Kategori: Ekonomi

InJourney Percepat Konsolidasi Hotel BUMN, Perkuat Transformasi Ekosistem Pariwisata Indonesia

Strategi Transformasi Ekosistem Pariwisata Nasional

Amalzakat.com – Special Plan –

Jakarta, Beritasatu.com — Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pariwisata, yaitu PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, terus mengambil langkah strategis untuk memperkuat sektor perhotelan nasional. Melalui anak usahanya, PT Hotel Indonesia Natour (InJourney Hospitality), perusahaan ini fokus pada peningkatan konsolidasi portofolio hotel BUMN sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pariwisata Indonesia yang lebih kompetitif secara global.

Konsolidasi ini bertujuan untuk menciptakan struktur bisnis yang lebih terpadu, efisien, dan mampu meningkatkan nilai aset negara. Dengan menggabungkan berbagai aset perhotelan BUMN, InJourney berharap dapat memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan industri wisata di Indonesia. Langkah tersebut juga sejalan dengan mandat pemegang saham untuk menjadikan sektor perhotelan nasional sebagai pilar utama dalam ekonomi Indonesia.

Melalui serangkaian penandatanganan Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA), InJourney mempercepat proses konsolidasi. Rangkaian perjanjian tersebut dilaksanakan dalam dua tahap penting: pada 11 Juni 2026 dan 26 Juni 2026. Kedua momen tersebut menjadi batu loncatan krusial dalam upaya membangun industri perhotelan yang lebih maju, terintegrasi, dan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang.

Dalam pernyataannya, salah satu direktur InJourney menyebut bahwa konsolidasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memperkuat kemampuan bisnis dalam menghadapi persaingan global. “Dengan menggabungkan sumber daya dan keahlian dari berbagai BUMN, kami bisa menciptakan layanan yang lebih inovatif dan menarik bagi wisatawan,” ujarnya.

Pentingnya Konsolidasi dalam Meningkatkan Daya Saing

Transformasi ekosistem pariwisata Indonesia memerlukan kebijakan yang konsisten dan terpadu. Konsolidasi hotel BUMN menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan menggabungkan berbagai properti, InJourney berharap dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan.

Menurut laporan kementerian pariwisata, sektor perhotelan di Indonesia mengalami peningkatan permintaan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, tantangan seperti persaingan dari pengusaha swasta, keterbatasan infrastruktur, dan kenaikan biaya operasional masih menjadi hambatan utama. Konsolidasi diharapkan bisa menjadi solusi untuk memperkuat posisi BUMN di pasar yang semakin dinamis.

Langkah ini juga bertujuan untuk membangun ekosistem pariwisata yang lebih berkelanjutan. Dengan memperkuat kemitraan antar BUMN, InJourney berupaya menciptakan sinergi yang lebih besar antara sektor perhotelan, transportasi, dan pariwisata lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa keberadaan BUMN tidak hanya menjadi pelaku bisnis tetapi juga penggerak utama transformasi industri.

Dalam konteks global, daya saing Indonesia di bidang pariwisata terus menjadi perhatian. Menurut laporan World Travel & Tourism Council (WTTC), Indonesia masih memiliki potensi besar untuk menjadi tujuan wisata utama di Asia Tenggara. Namun, untuk menggapai itu, sektor perhotelan perlu diperkuat melalui inovasi dan integrasi yang lebih baik. Konsolidasi yang dilakukan InJourney dianggap sebagai bagian penting dari upaya tersebut.

Salah satu manfaat utama dari konsolidasi ini adalah peningkatan keberlanjutan bisnis. Dengan memadukan sumber daya dan manajemen yang lebih baik, InJourney berharap bisa menciptakan model bisnis yang lebih resilien terhadap perubahan ekonomi dan pasar. “Kami ingin mengubah paradigma perhotelan nasional menjadi lebih modern dan berbasis teknologi,” kata seorang pemimpin operasional perusahaan.

Konsolidasi juga mencakup pengelolaan properti hotel yang ada. Dalam dua bulan terakhir, InJourney telah menyelesaikan beberapa perjanjian penting, termasuk akuisisi beberapa properti yang berlokasi strategis. Proses ini menunjukkan komitmen untuk menjadikan BUMN sebagai pilar utama dalam penyediaan layanan pariwisata yang berkualitas.

Menurut data dari Kementerian Pariwisata, sektor perhotelan nasional menyumbang sekitar 15 persen dari total pendapatan ekspor Indonesia. Dengan memperkuat struktur ini, InJourney berharap bisa meningkatkan kontribusi sektor perhotelan terhadap perekonomian nasional. Transformasi juga mencakup upaya untuk memperkenalkan standar layanan yang lebih tinggi, seperti penerapan teknologi digital dan pengembangan destinasi wisata berkelanjutan.

Peran InJourney dalam Memperkuat Ekosistem Pariwisata

InJourney, yang sebelumnya dikenal sebagai PT Hotel Indonesia Natour, kini mengambil peran lebih besar dalam memimpin transformasi sektor perhotelan. Selain mengelola properti BUMN, perusahaan ini juga berupaya mendorong kolaborasi dengan pihak swasta dan lembaga internasional untuk meningkatkan kualitas dan keberagaman layanan pariwisata.

Dalam pernyataannya, seorang wakil menteri pariwisata mengungkapkan bahwa konsolidasi ini merupakan bagian dari visi nasional untuk meningkatkan kemampuan ekspor sektor pariwisata. “Dengan menggabungkan aset BUMN, kami bisa memastikan bahwa Indonesia memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap fluktuasi pasar global,” katanya.

Transformasi yang dijalankan InJourney juga mencakup pengembangan destinasi wisata baru dan peningkatan fasilitas di lokasi yang sudah ada. Proyek ini didukung oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan regulasi yang memudahkan proses akuisisi dan pengelolaan properti. Dengan demikian, InJourney berharap bisa menjadi contoh sukses dalam pengembangan industri pariwisata berbasis BUMN.

Langkah strategis InJourney ini memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan industri pariwisata Indonesia. Dengan mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi, perusahaan BUMN bisa fokus pada pengembangan inovasi layanan. Selain itu, konsolidasi diharapkan juga mendorong pertumbuhan karyawan lokal melalui pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Perusahaan ini juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas jaringan kemitraan. Misalnya, InJourney Hospitality sedang menjajaki kerja sama dengan perusahaan teknologi untuk mengembangkan sistem reservasi digital yang lebih canggih. Selain itu, pihaknya juga berencana memperkenalkan model bisnis berbasis ekosistem, di mana properti perhotelan diintegrasikan dengan layanan transportasi dan kuliner.

Dalam upaya memperkuat daya saing, InJourney juga fokus pada pemasaran global. Dengan menggabungkan berbagai aset BUMN, perusahaan ini memiliki kapasitas untuk memperkenalkan destinasi wisata Indonesia kepada pasar internasional secara lebih efektif. Tujuan utamanya adalah menarik minat wisatawan asing dan membangun citra Indonesia sebagai negara yang memiliki infrastruktur pariwisata modern.

Konsolidasi ini juga menjadi langkah untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya. Dengan memperkuat keberadaan BUMN, pemerintah diharapkan bisa mengurangi ketergantungan pada sektor swasta dan memastikan bahwa sebagian besar aset pariwisata tetap dalam kontrol negara. Hal ini sangat penting untuk menjaga arah pengembangan industri secara lebih terencana

2 Cara Cek Desil Bansos Pakai NIK KTP, Ini Daftar yang Cair Juli 2026!

Amalzakat.com – New Policy – Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah terus berupaya memperkuat transparansi dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat lewat sistem klasifikasi desil kesejahteraan. Sistem ini memberi kemampuan bagi warga untuk mengetahui tingkat ekonomi rumah tangganya serta menilai peluang menjadi peserta program bantuan sosial (bansos) 2026, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Saat ini, pemeriksaan status desil dan partisipasi bansos bisa dilakukan mandiri dengan menggunakan NIK KTP melalui ponsel.

