Menko Airlangga Kawal Aksesi OECD dan Percepat Ratifikasi Kerja Sama dengan Uni Eropa
Meeting Results – Dari Jakarta, Beritasatu.com—Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin tim delegasi Indonesia dalam rangkaian kunjungan strategis ke Paris, Prancis, dan Brussels, Belgia, pada 3–5 Juni 2026. Tujuan utama dari perjalanan ini adalah mempercepat proses pengakuan keanggotaan Indonesia dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) serta memastikan keberhasilan ratifikasi kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa. Airlangga, yang menjabat sebagai Ketua Pelaksana Tim Nasional Aksesi OECD, akan hadir dalam Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di ibukota Prancis.
Proses aksesi OECD yang tengah berlangsung telah memasuki tahap penilaian teknis oleh organisasi tersebut dan negara-negara anggota. Dalam tahap ini, OECD melakukan berbagai aktivitas seperti pengumpulan informasi dan data melalui distribusi kuesioner, pelaksanaan misi investigasi, serta penyusunan studi tentang kebijakan dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Hasil kegiatan ini akan menjadi bahan diskusi di Komite OECD, yang selanjutnya memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan dalam berbagai sektor.
Kehadiran Airlangga di Paris juga menjadi pengingat bahwa Indonesia telah menjalani dua tahun proses aksesi sejak menerima Peta Jalan Aksesi pada 2024. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan hasil penilaian mandiri berupa Dokumen Initial Memorandum yang telah dibuat pada 2025. Penjelasan ini penting untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam memenuhi standar dan persyaratan OECD. “Kita harus memanfaatkan momentum ini agar semakin banyak negara mendukung dan mempercepat keanggotaan Indonesia,” tegas Menko Airlangga dalam pidatonya.
Komitmen dan Koordinasi dalam Aksesi OECD
Koordinasi yang intensif antara pemerintah dan pemangku kepentingan nasional menjadi kunci sukses aksesi OECD. Airlangga mengoordinasikan lebih dari 60 pihak, meliputi lembaga pemerintah, asosiasi bisnis, serikat pekerja, akademisi, serta organisasi masyarakat. Setiap elemen ini berkontribusi dalam memastikan kebijakan ekonomi, tata kelola, dan sosial Indonesia memenuhi persyaratan organisasi internasional tersebut.
Proses aksesi OECD mencakup 25 komite dengan fokus pada berbagai bidang kebijakan. Di antaranya adalah investasi, perdagangan, kompetisi, kebijakan fiskal, pemerintahan, anti-korupsi, lingkungan hidup, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, hingga ketenagakerjaan. Kehadiran Indonesia di PTM OECD menegaskan peran pentingnya dalam menghadapi tantangan geoekonomi global. Dengan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang mengambil langkah aksesi, Indonesia menjadi sorotan internasional.
OECD mencatat antusiasme anggota organisasi terhadap kandidat Indonesia mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah. Mayoritas negara anggota aktif menawarkan kerja sama serta bantuan teknis untuk mempercepat proses aksesi. Airlangga menjelaskan bahwa kolaborasi yang baik diperlukan untuk menjaga ekspektasi dan minat anggota OECD agar tetap tinggi. “Ini menjadi kesempatan emas untuk meningkatkan kualitas kebijakan ekonomi kita, sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia terhadap inovasi dan transparansi,” tambahnya.
Misi Ekonomi dan Pertemuan dengan Negara-Sahabat
Dalam pertemuan di Paris, Airlangga juga memperkenalkan kebijakan hilirisasi sebagai strategi utama untuk meningkatkan nilai tambah, menyerap tenaga kerja berkualitas, serta memperkuat struktur perekonomian nasional. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi basis untuk pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing Indonesia di panggung global.
Selain itu, Airlangga melakukan pertemuan bilateral dengan menteri dari lebih dari 8 negara sahabat, termasuk Australia, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Finlandia, dan Thailand. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral dan mendiskusikan potensi kerja sama di masa depan. Pemimpin bisnis OECD, Business at OECD (BIAC), juga menjadi mitra penting dalam proses ini. BIAC diduga akan memberikan rekomendasi strategis untuk mempercepat integrasi ekonomi Indonesia ke tingkat internasional.
Setelah kunjungan ke Paris, perjalanan Airlangga dilanjutkan ke Brussels, Belgia, pada 5 Juni 2026. Di sana, ia akan hadir dalam Brussels Economic Security Forum (BESF) 2026 yang merupakan forum tahunan terkemuka di Eropa. Forum ini mengundang para pemimpin industri, pembuat kebijakan UE, negara anggota, dan mitra global untuk membahas isu keamanan ekonomi. Agenda utama di Brussels adalah mengawal ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) yang telah diresmikan Presiden Prabowo pada Juli 2025.
I-EU CEPA diharapkan dapat segera diimplementasikan, sehingga memberikan dampak positif signifikan bagi akses pasar dan kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Uni Eropa. Dengan adanya perjanjian ini, Indonesia bisa memperkuat posisi ekonominya di pasar global, termasuk dalam negosiasi tarif, investasi, dan kebijakan perdagangan. Airlangga menyatakan bahwa kerja sama ini menjadi bagian penting dari upaya menyelaraskan kebijakan ekonomi nasional dengan standar internasional.
Kunjungan Airlangga ke Brussels juga menegaskan keberhasilan Indonesia dalam menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memasuki tahap aksesi OECD. Ini menunjukkan peran aktif dan strategis Indonesia dalam meningkatkan kualitas kebijakan perekonomian di tingkat global. Dengan momentum ini, pemerintah berharap dapat mendorong negara-negara anggota OECD untuk memberikan dukungan yang lebih luas, sekaligus mempercepat proses pengakuan resmi.
Tantangan dan Peluang di Depan
Pada fase selanjutnya, Indonesia diperkirakan akan menghadapi tantangan teknis dalam proses aksesi OECD. Hal ini mencakup pengujian kebijakan nasional terkait tata kelola, regulasi, dan keberlanjutan ekonomi. Airlangga menekankan bahwa pemangku kepentingan harus tetap terlibat aktif, baik dari sektor pemerintahan maupun non-pemerintahan, untuk memastikan harmonisasi kebijakan dan keberhasilan aksesi.
Selain itu, Airlangga juga berharap melalui pertemuan dengan Komisoner UE, Indonesia bisa mengajukan persyaratan ratifikasi I-EU CEPA secara lebih efisien. Dukungan dari Uni Eropa diperlukan untuk mempercepat proses kelancaran kerja sama ekonomi yang menjangkau berbagai sektor strategis. “Kita harus menunjukkan kemampuan Indonesia dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan inklusif,” imbuhnya.
Kunjungan ke Prancis dan Belgia merupakan bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan ekonomi Indonesia dengan pihak internasional. Dengan menghadiri PTM OECD dan BESF 2026, Airlangga menegaskan komitmen untuk mempercepat aksesi dan ratifikasi perjanjian ekonomi. Harapan pemerintah adalah bahwa proses ini akan memperkuat hubungan bilateral, meningkatkan akses pasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
