Rano tegaskan komitmen Pemprov DKI dukung kegiatan umat beragama

Di Jakarta, Wakil Gubernur Rano Karno memastikan dukungan pemerintah daerah untuk berbagai aktivitas keagamaan sebagai bagian dari pembangunan sosial yang mencakup semua kelompok. Ia menekankan bahwa Nyepi, perayaan tradisional umat Hindu, telah masuk ke dalam jadwal resmi Pemprov DKI, baik dalam dimensi budaya maupun spiritual. “Kami sepakat dengan Gubernur untuk terus menjaga kalender kegiatan keumatan, sehingga Nyepi ke depan bisa semakin berkualitas,” ujar Rano saat menghadiri acara Dharma Santi Nyepi Tahun Baru Saka 1948/2026 di Balai Kota, Minggu.

Event Nyepi menjadi momentum sosial

Kegiatan Dharma Santi Nyepi tahun ini mengusung tema “Vasudhaiva Kutumbakam: DKI Jakarta Harmoni, Indonesia Maju” dan diadakan sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Suci Nyepi yang jatuh pada 19 Maret 2026. Acara ini melibatkan komunitas Hindu DKI Jakarta, bekerja sama dengan aparatur sipil negara, Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) DKI, Suka Duka Hindu Dharma Jakarta Raya, KORPRI, serta tim penyelenggara Nyepi DKI. Rano menyebut Dharma Santi bukan hanya ritual agama, tetapi juga menjadi ruang memperkuat kesatuan sosial di tengah keragaman masyarakat Jakarta.

“Umat Hindu telah menunjukkan kontribusi nyata dalam merawat keberagaman dan toleransi di Jakarta,” ujar Rano.

Ketua Panitia Dharma Santi DKI Jakarta, I Dewa Gede Soni Aryawan, menambahkan bahwa acara ini juga menjadi peluang untuk merekonstruksi hubungan sosial. “Kami berterima kasih karena untuk pertama kalinya Dharma Santi bisa diadakan di Balai Kota,” tutur Soni. Ia menjelaskan bahwa tema Vasudhaiva Kutumbakam mengandung makna persaudaraan universal yang relevan dengan kehidupan masyarakat Jakarta yang heterogen. “Nilai persaudaraan universal menjadi fondasi penting untuk menjaga kerukunan, toleransi, dan solidaritas sosial di ibu kota,” tambah Soni.

Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Ketua PHDI Pusat, Ketua Suka Duka Hindu Dharma Jakarta Raya, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov DKI. Rano menegaskan bahwa dukungan terhadap kegiatan keagamaan tetap menjadi prioritas pemerintah dalam upaya memperkuat harmoni antarumat beragama. Kehadiran para pemangku kepentingan menunjukkan komitmen bersama menjaga keberagaman budaya dan agama di DKI Jakarta.