Kategori: Ekonomi

Pertamina Dorong Budaya HSSE sebagai Kunci Keandalan Operasional

Amalzakat.com – Key Discussion – Surabaya, Beritasatu.com – Sebagai tindak lanjut upaya meningkatkan kinerja operasional, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Mochamad Iriawan, melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur pada Rabu (1/7/2026). Acara ini diharapkan dapat memperkuat prinsip kepemimpinan kolaboratif serta mendorong penerapan praktek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) sebagai fondasi utama dalam menjaga konsistensi dan kualitas layanan perusahaan. Pada awal agenda, Iriawan membagikan wawasan dalam Sharing Session yang dihadiri sekitar 200 perwira dari berbagai unit usaha Pertamina Group di Kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Surabaya. Forum ini dirancang sebagai platform untuk memperkuat perspektif kepemimpinan dalam menghadapi dinamika industri energi yang terus berkembang.

Perspektif Kepemimpinan dalam Dinamika Industri Energi

Di tengah tantangan global seperti transisi energi, inovasi teknologi, dan peningkatan ekspektasi pemangku kepentingan, Iriawan menekankan bahwa Pertamina perlu mampu beradaptasi di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian. Dalam sambutannya, ia menyatakan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak hanya terletak pada kebijakan, tetapi juga pada komitmen untuk menerapkan nilai-nilai HSSE secara mendalam. “Budaya HSSE harus terbentuk menjadi bagian dari DNA perusahaan, bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan,” ujar Iriawan. Ia menambahkan bahwa seluruh tingkatan manajemen, mulai dari level puncak hingga pekerja lapangan, harus menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan dan keputusan.

“Kepemimpinan yang kuat harus tercermin dalam budaya kerja yang kuat. Di Pertamina, HSSE harus diinternalisasi dalam setiap operasi, agar proses bisnis selalu aman, andal, dan berkelanjutan,” kata Iriawan.

Setelah sesi dialog, Iriawan melanjutkan rangkaian kunjungan dengan melakukan Management Walkthrough (MWT) ke Production Unit Gresik (PUG) PT Pertamina Lubricants. Tujuan utama dari langkah ini adalah memastikan disiplin operasional, integritas fasilitas, serta manajemen risiko berjalan secara optimal. PUG, sebagai salah satu pusat produksi utama, memainkan peran penting dalam memastikan ketersediaan pelumas yang berkualitas tinggi. Produk pelumas Pertamina, menurut Iriawan, menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan daya saing perusahaan di pasar domestik maupun internasional.

Kemitraan dan Jaringan Distribusi yang Luas

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pertamina Lubricants, Sigit Pranowo, menjelaskan bahwa jaringan distribusi perusahaan telah mencakup seluruh penjuru Indonesia. Saat ini, Pertamina Lubricants memiliki 7 wilayah penjualan yang meliputi daerah dari Sabang hingga Merauke, ratusan distributor, dan lebih dari 60 ribu outlet terdaftar. Perusahaan juga melayani lebih dari 20 ribu pelanggan industri, yang merupakan bagian dari upaya memastikan akses produk pelumas secara merata. “Jaringan ini didukung oleh kekuatan brand yang sudah dikenal oleh masyarakat, kualitas produk yang stabil, serta inovasi yang terus berkelanjutan,” ujar Pranowo.

“Dengan strategi yang terpadu, Pertamina Lubricants berkomitmen untuk memperkuat posisi di pasar nasional sekaligus memperluas penetrasi ke pasar global,” tambah Pranowo.

Dalam konteks ini, HSSE bukan hanya menjadi alat untuk mengurangi risiko kecelakaan, tetapi juga sebagai aspek yang mendukung efisiensi dan kualitas produk. Pranowo menekankan bahwa pengelolaan risiko dan keandalan operasional adalah kunci untuk menjaga konsistensi kinerja dalam kondisi yang dinamis. Ia menyampaikan bahwa HSSE diterapkan secara konsisten di seluruh tahap produksi dan distribusi, sehingga mampu membangun kepercayaan konsumen dan mitra.

Strategi Jangka Panjang untuk Daya Saing Nasional

Acara ini juga menyoroti peran strategis Pertamina Lubricants dalam mengembangkan bisnis pelumas nasional. Sigit Pranowo menjelaskan bahwa keberadaan PUG Gresik menjadi penunjang utama dalam memastikan pasokan yang stabil dan sesuai standar internasional. “Kami terus memperbaiki fasilitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin tinggi,” kata Pranowo. Ia menambahkan bahwa ekspansi ke pasar global tidak terlepas dari keandalan produk dan kecepatan respons terhadap perubahan permintaan.

Dalam konteks ketahanan energi nasional, Pertamina menganggap HSSE sebagai elemen kritis dalam menciptakan operasi yang aman dan andal. Iriawan menjelaskan bahwa budaya ini memastikan pengelolaan sumber daya manusia, alat, dan lingkungan tetap terintegrasi. Selain itu, keberhasilan program HSSE juga dilihat sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan produktivitas dan mengurangi dampak lingkungan. “Penerapan HSSE harus menjadi bagian dari kebiasaan harian, bukan sekadar tugas tertentu,” tegas Iriawan.

Komitmen untuk Kualitas dan Keberlanjutan

Kunjungan kerja ini menunjukkan komitmen Pertamina untuk memperkuat kepemimpinan yang kolaboratif dan mendorong budaya HSSE di setiap lini operasional. Dengan pendekatan ini, perusahaan berharap dapat mencapai standar operasional tertinggi, sekaligus menjaga keberlanjutan dalam pengelolaan energi. Iriawan menyampaikan bahwa HSSE tidak hanya berdampak pada kinerja operasional, tetapi juga pada citra Pertamina di tingkat nasional dan internasional.

Menurut Iriawan, pendekatan terpadu dalam kepemimpinan dan HSSE menjadi dasar untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif. “Kepemimpinan yang baik memerlukan peneguhan nilai-nilai keselamatan di setiap lapisan organisasi,” ujarnya. Kehadiran 200 perwira dalam Sharing Session menunjukkan partisipasi aktif dalam membangun kesadaran akan pentingnya HSSE. Ia menekankan bahwa keandalan operasional tidak bisa terlepas dari kesiapan SDM dan fasilitas yang terintegrasi.

Acara ini juga menjadi momentum untuk meninjau kembali sistem manajemen risiko dan kinerja di berbagai unit usaha. Sigit Pranowo menyatakan bahwa Pertamina Lubricants terus berinovasi untuk menjawab kebutuhan pasar yang berkembang. “Dengan HSSE sebagai fondasi, kami dapat meningkatkan kualitas produk serta memperkuat posisi Pertamina sebagai pemain utama di industri pelumas,” tutur Pranowo. Selain itu, penerapan HSSE juga berkontribusi pada pengurangan emisi dan efisiensi sumber daya, yang merupakan aspek penting

PLN Bakal Modifikasi PLTU agar Bisa Pakai Batu Bara Kalori Rendah

Amalzakat.com – Key Discussion – Jakarta, Beritasatu.com – PT PLN (Persero) tengah berencana mengubah sistem pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) guna memanfaatkan batu bara dengan kalori rendah. Upaya ini bertujuan untuk menyelaraskan kapasitas produksi dengan ketersediaan bahan bakar lokal serta mengurangi risiko pemutusan listrik bergilir. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa retrofitting tetap menjadi prioritas perusahaan, terutama di wilayah Pulau Jawa yang menjadi sentral kebutuhan listrik nasional.

Penyesuaian dengan Pasokan Batu Bara Nasional

Menurut Darmawan, banyak PLTU saat ini masih memerlukan batu bara berkalori tinggi, tetapi produksi batu bara dalam negeri kini lebih berdominasi pada jenis berkalori rendah. “Ketersediaan batu bara dengan kadar kalori menengah dan tinggi semakin menipis, sehingga kami perlu mengubah sistem agar bisa beroperasi dengan bahan bakar yang lebih murah dan lebih banyak tersedia,” ungkapnya dalam rapat dengan DPR, Kamis (2/7/2026).

“Kami masih harus melakukan retrofitting di PLTU kami untuk menyesuaikan dengan kondisi pasokan,” tambah Darmawan.

