaan robotika asal Hangzhou yang berdiri pada 2016. Perusahaan ini dikenal mengembangkan robot berkaki empat dan robot humanoid berperforma tinggi untuk kebutuhan industri maupun konsumen. Produk unggulannya, antara lain robot seri Go, A, dan B, serta robot humanoid H1, G1, dan H2.

Unitree juga dikenal melalui penampilan robotnya pada acara Gala Festival Musim Semi CCTV saat perayaan Tahun Baru Imlek di Tiongkok. Pada WAIC 2026, robot G1 dan H2 mempertunjukkan kemampuan kung fu secara otonom, termasuk gerakan backflip, parkour, hingga koreografi Drunken Fist.

Stan lain yang dikunjungi adalah Deep Robotics, perusahaan yang juga berbasis di Hangzhou dan berfokus pada pengembangan robot berkaki empat serta robot humanoid untuk kebutuhan industri, otomasi, dan penelitian. Perusahaan tersebut mengembangkan seri robot Jueying yang digunakan untuk inspeksi jaringan listrik, operasi pencarian dan penyelamatan, hingga pemantauan kawasan berisiko tinggi.

Selain itu, Airlangga juga mengunjungi Connected and Intelligent Technologies Co, Ltd (CICT), badan usaha milik negara di bawah China Information Technology Group yang bergerak di bidang kendaraan cerdas terhubung dan sistem transportasi pintar. CICT mengembangkan teknologi cellular vehicle-to-everything (C-V2X) yang mendukung komunikasi antarkendaraan, infrastruktur jalan, sistem mengemudi otonom, hingga kokpit cerdas sebagai bagian dari ekosistem transportasi masa depan.

“China ini sudah luar biasa mereka dalam aplikasi dari AI maupun robotik, jadi ya Indonesia harus ‘catching up’ (mengejar) terhadap apa yang mereka lakukan,” — Airlangga Hartarto

“Perkembangan industri robotika mereka betul-betul berkembang dan punya fleksibilitas yang luar biasa, terutama untuk banyak pekerjaan yang bisa dilakukan menggunakan robot,” — Airlangga Hartarto

“Tentu kami akan laporkan untuk ke depan kita tidak boleh ketinggalan dalam pengembangan AI, terutama juga pengembangan robotik dan di sektor renewable energy,” — Airlangga Hartarto

Amalzakat.com – Jakarta, Beritasatu.com- Target penerimaan pajak dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi nasional yang masih dibayangi lemahnya daya beli masyarakat dan perlambatan dunia usaha. Langkah tersebut dinilai lebih realistis dibanding terus mengejar penerimaan ketika basis perpajakan belum mengalami perbaikan yang signifikan. Kepala Riset Center for Indonesian Taxation Analysis (Cita) Fajry Akbar mengatakn, pemerintah menurunkan target penerimaan pajak sekaligus melakukan efisiensi belanja negara agar kebijakan fiskal tetap sejalan dengan kondisi ekonomi.

Menurutnya, rendahnya rasio pajak Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tingkat pendapatan masyarakat yang juga masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan. “Kalau Anda gunakan data ILO (International Labour Organization), rata-rata penghasilan pekerja di Indonesia menjadi yang paling rendah di ASEAN. Wajar kalau tax ratio menjadi salah satu yang paling rendah se-ASEAN,” kata Fajry dikutip dariAntara, Sabtu (18/7/2026).

Ia menilai target penerimaan pajak yang terlalu tinggi berpotensi mendorong aparat pajak melakukan pengawasan yang berlebihan terhadap wajib pajak. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan tekanan terhadap pelaku usaha ketika aktivitas ekonomi belum sepenuhnya pulih. Fajry mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2026 lebih banyak ditopang oleh belanja pemerintah.

Karena itu, pengawasan perpajakan sebaiknya diprioritaskan pada sektor-sektor yang secara langsung memperoleh manfaat dari belanja negara. "Apa yang mendorong ekonomi pada semester I? Lebih banyak karenagovernment spending.

Siapa yang menikmatigovernment spending? Para pengusaha SPPG dan yang terkait. Itu yang harus dikejar-kejar pajaknya," katanya lagi.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memperluas pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Melalui aturan tersebut, DJP memperluas pemanfaatan teknologi informasi dan basis data hingga tingkat desa. Selain melakukan kunjungan langsung, otoritas pajak juga akan menggunakan teknologiremote sensing, web scraping, serta membangun jejaring informasi dengan melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Fajry mengingatkan data yang diperoleh melalui mekanisme baru tersebut tetap harus mampu membuktikan adanya potensi penerimaan pajak yang belum tergali. Jika tidak, menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memicu sengketa antara fiskus dan wajib pajak. “Sudah pasti akan memunculkan sengketa baru, terlebih jika kualitas datanya rendah atau fiskus mempunyai interpretasi yang berbeda atas data tersebut,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pembangunan jejaring informasi perpajakan. Menurutnya, DJP perlu memberikan penjelasan lebih rinci mengenai ruang lingkup, mekanisme, serta batasan pelaksanaan kebijakan tersebut. “Sayangnya, surat edaran ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud pembangunan jejaring informasi tersebut, begitu pula batasannya sampai mana?

Pada satu sisi, ini kan menimbulkan kesan militeristik dalam penggalian penerimaan pajak yang seharusnya ranah sipil. Di sisi lain, ini memberi rasa khawatir pada para pelaku usaha UMKM di pedesaan,” ujarnya lagi. Berdasarkan data pemerintah, realisasi penerimaan pajak nasional pada semester I 2026 mencapai Rp 1.035,7 triliun atau 43,9% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Angka tersebut tumbuh 24,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya memperkirakan penerimaan pajak sepanjang 2026 mencapai Rp 2.310,8 triliun atau sekitar 98,8% dari target APBN sebesar Rp 2.357,7 triliun. Dengan proyeksi tersebut, penerimaan pajak diperkirakan mengalami shortfall sekitar Rp 46,9 triliun, meski nilainya jauh lebih kecil dibandingkan kekurangan penerimaan pada 2025 yang mencapai sekitar Rp 271 triliun.