Dalam database pemerintah yang telah terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), desil digunakan untuk mengelompokkan masyarakat ke dalam 10 kategori, yaitu desil 1 hingga desil 10. Angka desil mencerminkan kondisi ekonomi rumah tangga. Semakin rendah angka desil, semakin tinggi tingkat kemiskinan. Kelompok desil 1–4 menjadi prioritas utama dalam penyaluran bansos. Sementara itu, desil 5–10 menggambarkan masyarakat yang berada di kategori menengah hingga ekonomi atas, yang umumnya tidak termasuk dalam sasaran program bantuan sosial.

Kemensos menyediakan dua fitur resmi yang bisa dimanfaatkan masyarakat secara gratis untuk mengecek status desil dan kepesertaan bansos. Untuk yang ingin memantau secara rutin atau mengajukan keluhan data, aplikasi Cek Bansos menjadi pilihan lebih lengkap. Namun, beberapa warga merasa data mereka tidak muncul atau desil yang tercatat tidak sesuai kondisi ekonomi sebenarnya. Hal ini bisa terjadi karena faktor-faktor tertentu, seperti kesalahan input data atau perubahan kondisi keuangan yang tidak terdeteksi.

“Dengan sistem ini, masyarakat bisa mengetahui tingkat ekonomi rumah tangganya serta memantau peluang menjadi penerima berbagai program bantuan sosial,”

kata seorang sumber dari Kementerian Sosial. Fitur usul dan sanggah dalam aplikasi Cek Bansos dirancang untuk menangani masalah ini. Fitur usul digunakan oleh warga yang merasa layak masuk desil 1–4, tetapi belum terdaftar di DTSEN atau DTKS. Setelah pengajuan, dinas sosial setempat akan memverifikasi dan melakukan survei lapangan. Fitur sanggah, di sisi lain, memungkinkan pelaporan ketidaksesuaian data, seperti penerima bansos yang dinilai sudah mampu secara ekonomi tetapi masih mendapat bantuan.

Pengecekan desil secara berkala sangat dianjurkan agar masyarakat bisa memantau status perlindungan sosial secara transparan. Hal ini juga membantu menghindari praktik percaloan yang bisa terjadi jika data tidak diperbarui. Melalui pemeriksaan rutin, masyarakat dapat memastikan bahwa penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran.

Bansos Tahap 3 Dimulai Juli 2026

Memasuki bulan Juli 2026, pemerintah secara resmi memulai penyaluran bansos tahap 3. Alokasi ini berlangsung selama tiga bulan, yakni Juli hingga September 2026. Tujuan utamanya adalah menjaga daya beli masyarakat, khususnya bagi kelompok desil 1 hingga desil 4 yang terdaftar dalam DTSEN.

Dalam fase ini, beberapa program bansos akan cair, antara lain:

• Bantuan Pangan Nontunai (BPNT): Setiap penerima mendapatkan dana sebesar Rp 200.000 per bulan. Di wilayah yang menerapkan mekanisme penyaluran melalui PT Pos Indonesia dengan sistem rapel tiga bulanan, jumlah dana yang cair meningkat menjadi Rp 600.000 untuk periode Juli hingga September.
• Kartu Keluarga Sejahtera (KKS): Program ini menyalurkan bantuan melalui bank-bank Himbara. Pencairan dilakukan secara bertahap, baik bulanan maupun dua bulanan, sesuai kebijakan penyalur di masing-masing daerah.
• Bantuan Pangan Beras (BPB): Pemerintah memperpanjang program ini selama tiga bulan, menjangkau sekitar 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Setiap KPM mendapat 10 kilogram beras premium per bulan. Distribusi difokuskan pada penyaluran mandiri, bukan lagi melalui mekanisme belanja langsung.
• Minyakita: Komoditas ini tidak lagi menjadi bagian dari bantuan langsung, tetapi difokuskan untuk menjaga stabilitas harga di pasar tradisional.
• Program Keluarga Harapan (PKH): Penyaluran PKH tahap 3 diperkirakan mulai dilakukan setelah verifikasi data selesai. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kurang mampu.

Selain itu, pemerintah juga memperluas program pengentasan kemiskinan melalui dukungan ekonomi dan pemberdayaan. Beberapa desil yang lebih rendah, seperti desil 1–3, menjadi sasaran utama untuk pelatihan keterampilan dan akses ke permodalan. Di sisi lain, desil 4 tetap dijaga untuk menjaga keseimbangan dalam alokasi bantuan. Dengan sistem ini, kebijakan bansos diharapkan lebih tepat sasaran dan efisien, serta mengurangi risiko penyaluran yang tidak proporsional.

“Program ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok desil 1 hingga desil 4 yang terdata dalam DTSEN,”

tambah sumber lain dari Kemensos. Dengan memanfaatkan NIK KTP, masyarakat bisa mempercepat proses pengecekan dan memastikan bahwa hak mereka terpenuhi secara adil. Sistem desil ini juga membantu pemerintah mengoptimalkan alokasi anggaran, karena penyaluran bantuan bisa disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Kelompok desil 1–4, yang termasuk dalam kategori masyarakat sangat miskin atau miskin ekstrem, tetap menjadi prioritas utama. Mereka mendapat bantuan paling besar, baik berupa uang maupun bahan pokok. Sementara itu, kelompok desil 5–10 mendapat bantuan terbatas, tergantung pada kebijakan daerah. Sistem ini juga memberikan fleksibilitas bagi masyarakat

PPN DTP 100 Persen Tiket Pesawat Jaga Daya Beli Saat Libur Sekolah

Program PPN DTP Berlaku hingga 5 Juli 2026

Amalzakat.com – New Policy – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan bahwa kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% diterapkan untuk tiket pesawat kelas ekonomi penerbangan domestik, bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat saat masa libur sekolah. Menurut Lukman F Laisa, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, pemerintah memikul seluruh beban PPN atas tarif dasar dan tambahan bahan bakar (fuel surcharge) penerbangan domestik kelas ekonomi, sehingga biaya tiket menjadi lebih ringan. “Kebijakan ini berjalan lancar dan memberi dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam mengatur pengeluaran saat libur sekolah,” jelas Lukman dalam konfirmasi di Jakarta, Sabtu (27/6/2026).

“Kebijakan PPN DTP untuk tiket pesawat kelas ekonomi pada masa libur sekolah bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung mobilitas nasional,” kata Lukman.

Program ini mulai berlaku sejak kebijakan diterapkan hingga 5 Juli 2026, dengan jadwal penerbangan yang berlangsung dari 24 Juni hingga 5 Juli 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43 Tahun 2026, yang mengatur PPN atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi selama periode libur sekolah. Kebijakan tersebut dirancang agar masyarakat dapat bepergian dengan biaya lebih terjangkau, terutama saat kebutuhan belanja rumah tangga meningkat.

Dalam wawancara, Lukman menekankan bahwa kebijakan ini adalah bentuk sinergi pemerintah untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat selama libur sekolah. “PPN DTP menjadi alat pemerintah untuk menyesuaikan biaya transportasi udara, sehingga masyarakat memiliki fleksibilitas lebih dalam mengatur pengeluaran untuk perjalanan dan kebutuhan sehari-hari,” ujarnya. Ia juga menyebutkan bahwa program ini diharapkan mendorong konsumsi layanan transportasi udara, yang sekaligus memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan PPN DTP Dapat Mengurangi Beban Biaya

Kebijakan PPN DTP tidak hanya memperkecil biaya tiket pesawat, tetapi juga menyesuaikan tarif jasa penerbangan untuk masyarakat umum. Lukman menjelaskan bahwa kebijakan ini fokus pada rute domestik kelas ekonomi, yang biasanya menjadi pilihan utama masyarakat untuk perjalanan jarak jauh selama libur sekolah. “Dengan menanggung PPN secara penuh, pemerintah memberikan insentif langsung kepada konsumen, terutama di tengah situasi ekonomi yang berubah,” tambahnya.