Darmawan menjelaskan bahwa modifikasi ini melibatkan penyesuaian teknologi pembangkit sehingga bisa memanfaatkan batu bara dengan kalori lebih rendah. Teknologi tersebut akan diterapkan secara bertahap, dengan PLTU Suralaya unit 6 dan 7 menjadi contoh sukses awal. Dengan perubahan ini, PLTU bisa tetap menghasilkan energi listrik tanpa mengurangi efisiensi, meski harus menyesuaikan standar bahan bakar.

Keberhasilan di PLTU Suralaya

Sebagai bukti bahwa modifikasi ini dapat dilakukan, PLN telah sukses menerapkannya di PLTU Suralaya unit 6 dan 7. Kedua unit tersebut kini mampu mengoperasikan pembangkit dengan batu bara berkalori sekitar 4.100–4.300 kcal per kg, jauh lebih rendah dari spesifikasi awal yang mensyaratkan 4.600–4.800 kcal per kg. “Retrofitting di Suralaya 6 dan 7 menjadi dasar kami untuk menerapkan teknologi serupa di pembangkit lainnya,” kata Darmawan.

Darmawan menekankan bahwa perubahan ini bukan hanya untuk mengatasi masalah pasokan, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sistem kelistrikan. Ia menambahkan, keterbatasan batu bara kalori menengah hingga tinggi telah menjadi hambatan utama dalam memenuhi permintaan listrik di Pulau Jawa. “Ketidaksesuaian antara produksi batu bara nasional dan kebutuhan PLTU adalah penyebab utama pemadaman listrik bergilir di pertengahan Juni 2026,” ujarnya.

“Permasalahan mismatch antara produksi batu bara didominasi kalori rendah dan kebutuhan PLTU kalori tinggi, kami selesaikan dengan retrofitting,” imbuh Darmawan.

Langkah Jangka Pendek untuk Menjaga Keandalan

Sementara itu, sebagai solusi sementara, PLN telah menerima pasokan batu bara berkalori tinggi untuk memastikan sistem kelistrikan tetap stabil. Darmawan menyebutkan bahwa sejumlah tambahan batu bara dengan spesifikasi di atas 4.500 kcal per kg akan masuk dalam bulan Juli 2026, lalu meningkat menjadi 3 juta ton dari bulan Agustus hingga Desember. “Tambahan pasokan ini diperlukan agar kapasitas PLTU tidak terganggu,” jelasnya.

Darmawan menilai, peningkatan pasokan batu bara berkalori tinggi akan membantu mengurangi tekanan pada sistem. Namun, ia menegaskan bahwa langkah jangka pendek ini hanya sementara. “Retrofitting akan menjadi cara jangka panjang untuk mengoptimalkan penggunaan batu bara lokal,” tambahnya.

Kondisi Pasokan Batu Bara Nasional

Menurut Darmawan, produksi batu bara dalam negeri semakin bergeser ke arah kalori rendah karena eksploitasi terhadap sumber daya yang lebih mudah ditemukan. Sementara itu, cadangan batu bara dengan kalori menengah dan tinggi mengalami penurunan, terutama di wilayah yang lebih jauh atau sulit diakses. “Pergeseran ini memaksa PLN untuk mengadaptasi teknologi agar bisa tetap menghasilkan energi,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa kemajuan teknologi retrofitting akan memberikan manfaat signifikan bagi keandalan sistem. Dengan menggunakan batu bara kalori rendah, PLTU tetap bisa beroperasi tanpa menyebabkan penurunan kapasitas energi. “Modifikasi ini tidak hanya menghemat biaya operasional, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor batu bara,” jelas Darmawan.

Strategi Jangka Panjang untuk Efisiensi

PLN berharap, retrofitting bisa diterapkan di seluruh pembangkit di Indonesia. Proses ini memerlukan studi kelayakan yang dilakukan secara bertahap, dengan fokus pada PLTU yang paling membutuhkan perubahan. Darmawan menegaskan bahwa efisiensi penggunaan batu bara kalori rendah menjadi kunci dalam memenuhi target produksi listrik nasional.

Darmawan menjelaskan bahwa pemadaman listrik bergilir sebelumnya disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Dengan retrofitting, PLN berupaya menyesuaikan kebutuhan pembangkit dengan karakteristik batu bara yang tersedia. “Retrofitting akan membantu kami mencapai keseimbangan ini,” ujarnya.

Langkah ini juga dipandang sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ketahanan energi. Darmawan menyebutkan bahwa penggunaan batu bara kalori rendah tidak hanya murah, tetapi juga ramah lingkungan jika diimbangi dengan teknologi pengurangan emisi. “Kami sedang mengevaluasi dampak lingkungan dari modifikasi ini,” tambahnya.

Perspektif Jangka Panjang

Menurut Darmawan, retrofitting PLTU adalah investasi jangka panjang yang akan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor. Ia menyebutkan bahwa dengan keberhasilan di Suralaya, perusahaan kini memiliki dasar kuat untuk mengembangkan teknologi serupa di pembangkit lainnya. “Ini akan memberikan keuntungan bagi industri energi nasional,” ujarnya.

Darmawan menegaskan bahwa penggunaan batu bara kalori rendah tidak menurunkan kualitas listrik yang dihasilkan. “Justru, retrofitting meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar, sehingga产出 tetap optimal,” katanya. Pemadaman listrik bergilir sebelumnya terjadi karena tidak semua PLTU mampu memanfaatkan batu bara berkalori rend

BNI Perkuat Budaya Layanan Melalui Program CX100 Danantara

Amalzakat.com – Meeting Results – Transformasi layanan perbankan di Indonesia semakin memperlihatkan langkah konkret dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Melalui program CX100 Danantara, BNI berupaya memperkuat budaya layanan yang lebih modern dan adaptif, sekaligus meningkatkan kualitas pengalaman nasabah. Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam menciptakan organisasi yang lebih berorientasi pada kepuasan pelanggan dan mendorong inovasi di sektor keuangan.

Program CX100 Danantara: Mendorong Peningkatan Pengalaman Nasabah

Program CX100 Danantara merupakan upaya Danantara Indonesia untuk meningkatkan kualitas pengalaman pelanggan dalam lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan implementasi program ini, BNI berkomitmen pada transformasi layanan yang menyeluruh, melibatkan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, pengoptimalan proses bisnis, serta pemanfaatan teknologi secara terintegrasi. Tujuan utamanya adalah menciptakan layanan yang lebih responsif dan relevan dengan kebutuhan pasar saat ini dan masa depan.

“Transformasi yang kami jalankan tidak hanya berfokus pada penguatan bisnis dan teknologi, tetapi juga pada pembangunan budaya kerja yang kuat serta membangun pengalaman nasabah yang semakin baik dan relevan dengan kebutuhan masa depan,” ujar Munadi Herlambang, Direktur Human Capital & Compliance BNI, dalam keterangan tertulis.

BNI menempatkan pengalaman nasabah sebagai fondasi utama dalam pengembangan bisnis. Dengan menginternalisasikan nilai-nilai Swadharma Bhakti Nagara, perusahaan ini berusaha menciptakan lingkungan kerja yang selaras dengan visi menjadi lembaga keuangan global terpercaya. Transformasi budaya menjadi bagian kunci dalam mencapai tujuan tersebut, karena pengalaman pelanggan tidak hanya ditentukan oleh produk atau teknologi, tetapi juga oleh cara tim BNI menyampaikan layanan.

Tiga Peran Strategis BNI dalam Transformasi

Dalam mendukung keberhasilan transformasi, BNI menegaskan tiga peran utama yang menjadi fokus utama perusahaan. Pertama, BNI terus memperkuat posisinya sebagai mitra strategis pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menyediakan layanan keuangan dan solusi digital bagi segmen nasabah domestik maupun internasional, sekaligus memperluas jaringan bisnis guna mendukung ekspor dan investasi ke pasar global.

Kedua, perusahaan mendorong perubahan digital melalui pengembangan kapabilitas teknologi yang semakin canggih. Langkah ini mencakup otomatisasi proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi, serta pembuatan solusi layanan yang terintegrasi, baik melalui platform daring maupun aplikasi mobile. Dengan inisiatif ini, BNI mengupayakan peningkatan produktivitas dan kemudahan akses bagi pelanggan, sejalan dengan visi menjadi lembaga keuangan inovatif.

