Rekomendasi Fokus Program MBG pada Kelompok Prioritas Pertumbuhan
amalzakat.com – Jakarta – Yahya Zaini, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IX DPR, menyampaikan usulan penting kepada Badan Gizi Nasional. Ia menyarankan agar lembaga tersebut meninjau kembali cakupan program makan bergizi gratis atau yang dikenal dengan singkatan MBG. Jika pemerintah memutuskan untuk melakukan refocusing anggaran, maka siswa tingkat SMA sebaiknya tidak lagi menjadi sasaran utama program ini.
Menurut politikus tersebut, penekanan program seharusnya dialihkan kepada kelompok masyarakat yang masih berada dalam fase pertumbuhan aktif dan membutuhkan suplemen gizi lebih besar. Kelompok-kelompok tersebut meliputi ibu yang sedang hamil, ibu menyusui, balita, anak-anak prasekolah (PAUD), serta murid-murid sekolah dasar dan menengah pertama.
Pentingnya Intervensi Gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan
Yahya menjelaskan bahwa kelompok-kelompok yang disebutkan sebelumnya masih berada dalam masa pertumbuhan yang memerlukan asupan nutrisi tinggi. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya sasaran 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Intervensi gizi pada ketiga kelompok ini sangat krusial untuk mencegah masalah stunting.
“Mereka masih dalam masa pertumbuhan yang memerlukan asupan gizi tinggi. Sasaran 3 B juga sangat penting, ibu hamil, ibu menyusui dan balita untuk mencegah stunting, karena masalah stunting terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan, yaitu 270 hari di dalam kandungan dan 730 hari di luar kandungan atau sampai usia 2 tahun,” kata Yahya dalam pernyataan resminya kepada Beritasatu.com, Minggu (19/7/2026).
Penjelasan ini menekankan bahwa masa kritis untuk mencegah stunting dimulai sejak janin berada di dalam rahim dan berlanjut hingga anak mencapai usia dua tahun. Oleh karena itu, program gizi harus menjangkau kelompok yang paling rentan pada periode tersebut.
Evaluasi Kebijakan Refocusing dan Pembatasan Ekonomi
Yahya menilai bahwa langkah yang diambil BGN untuk melakukan refocusing serta efisiensi anggaran merupakan kebijakan yang tepat. Namun, ia mengingatkan bahwa penggunaan anggaran program MBG selama ini masih perlu dioptimalkan agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Salah satu rencana yang perlu dikaji lebih lanjut adalah pembatasan penerima manfaat MBG berdasarkan kelompok ekonomi desil 8 hingga 10. Kebijakan ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di lingkungan sekolah. Yahya mengkhawatirkan situasi di mana dalam satu sekolah terdapat siswa yang menerima bantuan gizi sementara yang lain tidak.
“Jangan sampai menimbulkan kecemburuan apabila terjadi dalam satu sekolah. Bagaimana mungkin dalam satu sekolah ada siswa yang menerima MBG dan ada siswa yang tidak menerima MBG,” ujar Yahya.
Menurutnya, pembatasan penerima manfaat berdasarkan tingkat ekonomi mungkin lebih mudah diterapkan di sekolah swasta yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu. Sebaliknya, kebijakan itu dinilai sulit diterapkan di sekolah negeri karena latar belakang ekonomi siswanya beragam.
Perlu Kajian Mendalam Sebelum Implementasi
Karena itu, Yahya meminta BGN melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif sebelum menerapkan kebijakan tersebut agar tidak memunculkan persoalan baru, terutama dampak psikologis bagi siswa. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek psikologis anak-anak di sekolah-sekolah negeri.
“Saya minta BGN untuk melakukan kajian secara mendalam dan komprehensif apabila ingin menerapkan kebijakan tersebut. Jangan sampai menimbulkan masalah psikologis bagi siswa di sekolah, khususnya di sekolah-sekolah negeri,” ujarnya.
Dengan demikian, program makan bergizi gratis dapat berjalan lebih optimal tanpa menimbulkan masalah sosial maupun psikologis di kalangan penerima manfaat.