Pelaksanaan program ini diawasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui aplikasi Air Transport Inspection System (ArTIS). Berdasarkan data yang diperoleh pada 24 Juni 2026, kebijakan PPN DTP telah menunjukkan efek langsung, yaitu penyesuaian harga tiket di sejumlah rute penerbangan. “Hasil pemantauan menunjukkan bahwa seluruh maskapai telah menerapkan kebijakan ini sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Lukman. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini tidak hanya berdampak pada harga tiket, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas perjalanan domestik.

Kemenhub Optimis Program Bisa Memperlancar Mobilitas

Kemenhub berharap program PPN DTP dapat memperlancar pergerakan masyarakat selama libur sekolah, terutama dalam mendorong mobilitas antar daerah. “Kebijakan ini juga bertujuan memperkuat konektivitas regional dan meningkatkan daya saing sektor pariwisata,” papar Lukman. Ia menegaskan bahwa pemerintah terus memantau implementasi program tersebut secara berkala, termasuk evaluasi terhadap kepatuhan maskapai dalam menerapkan aturan PPN DTP, tarif batas atas, serta regulasi fuel surcharge.

Menurut Lukman, program ini adalah langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara keterjangkauan transportasi udara, kelangsungan usaha maskapai, serta standar keselamatan penerbangan. “Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini selama masa berlaku program, karena dapat memberikan manfaat lebih besar dalam pengeluaran sehari-hari,” ujarnya. Ia menekankan bahwa selain mengurangi beban biaya, kebijakan ini juga memastikan layanan penerbangan tetap berjalan lancar dan terjangkau.

Program PPN DTP Dapat Diterapkan dalam Rangka Stimulus Ekonomi

Adanya kebijakan PPN DTP dianggap sebagai salah satu upaya pemerintah dalam merangsang sektor pariwisata dan ekonomi. “Program ini berpotensi meningkatkan jumlah penumpang udara selama libur sekolah, yang sekaligus mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi di sektor transportasi dan wisata,” jelas Lukman. Ia menambahkan bahwa Kemenhub akan terus mengawasi pelaksanaan program ini, termasuk menegakkan sanksi administratif jika ada pelanggaran aturan yang berlaku.

Pelaksanaan kebijakan PPN DTP ini juga mencerminkan kebijakan fiskal yang lebih inklusif, khususnya dalam menyesuaikan kebutuhan masyarakat saat libur sekolah. Dengan menanggung PPN penuh, pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengalokasikan dana kebutuhan lain, seperti makanan, pendidikan, atau kebutuhan pokok. “Ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian, terutama di tengah tantangan inflasi dan kenaikan harga bahan bakar minyak,” tutur Lukman.

Evaluasi dan Pengawasan Ongoing untuk Memastikan Kebijakan Berjalan Optimal

Kemenhub menyatakan bahwa penerapan PPN DTP akan terus dievaluasi, baik melalui aplikasi ArTIS maupun langsung dari lapangan. “Kami mengharapkan setiap maskapai menerapkan kebijakan ini secara konsisten dan transparan, agar manfaatnya bisa dirasakan secara merata,” ungkap Lukman. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah akan memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu keberlanjutan usaha perusahaan penerbangan, sekaligus mempertahankan kualitas pelayanan dan keamanan penerbangan.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengenaan tarif. “Selama masa berlaku program, pemerintah akan meninjau kembali aturan PPN DTP, tarif batas atas, dan tambahan bahan bakar, jika diperlukan,” tambah Lukman. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk bertahan dalam jangka panjang, terutama jika situasi ekonomi nasional tetap menuntut pengurangan biaya transportasi

Purbaya Bongkar Dugaan Permainan Restitusi Pajak oleh Pegawai DJP

Amalzakat.com – Special Plan – Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyangkal berita bahwa pemerintah memperlambat pembayaran restitusi pajak kepada wajib pajak. Ia menyatakan bahwa nilai restitusi yang telah dicairkan pada empat bulan awal tahun ini jauh lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Purbaya menjelaskan bahwa hingga bulan April 2026, total restitusi yang dibayarkan mencapai Rp 160 triliun. Jumlah ini setara dengan total restitusi yang dikeluarkan dalam sembilan bulan di tahun 2025. “Tidak benar karena restitusi yang keluar dari kita saat ini justru lebih tinggi dibanding tahun lalu. Harusnya mereka merasa lebih puas dengan dana yang diterima,” ujarnya saat menghadiri acara taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Pembayaran Restitusi Tidak Terhambat

Purbaya menegaskan bahwa data tersebut membuktikan bahwa proses pencairan restitusi tidak sedang dihambat. Ia menilai adanya isu tentang keterlambatan pembayaran adalah upaya untuk mempermainan sistem. “Mungkin ada yang sengaja menciptakan kegaduhan agar wajib pajak merasa prosesnya rumit,” tambahnya. Menurutnya, praktik ini bisa dimanfaatkan oleh oknum pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk bermain dalam mengatur waktu penerimaan dana. Dengan membangun kesan bahwa restitusi sedang tertunda, oknum tersebut bisa mengontrol alur pembayaran dan mempercepatnya sesuai kepentingan pribadi.

“Tahu-tahu bisa dapat restitusi. Saya juga heran. Ada yang bilang, ada yang sebagian enggak bayar pajak PPN-nya, tetapi bisa dapat restitusi duluan. Itu namanya restitusi dipercepat. Itu karena kongkalikong,” ungkap Purbaya.

Dugaan Penyimpangan dalam Skema Restitusi

Ia juga mengungkap adanya dugaan penyimpangan dalam skema restitusi yang dipercepat. Purbaya menyoroti bahwa beberapa perusahaan yang belum membayar pajak pertambahan nilai (PPN) justru sudah menerima restitusi lebih dulu. “Perusahaan-perusahaan tersebut seharusnya masih memiliki kewajiban membayar pajak, tapi mereka malah mendapat pengembalian dana tanpa batasan waktu yang jelas. Ini bisa jadi bentuk korupsi atau kolusi,” kata Menteri Purbaya. Praktik ini, menurutnya, merugikan negara karena pemerintah terpaksa mencairkan dana restitusi sebelum wajib pajak benar-benar menyetorkan pajak yang seharusnya dibayarkan.

Menariknya, Purbaya juga menyebut adanya kasus pengusaha yang dianggap belum melakukan ekspor, namun sudah menerima restitusi. “Kalau belum diekspor, gimana bisa dapat restitusi? Dia belum nyetor, saya bayar, saya rugi. Saya subsidi dia. Ada yang seperti itu,” tambahnya. Ia menilai hal ini mengindikasikan adanya manipulasi dalam proses pengajuan dan pemeriksaan restitusi. Oknum-oknum dalam DJP, kata Purbaya, mungkin mengotomatisasi pencairan tanpa memastikan kebenaran data dari wajib pajak.

Peringatan Keras untuk DJP

Dalam upayanya menegaskan kejelasan, Purbaya memberi peringatan keras kepada jajaran pegawai DJP agar tidak bermain dalam proses restitusi. Ia meminta mereka tidak memanfaatkan isu keterlambatan pembayaran untuk memperoleh keuntungan pribadi. “Jangan membuat kegaduhan di luar. Jika ada hambatan, sampaikan dengan jelas, jangan tipu wajib pajak dengan alasan yang tidak jelas,” tegasnya. Menurutnya, transparansi adalah kunci agar publik bisa memahami sebenarnya bagaimana sistem restitusi berjalan.