Simak berita dan artikel lainnya diGoogle News Ikuti yang terbaru diWhatsApp Channel Beritasatu Dedi Mulyadi Tolak SPP, Sekolah Gratis Diuji Krisis Anggaran Debit Ciliwung Turun, Petugas Atur Aliran Air Bendung Katulampa 1.033 Orang Dukung Ruben Onsu Dapatkan Hak Asuh Anak Jonathan Frizzy: Gue Sudah Berdamai dengan Dhena Devanka Kemarau Ancam Lebak, 372 Hektare Sawah Mulai Kekeringan Polda Metro Jaya Resmi Limpahkanan Tersangka dan Barang Bukti Kasus Korupsi ke Kejaksaan Agung Antrean Panjang Pembelian BBM di Medan Perahu Antar Jemput Sekolah di Muara Gembong Bekasi Pembebasan Lahan Terdampak Proyek Normalisasi Kali Ciliwung Rapuhnya Nadi Listrik Indonesia Perang AS-Iran dan Tawaran Ekoteologi Rachmat Gobel: Ketika Jumat Menjemput Seorang Anak Bangsa Penyiksaan dan Utang Konstitusional Negara

Panduan Lengkap Mengurus Rekening Bank Orang Tua yang Telah Meninggal Dunia

Amalzakat.com – Kehilangan sosok orang tua merupakan momen yang penuh duka bagi setiap keluarga. Namun, di tengah kesedihan tersebut, terdapat berbagai urusan administratif yang harus segera ditangani. Salah satu hal yang sering membingungkan adalah bagaimana cara mengakses dana yang tersimpan dalam rekening bank milik almarhum. Banyak orang tua atau anak-anak yang beranggapan bahwa mereka bisa langsung menarik uang melalui kartu ATM atau aplikasi mobile banking tanpa perlu melalui proses tertentu. Padahal, terdapat prosedur hukum yang harus dipatuhi demi melindungi hak-hak ahli waris serta menjaga kerahasiaan data nasabah.

Landasan Hukum Pencairan Dana Rekening

Di Indonesia, mekanisme pengelolaan rekening bank milik nasabah yang telah meninggal dunia diatur secara jelas dalam berbagai regulasi. Undang-Undang Perbankan, khususnya UU Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah UU Nomor 7 Tahun 1992, menjadi acuan utama. Pasal 44A dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa ahli waris yang sah memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai simpanan yang ditinggalkan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menerbitkan regulasi pendukung yang harus dipatuhi oleh seluruh lembaga perbankan di tanah air.

Bank memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang diperlukan serta membantu proses pencairan dana sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, saldo yang ada dalam rekening tidak serta merta menjadi milik bank setelah pemiliknya meninggal dunia. Saldo tersebut tetap merupakan bagian dari harta warisan yang dapat dialihkan kepada ahli waris sesuai dengan hukum waris yang berlaku. Namun, bank tetap wajib melakukan verifikasi menyeluruh sebelum menyerahkan dana kepada pihak yang mengklaim sebagai ahli waris.

Mengapa Penarikan Langsung Berisiko?

Praktik menarik uang menggunakan kartu ATM atau layanan mobile banking milik orang tua yang sudah meninggal sering kali dilakukan tanpa sepengetahuan bank. Tindakan ini sebenarnya berpotensi menimbulkan masalah hukum maupun administrasi di kemudian hari. Setelah bank menerima pemberitahuan bahwa pemilik rekening telah meninggal, rekening tersebut biasanya akan diblokir sementara hingga proses verifikasi selesai. Pemblokiran ini bertujuan untuk melindungi aset pewaris sekaligus memastikan dana tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.

Penggunaan ATM atau mobile banking tanpa prosedur resmi juga dapat memicu sengketa apabila muncul perselisihan di antara para ahli waris. Oleh karena itu, langkah paling aman adalah segera melaporkan kematian nasabah kepada pihak bank dan mengikuti seluruh prosedur pencairan dana secara resmi. Hal ini akan meminimalisir risiko konflik dan memastikan proses berjalan lancar.

Dokumen yang Diperlukan

Kelengkapan dokumen merupakan syarat utama dalam proses pencairan dana dari rekening bank orang yang telah meninggal dunia. Secara umum, bank meminta beberapa dokumen berikut:

Akta kematian asli atau salinan yang dilegalisir sebagai bukti resmi kematian nasabah.

Dokumen ini menjadi dasar hukum bagi bank untuk memproses rekening. Selain itu, identitas lengkap dari setiap ahli waris juga harus disiapkan. KTP dan kartu keluarga menjadi bukti bahwa pihak yang mengklaim memang memiliki hubungan kekerabatan dengan almarhum. Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW) juga menjadi dokumen yang sangat menentukan dalam proses ini.

SKAW berfungsi sebagai bukti hukum mengenai siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan almarhum. Bentuk SKAW dapat berbeda tergantung ketentuan hukum yang berlaku bagi masing-masing keluarga. Dalam praktiknya, dokumen tersebut dapat diterbitkan melalui kelurahan dan kecamatan, notaris, pengadilan agama, dan pengadilan negeri. Untuk nominal simpanan tertentu, beberapa bank juga mewajibkan akta waris yang dibuat oleh notaris guna memperkuat kepastian hukum.

Pada beberapa kondisi, terutama jika nilai simpanan cukup besar atau terdapat potensi sengketa warisan, bank juga dapat meminta akta waris yang dibuat notaris maupun penetapan pengadilan. Oleh sebab itu, ahli waris disarankan menghubungi layanan pelanggan bank terlebih dahulu untuk mengetahui persyaratan yang berlaku sebelum datang ke kantor cabang.