Ketiga, BNI memperkuat peran sebagai mitra keuangan utama bagi berbagai segmen nasabah, termasuk korporasi, institusi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan individu. Perusahaan terus menyesuaikan produk keuangan dengan kebutuhan spesifik masing-masing segmen, sekaligus memastikan layanan yang diberikan tetap personal dan adaptif. Selain itu, BNI berupaya menghadirkan solusi yang terpadu, baik dalam hal pengelolaan dana, pembiayaan, maupun manajemen risiko.

Marga Budaya BNI: Melayani Sepenuh Hati, Berani Berkarya, Bijak Menjaga

Menurut Munadi, peningkatan kualitas layanan tidak bisa terlepas dari penguatan budaya kerja. Ia menjelaskan bahwa BNI mengembangkan tiga pilar utama dalam Marga Budaya BNI, yaitu SEVA (The Way We Serve), KARYA (The Way We Perform), dan RAKSA (The Way We Protect). Pilar-pilar ini diterapkan melalui semangat ‘Melayani Sepenuh Hati, Berani Berkarya, dan Bijak Menjaga’ yang menjadi landasan untuk layanan yang empatik, profesional, serta mengedepankan integritas.

Transformasi budaya di BNI juga didukung oleh beberapa strategi, seperti pelatihan berkelanjutan bagi karyawan, penerapan change management yang sistematis, serta partisipasi aktif dalam program CX100 Danantara. Dengan pengelolaan yang lebih terstruktur, BNI menargetkan peningkatan kinerja organisasi, baik dalam hal inovasi maupun tanggung jawab sosial. Selain itu, perusahaan berupaya membangun tim yang kompeten dan berorientasi pada kepuasan pelanggan, sebagai bentuk respons terhadap dinamika pasar yang terus berubah.

Program CX100 Danantara juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas fungsi dalam transformasi layanan. Tim yang dibentuk mencakup berbagai aspek, seperti komunikasi, teknologi, proses bisnis, operasional, dan penilaian kualitas pengalaman nasabah. Dengan pendekatan holistik ini, BNI berharap mampu menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan memungkinkan peningkatan layanan secara berkelanjutan.

Peningkatan Kualitas Pengalaman Nasabah: Fokus pada Kepuasan dan Kepercayaan

Dalam era digital, kepuasan nasabah menjadi salah satu tolok ukur utama keberhasilan transformasi BNI. Dengan memperkuat keberadaan CX100 Danantara, perusahaan ini memastikan bahwa setiap interaksi dengan nasabah dijaga kualitasnya, baik melalui layanan langsung maupun kanal digital. Dukungan dari teknologi yang mutakhir dan proses bisnis yang efisien menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut.

Nilai-nilai yang diwujudkan dalam program ini mencakup komitmen terhadap kehati-hatian dan profesionalisme. Munadi menegaskan bahwa BNI menginternalisasikan semangat Marga Budaya BNI, yang meliputi tiga prinsip utama: melayani dengan penuh hati, berani berkarya, dan bijak menjaga. Prinsip-prinsip ini diharapkan mampu mendorong seluruh karyawan untuk memberikan layanan yang berkualitas dan mengedepankan kepuasan nasabah.

Komitmen BNI pada penguatan budaya layanan juga memperlihatkan perusahaan ini sebagai pelaku transformasi yang proaktif. Dengan mengintegrasikan pengalaman pelanggan ke dalam setiap aspek operasional, BNI menjaga konsistensi dalam memberikan layanan yang sesuai dengan ekspektasi pasar. Hal ini memperkuat reputasi BNI sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya inovatif, tetapi juga tangguh dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Kepuasan nasabah tidak hanya diukur dari kecepatan layanan atau kepuasan produk, tetapi juga dari interaksi yang berkesan dan memberikan nilai tambah. Dengan memperkuat budaya layanan, BNI berusaha membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan, sekaligus menegaskan perannya sebagai bagian dari sistem keuangan nasional yang stabil dan berkelanjutan. Inisiatif CX100 Danantara diharapkan menjadi pilar utama dalam mencapai visi ini.

Sementara itu, BNI terus mengembangkan inisiatif lain untuk memperkuat keberadaannya di sektor keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini meningkatkan kehadiran digital dan keberagaman layanan yang sesuai dengan berbagai segmen pasar. Transformasi budaya yang terus dilakukan sejalan dengan upaya untuk menciptakan organisasi yang semakin responsif, berorientasi pelanggan, dan mampu beradaptasi dengan dinamika industri yang cepat berubah.

Program CX100 Danantara menjadi bukti bahwa BNI tidak hanya fokus pada pertumbuhan finansial, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia dan budaya perusahaan. Dengan pendekatan holistik, BNI menegaskan bahwa keberhasilan transformasi tidak hanya bergantung pada teknologi dan produk, tetapi juga pada kompetensi tim dan semangat kerja yang sejalan dengan visi perusahaan. Hal ini mencerminkan komitmen BNI untuk menjadi mitra utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News. Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu. Kiper Palestina Saleem Al-Ashqar Tewas Kena Tembak Tentara Israel. Harta Kekayaan Brigjen Pol Lalu Muhammad, Tersangka Baru Korupsi MBG Terungkap. Peran Brigjen Lalu Muhammad dalam Kasus Korupsi MBG. Inflasi Masih Terkendali, Ekonom: Dompet Kelas Menengah Terus Tercekik. Ada ‘Kemajuan Positif’ dalam Negosiasi Damai AS-Iran, Apa Hasilnya? HUT Investor Daily.

Ekspor Indonesia Turun 5,73 Persen, Emas Anjlok Paling Dalam

Amalzakat.com – Special Plan – Jakarta, Beritasatu.com – Laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa nilai total ekspor Indonesia pada bulan Mei 2026 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini menjadi angka penurunan terbesar dalam beberapa bulan terakhir, dengan khusus komoditas logam mulia dan perhiasan serta permata mencatatkan penurunan terdalam. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa jumlah ekspor negara ini pada Mei 2026 mencapai US$ 23,20 miliar, mengalami penurunan sebesar 5,73% dibandingkan Mei 2025.

Perkembangan Ekspor Bulan Mei

Penurunan tersebut juga terjadi pada sektor nonmigas, yang mengalami penurunan sebesar 4,50% secara tahunan. Meski demikian, secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia dari Januari hingga Mei 2026 mencapai US$ 115,36 miliar, naik 3,02% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ateng menambahkan bahwa pertumbuhan pada ekspor nonmigas tercatat sebesar US$ 110,19 miliar, tumbuh 3,89% dibandingkan Januari-Mei 2025.

“Peningkatan ekspor nonmigas terjadi meski ada penurunan di beberapa sektor,” ujar Ateng dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/7/2026). Ia juga menyoroti peran komoditas tertentu dalam menggerakkan angka ekspor tersebut.

Berdasarkan kategori komoditas, nikel dan barang yang berasal darinya menjadi penyumbang kenaikan terbesar untuk ekspor nonmigas. Kenaikan ini mencapai US$ 2,05 miliar atau 60,88% dibandingkan Mei 2025. Sebaliknya, komoditas logam mulia dan perhiasan serta permata mengalami penurunan terdalam, dengan nilai ekspor turun US$ 1,01 miliar atau 23,73%. Penurunan ini mencerminkan tekanan global terhadap permintaan emas di tengah situasi ekonomi yang dinamis.

Ekspor ke Pasar Utama

Dari sisi tujuan ekspor, China masih menjadi pasar terbesar bagi produk nonmigas Indonesia. Dalam lima bulan pertama 2026, nilai ekspor ke Tiongkok mencapai US$ 28,54 miliar. Di urutan kedua, Amerika Serikat dengan nilai US$ 12,73 miliar dan India sebesar US$ 7,43 miliar. Tiga negara tersebut menyumbang 44,20% dari total ekspor nonmigas Indonesia.

Sementara itu, ekspor ke kawasan ASEAN mencapai US$ 22,13 miliar, sedangkan ke Uni Eropa, yang terdiri dari 27 negara, sebesar US$ 7,99 miliar. Pasar-pasar ini menunjukkan konsistensi dalam permintaan, meski belum cukup untuk menyelamatkan angka ekspor secara keseluruhan dari penurunan.