Restitusi pajak, seperti yang dijelaskan, adalah mekanisme pengembalian dana yang telah dibayarkan secara berlebihan oleh wajib pajak. Hal ini terjadi ketika wajib pajak membayar pajak yang tidak diperlukan, misalnya pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), atau pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Dalam kasus tertentu, wajib pajak bisa mendapat restitusi meskipun belum menyelesaikan kewajibannya, seperti pembayaran pajak dari hasil penjualan yang seharusnya belum terjadi.

Konteks dan Dampak pada Ekonomi

Menurut Purbaya, permainan dalam restitusi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses perpajakan. “Jika wajib pajak merasa dipermainkan, mereka bisa menjadi skeptis terhadap kebijakan pemerintah,” katanya. Ia menambahkan bahwa restitusi yang diberikan secara cepat tanpa pengawasan ketat bisa mendorong praktik-praktik yang tidak transparan, seperti pengajuan dokumen yang tidak lengkap atau pembayaran pajak yang disesuaikan dengan kepentingan pihak tertentu.

Dalam konteks ekonomi, Purbaya menekankan bahwa restitusi seharusnya menjadi alat untuk memberi insentif kepada wajib pajak yang patuh. Jika proses ini dimanipulasi, maka insentif tersebut bisa berubah menjadi alat untuk menarik keuntungan dari wajib pajak yang tidak patuh. “Kita ingin restitusi digunakan untuk meningkatkan kepercayaan, bukan justru menjadi sarana korupsi,” jelasnya. Ia menilai perlu ada penambahan pengawasan dan sistem verifikasi yang lebih ketat agar restitusi tidak disalahgunakan.

Sebagai informasi tambahan, restitusi pajak juga menjadi bahan perdebatan dalam beberapa kasus. Ada wajib pajak yang mengklaim bahwa mereka sudah memenuhi kewajibannya, namun tetap mendapat kelebihan pembayaran. Situasi ini bisa terjadi karena kesalahan sistem atau kesengajaan pihak tertentu. Purbaya berharap penegakan hukum dan reformasi di DJP bisa menjamin keadilan dalam proses perpajakan.

Isu Lain dalam Berita Terkait

Sementara itu, di bagian akhir artikel terdapat informasi tentang berita lain, seperti kematian ASN di Bandara Juanda yang diduga korban pembunuhan, kasus YTR yang belum bisa dikategorikan penyiksaan oleh Komnas Perempuan, serta berbagai isu terkini seperti badai Mekkhala dan Higos yang mengguncang penerbangan di Jepang, dan perayaan HUT Kota Jakarta ke-499 yang melibatkan Karnaval Gajah di Lampung. Selain itu, pembentukan Satgas Mitigasi PHK dan program MBG yang mengalami kebingungan juga menjadi perhatian masyarakat. Semua isu tersebut menunjukkan bahwa berita tentang restitusi pajak hanyalah satu dari sekian tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

Pembangunan dan Perubahan Sistem

Purbaya juga menyoroti pentingnya perubahan sistem dalam memastikan keadilan. Ia menilai bahwa kongkalikong antara oknum pegawai dan wajib pajak bisa dicegah dengan meningkatkan kapasitas pengawasan dan menyederhanakan proses pengajuan restitusi. Dengan demikian, restitusi tidak hanya menjadi alat untuk mendukung usaha, tetapi juga membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja DJP.

Latest Program: Pegadaian Borong Awards di Global Contact Center Asia Pasifik 2026

Amalzakat.com – Latest Program – Dalam rangka menghadapi tantangan dan peluang di industri keuangan, Pegadaian terus memperkuat komitmen pada program latest program ini. Pada 22 hingga 26 Juni 2026, PT Pegadaian (Persero) mengikuti ajang Global Contact Center World Asia Pacific 2026 yang diadakan di Putrajaya, Malaysia. Hasilnya, perusahaan berhasil meraih tiga penghargaan Gold di berbagai kategori, membuktikan kemajuan signifikan dalam transformasi layanan pelanggan. Kemitraan dengan Danantara menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung upaya ini, sehingga Pegadaian semakin optimis menghadapi persaingan global.

Transformasi Layanan yang Mendapat Pengakuan Internasional

Ajang ini menjadi platform untuk membandingkan standar layanan pelanggan di Asia Pasifik, termasuk dalam aspek manajemen operasional, pemanfaatan teknologi, dan interaksi pelanggan yang optimal. Pegadaian bersaing dengan perusahaan-perusahaan ternama dari dalam dan luar negeri, dengan kategori utama yang ditempuh meliputi Best Operations Contact Center, Best Use of Social Media, dan Best Self-Service Technology. Keberhasilan meraih Gold di semua kategori menjadi bukti bahwa inisiatif latest program ini telah menciptakan nilai tambah bagi konsumen.

Salah satu penghargaan, Best Self-Service Technology, diterima langsung oleh Reggy Nouvan. Sementara Best Operations Contact Center dan Best Use of Social Media dipresentasikan oleh Afri Yanda dan tim. Hasil ini menegaskan kemampuan Pegadaian dalam mengadaptasi layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang semakin dinamis, sekaligus menunjukkan komitmen pada inovasi digital yang terus berkembang.

Praktik Unggul dalam Pelayanan Pelanggan

“Latest Program ini bukan hanya tentang keberhasilan sementara, tetapi menegaskan bahwa pegadaian mampu menciptakan standar pelayanan yang dapat disejajarkan dengan perusahaan internasional,” kata Eka Pebriansyah, Direktur Jaringan dan Operasi PT Pegadaian.

Eka menekankan bahwa penghargaan menunjukkan hasil dari transformasi layanan yang tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga memperkuat hubungan kepercayaan dengan masyarakat. Dalam konteks kehidupan digital yang cepat, kualitas layanan yang didasarkan pada kepuasan pelanggan menjadi faktor utama dalam membangun keunggulan kompetitif. Transformasi ini terus dilakukan dengan pendekatan holistik untuk memastikan pengalaman konsisten di semua saluran komunikasi.

“Dengan inisiatif latest program, kami ingin menciptakan layanan yang tidak hanya efisien, tetapi juga personal dan mudah diakses,” tambah Eka. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan mencapai tingkat internasional berkat konsistensi dalam mengintegrasikan teknologi dan pendekatan manusia, serta kepuasan pelanggan sebagai tolok ukur utama.

Kemitraan dan Dukungan Ekosistem Layanan

Rinny Amelia Hadjoh, Kepala Divisi Layanan dan Contact Center, menyoroti bahwa kolaborasi lintas fungsi dalam perusahaan menjadi kunci utama. “Kami percaya bahwa transformasi layanan di latest program ini adalah hasil dari kerja sama yang solid dan komitmen bersama,” ujarnya. Keikutsertaan Pegadaian dalam acara Global Contact Center World Asia Pacific 2026 menunjukkan bahwa perusahaan terus mengembangkan ekosistem yang kompetitif dan adaptif.

“Kinerja yang diraih pada acara ini mencerminkan keunggulan contact center Pegadaian dalam melayani pelanggan secara global,” tambah Rinny. Ia menjelaskan bahwa layanan yang telah diubah secara signifikan menggabungkan teknologi dan kepekaan terhadap perubahan perilaku konsumen, sehingga mampu memberikan pengalaman yang relevan dan berkualitas.

Latest program ini juga menjadi bahan motivasi untuk terus memperkuat strategi digital. Dengan memanfaatkan aplikasi mobile, platform digital, dan media sosial secara efektif, Pegadaian menciptakan layanan yang responsif, cepat, dan berkelanjutan. Integrasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menjaga kepuasan pelanggan dalam skala besar.