Tahapan Proses Pencairan Dana

Apabila jumlah ahli waris cukup banyak atau berdomisili di daerah yang berbeda, proses administrasi biasanya membutuhkan waktu lebih lama. Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap, proses pencairan dana biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan berikut. Langkah pertama adalah mendatangi kantor cabang bank tempat rekening dibuka dengan membawa akta kematian serta identitas ahli waris. Pada tahap ini, bank umumnya akan melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening hingga seluruh proses verifikasi selesai.

Selanjutnya, bank akan memeriksa keabsahan dokumen yang diserahkan dan memastikan tidak ada klaim dari pihak lain. Jika semuanya telah sesuai, dana akan dicairkan sesuai dengan proporsi hak masing-masing ahli waris. Proses ini mungkin memerlukan waktu beberapa hari hingga minggu tergantung kompleksitas kasus dan kelengkapan dokumen. Penting bagi keluarga untuk bersabar dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh bank agar proses berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

Prabowo Inisiatif Pembangunan 50 Pabrik Etanol untuk Akselerasi Program E20

Amalzakat.com – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan ambisi besar dalam sektor energi nasional dengan menargetkan pembangunan sebanyak lima puluh pabrik etanol. Langkah strategis ini bertujuan untuk mempercepat penerapan bahan bakar minyak jenis bensin yang telah dicampur dengan dua puluh persen bioetanol atau yang dikenal sebagai E20. Program ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia di tengah tantangan global. Inisiatif ini menunjukkan komitmen kuat untuk transformasi energi terbarukan di tanah air.

Pernyataan penting tersebut disampaikan langsung oleh Prabowo saat memimpin acara panen raya TNI di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Acara yang berlangsung pada hari Jumat tanggal tujuh belas Juli dua ribu dua puluh enam ini menjadi momentum tepat untuk menggarisbawahi komitmen pemerintah terhadap pengembangan energi terbarukan. Prabowo menekankan bahwa Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengembangan energi berbasis bahan bakar nabati.

Capaian Biodiesel dan Fokus Baru pada Bioetanol

Salah satu pencapaian yang sangat disorot oleh Presiden adalah keberhasilan implementasi biodiesel B50. Program ini dinilai sangat berhasil dalam mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar dari luar negeri. Selain itu, program biodiesel juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi petani kelapa sawit di seluruh nusantara. Keberhasilan ini membuka peluang untuk pengembangan sektor energi lainnya.

Selain fokus pada biodiesel, pemerintah kini mengalihkan perhatian untuk mengembangkan bioetanol yang akan dicampurkan ke dalam bensin. Bioetanol tersebut memiliki fleksibilitas tinggi karena dapat diproduksi dari berbagai bahan baku nabati. Bahan-bahan tersebut meliputi tebu, singkong, jagung, sorgum, serta biomassa lainnya yang melimpah di Indonesia. Potensi ini menjadi dasar bagi rencana pembangunan fasilitas produksi baru.

Optimisme Menuju E20 dengan Dukungan Industri

Menurut Prabowo, Indonesia saat ini tengah berada dalam proses menuju implementasi E10 atau campuran sepuluh persen etanol dalam bensin. Namun, ia menyatakan optimisme tinggi bahwa Indonesia dapat melangkah lebih cepat menuju target E20. Presiden mengutip hasil paparan dan pameran yang ia saksikan selama kunjungan industri.

“Hari ini kita dipaparkan, saya melihat pameran, sudah mampu menuju E10, etanol 10%. Jadi nanti bensin bisa dicampur etanol. Kita bisa sampai E20,” ujar Prabowo dengan penuh keyakinan.

Untuk mencapai target ambisius tersebut, Prabowo menilai Indonesia membutuhkan dukungan industri pengolahan yang memadai dan terintegrasi. Karena itu, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan pabrik etanol di berbagai daerah di Indonesia. Prabowo menyoroti kondisi saat ini di mana Indonesia hanya memiliki satu pabrik etanol yang beroperasi. Keterbatasan ini menjadi alasan utama mengapa rencana perlu diperluas secara signifikan.

“Butuh pabrik. Tadi pabriknya yang kita miliki baru satu pabrik. Tadi saya putuskan kita akan bangun minimal 30 pabrik. Kalau perlu sampai 50 pabrik,” jelas Prabowo dengan tegas.

Target Realistis dengan Referensi Internasional

Prabowo menegaskan bahwa target pembangunan lima puluh pabrik etanol tersebut sangat realistis. Hal ini didasarkan pada pengalaman sejumlah negara yang telah berhasil menerapkan bahan bakar campuran etanol dalam skala besar. Ia memberikan contoh India yang telah menerapkan E20 dan Brasil yang bahkan menggunakan bahan bakar dengan kandungan etanol hingga E100. Pengalaman internasional ini menjadi acuan penting bagi Indonesia.

“India sudah E20, Brasil sudah E100. Masa Indonesia enggak bisa? Indonesia bisa, kan? Bisa?” ujar Prabowo dengan semangat.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah menyampaikan bahwa implementasi bioetanol akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah menargetkan pencampuran lima persen etanol ke dalam bensin atau E5 dimulai pada Juli dua ribu dua puluh enam. Selanjutnya, pencampuran akan meningkat menjadi E10 pada tahun dua ribu dua puluh tujuh, dan mencapai E20 pada periode dua ribu dua puluh delapan hingga dua ribu dua puluh sembilan. Tahapan ini memastikan transisi yang terukur.

Dengan dukungan bahan baku yang melimpah serta pembangunan industri pengolahan yang masif, pemerintah optimistis target E20 dapat tercapai. Pencapaian ini tidak hanya akan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil impor. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi domestik dan lingkungan hidup Indonesia secara keseluruhan. Pembangunan fasilitas produksi baru akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan sektor energi terbarukan.