Sektor Usaha dan Perubahan Struktur Ekspor

Analisis sektor usaha menunjukkan bahwa ekspor hasil industri pengolahan mencatatkan pertumbuhan tertinggi, dengan kenaikan 6,80% dibandingkan Januari-Mei 2025. Pertumbuhan ini dipicu oleh permintaan yang stabil untuk produk manufaktur, seperti elektronik dan mesin-mesin industri. Sebaliknya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan hingga 24,95%, sementara sektor pertambangan dan sektor lainnya turun 8,14%.

Penurunan di sektor pertanian terutama disebabkan oleh ketergantungan pada ekspor produk pertanian yang mengalami tekanan akibat perubahan iklim dan harga komoditas global yang turun. Sementara itu, sektor pertambangan mengalami penurunan karena permintaan batu bara dan mineral lainnya terutama di pasar Asia mengalami penurunan signifikan.

Kontribusi Daerah Asal Barang

Dari segi daerah asal barang, Jawa Barat tetap menjadi provinsi penyumbang ekspor terbesar sepanjang Januari hingga Mei 2026. Nilai ekspor dari provinsi ini mencapai US$ 15,97 miliar, berkontribusi 13,85% terhadap total ekspor nasional. Sulawesi Tengah menempati posisi kedua dengan nilai ekspor US$ 10,40 miliar atau 9,01%, disusul Kepulauan Riau dengan kontribusi US$ 10,01 miliar atau 8,67%.

Kontribusi dari provinsi-provinsi lain, seperti Sumatra Utara dan Kalimantan Timur, juga mencerminkan dinamika industri di daerah-daerah tersebut. Namun, penurunan di sejumlah sektor kecil seperti kehutanan dan perikanan menunjukkan tantangan yang perlu diatasi untuk memperkuat daya saing ekspor Indonesia.

Tantangan dan Peluang di Pasar Global

Penurunan ekspor pada Mei 2026 menunjukkan tekanan dari pasar internasional, khususnya di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, kenaikan kumulatif dari Januari hingga Mei membuktikan bahwa ada peluang untuk memperbaiki kinerja ekspor jika strategi pemasaran dan produksi bisa disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Ateng menyebutkan bahwa sektor industri pengolahan menjadi pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ini.

Indonesia juga perlu memperhatikan dinamika permintaan di pasar utama seperti Tiongkok dan Amerika Serikat. Penurunan pada komoditas logam mulia berdampak besar, mengingat emas masih menjadi bagian penting dari kepercayaan investor dan kebutuhan masyarakat dalam masa krisis. Meski demikian, kemampuan sektor nonmigas untuk tumbuh tetap menjadi titik terang bagi ekspor nasional.

Kebutuhan untuk diversifikasi pasar dan komoditas menjadi penting. Ekspor ke kawasan ASEAN dan Uni Eropa, meski nilai totalnya tidak sebesar pasar utama, tetap menunjukkan potensi pertumbuhan. Dengan adanya ekspor nonmigas yang meningkat, Indonesia perlu memperkuat kapasitas produksi di sektor manufaktur untuk menjaga konsistensi pertumbuhan.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan menunjukkan bahwa Indonesia masih mampu menghadapi tekanan ekonomi global. Namun, keberhasilan ini juga didukung oleh kemampuan pengusaha lokal untuk beradaptasi dengan perubahan permintaan. Dengan pendekatan yang lebih strategis, ekspor negara ini bisa dipertahankan di tengah tantangan yang terus berlangsung.

Analisis BPS menekankan bahwa meskipun ada penurunan pada beberapa komoditas, Indonesia masih memiliki kemampuan untuk memperbaiki kinerja ekspor. Perlu adanya kebij

Impor Indonesia Mei 2026 Melonjak 22,16 Persen

Amalzakat.com – Special Plan – Jakarta, Beritasatu.com – Menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor Indonesia pada bulan Mei 2026 mengalami kenaikan signifikan sebesar 22,16% dibandingkan bulan Mei 2025. Meskipun ada peningkatan ini, China tetap menjadi negara utama penyuplai barang impor ke Indonesia hingga Januari-Mei 2026. Angka impor yang mencapai US$ 24,81 miliar menggambarkan tren pertumbuhan yang terus berlangsung, meski pihak BPS juga menyoroti variasi dalam komposisi impor.

Pertumbuhan Impor Tahunan

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menyatakan bahwa impor Indonesia pada Mei 2026 mencapai US$ 24,81 miliar. Jumlah ini naik 22,16% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini tidak terlepas dari dinamika global dan kebutuhan domestik yang semakin meningkat. Sejalan dengan itu, impor nonmigas pada bulan tersebut mencatat kenaikan sebesar 14,89% menjadi US$ 20,30 miliar.

“Nilai impor Indonesia Mei 2026 mencapai US$ 24,81 miliar atau naik 22,16% dibandingkan Mei 2025,” ujar Ateng Hartono. Peningkatan ini mencerminkan intensitas kegiatan perekonomian yang melibatkan aliran barang masuk dari luar negeri.

Kelompok impor nonmigas juga mengalami peningkatan 13,16% hingga Januari-Mei 2026, dengan total mencapai US$ 93,88 miliar. Pertumbuhan ini didorong oleh beberapa sektor, terutama bahan baku dan barang penolong yang menunjukkan kenaikan tertinggi sebesar US$ 10 miliar atau 14,41%. Sementara impor barang modal tumbuh 17,53% dengan nilai mencapai US$ 3,30 miliar, dan impor barang konsumsi naik 17,05% sebesar US$ 1,43 miliar.

Komoditas yang Mengalami Peningkatan

Dalam kategori komoditas tertentu, kelompok mesin, peralatan mekanis, dan komponennya menjadi item impor dengan pertumbuhan tertinggi. Jumlah impornya meningkat US$ 2,34 miliar atau 16,92% dibandingkan Januari-Mei 2025. Di sisi lain, kelompok logam mulia serta perhiasan atau permata mencatatkan penurunan terbesar, dengan nilai impor turun US$ 0,35 miliar atau 10,99%. Fenomena ini menunjukkan pergeseran preferensi konsumen dan produsen di sektor kecil.

Secara kumulatif, nilai impor Indonesia Januari-Mei 2026 mencapai US$ 111,33 miliar atau naik 15,24% dibandingkan periode yang sama pada 2025. Impor nonmigas hingga Mei 2026 mencapai US$ 93,88 miliar, meningkat 13,16% dibandingkan Januari-Mei 2025. Angka ini menunjukkan kebutuhan industri dan sektor jasa yang terus bertambah sepanjang semester pertama tahun ini.

Penyuplai Utama Impor Nonmigas

Dari sisi negara asal, China tetap memegang posisi pertama sebagai penyuplai impor nonmigas terbesar ke Indonesia. Nilai impornya mencapai US$ 39,27 miliar, yang berkontribusi 41,83% terhadap total impor nonmigas hingga Mei 2026. Jepang menempati peringkat kedua dengan nilai impor sebesar US$ 5,17 miliar atau 5,51% dari total, sementara Australia berada di posisi ketiga dengan US$ 5,02 miliar atau 5,35%.

Kawasan ASEAN juga berkontribusi signifikan, dengan nilai impor mencapai US$ 13,97 miliar atau 14,88%. Uni Eropa menyumbang US$ 6,19 miliar atau 6,59% dari total impor nonmigas. Dengan keberagaman sumber impor ini, Indonesia menciptakan ketergantungan ekonomi yang seimbang antara negara-negara Asia, Eropa, dan Oseania.

Analisis Kenaikan Impor

Pertumbuhan impor yang terjadi pada Mei 2026 mencerminkan kebutuhan eksporir domestik untuk mengisi kekurangan persediaan. Bahan baku dan barang penolong tercatat sebagai kelompok impor dengan pertumbuhan terbesar, menunjukkan bahwa sektor manufaktur dan industri masih membutuhkan bantuan logistik dari luar. Meskipun ada kenaikan signifikan, neraca perdagangan Indonesia selama Januari-Mei 2026 masih menunjukkan surplus sebesar US$ 4,03 miliar.