Pengembangan Berkelanjutan di Tengah Perubahan Industri

Dalam menghadapi dinamika industri keuangan modern, Pegadaian terus menyempurnakan layanan melalui latest program yang menjadi fokus utama. Tiga penghargaan Gold yang diraih menunjukkan bahwa upaya ini berjalan baik, dan menjadi langkah awal menuju standar pelayanan yang lebih tinggi. Selain itu, penghargaan ini juga mengukuhkan posisi Pegadaian sebagai pelaku yang inovatif dan berkompetitif di Asia Pasifik.

Latest program ini menjadi contoh nyata bahwa transformasi layanan pelanggan tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga dengan keunggulan kompetitif yang terukur. Dengan menggabungkan inovasi digital dan kompetensi manusia, Pegadaian mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Hasil ini menjadi dasar untuk terus memperkuat keberadaan dan manfaat layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Special Plan: 25 Tahun Investor Daily, Strategi Koran Bisnis Bertahan di Era Digital

Amalzakat.com – Special Plan – Dalam rangka memperingati ulang tahun ke-25, Investor Daily, salah satu media yang berada di bawah kelompok B Universe, merayakan perjalanan kiprahnya dengan implementasi strategi khusus, yaitu Special Plan. Media ini, yang selama ini menjadi sumber informasi utama tentang ekonomi dan bisnis, terus beradaptasi di tengah perubahan digital yang pesat. Meski menghadapi tantangan seperti persaingan sengit antar-media dan pergeseran pola konsumsi audiens, Investor Daily tetap mempertahankan kualitas konten dengan pendekatan yang lebih modern.

Strategi Adaptasi di Tengah Perubahan Digital

Dengan munculnya platform digital, peran koran tradisional seperti Investor Daily harus berubah. Namun, dengan Special Plan sebagai visi utama, media ini mampu membangun ekosistem yang lebih luas. Djaka Susila, Pemimpin Redaksi Investor Daily, mengatakan bahwa keberhasilan media ini tidak terlepas dari inovasi dan kesadaran akan kebutuhan pembaca. “Special Plan memungkinkan kami menyajikan informasi ekonomi secara lebih terstruktur dan menjangkau audiens yang lebih luas, baik melalui cetakan maupun media sosial,” jelas Djaka saat acara perayaan di Kantor B Universe, PIK 2, Tangerang, Banten.

“Di era digital, keterbacaan menjadi kunci. Kami tidak hanya menyesuaikan tampilan, tetapi juga gaya penyampaian berita. Special Plan berfokus pada efisiensi informasi dan kejelasan berita, sehingga pembaca bisa memahami tren pasar dengan cepat,” kata Djaka. Ia menegaskan bahwa transformasi ini tidak mengurangi esensi koran, tetapi justru memperkuat posisinya sebagai referensi utama.

Strategi Konten yang Terintegrasi

Sebagai bagian dari Special Plan, Investor Daily mengembangkan strategi konten yang lebih analitis dan komprehensif. Djaka menekankan bahwa kualitas informasi tetap menjadi prioritas. “Kami memastikan data ekonomi dan bisnis disajikan secara akurat, terstruktur, dan mudah dipahami. Special Plan membantu kami merancang pendekatan yang lebih efektif untuk menjawab kebutuhan pembaca,” tambahnya. Selain itu, media ini juga memperluas saluran distribusi melalui platform digital, memudahkan pengguna untuk mendapatkan update terkini.

“Teknologi justru menjadi peluang untuk memperkaya kualitas berita. Special Plan memastikan bahwa kami tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Kami ingin menjadi lebih dari sekadar koran, tetapi menjadi mitra yang andal dalam dunia bisnis,” jelas Djaka. Ia menambahkan bahwa perusahaan terus berinovasi untuk menjaga relevansi di tengah persaingan yang ketat.

Dalam implementasi Special Plan, Investor Daily juga memprioritaskan kecepatan respons terhadap isu ekonomi yang berkembang. Meski awalnya fokus pada cetakan, media ini kini menyediakan konten secara online dan sosial media. “Kami mempercepat proses publikasi agar informasi selalu up-to-date. Special Plan menjadi penggerak utama dalam transformasi ini,” tutur Djaka. Adaptasi ini memungkinkan Investor Daily menjangkau audiens yang lebih luas, terutama kalangan pemangku kepentingan ekonomi.

Peningkatan Interaksi dengan Audiens

Special Plan juga berfokus pada peningkatan interaksi antara koran dan pembacanya. Investor Daily melakukan beberapa inovasi, seperti penggunaan data visual dan infografis, untuk mempermudah pemahaman tentang isu yang rumit. Djaka mengungkapkan bahwa strategi ini dilakukan untuk menjawab kebiasaan masyarakat modern yang lebih menginginkan informasi yang visual dan praktis. “Special Plan mendorong kami untuk menciptakan konten yang tidak hanya informatif, tetapi juga interaktif,” tambahnya.

“Dengan teknologi, kami bisa memberikan nilai tambah melalui fitur seperti multimedia dan analisis yang lebih mendalam. Special Plan menjadi jembatan antara media tradisional dan digital, memastikan informasi tetap relevan dan terjangkau,” jelas Djaka. Ia menambahkan bahwa perusahaan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan sesuai dengan perubahan kebutuhan pasar.

Djaka Susila berharap, melalui Special Plan, Investor Daily bisa menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa media ini tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga mendorong pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu ekonomi. “Special Plan membantu kami membangun hubungan yang lebih kuat dengan pembaca, sehingga informasi bisa digunakan sebagai alat pengambilan keputusan yang tepat,” ujarnya. Transformasi ini juga memberi harapan baru untuk koran bisnis di masa depan.

Pengaruh Proyektil di Selat Hormuz

Amalzakat.com – Topics Covered – Pada Kamis (25/6/2026), indeks harga minyak global mengalami kenaikan sekitar 1% setelah sebuah kapal kargo terkena proyektil tak dikenal di dekat Oman. Insiden ini memicu kembali kekhawatiran mengenai stabilitas pasokan minyak dari Timur Tengah, khususnya melalui jalur strategis Selat Hormuz. Berdasarkan data perdagangan, harga minyak mentah Brent melonjak 93 sen atau 1,3% menjadi US$74,67 per barel, sementara minyak West Texas Intermediate (WTI) AS naik US$1,16 atau 1,7% ke level US$71,50 per barel.

Konteks Penurunan Harga Sebelumnya

Sebelumnya, harga minyak sempat mencapai titik terendah sejak 27 Februari 2026, terpicu oleh harapan pasar bahwa lalu lintas kapal di Selat Hormuz akan kembali normal setelah kesepakatan damai antara AS dan Iran. Sebagai perairan vital, sekitar 20% pasokan minyak dunia melalui jalur tersebut, yang berada di antara Iran dan Oman. Gangguan di sini bisa berdampak signifikan pada suplai energi global.

Kondisi Pasar dan Perspektif Ekonomi

Menteri Energi AS, Chris Wright, menyatakan bahwa arus kapal di Selat Hormuz kini hampir kembali ke kondisi sebelum perang. Namun, ia menekankan bahwa normalisasi penuh membutuhkan waktu beberapa minggu karena ranjau di perairan masih harus dihilangkan. “Kita perlu waktu untuk memastikan jalur ini aman,” katanya.

“Kenaikan harga terjadi karena ketidakpastian yang muncul dari kejadian ini. Meski aliran kapal telah meningkat, permintaan akan kepastian keamanan tetap memengaruhi perilaku pasar,” ujar Giovanni Staunovo dari UBS.

Analisis Peningkatan Arus Kapal

Sementara itu, analis UBS Giovanni Staunovo menunjukkan bahwa peningkatan arus kapal saat ini masih dominan oleh kapal yang keluar dari Teluk Persia. Menurut dia, peningkatan lalu lintas kapal yang masuk ke kawasan tersebut membutuhkan waktu lebih lama, terutama karena pelaku industri pelayaran menunggu kepastian tentang kesiapan premi asuransi.