Prabowo Menolak Narasi Kolaps Ekonomi, Yakin Indonesia Berjalan Lancar

Amalzakat.com – Kabupaten Malang menjadi tempat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keyakinannya bahwa fondasi perekonomian negara masih kokoh. Dalam pidatonya yang disampaikan pada Jumat, 17 Juli 2026, sang presiden menegaskan bahwa berbagai pihak yang menyebut Indonesia berada di ambang keruntuhan telah keliru. Ia menjelaskan bahwa data dan indikator makroekonomi menunjukkan tren positif, meskipun tantangan global terus menghantam berbagai negara.

Acara panen raya yang dipimpin oleh Prabowo di Lanud Abdulrachman Saleh ini bukan sekadar seremoni biasa. Lebih dari itu, momen tersebut menjadi wadah bagi presiden untuk mengajak seluruh rakyat Indonesia agar tidak mudah terjerumus dalam pesimisme. Ia mengingatkan bahwa pandangan negatif terhadap masa depan bangsa sering kali muncul tanpa dasar yang kuat.

“Jangan membebek kepada kekuatan asing terus. Indonesia jelek, Indonesia apa? Indonesia gelap. Kalau pakai kacamata gelap ya gelap terus. Tiap bulan Indonesia (dikatakan) akan kolaps. Juni kolaps, Juli kolaps. Mikirnya, mikir kolaps. Biar saja,” ujar Prabowo dengan tegas.

Fokus pada Aksi Nyata, Bukan Reaksi Terhadap Isu

Menurut kepala negara, pemerintah telah mengambil pendekatan strategis untuk tidak terdistraksi oleh narasi-narasi negatif yang berkembang di masyarakat. Ia menggunakan analogi dari dunia militer untuk menggambarkan sikap yang harus diambil. Dalam tentara, ketika ada hal yang tidak perlu dipedulikan, maka cukup diberi tanda dan dilalui begitu saja.

Prabowo menekankan bahwa semangat kerja harus tetap tinggi. Ia percaya bahwa keberanian sejati selalu disertai dengan kegembiraan dan optimisme. Sebaliknya, orang yang sedih cenderung hanya berdiam diri di kamar tanpa melakukan apa-apa. Sikap ini harus menjadi cerminan bagi seluruh aparatur negara dalam menghadapi berbagai tantangan.

“Kalau di tentara ada istilah, tinggalkan, beri tanda. Kita jalan terus. Kita bekerja dengan semangat, gembira, semangat optimistis. Orang berani itu gembira. Orang berani itu optimistis. Orang sedih duduk di kamar aja,” tuturnya.

Indikator Ekonomi yang Menunjukkan Perbaikan

Optimisme yang disampaikan Prabowo tidak datang dari kekosongan. Ia merujuk pada laporan resmi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengonfirmasi bahwa kondisi ekonomi nasional masih terjaga. Di tengah ketidakpastian global yang melanda banyak negara, Indonesia berhasil mempertahankan stabilitas.

Prabowo menyebutkan bahwa hasil-hasil kebijakan mulai terlihat jelas. Menteri keuangan telah melaporkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia berada dalam kategori bagus. Pernyataan ini menjadi penguat bagi keyakinan presiden bahwa langkah-langkah yang diambil selama ini telah memberikan dampak positif.

Proyek Strategis dan Inovasi Energi

Selain stabilitas makroekonomi, sejumlah proyek strategis nasional juga mulai menunjukkan kemajuan. Salah satu yang paling signifikan adalah pembangunan proyek strategis nasional LNG abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Proyek yang sempat tertunda selama 28 tahun ini akhirnya mulai dikerjakan, menandai babak baru dalam pengembangan sumber daya energi Indonesia.

Dalam sektor energi terbarukan, Indonesia telah mencatatkan sejarah dengan penerapan biodiesel B50. Kebijakan ini menggunakan campuran 50 persen minyak sawit sebagai bahan bakar. Prabowo menjelaskan bahwa implementasi biodiesel B50 memiliki dampak ganda. Pertama, Indonesia dapat menghentikan impor solar dari luar negeri. Kedua, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pembelian bahan bakar fosil dapat digunakan untuk memperkuat ekonomi domestik.

“Jadi mulai Juli ini kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri. Lebih baik uang itu beredar di Indonesia, dinikmati petani-petani seluruh Indonesia,” ucapnya.

Pengembangan bioetanol juga menjadi prioritas pemerintah. Saat ini Indonesia sedang mempersiapkan implementasi E10, yaitu campuran 10 persen etanol dalam bensin. Target selanjutnya adalah peningkatan ke E20. Untuk mendukung ambisi tersebut, pemerintah berencana membangun hingga 50 pabrik etanol baru di berbagai wilayah di Indonesia.

Prabowo meyakini bahwa kombinasi antara pengembangan bioetanol, peningkatan produksi energi terbarukan, dan penyelesaian proyek-proyek strategis nasional akan menciptakan ketahanan energi yang kuat. Hal ini pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Semua langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tengah tantangan global.

Ekonomi Sirkular Sawit: Peluang Besar untuk Meningkatkan Nilai Biomassa Indonesia

Amalzakat.com – Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia memiliki peluang luar biasa dalam mengembangkan ekonomi sirkular. Konsep ini dinilai mampu menjawab berbagai tantangan multidimensi yang dihadapi industri perkebunan, mulai dari aspek ekonomi, lingkungan, hingga sosial kemasyarakatan. Salah satu tokoh yang menyoroti potensi ini adalah Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Prof Hariyadi, yang menekankan pentingnya penguatan penerapan ekonomi sirkular secara berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, biomassa sawit dapat dikonversi menjadi produk bernilai tinggi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Potensi Biomassa Sawit yang Luar Biasa

Dengan luas perkebunan kelapa sawit nasional yang telah mencapai angka 16,83 juta hektare, Indonesia memiliki kapasitas produksi biomassa yang sangat signifikan. Berdasarkan estimasi, potensi biomassa sawit Indonesia mencapai 261,7 juta ton bahan kering setiap tahunnya. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai produsen biomassa sawit terbesar di dunia, sebuah posisi strategis yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Pemanfaatan optimal biomassa ini dapat memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

Profil biomassa sawit mencakup berbagai komponen yang selama ini sering terabaikan. Mulai dari pelepah dan batang kelapa sawit, tandan kosong kelapa sawit (TKKS), cangkang dan serat sawit, hingga limbah cair pabrik sawit yang dikenal dengan istilah palm oil mill effluent atau POME. Setiap komponen ini memiliki nilai ekonomi yang dapat dioptimalkan melalui pendekatan ekonomi sirkular. Dengan teknologi yang tepat, limbah-limbah ini dapat diubah menjadi produk-produk bernilai tambah tinggi.