Surplus ini didorong oleh sektor nonmigas yang mencatatkan surplus US$ 16,31 miliar, sementara sektor migas mengalami defisit sebesar US$ 12,28 miliar. Fenomena ini mencerminkan keseimbangan antara ekspor migas yang kuat dan pertumbuhan impor nonmigas yang diiringi oleh permintaan lokal yang meningkat. Meskipun impor nonmigas tumbuh 13,16% hingga Mei 2026, kinerja ekspor dalam sektor nonmigas tetap mampu menjaga posisi surplus.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa impor Indonesia dalam Januari-Mei 2026 mencapai US$ 111,33 miliar, menandai peningkatan stabil dari tahun sebelumnya. Meskipun tidak semua kelompok impor menunjukkan peningkatan serupa, beberapa sektor seperti peralatan mesin dan bahan baku menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Data ini menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kinerja ekonomi Indonesia di tengah tantangan global.

Kenaikan impor terjadi di tengah kondisi ekonomi global yang dinamis, termasuk perubahan harga komoditas dan permintaan pasar. Meski impor meningkat, tingkat surplus perdagangan Indonesia menunjukkan kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara masuk dan keluar barang. Hal ini memberikan harapan bahwa pertumbuhan ekonomi akan

Key Strategy: Neraca Dagang Indonesia Defisit US$1,61 Miliar pada Mei 2026

Amalzakat.com – Key Strategy menjadi salah satu pilar utama dalam upaya pemerintah untuk menstabilkan kondisi ekonomi nasional, termasuk dalam menghadapi defisit neraca dagang sebesar US$1,61 miliar pada bulan Mei 2026. Dikutip dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), angka defisit tersebut menunjukkan bahwa impor melonjak lebih tinggi dibandingkan ekspor, tetapi secara kumulatif selama lima bulan pertama tahun 2026, Indonesia masih mencatat surplus neraca dagang sebesar US$4,03 miliar. Tren ini menegaskan bahwa meski ada tekanan pada bulan Mei, strategi pemerintah dalam menangani dinamika perdagangan tetap menunjukkan hasil yang seimbang dan berpotensi mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Analisis Ekspor dan Impor: Tren Berbeda dalam Lima Bulan

Ekspor Indonesia pada Mei 2026 mencapai US$23,20 miliar, turun 5,73% dibandingkan Mei 2025. Penurunan ini didorong oleh fluktuasi permintaan global dan penurunan produksi di sektor tertentu, seperti pertanian dan manufaktur. Namun, sektor nonmigas tetap menjadi penopang utama, dengan ekspor nonmigas sebesar US$22,45 miliar, mengalami penurunan 4,50% namun masih berkontribusi signifikan pada surplus kumulatif. Menurut Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, nilai ekspor Januari–Mei 2026 mencapai US$115,36 miliar, meningkat 3,02% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Surplus tersebut terutama didorong oleh kinerja positif sektor nonmigas yang mencatatkan surplus sebesar US$16,31 miliar, sementara sektor migas terus mengalami defisit mencapai US$12,28 miliar,” ujar Ateng Hartono dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Di sisi lain, nilai impor Indonesia pada Mei 2026 mencapai US$24,81 miliar, naik 22,16% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan impor ini mencerminkan ketergantungan pada barang-barang yang diperlukan untuk produksi domestik maupun konsumsi kebutuhan pokok. Defisit neraca dagang Mei 2026 terjadi karena kenaikan impor yang lebih signifikan, terutama dari sektor migas yang menyumbang defisit sebesar US$3,76 miliar. Namun, surplus sektor nonmigas sebesar US$2,15 miliar masih memberikan keseimbangan yang berarti.

Sektor Nonmigas: Strategi Kunci yang Menciptakan Peluang

Sektor nonmigas, yang mencakup produk pertanian, manufaktur, dan jasa, terus menjadi motor penggerak utama dalam pertumbuhan ekspor Indonesia. Salah satu keberhasilan Key Strategy adalah peningkatan ekspor nikel dan barang turunannya, yang kontribusi mencapai US$2,05 miliar atau naik 60,88% dibandingkan Mei 2025. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah dalam memperkuat daya saing sektor industri pengolahan telah mulai terasa dampaknya.

Secara kumulatif, ekspor nonmigas Januari–Mei 2026 mencapai US$110,19 miliar, meningkat 3,89%. Meski demikian, ada sektor yang mengalami penurunan ekspor signifikan, seperti logam mulia dan perhiasan, yang turun US$1,01 miliar atau 23,73%. Perubahan ini menunjukkan bahwa Key Strategy perlu terus dioptimalkan untuk mengatasi tantangan dari sektor-sektor tertentu, sementara sektor yang lain tetap dijaga agar bisa berkontribusi maksimal.

Sektor Migas: Tantangan Global yang Memengaruhi Neraca Dagang

Sektor migas masih menjadi penyumbang defisit terbesar dalam neraca dagang Mei 2026, mencapai US$3,76 miliar. Defisit ini terutama disebabkan oleh penurunan harga minyak mentah dunia dan permintaan yang melambat dari pasar ekspor utama. Menurut laporan BPS, kebijakan Key Strategy dalam pengelolaan sektor migas harus diperkuat dengan upaya meningkatkan efisiensi produksi dan mengeksplorasi pasar alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada harga global.

Strategi pemerintah dalam menekan defisit migas juga melibatkan penguatan kinerja perusahaan-perusahaan BUMN yang bergerak di sektor ini. Meski defisit masih terjadi, kenaikan produksi bahan bakar minyak (BBM) dan gas alam cair (LNG) menunjukkan kemajuan yang bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk memperbaiki kinerja ekspor sektor migas dalam beberapa bulan ke depan. Selain itu, Key Strategy juga mencakup pengurangan impor migas melalui diversifikasi sumber daya energi nasional.

Analisis Pasar Eksternal: Faktor yang Memengaruhi Defisit Mei

Dalam konteks Key Strategy, defisit neraca dagang Mei 2026 tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja internal sektor-sektor tertentu, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti permintaan pasar global dan volatilitas harga komoditas. Misalnya, peningkatan permintaan bahan baku industri dari negara-negara Asia Tenggara dan Eropa menyebabkan kenaikan impor barang-barang tertentu, seperti bahan kimia dan peralatan pertanian. Di sisi ekspor, ketidakstabilan permintaan dari pasar utama seperti Tiongkok dan Amerika Serikat berkontribusi pada penurunan nilai ekspor, terutama untuk produk-produk nonmigas.

Strategi pemerintah dalam memanfaatkan peluang pasar eksternal juga menjadi fokus utama. Dengan Key Strategy yang menekankan ekspor berkelanjutan dan kerja sama dagang regional, Indonesia diharapkan bisa mengatasi defisit Mei 2026 sekaligus membangun fondasi untuk surplus dalam periode berikutnya. Penyesuaian kebijakan tarif dan promosi dagang menjadi alat penting dalam mengoptimalkan strategi ini.

Masa Depan Neraca Dagang: Strategi yang Diperlukan

Defisit neraca dagang Mei 2026 menjadi pengingat penting bahwa Key Strategy harus terus diadaptasi untuk menghadapi tantangan dinamis. Pemerintah diperkirakan akan fokus pada penguatan sektor manufaktur, pengembangan ekspor berbasis teknologi, dan perbaikan infrastruktur logistik untuk mengurangi biaya impor. Selain itu, kebijakan fiskal yang lebih strategis, seperti pengurangan beban impor barang strategis, akan menjadi poin kunci dalam menjaga keseimbangan perdagangan.

Dengan menggabungkan Key Strategy dalam aspek produksi, distribusi, dan pemasaran, Indonesia memiliki potensi untuk memperbaiki neraca dagang dalam masa depan. Kinerja sektor nonmigas yang stabil, terutama dari pertanian dan manufaktur, menunjukkan bahwa strategi ini sedang berjalan efektif. Namun, pengelolaan sektor migas dan respons terhadap perubahan kebijakan global tetap menjadi fokus utama untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik pada tahun 2026.

Harga Minyakita Belum Naik, Kemendag: Masih Dikaji

Amalzakat.com – Key Discussion – Dalam sebuah wawancara di Jakarta, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan bahwa keputusan mengenai penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) Minyakita belum diambil. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menjelaskan bahwa pemerintah masih mengevaluasi berbagai aspek sebelum memutuskan kebijakan baru, meskipun harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) mengalami kenaikan. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, tidak ada perubahan harga Minyakita yang diterapkan.