Kesepakatan Damai dan Proses Normalisasi

Kesepakatan antara AS dan Iran telah membuka kembali akses pelayaran di Selat Hormuz, yang sebelumnya sempat diblokade Iran. Mereka juga sepakat menjalani negosiasi selama 60 hari untuk membahas isu lebih kompleks, termasuk program nuklir Iran. Meskipun kesepakatan ini menciptakan kestabilan sementara, Chris Wright memprediksi aliran minyak tetap berjalan meski perjanjian tersebut tidak berlanjut. “Iran tidak mampu menutup kembali jalur strategis ini,” tegasnya.

Peran UK Maritime Trade Operations

Pasca-kejadian, Badan Keamanan Maritim Inggris, UK Maritime Trade Operations (UKMTO), melaporkan bahwa insiden tersebut masih dalam penyelidikan. Menurut sumber, proyektil yang mengenai kapal kargo berasal dari sumber tidak jelas, sehingga memicu spekulasi mengenai potensi ancaman terhadap perdagangan minyak.

Kenaikan Harga dan Peluang Pasar

Kenaikan harga minyak setelah insiden ini mencerminkan respons pasar terhadap risiko gangguan di jalur vital. Meskipun peningkatan arus kapal terjadi, harga tetap mengalami tekanan karena ketidakpastian tentang keamanan jangka panjang. Peningkatan volume produksi dan eksportasi dari daerah seperti Oman berpotensi mengurangi risiko pasokan terganggu, tetapi kenaikan 1% menunjukkan bahwa pasar masih memperhatikan dampak dari insiden tersebut.

Proyektil dan Dampak Terhadap Ekonomi Global

Dengan 20% pasokan minyak global melewati Selat Hormuz, insiden terhadap kapal kargo menjadi isu utama bagi industri energi. Pihak berwenang di Timur Tengah berupaya mempercepat proses pembersihan ranjau dan normalisasi keamanan untuk mencegah kenaikan harga yang lebih besar. Namun, kejadian ini juga menegaskan bahwa ketidakstabilan politik masih menjadi ancaman potensial bagi pasar.

Perspektif Pasar dan Perkiraan Mendatang

Dalam wawancara terpisah, Giovanni Staunovo menyoroti bahwa kejadian di Selat Hormuz memperkuat permintaan akan perlindungan asuransi bagi kapal-kapal besar. “Pelaku industri pelayaran lebih hati-hati, terutama ketika menghadapi risiko yang tidak terduga,” katanya. Selain itu, kenaikan harga 1% ini diharapkan dapat mendorong permintaan energi di pasar global, terutama di negara-negara yang bergantung pada impor minyak mentah.

Perbandingan Harga dan Persaingan Pasar

Perbandingan antara harga Brent dan WTI menunjukkan bahwa kenaikan di kedua pasar tidak terlalu signifikan. Brent naik 1,3% ke US$74,67, sementara WTI menguat 1,7% menjadi US$71,50. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh perbedaan volume produksi dan faktor geopolitik yang memengaruhi pasokan masing-masing jenis minyak.

Kesimpulan dan Tantangan Mendatang

Insiden kapal kargo di Selat Hormuz menjadi peringatan bahwa ketidakstabilan politik tetap bisa mengganggu pasar energi. Meski kesepakatan damai antara AS dan Iran membuka kemungkinan normalisasi, pembangunan kepercayaan antar negara masih membutuhkan waktu. Chris Wright menyatakan bahwa meskipun perjanjian tidak berlanjut, aliran minyak tidak akan terhenti. “Selat Hormuz tetap menjadi jalur utama, dan Iran tidak mampu menghentikannya,” ujarnya.

Peristiwa ini juga mengingatkan bahwa ekonomi global sangat rentan terhadap gangguan transportasi minyak. Dengan harga yang naik sekitar 1%, investor dan negara-negara importir minyak perlu mempersiapkan strategi untuk mengatasi kenaikan biaya energi. Pada sisi lain, kenaikan harga bisa memberikan peluang bagi produsen minyak di pasar yang lebih stabil, terutama jika kekhawatiran akan gangguan berkurang.

Kemajuan dalam normalisasi jalur Selat Hormuz akan menjadi penentu utama bagi dinamika harga minyak di bulan-bulan mendatang. Sementara itu, tekanan dari kejadian ini menegaskan bahwa negosiasi antara negara-negara Timur Tengah dan pihak asing tetap diperlukan untuk menjaga keseimbangan pasar.

Berita terkait lainnya: Simak laporan tentang relokasi aset Hotel Sultan, keputusan perceraian Larissa Chou, dan program MBG yang dianggap keniscayaan. Dalam konteks ini, langkah-langkah pemerintah untuk memastikan kelancaran perdagangan minyak menjadi prioritas utama, terlepas dari dinamika politik yang kompleks.

Perjalanan Panjang Indofarma Kembali Cetak Cuan

Amalzakat.com – New Policy – Jakarta, Beritasatu.com – Setelah melewati serangkaian tantangan keuangan yang berkepanjangan, PT Indofarma Tbk (INAF) kini mulai menunjukkan kemajuan dalam upayanya untuk pulih sebagai perusahaan farmasi yang sehat secara finansial. Meski perjalanan menuju kembali menguntungkan masih membutuhkan waktu, tahun 2025 menjadi batu loncatan penting bagi emiten pelat merah ini. Langkah-langkah transformasi yang diambil manajemen telah menghasilkan perbaikan signifikan dalam berbagai aspek bisnis.

Pemulihan yang Terukur

Pada laporan keuangan tahun 2025, Indofarma mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp 151,5 miliar. Meski masih mengalami kerugian, angka kerugian periode ini turun drastis sebesar 76,7% dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp 334,5 miliar menjadi Rp 77,9 miliar. Perbaikan ini didukung oleh berbagai upaya manajemen, seperti penurunan beban umum dan administrasi sebesar 55,2%, peningkatan efisiensi operasional, serta optimalisasi sumber pendapatan lainnya.

“Di tengah tantangan yang dihadapi industri, kami tetap berfokus pada transformasi yang disiplin dan terukur. Setiap langkah yang diambil bertujuan untuk memperkuat fondasi bisnis agar perusahaan dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan,” kata Sahat Sihombing, Direktur Utama PT Indofarma Tbk.

Refocusing Bisnis dan Efisiensi Operasional

Manajemen Indofarma telah melakukan refocusing terhadap portofolio produk, memilih secara selektif item yang memiliki prospek pasar kuat dan mampu mendukung arus kas. Fokus ini berdampak pada perubahan struktur organisasi, dengan jumlah karyawan yang sempat mencapai 525 orang pada 2024 kini berkurang menjadi di bawah 100 orang. “Perusahaan kini lebih efisien dalam pengelolaannya, karena kita sudah menyesuaikan jumlah karyawan sesuai kebutuhan,” lanjut Sahat.

Perubahan jumlah karyawan mencerminkan langkah penyesuaian operasional yang diambil perusahaan. Dengan mengurangi biaya tenaga kerja, Indofarma mampu mengalihkan anggaran ke bidang-bidang strategis seperti pengembangan produk herbal dan ekspor. Selain itu, efisiensi dalam proses produksi dan distribusi juga menjadi poin utama yang ditingkatkan.

Perbaikan Struktur Keuangan

Dalam bidang keuangan, Indofarma menunjukkan kemajuan positif. Defisiensi modal yang sebelumnya mencapai Rp 1,144 triliun berhasil ditekan menjadi Rp 707 miliar, sementara liabilitas jangka pendek turun hingga 58%. Perubahan ini menunjukkan konsistensi dalam manajemen utang dan kemampuan perusahaan untuk mengatur likuiditas dengan lebih baik.