“Perkembangan areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia sangat spektakuler. Pada saat ini tercatat luas perkebunan sawit mencapai 16,83 juta hektare. Oleh karena itu, pengelolaan kelapa sawit harus dilakukan secara berkelanjutan,” kata Hariyadi di Jakarta, Jumat (3/7/2026).

Nilai Tambah yang Berlipat Ganda

Menurut Prof Hariyadi, penerapan ekonomi sirkular pada biomassa sawit mampu meningkatkan nilai tambah hingga delapan sampai sembilan kali lipat. Angka ini menunjukkan potensi ekonomi yang belum tergarap secara maksimal. Biomassa sawit memiliki berbagai potensi pemanfaatan yang sangat beragam, antara lain sebagai bahan baku kompos dan pupuk organik, bahan bakar pembangkit listrik biomassa, hingga material campuran semen dan konstruksi bangunan. Pemanfaatan ini tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga menciptakan rantai nilai baru.

Dengan potensi produksi mencapai 261,7 juta ton per tahun, biomassa sawit dinilai dapat menjadi salah satu penopang pengembangan energi baru terbarukan nasional. Pemanfaatannya tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru melalui pengembangan industri hilir berbasis sawit. Nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan biomassa sawit mencakup pengembangan industri hilir di sekitar sentra produksi, pembangunan industri bahan bangunan berbasis serat alam, penyediaan energi terbarukan yang dapat dipasok ke jaringan listrik maupun industri, hingga pengurangan emisi metana yang berpotensi menghasilkan kredit karbon.

“Optimalisasi limbah kelapa sawit akan memberikan nilai ekonomi baru,” tegasnya.

Tantangan dan Solusi Implementasi

Ketua dewan pengawas Asosiasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perkebunan (Alpenbun) itu mengakui bahwa implementasi ekonomi sirkular di industri sawit masih menghadapi sejumlah kendala. Tantangan tersebut antara lain kebutuhan investasi awal yang besar, keterbatasan teknologi pengolahan limbah, tingginya biaya logistik dan distribusi, hingga pasar produk turunannya yang belum berkembang optimal. Selain itu, pasar produk turunan kelapa sawit belum kuat hingga regulasi dan insentif belum cukup mendukung, paparnya.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyiapkan berbagai langkah strategis. Di antaranya mendorong hilirisasi, memberdayakan UMKM, serta mendukung riset dan pengembangan terkait penerapan ekonomi sirkular di industri kelapa sawit. Sebelumnya, dosen sekaligus peneliti Pusat Studi Sawit IPB University Siti Nikmatin menyebutkan bahwa BPDP memiliki peran penting dalam mendukung penelitian yang berkaitan dengan ekonomi sirkular di sektor sawit.

Menurut Nikmatin, model ekonomi sirkular tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan melalui pengelolaan limbah yang lebih baik, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi dari produk turunan berbahan baku limbah sawit. Selain memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan, penerapan ekonomi sirkular juga dinilai mampu meningkatkan dampak sosial dengan melibatkan masyarakat di sekitar perkebunan maupun pabrik kelapa sawit dalam mengolah limbah menjadi produk bernilai tambah.

“Sudah ada bukti nyata bahwa BPDP mendukung penelitian inovatif untuk kemajuan sawit di Indonesia,” pungkas Nikmatin.

B50: Langkah Strategis Menuju Kemandirian Energi Nasional di Era Prabowo

Amalzakat.com – Implementasi biodiesel B50 di Indonesia dinilai sebagai bukti nyata percepatan program swasembada energi yang sedang dijalankan pemerintah. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan bahwa langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ketahanan energi bangsa. Menurut Sudaryono, keberhasilan implementasi B50 merupakan bagian dari pendekatan best fast result (BFR). Pendekatan ini menekankan pelaksanaan program strategis secara cepat dengan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. B50 Dinilai Percepat Swasembada Energi sesuai dengan arah kebijakan pemerintah saat ini.

Pendekatan Best Fast Result dalam Kebijakan Energi

Sudaryono menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menginginkan segala sesuatu dilakukan dengan pendekatan best fast result. Program-program besar dikerjakan dengan cepat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Potensi swasembada pangan harus diwujudkan menjadi kenyataan, begitu pula dengan potensi swasembada energi.

Presiden ingin segala sesuatunya best fast result. Programnya besar, dikerjakan dengan cepat, dan memberikan dampak nyata. Potensi swasembada pangan harus diwujudkan menjadi kenyataan. Potensi swasembada energi juga harus diwujudkan menjadi kenyataan.

Reduksi Ketergantungan Impor melalui B50

Melalui program B50, Indonesia tidak lagi bergantung sepenuhnya pada impor bahan bakar diesel atau solar. Komposisi biodiesel kini berasal dari campuran minyak bumi dan minyak sawit yang diproduksi petani dalam negeri. Sudaryono menegaskan bahwa dengan B50, Indonesia tidak lagi mengimpor bahan bakar diesel atau solar. Lima puluh persen berasal dari minyak bumi dalam negeri dan lima puluh persen berasal dari minyak sawit yang dihasilkan petani Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen kuat terhadap kemandirian energi nasional.