Kenaikan Harga CPO dan Biaya Produksi

Peningkatan harga CPO telah memicu diskusi antara pemerintah dan pemangku kepentingan. Kemendag mengakui bahwa harga bahan baku minyak sawit telah naik, dan biaya produksi juga mengalami kenaikan. Namun, keputusan untuk menyesuaikan HET Minyakita masih menunggu hasil analisis lebih lanjut. “Sampai sekarang tidak naik sesuai hasil rapat koordinasi (beberapa waktu lalu) itu, dengan beberapa pertimbangan. Jadi sampai sekarang belum ada kenaikan,” ujar Budi Santoso dalam Forum Bisnis Indonesia-Belarus di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Pertimbangan dalam Penyesuaian Harga

Pemerintah mempertimbangkan tidak hanya kondisi produsen tetapi juga keberlangsungan industri kelapa sawit secara keseluruhan. Dalam memutuskan penyesuaian HET, Kemendag berusaha menemukan titik keseimbangan agar kenaikan harga bahan baku tidak terlalu berat bagi produsen, sekaligus menjaga aksesibilitas harga minyak goreng bagi masyarakat. Penyesuaian ini juga mencakup analisis dampak terhadap daya beli konsumen, baik di tingkat rumah tangga maupun sektor usaha kecil.

Kemendag mengungkapkan bahwa kebijakan HET Minyakita merupakan salah satu langkah yang sedang dipertimbangkan sebagai respons terhadap situasi harga bahan baku yang mengalami tekanan. Meski CPO naik, pemerintah ingin memastikan bahwa kenaikan harga tidak terlalu signifikan sehingga mengganggu kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, industri kelapa sawit juga perlu dipertahankan agar tidak mengalami penurunan produksi yang berdampak pada ekonomi nasional.

Komunikasi dengan Berbagai Pihak

Budi Santoso menyampaikan bahwa Kemendag aktif berkoordinasi dengan produsen, konsumen, dan asosiasi industri kelapa sawit. Upaya ini bertujuan untuk memperoleh masukan yang lebih lengkap sebelum menentukan kebijakan akhir. “Nanti kita lihat. Kami juga komunikasi terus dengan produsen, dengan konsumen dan juga dengan asosiasi,” katanya. Komunikasi ini dilakukan secara berkala, baik melalui rapat maupun pertemuan informal, untuk memastikan semua pihak terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Kemendag menjelaskan bahwa keputusan penyesuaian HET Minyakita tidak bisa diambil secara impulsif. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti kinerja pasar, permintaan konsumen, dan ketersediaan stok minyak. Selain itu, pemerintah juga mengamati pengaruh kenaikan harga terhadap inflasi secara keseluruhan. “Kita perlu menyeimbangkan antara kebutuhan produsen dan kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Perkembangan Terkini dan Persiapan

Pemerintah mengakui bahwa penyesuaian HET Minyakita tetap menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan. Langkah ini dianggap penting untuk menjawab kenaikan harga CPO dan kenaikan biaya produksi yang terjadi belakangan ini. Namun, hingga kini, besaran kenaikan dan waktu penerapan kebijakan masih menunggu hasil kajian lebih lanjut.

Dalam upaya menjaga stabilitas harga, Kemendag terus memantau perkembangan pasar, termasuk fluktuasi harga bahan baku dan permintaan minyak goreng. Data harga harian dan kondisi produksi menjadi bahan pertimbangan utama. “Kita masih menunggu hasil evaluasi agar keputusan yang diambil lebih tepat dan berkelanjutan,” ujar Budi Santoso. Selain itu, pemerintah juga mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari penyesuaian harga tersebut, terutama di daerah-daerah yang bergantung pada industri kelapa sawit.

Impak pada Industri dan Masyarakat

Menurut Budi Santoso, kenaikan harga Minyakita jika diterapkan harus diimbangi dengan langkah-langkah untuk memastikan daya beli masyarakat tidak terganggu. Ia menekankan bahwa pemerintah berupaya meminimalkan beban bagi konsumen, terutama keluarga miskin dan rumah tangga kecil. “Kita ingin harga minyak goreng tetap terjangkau, tetapi juga tidak menimbulkan kerugian berlebihan bagi produsen,” jelasnya.

Di samping itu, Kemendag juga memperhatikan keseimbangan antara harga produksi dan harga jual. Jika harga CPO terus naik, produsen mungkin terpaksa meningkatkan harga jual untuk menutupi biaya produksi yang meningkat. Namun, pemerintah ingin memastikan bahwa penyesuaian harga tidak terlalu drastis, sehingga tidak mengganggu konsumen. “Kita sedang mencari titik yang optimal antara keduanya,” kata Menteri Perdagangan.

Langkah ini juga mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan pasar internasional. Kenaikan harga CPO tidak hanya dipengaruhi oleh faktor domestik, tetapi juga oleh kebijakan luar negeri serta permintaan global. Kemendag berharap dengan memperhatikan dinamika pasar internasional, kebijakan yang diambil akan lebih efektif dalam menjaga keseimbangan harga minyak goreng di dalam negeri.

Sebagai bagian dari upaya menstabilkan harga, Kemendag juga mengevaluasi kebijakan subsidi yang diberikan kepada produsen. Jika diperlukan, pemerintah akan menyesuaikan subsidi tersebut agar tetap mampu mendukung produksi minyak sawit tanpa mengorbankan keberlanjutan harga jual. “Kita masih melihat kemungkinan penyesuaian subsidi sebagai bagian dari strategi jangka panjang,” tambah Menteri Budi Santoso.

Langkah Selanjutnya

Kemendag menyatakan bahwa keputusan akhir akan diumumkan setelah hasil evaluasi lengkap. Mereka berencana mengumumkan kebijakan tersebut dalam beberapa minggu ke depan, setelah memperoleh masukan dari semua pihak terkait. “Kita ingin keputusan ini sejalan dengan kebutuhan industri dan masyarakat,” ujar Budi Santoso. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan tetap memantau dinamika pasar dan kondisi produksi untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap responsif terhadap perubahan situasi.

Dengan menunda keputusan, Kemendag berharap dapat mencari solusi yang paling tepat dan mengurangi risiko kenaikan harga yang terlalu besar. Mereka juga ingin memastikan bahwa perubahan harga Minyakita tidak menyebabkan gangguan pada rantai pasok dan kestabilan pasokan minyak goreng di berbagai daerah. “Kita sedang berusaha mencapai keseimbangan yang baik untuk semua pihak,” pungkasnya.

Reformasi Pasar Modal dan Peran Investor Domestik

Amalzakat.com – Topics Covered – Di tengah dinamika pasar keuangan yang terus berubah, Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menekankan pentingnya penguatan peran investor institusional lokal sebagai penyangga utama dalam pasar modal Indonesia. Menurutnya, kekuatan ini terutama diperlukan ketika terjadi aliran dana asing yang signifikan keluar dari pasar, yang dapat memicu ketidakstabilan likuiditas. Dalam keynote speech pada Investor Day 2026 yang digelar di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (30/6/2026), Misbakhun mengatakan bahwa lembaga keuangan nasional seperti Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), BPJS Ketenagakerjaan, serta BPI Danantara memiliki potensi besar untuk menjaga keseimbangan pasar.

Warisan Dana Besar sebagai Alat Stabilisasi

Menurut Misbakhun, dana yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan mencapai hampir Rp 1.000 triliun, menjadikannya salah satu lembaga paling besar di Indonesia. Dengan dana yang besar, lembaga ini dapat berperan sebagai pendorong stabilitas pasar saat terjadi tekanan dari investor asing. “Jika dana asing mengalami penarikan sebesar Rp 300 triliun, kita masih memiliki pihak-pihak seperti Danantara, BPJS Ketenagakerjaan, BPKH, dan lainnya untuk menopang pergerakan pasar,” jelasnya dalam pembicaraan di acara tersebut.

“Kita ingin mentransformasi Bursa Efek Indonesia menjadi bursa yang mempunyai kelas dunia. Indonesia sudah menjadi bagian dari G-20, sudah selayaknya dan sangat pantas bursa efek kita menjadi bursa efek yang berkelas dunia,” tegas Misbakhun.