Laporan keuangan 2025 juga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menandakan peningkatan kualitas tata kelola dan akuntabilitas. Penilaian ini merupakan hasil dari transformasi internal yang telah dilakukan, termasuk penguatan sistem pengendalian keuangan dan transparansi operasional.

Perkuatan Standar dan Sertifikasi

Indofarma tidak hanya memperbaiki kondisi keuangan, tetapi juga memastikan standar kualitas tetap terjaga. Sepanjang tahun lalu, perusahaan berhasil mempertahankan 29 sertifikasi nasional dan internasional, yang mencakup berbagai kriteria seperti mutu produk, keamanan farmasi, serta kesesuaian dengan regulasi industri. Keberhasilan ini menjadi bukti komitmen perusahaan untuk menjaga kredibilitas di tengah proses transformasi.

Manajemen juga memperkuat kerja sama dengan pihak eksternal, termasuk lembaga pemerintah dan mitra bisnis, untuk mendukung inisiatif-inisiatif yang berdampak jangka panjang. Dukungan ini terlihat dalam pengembangan produk herbal, yang diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan baru di pasar global.

Eksplorasi Pasar Ekspor

Dengan fondasi internal yang lebih kuat, Indofarma mulai mengalihkan perhatian ke strategi ekspor. Fokus ini bertujuan memperluas pangsa pasar dan mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong sektor manufaktur dan ekonomi berbasis inovasi.

Di samping itu, pengembangan produk herbal menjadi bagian integral dari visi perusahaan. Sahat menekankan bahwa inisiatif ini bertujuan menciptakan nilai tambah dan memperkaya portofolio yang sudah ada. “Kami ingin menjual produk-produk herbal ke pasar internasional, sekaligus memperkenalkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen modern,” tuturnya.

Tantangan Masih Ada, Tapi Harapan Terbuka

Sejumlah tantangan tetap menghiasi perjalanan Indofarma, termasuk masalah kebijakan regulasi dan persaingan yang ketat. Namun, Sahat yakin bahwa langkah-langkah yang telah diambil menunjukkan komitmen kuat untuk memperbaiki kinerja. “Kami percaya bahwa hasil yang kini terlihat adalah awal dari perbaikan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Indofarma juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam operasionalnya, dengan memastikan bahwa proses produksi sesuai standar ramah lingkungan. Langkah ini menjadikan perusahaan sebagai pelaku bisnis yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Perjalanan pulih Indofarma menjadi contoh bagaimana transformasi disiplin dapat mengubah situasi bisnis yang kritis. Dengan penyesuaian struktur keuangan, refocusing bisnis, dan inovasi produk, perusahaan farmasi ini berharap mampu menunjukkan kinerja yang stabil di masa depan. Konsistensi dalam menjalankan strategi juga menjadi kunci utama untuk menarik investor dan menjaga kepercayaan publik.

Pemerintah Berhasil Mengendalikan Harga Pertamax di Bawah Rp 19.000

Amalzakat.com – Key Strategy – Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk tetap mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi meski ketegangan geopolitik global terus berdampak pada pasar energi internasional. Langkah ini dilakukan guna memastikan akses bahan bakar untuk masyarakat tetap terjangkau, terutama di tengah kekhawatiran inflasi yang mungkin meningkat akibat fluktuasi harga minyak dunia.

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menjelaskan bahwa harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax RON 92 dan Pertamax Green RON 95 juga tetap dikelola dengan strategi yang diatur pemerintah. Meski mekanisme penetapan harga menggunakan faktor pasar, pemerintah menegaskan bahwa Pertamina tidak dibiarkan menetapkan harga secara penuh. Ia menyampaikan bahwa kenaikan harga Pertamax RON 92 terjadi dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter, sementara Pertamax Green 95 naik dari Rp 12.900 ke Rp 17.000 per liter. Angka ini berlaku mulai 10 Juni 2026, sesuai keputusan Pertamina Patra Niaga.

“Sebetulnya untuk harga-harga nonsubsidi pun, Pertamina tidak dibiarkan menetapkan harga sepenuhnya berdasarkan rumus ekonomi. Masyarakat harus menyadari bahwa pemerintah tetap memberikan pengaruh dalam menetapkan harga BBM,” ujar Bambang Patijaya seperti dilansir Antara.

Pertamina sebelumnya menyatakan bahwa modal produksi satu liter Pertamax RON 92 mencapai US$ 1,1, yang setara dengan Rp 19.000. Namun, Kementerian ESDM memutuskan untuk mengatur harga jual BBM tersebut di seluruh wilayah pada Rp 16.250 per liter. Langkah ini didasari upaya memperkuat kebijakan subsidi yang terbatas dan mencegah tekanan harga terhadap konsumen umum.

Ketahanan Pasokan Energi Dibangun Melalui Kerja Sama Global

Bambang Patijaya menekankan bahwa stabilitas pasokan energi domestik sangat bergantung pada kerja sama dengan produsen minyak dan gas di berbagai negara. Ketersediaan liquefied petroleum gas (LPG) nasional saat ini terjaga lebih dari 12 hari, yang menjadi indikator bahwa rantai pasok masih berjalan lancar meski ada risiko geopoltik di Timur Tengah. Menurutnya, kemampuan pemerintah memperluas sumber pasokan komoditas migas menjadi faktor utama dalam mengurangi ketergantungan pada satu produsen.

Selain itu, Bambang juga mengungkapkan bahwa langkah pemerintah untuk menjaga ketersediaan energi tidak hanya dipengaruhi oleh situasi global, tetapi juga strategi pencegahan yang diambil sejak awal. Dengan menjalin kerja sama eksportir dan importir minyak, pemerintah memastikan bahwa pasokan energi tetap terjaga dalam kondisi normal, bahkan ketika harga internasional mengalami kenaikan tajam.

Indonesia Dinilai Paling Tahan di Tengah Kebutuhan Energi Global

Menurut Bambang, kebijakan pemerintah dalam mengelola energi telah mendapat apresiasi internasional. Salah satu buktinya adalah laporan JP Morgan pada Maret 2026 yang menempatkan Indonesia di peringkat kedua negara dengan ketahanan energi terbaik dari 52 negara yang dinilai lembaga keuangan tersebut. “Ini bukan sekadar rilis yang menyenangkan hati, tapi juga menyatakan kemampuan Indonesia menghadapi tantangan energi secara sistematis,” tambahnya.

Kepala Badan Kebijakan Energi dan Kementerian ESDM menyebutkan bahwa upaya ini tidak hanya fokus pada stabilisasi harga, tetapi juga pada efisiensi distribusi dan keberlanjutan rantai pasok. Dengan diversifikasi sumber pasokan, Indonesia mampu meminimalkan risiko kenaikan harga BBM yang terjadi akibat krisis geopolitik. Bambang Patijaya menegaskan bahwa peran pemerintah dalam mengatur harga BBM nonsubsidi menjadi bukti keseriusan negara dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan keadilan sosial.

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Sebagai Langkah Adaptif

Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga telah mengumumkan kenaikan harga BBM nonsubsidi pada 10 Juni 2026. Perubahan ini dilakukan untuk merefleksikan fluktuasi harga internasional dan biaya produksi yang meningkat. Meski demikian, Bambang Patijaya menegaskan bahwa harga BBM yang ditetapkan pemerintah tetap lebih rendah dari biaya produksi, sehingga masyarakat tidak terkena tekanan harga yang signifikan.

Kenaikan harga Pertamax RON 92 sebesar Rp 3.950 per liter dan Pertamax Green 95 sebesar Rp 4.100 per liter disebut sebagai bagian dari kebijakan adaptif dalam menghadapi situasi pasar yang dinamis. Langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki kinerja sektor energi dengan memperhatikan dampak ekonomi dan sosial. Bambang Patijaya memaparkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi subsidi, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan energi dalam jangka panjang.