Pelajaran Pandemi dan Penguatan Sektor Pangan

Keberhasilan mewujudkan swasembada energi tidak terlepas dari penguatan sektor pangan. Sudaryono menyebutkan bahwa pengalaman selama pandemi Covid-19 menjadi pelajaran berharga. Setiap negara akan lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan domestiknya dibandingkan ekspor. Saat pandemi, Indonesia merasakan sulitnya memperoleh beras dari negara lain. Dari pengalaman itulah Indonesia bekerja keras hingga akhirnya mencapai swasembada pangan.

Saat pandemi kita merasakan sulitnya memperoleh beras dari negara lain. Dari pengalaman itulah kita bekerja keras hingga akhirnya Indonesia mencapai swasembada pangan. Sekarang kita melangkah lebih jauh dengan memperkuat swasembada energi.

Eksekusi Cepat Program Strategis

Presiden Prabowo terus mendorong agar berbagai program strategis tidak berhenti pada tataran wacana. Program-program tersebut harus segera dieksekusi sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam waktu lebih cepat. Sudaryono menambahkan bahwa percepatan implementasi B50 diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional. Program ini juga diharapkan meningkatkan penyerapan minyak sawit produksi dalam negeri. Selain itu, percepatan B50 bertujuan mengurangi ketergantungan pada impor energi. Langkah ini juga memberikan nilai tambah bagi petani dan industri sawit nasional. Dengan demikian, Indonesia dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk kemandirian energi jangka panjang.

Dampak Jangka Panjang bagi Ekonomi Nasional

Program B50 memiliki potensi untuk mengubah struktur ekonomi energi Indonesia secara signifikan. Petani sawit akan mendapatkan pasar yang lebih stabil untuk produk mereka. Industri hilir sawit juga akan mengalami pertumbuhan yang lebih pesat. Ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil akan berkurang secara bertahap. Hal ini akan memberikan ruang bagi pengembangan energi terbarukan lainnya di masa depan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa implementasi B50 berjalan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Infrastruktur distribusi harus ditingkatkan agar biodiesel dapat diakses oleh semua sektor transportasi. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan petani akan menjadi kunci keberhasilan program ini. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam energi terbarukan di kawasan Asia Tenggara.

Surge Hadirkan Internet Rumah Wi-Fi 7 Berkecepatan 2 Gbps dengan Harga Terjangkau

Amalzakat.com – PT Solusi Sinergi Digital Tbk yang dikenal dengan kode saham WIFI atau nama dagang Surge telah resmi memperkenalkan layanan internet rumah terbaru bernama Starlite Super. Layanan inovatif ini mampu menyediakan koneksi hingga 2 gigabit per detik atau setara dengan 2.000 megabit per detik bagi para pelanggan. Langkah strategis ini diambil oleh perseroan guna mempercepat adopsi internet berkecepatan gigabit di seluruh wilayah Indonesia serta memperluas penetrasi layanan fixed broadband bagi masyarakat. Dengan teknologi terkini, pelanggan kini dapat menikmati pengalaman streaming, gaming, dan kerja jarak jauh tanpa hambatan.

Shannedy Ong selaku Direktur PT Solusi Sinergi Digital Tbk menjelaskan bahwa Starlite Super merupakan layanan fixed broadband berbasis Wi-Fi 7 pertama yang hadir di Indonesia. Dengan kecepatan maksimal mencapai 2 Gbps, layanan ini ditawarkan dengan tarif Rp 250.000 per bulan. Shannedy menyampaikan harapannya melalui pernyataan resmi pada Jumat, 17 Juli 2026. Ia menambahkan bahwa teknologi Wi-Fi 7 membawa revolusi dalam konektivitas rumah tangga dengan latensi yang lebih rendah dan stabilitas koneksi yang lebih baik.

Melalui Starlite Super, kami ingin membawa pengalaman internet kelas dunia dengan kecepatan hingga 2.000 Mbps ke rumah-rumah di Indonesia dengan harga yang tetap terjangkau.

Infrastruktur Digital Mendukung Ekspansi Layanan

Menurut Shannedy, kehadiran layanan ini menandai babak baru dalam perkembangan industri fixed broadband nasional. Indonesia kini diposisikan sebagai salah satu negara terdepan di kawasan Asia-Pasifik dalam penerapan teknologi Wi-Fi 7 untuk masyarakat umum. Untuk mendukung operasional layanan tersebut, Surge mengandalkan infrastruktur digital yang mengintegrasikan jaringan fiber-to-the-home berbasis teknologi XGS-PON. Backbone serat optik sepanjang lebih dari 8.000 kilometer membentang di koridor perkeretaapian nasional menjadi tulang punggung infrastruktur ini.

Pengembangan infrastruktur dilakukan melalui PT Integrasi Jaringan Ekosistem atau yang dikenal sebagai Weave, yang merupakan anak usaha Surge. Weave bertanggung jawab penuh dalam membangun dan mengoperasikan jaringan FTTH Starlite. Dalam proses pengembangan, NTT East melalui entitas NTT eASIA memiliki kepemilikan sebesar 49% di Weave. Sementara itu, implementasi teknologi XGS-PON dan Wi-Fi 7 didukung oleh Huawei sebagai mitra teknologi utama. Shannedy menekankan pentingnya kolaborasi dalam proyek ini.

Kami tidak membangun ini sendirian. NTT East membawa keahlian kelas dunia dalam pembangunan jaringan fiber, sementara para mitra teknologi kami menghadirkan solusi yang memungkinkan implementasi layanan Wi-Fi 7 berkecepatan hingga 2.000 Mbps. Bersama-sama, kami membangun fondasi bagi era Gigacity di Indonesia.

Strategi Jangka Panjang untuk Transformasi Digital

Selain memperkuat layanan internet fiber berkecepatan gigabit, perseroan juga melanjutkan ekspansi melalui program IRA-Internet Rakyat. Layanan ini merupakan 5G Fixed Wireless Access komersial yang beroperasi pada pita frekuensi 1,4 GHz. IRA menawarkan internet rumah tanpa batas dengan kecepatan hingga 100 Mbps dan tarif mulai dari Rp 100.000 per bulan. Shannedy menjelaskan bahwa biaya layanan IRA setara dengan sekitar 1,4% dari pendapatan nasional bruto atau gross national income per kapita bulanan Indonesia.

