Main Agenda: Ratusan Guru dan Nakes Donggala Demo Tuntutan Gaji PPPK
Main Agenda – Kota Palu kembali menjadi pusat perhatian ketika ratusan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari Kabupaten Donggala melakukan aksi unjuk rasa. Mereka merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu yang selama ini merasakan beban finansial akibat sistem pembayaran gaji yang tidak berpihak kepada mereka. Aksi yang berlangsung di Gedung DPRD Sulawesi Tengah pada hari Rabu, 8 Juli 2026 ini, menyuarakan aspirasi penting agar pemerintah pusat mengambil alih tanggung jawab pembayaran gaji PPPK dari APBD ke APBN.
Koordinasi Massa dan Tuntutan Jelas
Main Agenda – Massa yang hadir dalam aksi tersebut merupakan gabungan dari dua organisasi, yaitu Aliansi Rakyat Guru Bersatu serta Forum PPPK Paruh Waktu Donggala. Mereka menilai bahwa selama ini pembebanan gaji PPPK kepada anggaran daerah telah menciptakan beban finansial yang cukup berat bagi pemerintah kabupaten. Koordinator Lapangan, Raslin, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat dinilai lebih memprioritaskan program-program lain dibandingkan pemenuhan hak-hak para PPPK.
Kami menilai MBG dan Koperasi Desa Merah Putih merupakan program yang tidak efektif di tengah persoalan yang dihadapi PPPK saat ini.
Main Agenda – Raslin juga menyoroti dua program unggulan pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, kedua program tersebut kurang tepat sasaran mengingat kondisi keuangan PPPK yang masih tertunggak. Selain itu, ia mendesak agar pemerintah segera mencairkan gaji ke-13 dan ke-14 yang hingga bulan Juli 2026 belum juga diterima oleh para pegawai kontrak tersebut.
Main Agenda – Perwakilan massa lainnya, Rahmat, menambahkan bahwa mereka telah berkali-kali menyampaikan aspirasi serupa kepada pihak berwenang. Namun, hingga saat ini tuntutan mereka belum mendapatkan solusi yang memuaskan. Ia berharap pemerintah dapat segera menindaklanjuti permintaan para PPPK Donggala.
Sudah berkali-kali kami turun dan tahun ini turun lagi untuk menuntut hak. Tolong bayarkan hak kami.
Respons DPRD dan Harapan ke Depan
Main Agenda – Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua I DPRD Sulawesi Tengah, Arnila Ali, menemui para demonstran dan memberikan jaminan akan segera menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah pusat. Ia optimis bahwa dalam waktu satu atau dua hari ke depan, aspirasi para PPPK akan sampai ke tingkat nasional.
Insyaallah, mungkin 1 atau 2 hari ini kami akan berusaha menyampaikan apa yang menjadi tuntutan para PPPK.
Main Agenda – Arnila Ali menjelaskan bahwa secara prinsip, pembiayaan gaji PPPK seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Namun, setelah para PPPK diangkat, beban tersebut justru dialihkan kepada daerah. Hal ini menjadi masalah karena kemampuan fiskal daerah, termasuk Kabupaten Donggala, masih terbatas untuk menanggung belanja pegawai PPPK.
Seharusnya gaji PPPK ini dibebankan ke APBN, tetapi setelah mereka terangkat justru dibebankan kepada daerah. Ini yang menjadi masalah.
Main Agenda – Menutup penjelasannya, Arnila Ali berharap agar aksi-aksi yang telah berlangsung selama beberapa bulan ini dapat lebih diperhatikan oleh pemerintah pusat. Ia menekankan bahwa kondisi keuangan daerah yang terbatas tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak para PPPK. Dengan adanya tekanan dari masyarakat, diharapkan pemerintah pusat dapat segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Main Agenda – Aksi ini menjadi momentum penting bagi para PPPK paruh waktu di Donggala untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap sistem pembayaran gaji yang selama ini diterapkan. Dengan tuntutan agar gaji PPPK ditanggung APBN, para demonstran berharap dapat mendapatkan keadilan finansial yang layak sebagai pegawai pemerintah.