Update Terkini: Pemerintah Memastikan Pasokan BBM Aman Hingga Akhir Tahun

Kementerian ESDM memastikan bahwa pasokan BBM bersubsidi akan tetap aman hingga akhir tahun 2026. Upaya ini dilakukan melalui pengaturan distribusi dan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan pemasok internasional. Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, juga mengatakan bahwa pemerintah terus memantau kondisi pasar energi secara berkala, termasuk perubahan harga minyak mentah dan dampaknya terhadap biaya produksi BBM di dalam negeri.

Dalam konteks ini, Bambang Patijaya menambahkan bahwa diversifikasi pasokan menjadi strategi kunci untuk menjaga stabilitas. Selain memperkuat kerja sama dengan negara-negara produsen minyak, pemerintah juga sedang mengevaluasi kemungkinan penggunaan sumber daya alternatif, seperti gas alam dan energi terbarukan, guna mengurangi ketergantungan pada minyak mentah. “Kita perlu beradaptasi dengan perubahan global, tapi tetap menjaga keadilan bagi rakyat,” tuturnya.

Upaya mempertahankan harga Pertamax di bawah Rp 19.000 juga dianggap sebagai langkah preventif untuk menjaga daya beli masyarakat. Meski harga BBM nonsubsidi naik, pemerintah berharap kebijakan ini tidak mengganggu kebutuhan harian warga. Dengan ketersediaan LPG yang cukup dan kebijakan subsidi yang teratur, Indonesia dinilai mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya.

Ekspor Kopi UMKM Tertekan Rupiah Anjlok dan BI Rate Naik

Amalzakat.com – Topics Covered – Jakarta, Beritasatu.com – Usaha kecil dan menengah (UKM) yang bergerak di bidang ekspor kopi kini menghadapi tekanan biaya produksi akibat beberapa faktor ekonomi yang saling terkait. Pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), serta fluktuasi harga minyak dunia menjadi penyebab utama gangguan pada operasional para pelaku usaha ini. Kondisi tersebut memengaruhi berbagai aspek keuangan, termasuk kebutuhan modal kerja, biaya produksi, serta biaya pengiriman ke pasar internasional.

Kenaikan Bunga Biaya Pembiayaan UMKM

Pelaku UMKM kopi Carlo Mayer menjelaskan bahwa peningkatan suku bunga membuat akses modal lebih sulit, terutama bagi usaha yang masih bergantung pada pinjaman. “Suku bunga yang naik memengaruhi perhitungan biaya pembiayaan kita, karena sekarang bunga yang diterapkan lebih tinggi dibanding sebelumnya,” ujarnya saat diwawancara di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).

“Sebenarnya iya, karena posisi suku bunga ini, kita sangat berpengaruh sebenarnya,” kata Carlo.

Kenaikan bunga juga memengaruhi keputusan para pelaku usaha untuk mencari modal tambahan. Biaya pinjaman meningkat, sehingga memperketat anggaran keuangan. “Dengan bunga yang naik, proses peminjaman atau pengambilan dana baru jadi lebih mahal. Ini pasti berdampak pada operasional kita,” tambahnya.

Rupiah Melemah, Dollar Menguat

Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi tantangan lain. Nilai tukar rupiah yang turun membuat biaya transaksi dalam valuta asing lebih besar. Dalam wawancara dengan Beritasatu.com, Carlo menjelaskan bahwa penguatan dolar sangat berpengaruh pada biaya operasional. “Karena kita berhubungan langsung dengan dolar, harganya bisa naik. Ini membuat beban usaha kita semakin berat,” ujarnya.

“Jadi harga-harganya itu kita pun sebenarnya bisa naik,” kata Carlo.

Berdasarkan data Bloomberg pada Kamis (25/6/2026) pukul 11.55 WIB, rupiah terpantau berada di level Rp 17.929 per dolar AS. Angka tersebut menunjukkan pelemahan mata uang lokal yang memperburuk kondisi keuangan para pelaku usaha. Biaya pembelian bahan baku dan pengiriman produk ke luar negeri meningkat, karena konversi dolar menjadi lebih mahal.

Kenaikan Harga Minyak dan Biaya Logistik

Selain perubahan nilai tukar, biaya logistik juga mengalami tekanan akibat volatilitas harga minyak dunia. Carlo menyebut bahwa biaya pengiriman ke pasar internasional sangat tergantung pada harga bahan bakar. “Untuk pengiriman ke luar negeri, kita mengikuti harga minyak. Jika minyak naik, ongkos kirim pun meningkat,” tambahnya.

“Namun untuk pengiriman keluar negerinya sendiri pun kita kan mengikuti harga minyak gitu,” kata Carlo.

Data dari Oil Price pada hari yang sama menunjukkan harga minyak mentah Brent mencapai US$ 72,59 per barel, sementara WTI diperdagangkan di US$ 69,44 per barel. Kenaikan harga minyak ini berdampak langsung pada biaya bahan bakar, yang menjadi komponen penting dalam operasional pengiriman.

BI Naikkan Suku Bunga untuk Stabilitas Kurs

Rapat dewan gubernur (RDG) BI pada 17-18 Juni 2026 memutuskan menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga deposit facility juga turut naik ke 4,75%, sementara lending facility meningkat ke 6,50%. Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan keputusan ini sebagai langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, terutama di tengah ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah.

“Keputusan ini juga sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5% ±1% yang ditetapkan pemerintah,” pungkas Perry.

Kenaikan suku bunga diharapkan bisa mengurangi tekanan inflasi, tetapi juga memperkuat dampak pelemahan rupiah. Kondisi ini membuat operasional UMKM ekspor kopi semakin sulit, karena biaya produksi dan modal kerja terus meningkat. Carlo menilai bahwa tekanan ini tidak hanya terasa pada usahanya, tetapi juga dirasakan oleh banyak pelaku UMKM lain di sektor kecil.

Kenaikan Biaya dan Kebutuhan Modal

Dalam wawancara, Carlo juga menyebut bahwa kenaikan suku bunga mengubah pola pengambilan keputusan para pelaku usaha. “Dengan bunga yang lebih tinggi, kita harus lebih hati-hati dalam memilih sumber dana, karena biaya pinjaman kini lebih mahal,” ujarnya. Kondisi ini mengurangi fleksibilitas bisnis, terutama bagi usaha yang membutuhkan modal tambahan untuk memperluas operasional.

Carlo mengakui bahwa harga kebutuhan usaha di Indonesia kini semakin meningkat. “Karena hampir semua harga di dalam negeri sudah mulai mahal, keputusan ekspor pun lebih rumit. Produk impor yang dijual di luar negeri juga menaikkan kompetisi kita,” tambahnya. Kenaikan biaya bahan baku dan pengiriman membuat profit margin usaha tergerus, sehingga UMKM ekspor kopi perlu memperhatikan strategi pemasaran dan harga jual.

Impact on UMKM Sector

Kondisi ekonomi yang tidak stabil mengancam kelangsungan usaha UMKM, yang biasanya bergantung pada skala kecil dan fleksibilitas. Pelemahan rupiah serta kenaikan bunga membuat pengelolaan keuangan menjadi lebih rumit, terutama di tengah ketidakpastian pasokan dan permintaan internasional. “Jadi suku bunga di kita itu di mata luar juga kan banyak juga produk-produk impor. Ini membuat kita lebih sulit untuk sekarang ini sih,” ujarnya.

Sementara itu, para pelaku usaha juga harus menghadapi tekanan harga bahan baku yang terus meningkat. “Karena harga minyak naik, biaya logistik kita pun ikut naik. Hal ini menyulitkan kita untuk bersaing di pasar ekspor,” tambah Carlo. Dengan berbagai tantangan ini, UMKM kopi di Indonesia perlu mencari solusi ekonomi yang lebih efisien untuk menjaga kelangsungan bisnis.

Other News Head