Angka tersebut berada di bawah ambang batas keterjangkauan sebesar 2% yang ditetapkan oleh UN Broadband Commission. Kondisi ini juga lebih rendah dibandingkan rata-rata biaya layanan fixed broadband tingkat pemula di Indonesia yang mencapai sekitar 4,8% dari GNI per kapita bulanan. Perseroan meyakini kombinasi layanan Starlite Super dan IRA-Internet Rakyat akan memperkuat portofolio broadband secara keseluruhan.

Mulai dari layanan internet nirkabel yang terjangkau hingga layanan fiber berkecepatan gigabit, strategi ini diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap internet berkecepatan tinggi. Hal ini juga mendukung percepatan transformasi digital nasional melalui layanan broadband yang lebih cepat dan terjangkau. Atas inovasi tersebut, emiten yang terafiliasi dengan Hashim Djojohadikusumo berhasil meraih World Broadband Association Gigacity Champion Award.

Penghargaan ini diberikan pada ajang Broadband Development Summit APAC 2026 yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Surge menghadirkan Starlite Super sebagai salah satu pionir implementasi internet rumah berbasis Wi-Fi 7 di Indonesia. Dengan demikian, Andalkan Wi FI 7 Terbaru menjadi pilihan tepat bagi masyarakat yang menginginkan konektivitas super cepat dengan harga kompetitif.

Panduan Lengkap Cek Kriteria Desil Penerima Bansos untuk Program PKH dan BPNT Juli 2026

Amalzakat.com – Bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan dukungan program bantuan sosial pemerintah, penting untuk selalu melakukan pengecekan secara berkala. Melalui fitur Cek Kriteria Desil Penerima Bansos, para keluarga penerima manfaat atau KPM dapat memastikan status mereka dalam program bantuan pemerintah. Pada tanggal 20 Juli 2026, pemerintah kembali akan mencairkan bantuan untuk dua program utama, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang juga dikenal dengan sebutan program sembako.

Perubahan signifikan terjadi dalam sistem penyaluran bantuan sejak tahun 2026. Kementerian Sosial atau Kemensos kini menerapkan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan. Sistem ini mengacu pada data desil yang telah terintegrasi dalam Sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Dengan pendekatan berbasis data ini, pemerintah berharap anggaran perlindungan sosial yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah dapat tersalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Apa Itu Desil dan Bagaimana Cara Kerjanya?

Desil adalah metode pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga yang membagi seluruh populasi masyarakat ke dalam sepuluh tingkatan, dimulai dari angka satu hingga sepuluh. Semakin kecil nilai desil yang dimiliki, maka semakin rendah pula kondisi sosial-ekonomi keluarga tersebut. Penentuan indikator desil ini dilakukan secara komprehensif dengan melakukan sinkronisasi berbagai data, antara lain data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE), registrasi sosial ekonomi (Regsosek), serta data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri.

Detail Kriteria Penerima Bantuan Berdasarkan Tingkatan Desil

Berdasarkan aturan terbaru yang telah diperketat, tidak semua kelompok desil berhak mendapatkan bantuan secara reguler. Berikut adalah rincian lengkapnya:

Desil 1 dan 2 menjadi sasaran utama dalam penanggulangan kemiskinan dan diprioritaskan penuh untuk menerima bantuan tunai bulanan. Desil 3 dan 4 merupakan keluarga menengah bawah atau pas-pasan yang tidak lagi berhak menerima bansos tunai seperti BPNT secara reguler. Namun, mereka masih diakomodasi untuk bantuan nontunai tertentu seperti PBI-JK berupa bantuan iuran BPJS Kesehatan gratis dan program asistensi rehabilitasi sosial atau Atensi setelah melalui proses asesmen kebutuhan yang ketat.

Untuk program BPNT, mulai periode 2026 penerima manfaat dipersempit menjadi hanya untuk masyarakat yang berada di desil 1 hingga desil 4. Hal ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang mana desil 5 masih mendapatkan alokasi rutin. Begitu juga dengan PKH, prioritas mutlak dialokasikan untuk klaster desil 1 hingga 4. Desil 5 hingga 10 adalah kelompok masyarakat ekonomi menengah hingga mampu secara finansial. Warga yang masuk dalam kategori desil ini dipastikan tidak akan menerima bantuan sosial karena dianggap sudah mandiri.

Verifikasi Status dan Prosedur Pengajuan Sanggahan

Selain wajib berada pada klaster desil 1 hingga 4, KPM penerima PKH juga harus memiliki komponen keluarga spesifik yang sah. Seluruh penerima dipastikan bukan merupakan anggota ASN, TNI, Polri, maupun pegawai BUMN atau BUMD. Masyarakat diimbau secara rutin memantau peringkat kesejahteraan keluarga mereka secara mandiri. Anda tidak perlu lagi mendatangi dinas sosial, pengecekan dapat dilakukan secara online melalui dua cara resmi berikut:

Gunakan aplikasi Cek Bansos atau kunjungi website resmi Kemensos untuk melihat status penerima bantuan Anda.

Jika jadwal pencairan 20 Juli sudah dekat tetapi data desil Anda dinilai tidak sesuai dengan realita kondisi ekonomi saat ini, Anda dapat mengajukan sanggahan atau pembaruan data secara langsung melalui fitur usulan di dalam aplikasi Cek Bansos, atau melapor ke kelurahan setempat untuk dilakukan verifikasi faktual ulang. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keluarga mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kriteria yang berlaku.

Penting juga untuk dicatat bahwa perubahan kriteria ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program bantuan sosial nasional. Dengan sistem desil yang lebih ketat, pemerintah dapat mengidentifikasi dengan lebih akurat rumah tangga yang benar-benar membutuhkan dukungan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. Bagi Anda yang belum melakukan pengecekan, segera lakukan Cek Kriteria Desil Penerima Bansos untuk memastikan hak Anda sebagai penerima bantuan tetap terjaga.

