Sri Sultan Ajukan Pemangkasan Pengeluaran Warga DIY Setelah Harga BBM Nonsubsidi Dinaikkan
Main Agenda – Sejumlah kebijakan pemerintah terkini memicu perubahan pola hidup masyarakat. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengajak warga untuk lebih bijak mengatur pengeluaran setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang berlaku sejak 10 Juni 2026. Kenaikan ini, menurut Sultan, memberikan tekanan pada kebutuhan sehari-hari, terutama bagi keluarga dengan penghasilan tetap. “Kalau saya, ini menyikapinya jangan hidup boros. Kondisi memang seperti ini, penghasilannya tetap, ya mestinya dijaga bagaimana kebutuhan itu jangan di luar kemampuan,” katanya dalam pernyataan pada Senin (15/6/2026).
BBM Nonsubsidi Melonjak, Pertamax dan Pertamax Green Jadi Fokus
Perubahan harga BBM nonsubsidi berdampak signifikan terhadap biaya transportasi. Harga Pertamax, misalnya, meningkat dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green, yang sempat dijual seharga Rp12.900 per liter, kini mencapai Rp17.000 per liter. Kenaikan ini memaksa masyarakat untuk menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi finansial yang lebih ketat. Sultan menilai, meski harga BBM naik, pendapatan masyarakat belum mengalami peningkatan signifikan. “Kenaikan berbagai kebutuhan, termasuk BBM, tidak selalu diiringi kenaikan penghasilan. Jadi, kita harus menghindari gaya hidup mewah yang tidak terukur kebutuhannya,” ujarnya.
“Karena konsumsi berlebihan bisa memicu pembelian barang yang tidak penting, sehingga uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok terbuang percuma,” tulis Sultan dalam wawancara terpisah.
Kebijakan ini juga memengaruhi operasional Pemerintah Daerah (Pemda) DIY. Ni Made Dwi Panti Indrayanti, Sekretaris Daerah DIY, menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi telah membuat biaya transportasi pemerintah meningkat. Sejumlah upaya penghematan sudah diterapkan sejak kebijakan energi hemat dari pemerintah pusat. “Kami juga adacar free day, selain itu desain anggaran kita sudah sangat minimalis,” ujarnya saat diwawancara pada hari yang sama.
Pengelolaan Anggaran dan Pengurangan Perjalanan Dinas
Menurut Ni Made, upaya efisiensi di bidang transportasi mencakup pembatasan penggunaan kendaraan dinas. “Kami agak kesulitan khususnya untuk kendaraan operasional yang menggunakan Dex. Karena itu, kami akan lebih selektif menentukan kegiatan yang memerlukan perjalanan dinas,” tambahnya. Pemda DIY berencana mengutamakan kunjungan kerja untuk urusan yang benar-benar mendesak, sementara koordinasi tanpa kebutuhan tatap muka akan dilakukan secara daring. Langkah ini diharapkan bisa mengurangi pengeluaran BBM secara signifikan.
“Sebenarnya kami juga memperketat penggunaan kendaraan dinas, termasuk mengoptimalkan jadwal perjalanan agar tidak boros. Kita harus menyesuaikan operasional dengan kondisi ekonomi yang terbatas,” kata Ni Made.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak hanya menimpa masyarakat biasa, tetapi juga mengganggu kegiatan publik. Sultan mengingatkan bahwa kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan transportasi harus menjadi prioritas. “Jangan sampai gaya hidup mewah menggantikan kebutuhan pokok. Warga DIY harus bisa menjaga pengeluaran, terutama dalam hal transportasi, agar tidak merugikan keluarga,” jelasnya.
Pengaruh Ekonomi Nasional Terhadap Daerah
Sebagai bagian dari kebijakan nasional, kenaikan harga BBM nonsubsidi juga mencerminkan kondisi perekonomian Indonesia. Sultan menyebut, perubahan ini perlu diimbangi dengan pengaturan keuangan yang lebih cerdas di tingkat daerah. “Ini menjadi momentum untuk melihat efisiensi di berbagai aspek kehidupan, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga kegiatan publik,” katanya. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah seharusnya memperhatikan dampak langsung dari kenaikan harga BBM, khususnya terhadap pelayanan kepada masyarakat.
“Kita sekarang memilih mana yang perlu sangat kita jaga agar tidak mengurangi kualitas pelayanan. Jadi, penggunaan BBM harus diawasi secara ketat,” ucap Ni Made.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi memaksa Pemda DIY mengambil langkah konservatif. Selain car free day, mereka juga melakukan pemantapan anggaran untuk menekan pengeluaran. Sultan menilai kebijakan ini wajib dilakukan sebagai antisipasi tekanan inflasi. “Peningkatan harga BBM ini berdampak pada berbagai aspek, jadi kita harus bersiap menghadapinya dengan tata kelola yang baik,” imbuhnya.
Peluang Penghematan dan Kemandirian Daerah
Dalam menyikapi kenaikan harga BBM, Sultan mengajak warga DIY untuk lebih kreatif dalam pengaturan pengeluaran. “Misalnya, dalam transportasi, kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk keperluan kecil. Lebih baik menggunakan transportasi umum atau bersepeda,” saran Sultan. Ia juga mengingatkan bahwa penghematan ini bisa menjadi langkah awal menuju kemandirian ekonomi daerah. “Jika masyarakat bisa mengelola pengeluaran secara bijak, kita bisa menekan defisit anggaran tanpa mengorbankan kualitas hidup,” kata mantan Sultan dalam wawancara lain.
Adapun kenaikan harga BBM nonsubsidi ini, Ni Made menekankan bahwa pemerintah daerah sudah melakukan beberapa upaya optimalisasi. “Kami tidak hanya menghemat BBM, tetapi juga memperkuat koordinasi dengan berbagai stakeholder untuk menjaga stabilitas ekonomi lokal,” jelasnya. Sultan menilai kebijakan penghematan BBM perlu menjadi bagian dari kebijakan jangka panjang untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
Di sisi lain, kenaikan harga BBM juga memicu refleksi tentang ketergantungan daerah pada kebijakan pusat. Sultan menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi perubahan harga. “Kita harus menjadi bagian dari solusi, bukan hanya penerima dampak,” katanya. Ia berharap warga DIY mampu memahami bahwa perubahan harga BBM bukan hanya masalah pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama dalam menciptakan kondisi ekonomi yang lebih sehat.
Sebagai penutup, Sultan menegaskan bahwa kenaikan harga BBM adalah bagian dari proses perekonomian yang dinamis. “Penting untuk mengukur dampaknya secara proporsional dan menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan. Jangan sampai perubahan ini memicu krisis di tingkat masyarakat,” pungkasnya. Dengan langkah-langkah efisiensi dan kesadaran masyarakat, ia yakin DIY mampu melewati tantangan ini tanpa mengganggu kehidupan sehari-hari warganya.
Meski demikian, tantangan utama tetap ada. Sultan menyebut, kenaikan harga BBM nonsubsidi berpotensi memicu peningkatan inflasi, terutama di sektor transportasi. “Jadi, kita harus terus memantau dampaknya dan menyesuaikan kebijakan secara fleksibel,” ujarnya. Dengan demikian, DIY diharapkan menjadi contoh daerah yang mampu menjaga keseimbangan antara kenaikan biaya hidup dan kualitas pelayanan kepada warga.