Dalam menjelaskan, dia menekankan bahwa kekuatan tersebut tidak hanya bergantung pada dana asing, tetapi juga pada kemampuan lembaga domestik dalam memastikan likuiditas pasar tetap terjaga. Pemisahan fungsi pelaku pasar dan kepemilikan bursa, atau yang dikenal sebagai demutualisasi, menjadi bagian dari upaya ini. Perubahan struktur kepemilikan BEI akan memungkinkan lembaga seperti BPI Danantara, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan pihak lainnya memiliki peran lebih aktif dalam pengelolaan bursa.

Persiapan Implementasi Demutualisasi BEI

Demutualisasi BEI adalah bagian dari reformasi tata kelola pasar modal yang diinisiasi pemerintah melalui Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Regulasi ini bertujuan menciptakan sistem yang lebih independen, profesional, dan transparan, sehingga memperkuat kontrol internal serta meningkatkan kepercayaan investor. Meski demutualisasi telah diusulkan, Misbakhun mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pemerintah belum menerbitkan aturan pelaksana. Hal ini menyebabkan mekanisme penerapannya masih dalam proses diskusi internal.

“Demutualisasi BEI akan menjadi salah satu langkah strategis untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik,” tambahnya. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pasar modal pada dana asing, yang sering kali mengalami volatilitas tinggi. Misbakhun menilai bahwa pengelolaan pasar yang lebih matang akan membantu Indonesia dalam menjaga stabilitas keuangan di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Kesiapan Institusi Nasional untuk Mendukung Pasar

Salah satu keuntungan dari demutualisasi adalah keterlibatan lebih luas dari lembaga keuangan nasional dalam operasional pasar modal. Dengan pemisahan kepemilikan, BEI berpotensi mengundang lebih banyak pemegang saham yang memiliki kapasitas keuangan dan manajerial untuk menjaga pertumbuhan pasar. Misbakhun menekankan bahwa BPI Danantara, selain BPJS Ketenagakerjaan, dapat menjadi salah satu pemain kunci dalam memperkuat sistem likuiditas.

Dalam konteks tersebut, dia menyatakan bahwa keterlibatan institusi seperti BPKH dan Danantara tidak hanya menjadi penyangga, tetapi juga mampu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam aktivitas pasar. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya krisis likuiditas yang lebih serius, terutama ketika dana asing mengalami penarikan massal. Misbakhun menambahkan bahwa reformasi ini akan membawa perubahan mendasar dalam cara BEI beroperasi, sehingga lebih kompetitif di tingkat internasional.

Menurutnya, kehadiran institusi domestik yang kuat akan menjadi pondasi untuk mendorong pertumbuhan pasar modal yang sehat. “Dengan kekuatan dana lokal yang besar, pasar modal Indonesia tidak lagi rentan terhadap pergerakan dana asing yang tidak terduga,” ujar Misbakhun. Ia juga menyoroti bahwa demutualisasi menjadi bagian dari langkah strategis untuk menyesuaikan pasar dengan standar internasional.

Komitmen DPR untuk Memastikan Regulasi yang Transparan

Komisi XI DPR berkomitmen untuk menjaga proses penyusunan regulasi pasar modal agar tetap transparan dan berpihak pada kepentingan nasional. Menurut Misbakhun, kebijakan yang diusulkan harus mencerminkan kebutuhan pasar lokal, sekaligus memberikan ruang bagi keterlibatan pihak-pihak yang mampu mengelola dana secara efisien. “Kita perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar mendorong pertumbuhan dan stabilitas pasar,” jelasnya.

Menyikapi hal ini, Misbakhun menekankan bahwa keberhasilan demutualisasi dan penguatan investor lokal akan menjadi indikator penting bagi kemajuan pasar modal Indonesia. Penguatan ini diharapkan bisa menjawab tantangan ekonomi global, terutama dalam situasi ketika volatilitas pasar meningkat. Dengan demutualisasi, BEI dianggap lebih mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika pasar, sekaligus meningkatkan daya saing di tingkat internasional.

Pemerintah, menurutnya, perlu terus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga keuangan nasional untuk memastikan bahwa peran mereka dalam pasar modal terus diperkuat. Ini akan menjadi langkah krusial dalam

DPR Dorong Percepatan Demutualisasi BEI untuk Bursa Kelas Dunia

Amalzakat.com – Key Strategy – Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan Key Strategy utama dalam mendorong reformasi pasar modal. Tujuan reformasi ini adalah menjadikan BEI sejajar dengan bursa-bursa internasional, seperti New York Stock Exchange (NYSE) atau London Stock Exchange (LSE), serta membangun kepercayaan investor dalam sistem keuangan Indonesia. Pernyataan Misbakhun diberikan dalam pidato utama selama acara Investor Day 2026 yang diselenggarakan oleh Investor Daily di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, pada Selasa, 30 Juni 2026.

Langkah Strategis Demutualisasi untuk Meningkatkan Kepercayaan Investor

Demutualisasi, menurut Misbakhun, adalah Key Strategy krusial dalam mengakhiri potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan bursa. Dengan menerapkan skema ini, kepemilikan BEI akan dipisahkan dari pelaku pasar, sehingga memungkinkan tata kelola yang lebih independen dan transparan. Ia menjelaskan bahwa skema demutualisasi telah diadopsi oleh hampir seluruh bursa besar dunia, termasuk NYSE dan LSE, yang membuktikan bahwa langkah ini efektif dalam meningkatkan kredibilitas pasar modal. Pemisahan kepemilikan ini, kata Misbakhun, akan menjadi titik puncak dalam transformasi BEI menjadi bursa yang setara secara global.

“Demutualisasi adalah bagian dari Key Strategy untuk membuat BEI bisa bersaing di kancah internasional. Pemisahan antara pelaku bursa dan pemilik bursa akan membuka ruang bagi pengelolaan yang lebih adil dan akuntabel,” ujarnya.

Menurut Misbakhun, reformasi demutualisasi juga akan memperkuat peran investor institusional lokal sebagai bagian dari Key Strategy nasional. Hal ini sejalan dengan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang membuka peluang bagi lembaga keuangan dalam mengambil bagian lebih besar dalam pengelolaan BEI. Dengan adanya investor lokal yang lebih aktif, diharapkan akan tercipta keseimbangan antara stabilitas pasar dan pertumbuhan ekonomi.

Proses dan Manfaat Demutualisasi BEI

Demutualisasi BEI melibatkan beberapa tahapan, termasuk pengesahan regulasi, pembentukan badan pengelola independen, dan transisi kepemilikan dari pihak yang memiliki pengaruh langsung terhadap pengambilan keputusan. Misbakhun menekankan bahwa Key Strategy ini akan meningkatkan efisiensi operasional serta memastikan pengambilan keputusan berdasarkan prinsip pasar, bukan kepentingan pribadi. Selain itu, langkah ini juga diharapkan mampu menarik lebih banyak investor asing yang sebelumnya ragu karena adanya konflik kepentingan dalam sistem yang masih berbentuk mutual.

“Dengan Key Strategy demutualisasi, BEI bisa menjadi bursa yang lebih profesional dan kompetitif. Transisi ini tidak hanya tentang struktur, tetapi juga tentang perubahan mindset dalam mengelola pasar modal,” tambahnya.

Pengelolaan BEI yang lebih independen akan memungkinkan bursa tersebut mengikuti standar internasional, seperti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Misbakhun menyebutkan bahwa tata kelola yang transparan ini penting untuk menarik investasi langsung dan menumbuhkan ekosistem keuangan yang sehat. Selain itu, demutualisasi dianggap sebagai Key Strategy dalam meningkatkan daya saing Indonesia di pasar keuangan global, terutama dalam menghadapi persaingan dari bursa-bursa lain di Asia Tenggara.

Komitmen DPR untuk Mewujudkan Demutualisasi BEI

Persiapan demutualisasi BEI telah dimulai sejak beberapa tahun terakhir melalui berbagai regulasi dan kerja sama dengan pihak terkait. DPR berkomitmen untuk mempercepat proses ini, dengan menyiapkan kerangka hukum yang mendukung transformasi bursa tersebut. Selain Misbakhun, anggota DPR lainnya juga menyatakan dukungan mereka terhadap Key Strategy demutualisasi sebagai jalan untuk meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia.