Emas Turun Lagi, Ketegangan AS-Iran dan Kekhawatiran Inflasi Kembali Menghantui Pasar

Amalzakat.com – Perdagangan emas dunia pada hari Kamis, 16 Juli 2026, mencatatkan penurunan signifikan. Faktor utama yang mendorong pelemahan ini adalah meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran. Situasi tersebut tidak hanya memicu lonjakan harga minyak mentah, tetapi juga membangkitkan kembali kekhawatiran pasar terhadap inflasi global yang sempat mereda.

Berdasarkan data yang dikutip dari Reuters, harga emas spot tercatat turun sebesar 0,6 persen. Pada pukul 10.49 waktu Indonesia Barat, nilai emas mencapai US$ 4.034,42 per ons troi. Sementara itu, untuk instrumen berjangka, kontrak emas Amerika Serikat dengan pengiriman pada Agustus 2026 juga mengalami koreksi. Harga kontrak tersebut turun 0,3 persen ke level US$ 4.039,90 per ons troi.

Penurunan harga emas ini terjadi tepat setelah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat telah melancarkan dua gelombang serangan militer yang menargetkan sistem pertahanan pantai serta lokasi peluncuran rudal milik Iran. Langkah ini menyusul keputusan Washington untuk kembali memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan strategis di negara tersebut.

Sebagai respons atas serangan tersebut, Iran melakukan balasan dengan menyerang fasilitas-fasilitas militer Amerika Serikat yang berlokasi di beberapa negara tetangga. Teheran bahkan menyebut konfrontasi ini sebagai perang untuk mempertahankan eksistensi mereka melawan kekuatan Amerika Serikat.

Analisis Pasar: Minyak Mendorong Kekhawatiran Inflasi

Jigar Trivedi, Analis Riset Senior dari IndusInd Securities, memberikan perspektif menarik mengenai pergerakan harga emas saat ini. Ia menjelaskan bahwa kenaikan tajam harga minyak akibat konflik tersebut menjadi pemicu utama kekhawatiran pasar terhadap risiko inflasi.

“Harga emas turun karena serangan yang terus meningkat di Timur Tengah mendorong harga minyak naik tajam pekan ini, sehingga menjaga kekhawatiran inflasi tetap tinggi,” ujarnya.

Harga minyak dunia sendiri telah menunjukkan penguatan selama empat hari berturut-turut. Para pelaku pasar mengkhawatirkan bahwa gangguan pasokan energi dari kawasan Timur Tengah akan mendorong kenaikan biaya energi global. Hal ini berpotensi memicu tekanan inflasi baru yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sebelumnya, data inflasi Amerika Serikat pada Juni 2026 menunjukkan tanda-tanda positif. Tekanan harga mulai mereda seiring dengan perlambatan inflasi konsumen dan produsen. Penurunan harga energi menjadi faktor utama yang memunculkan harapan bahwa inflasi akan semakin terkendali ke depannya.

Namun, perkembangan terbaru di Timur Tengah membuat optimisme tersebut memudar. Investor kini mulai khawatir bahwa kenaikan harga minyak dapat menghidupkan kembali tekanan inflasi. Kondisi ini berpotensi memaksa bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve (The Fed) untuk kembali menaikkan suku bunga.

Logam Mulia Lain Juga Mengalami Pelemahan

Selain emas, logam mulia lainnya juga tidak luput dari pelemahan harga. Harga perak spot turun 1,1 persen menjadi US$ 57,14 per ons troi. Platinum juga melemah sebesar 0,6 persen ke level US$ 1.664 per ons troi. Sementara itu, paladium mencatat penurunan 0,3 persen menjadi US$ 1.309,86 per ons troi.

Pergerakan harga logam-logam mulia ini sejalan dengan sentimen negatif di pasar. Ketidakpastian geopolitik dan kekhawatiran terhadap kebijakan moneter The Fed menjadi faktor dominan yang mempengaruhi permintaan logam mulia. Investor cenderung menahan diri sebelum melihat kejelasan arah kebijakan suku bunga di masa depan.

Situasi ini juga berdampak pada strategi portofolio investor global. Banyak yang memilih untuk diversifikasi aset mereka ke instrumen yang lebih stabil. Emas tetap menjadi pilihan utama sebagai lindung nilai, meskipun harga jangka pendeknya mengalami tekanan. Para analis memperkirakan volatilitas akan terus berlanjut selama konflik di Timur Tengah belum mereda sepenuhnya.

Ke depan, pasar akan memantau ketat perkembangan harga minyak dan data inflasi dari berbagai negara. Jika harga minyak terus melonjak, maka tekanan inflasi global diprediksi akan semakin kuat. Hal ini tentu akan mempengaruhi keputusan The Fed dalam menentukan arah kebijakan moneter. Investor perlu waspada terhadap potensi perubahan sentimen yang dapat terjadi kapan saja.

Skandal Jastip Tiket BTS: Owner Komunitas ARMY Diduga Larikan Uang Miliaran KPK Panggil Anggota BPK Bobby Rizaldi Pekan Ini KPK Sita Uang hingga Perhiasan Seusai Geledah Kantor Bupati Sukoharjo Menteri LH Sebut Jawa Timur Jadi Acuan Nasional Kelola Sampah KPK Dalami Laporan Dugaan Korupsi Bupati Tebo dan Gubernur Jambi Presiden Prabowo Gelar Rapat Terkait KDMP dan MBG Prospek Ekonomi dan Peluang Investasi Semester II 2026 bagi Investor Kemarau Picu Krisis Air Bersih di Cilegon Penumpang Menginap Menunggu Kereta di Stasiun Cikarang Rapuhnya Nadi Listrik Indonesia Perang AS-Iran dan Tawaran Ekoteologi Rachmat Gobel: Ketika Jumat Menjemput Seorang Anak Bangsa Penyiksaan dan Utang Konstitusional Negara