“Kami yakin bahwa Key Strategy demutualisasi akan menghasilkan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Ini bukan hanya langkah strategis, tetapi juga langkah mengubah paradigma bursa efek,” kata anggota DPR lainnya.

DPR menilai bahwa demutualisasi BEI juga menjadi Key Strategy untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pasar modal. Dengan struktur yang lebih independen, investor akan merasa lebih nyaman berpartisipasi dalam pasar, karena semua keputusan menjadi lebih objektif dan berbasis data. Selain itu, transformasi ini diharapkan mampu menurunkan risiko sistemik dan memastikan perlindungan hak investor, terutama dalam situasi krisis ekonomi.

Key Strategy demutualisasi BEI tidak hanya menjadi fokus DPR, tetapi juga mendapat perhatian dari otoritas keuangan nasional. Dalam rangka menghadapi dinamika pasar keuangan global, reformasi ini dianggap sebagai langkah penting untuk memperkuat ekosistem keuangan Indonesia. Dengan menyelesaikan proses demutualisasi, BEI bisa menjadi bursa yang lebih mampu menghadapi tantangan, baik dalam hal regulasi maupun inovasi pasar.

Penempatan Dana SAL Kemenkeu Dorong Penguatan Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Amalzakat.com – New Policy – Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan terus memberikan kontribusi strategis dalam memperkuat sistem keuangan nasional melalui kebijakan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke perbankan. Selama ini, Bank Mandiri menilai langkah tersebut sebagai salah satu pendorong efektif dalam menjaga stabilitas likuiditas sektor perbankan dan meningkatkan peran intermediasi institusi keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini tidak hanya memastikan aliran dana yang konsisten ke pasar keuangan, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kemampuan bank dalam menyalurkan kredit ke sektor produktif.

Komentar Riduan: Sinergi Pemerintah dan Perbankan

Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan, mengungkapkan bahwa sinergi antara Kementerian Keuangan dan perbankan menjadi fondasi kuat dalam menjaga kestabilan finansial nasional. “Dana SAL yang dialokasikan ke Bank Mandiri merupakan bagian dari ekosistem pendanaan yang mendorong keberlanjutan pertumbuhan ekonomi,” kata Riduan dalam keterangan resmi yang diterbitkan pada hari Sabtu, 27 Juni 2026. Ia menekankan bahwa kebijakan ini berperan penting dalam memperkuat ketahanan keuangan serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, terutama di tengah tantangan inflasi dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

Dana SAL menjadi bagian dari ekosistem penggerak ekonomi negeri yang kontribusinya dirasakan secara langsung dalam mendukung pertumbuhan kredit dan kebutuhan masyarakat.

Riduan juga menyampaikan bahwa kerja sama erat dengan pemerintah memperkuat efektivitas kebijakan fiskal, sekaligus mendukung optimalisasi fungsi intermediasi bank. “Kolaborasi ini membuktikan bahwa perbankan dan pemerintah bisa bekerja sama secara harmonis untuk meningkatkan kinerja sektor keuangan,” imbuhnya. Dengan dana SAL yang masuk ke sistem perbankan, Bank Mandiri memiliki lebih banyak sumber dana untuk memenuhi permintaan kredit perusahaan dan masyarakat, terutama pada sektor-sektor yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian.

Penguatan Ekosistem dan Digitalisasi

Dalam strategi jangka panjang, Bank Mandiri berkomitmen untuk memperkuat ekosistem pendanaan melalui penguatan sistem digital. Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri, Novita Widya Anggraini, menambahkan bahwa dana SAL memberikan dampak nyata terhadap struktur pendanaan bank. “Kehadiran SAL berkontribusi pada efisiensi biaya dana, yang memperluas ruang penyaluran kredit kepada masyarakat,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa dana murah yang diperoleh melalui penempatan SAL mendorong Bank Mandiri untuk terus mengembangkan kapasitas finansialnya, sekaligus memastikan akses ke kredit yang lebih mudah dan murah.

Kehadiran dana SAL memberikan dampak positif yang terukur pada struktur pendanaan, termasuk efisiensi biaya dana yang secara langsung memperluas ruang penyaluran kredit.

Novita menekankan bahwa Bank Mandiri fokus pada penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang solid, dengan pendekatan berbasis ekosistem yang inklusif. “Kita harus mempercepat digitalisasi layanan keuangan untuk meningkatkan kualitas pendanaan dan mengoptimalkan penyaluran kredit ke sektor-sektor strategis,” tambahnya. Ia menambahkan bahwa dengan penguatan ekosistem pendanaan, Bank Mandiri siap menjadi mitra yang berperan aktif dalam mendorong perekonomian kerakyatan, termasuk dalam mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan Kredit dan Prioritas Ekonomi

Sebagai bagian dari agenda prioritas pemerintah, Bank Mandiri memproyeksikan pertumbuhan kredit yang sejalan dengan laju industri keuangan nasional hingga akhir tahun 2026. “Kita tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam mengelola risiko, sekaligus memastikan kualitas aset yang stabil,” jelas Novita. Ia menekankan bahwa strategi penyaluran kredit diarahkan pada sektor-sektor yang berpotensi tinggi, seperti UKM, perdagangan, dan sektor infrastruktur. Dengan pendekatan yang disiplin, Bank Mandiri berupaya memperkuat fungsi intermediasi guna menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan dana.

Sebagai mitra strategis pemerintah dan penggerak ekonomi kerakyatan, penyaluran kredit Bank Mandiri difokuskan pada segmen UMKM yang memiliki peran besar dalam mendorong perekonomian nasional.

Dalam konteks ekonomi kerakyatan, Novita menyampaikan bahwa peran Bank Mandiri tidak hanya terbatas pada pemberian kredit, tetapi juga terlibat dalam menciptakan akses pendanaan yang adil bagi masyarakat. “Dengan mendorong penghimpunan dana murah dan memperkuat sistem digital, kita bisa menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan dana,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kolaborasi dengan Kemenkeu berdampak langsung pada ketersediaan dana yang lebih luas, yang kemudian bisa digunakan untuk mendorong inisiatif-inisiatif ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Tantangan dan Peluang di Tahun 2026

Dengan adanya penempatan dana SAL, Bank Mandiri semakin optimis dalam menghadapi tantangan tahun 2026, termasuk tekanan inflasi dan kebutuhan pendanaan yang dinamis. Riduan menegaskan bahwa dana tersebut menjadi bantuan penting dalam menjaga likuiditas bank, sehingga bisa menjamin kestabilan operasional. “Kita juga berupaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional, terutama di tengah ketergantungan ekonomi yang semakin tinggi pada sektor finansial,” imbuhnya.

Kebijakan penempatan SAL tidak hanya menguntungkan Bank Mandiri, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi perekonomian nasional. Dengan dana yang masuk ke sistem perbankan, pemerintah bisa mempercepat pencapaian target pertumbuhan ekonomi sekaligus menstabilkan pasar keuangan. Kementerian Keuangan juga berharap kerja sama dengan Bank Mandiri dapat terus diperkuat, termasuk dalam menghadapi kondisi ekonomi yang berubah cepat. “Kita perlu mengoptimalkan sinergi ini untuk menciptakan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi,” tambah Riduan.

Dalam wawancara terpisah, Novita menegaskan bahwa digitalisasi menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi pendanaan. “Dengan adopsi teknologi digital, kita bisa menjangkau lebih banyak pelaku ekonomi, terutama masyarakat ekonomi rendah yang sebelumnya kurang terakses,” jelasnya. Ia juga menyoroti bahwa penempatan SAL telah memperkuat posisi Bank Mandiri sebagai institusi yang menjadi pendorong utama perekonomian nasional. “Kita terus berinovasi dalam layanan keuangan, agar bisa menjawab kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat dan efektif,” pungkas Novita.

Dengan langkah strategis Kemenkeu dan komitmen Bank Mandiri untuk menjaga kualitas aset, ekosistem pendanaan nasional diharapkan bisa terus berkembang. Kebijakan penempatan SAL menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah dan perbankan bisa menjadi pendorong utama dalam menciptakan kestabilan finansial yang berkelanjutan. Di sisi lain, pertumbuhan kredit yang diarahkan pada UKM dan sektor produktif akan memberikan dampak nyata dalam mendorong perekonomian ke arah yang lebih inklusif dan berdaya