Kategori: Ekonomi

ASDP Percepat Penanganan Kepadatan Arus Libur Sekolah di Ketapang

Amalzakat.com – New Policy – Seiring meningkatnya arus kendaraan selama masa libur sekolah, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus berupaya mengintensifkan upaya pengelolaan kemacetan di Pelabuhan Ketapang. Sejak akhir pekan lalu, antrean kendaraan yang menuju dermaga tersebut mencapai panjang sekitar lima kilometer. Kondisi ini memicu ASDP untuk memaksimalkan kapasitas operasional dan mempercepat proses penyeberangan agar kepadatan bisa dikelola secara lebih efisien.

Kepadatan Arus Kendaraan

Kepadatan kendaraan di Pelabuhan Ketapang terjadi karena kombinasi faktor, termasuk meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode libur. Dengan adanya perubahan cuaca di perairan Selat Bali, operasional kapal harus disesuaikan. Angin berhembus lebih kencang dan gelombang tinggi, khususnya di malam hari, menyebabkan penyesuaian dalam bongkar muat barang. Meski demikian, ASDP tetap berupaya memastikan layanan tetap berjalan lancar.

Pada Minggu (21/6/2026), jumlah kendaraan yang dilayani mencapai 9.571 unit, meningkat sekitar 23 persen dibandingkan hari sebelumnya. Lonjakan tertinggi ditemui pada kendaraan pribadi roda empat, yang meningkat 30 persen. Data menunjukkan, kendaraan jenis ini naik dari 1.681 unit menjadi 2.188 unit. Kepadatan tersebut pun diperparah oleh gangguan operasional dua kapal Long Distance Ferry (LDF) milik PT ALP, sehingga sebagian layanan angkutan barang dialihkan ke kapal ferry reguler.

Langkah Percepatan Layanan

Untuk mengatasi lonjakan arus, ASDP mengambil langkah-langkah strategis. Operasional di Dermaga Moveable Bridge (MB) berjalan normal dengan dukungan 30 kapal. Di sisi lain, Dermaga Bulusan dikelola dengan tambahan KMP Portlink VII untuk meningkatkan kapasitas penyeberangan. Selain itu, satu unit kapal dioperasikan di Dermaga Landing Craft Machine (LCM) menggunakan skema full TBB (Tiba-Bongkar-Berangkat) guna mempercepat pergerakan kendaraan barang.

KMP Prathita juga dimanfaatkan di dermaga ponton untuk mengatasi antrean kendaraan roda dua yang meningkat selama libur. Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pengguna jasa. “Kami memahami tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat selama masa liburan. Kepadatan yang terjadi beberapa hari terakhir memang memberikan dampak yang signifikan, namun ASDP bersama regulator dan pemangku kepentingan tetap berupaya mempercepat normalisasi layanan,” jelas Heru dalam pernyataannya.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pengguna jasa atas kondisi yang terjadi. ASDP terus bekerja keras mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk memastikan arus penyeberangan tetap optimal,” kata Heru.

Langkah-langkah tersebut dilakukan sebagai respons terhadap gangguan operasional dua kapal LDF. Penyesuaian pola layanan berdampak pada peningkatan volume kendaraan yang menggunakan kapal reguler. Namun, ASDP tetap memprioritaskan kelancaran untuk kendaraan pribadi dan bus agar mobilitas masyarakat tidak terganggu.

Hasil Penanganan dan Program Stimulus

Dari upaya yang diambil, terlihat adanya penurunan kepadatan. Hingga Kamis (25/6/2026) siang, panjang antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang berkurang menjadi sekitar 2,5 kilometer. Perbaikan ini menunjukkan bahwa strategi ASDP mulai berdampak positif. Korps pengelolaan armada dan fasilitas pelabuhan terus dioptimalkan, dengan pengoperasian hingga 29 armada kapal untuk mempercepat pergerakan kendaraan serta penumpang.

Sebagai bagian dari upaya penanganan, ASDP juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program stimulus tarif yang diberikan pemerintah. Program ini berlaku di 14 pelabuhan strategis, termasuk lintasan Ketapang–Gilimanuk. Diskon 100 persen untuk tarif kepelabuhanan menawarkan penghematan rata-rata sekitar 21,9 persen dari total tiket penyeberangan. Windy Andale, Corporate Secretary ASDP, menjelaskan bahwa program ini bertujuan mempercepat alur lalu lintas transportasi selama masa libur.

“Selain optimalisasi operasional, ASDP juga mendorong pengguna jasa untuk memanfaatkan stimulus tarif. Ini bisa menjadi solusi alternatif untuk mengurangi tekanan di pelabuhan,” ujar Windy.

Dengan adanya perubahan kebijakan tersebut, harapan muncul bahwa kepadatan bisa lebih terkendali. ASDP terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat sistem operasional, termasuk memastikan ketersediaan kapal tambahan serta meningkatkan kecepatan proses penyeberangan. Dukungan dari regulator dan mitra kerja menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan ini.

Peningkatan volume kendaraan juga mendorong ASDP untuk mengevaluasi kebutuhan infrastruktur tambahan. Selain mengoptimalkan kapasitas kapal, perluasan area parkir dan penambahan titik pengawasan akan menjadi langkah berikutnya. Upaya ini dilakukan untuk mencegah kepadatan yang berpotensi terjadi kembali di masa depan.

Meski masih ada tantangan, kondisi saat ini menunjukkan kemajuan yang signifikan. ASDP menyatakan siap menyesuaikan kebutuhan selama periode libur dan memastikan layanan tetap responsif. Dengan kolaborasi yang terus berlangsung, diharapkan arus kendaraan di Pelabuhan Ketapang dapat terangkut secara lebih efisien, sehingga meminimalkan dampak negatif terhadap pengguna jasa.

Apindo: DSI Perkuat Tata Kelola Ekspor dan Cegah Bocor Devisa

Amalzakat.com – Key Strategy – Jakarta, Beritasatu.com—Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengapresiasi pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap ekspor komoditas strategis. DSI diharapkan menjadi alat baru yang efektif dalam memastikan transparansi dalam proses perdagangan, serta mengendalikan praktik-praktik yang berpotensi mengurangi penerimaan negara dari devisa hasil ekspor.

Komitmen Profesionalisme DSI

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo, Chandra Wahjudi, menyatakan bahwa rekrutmen tenaga ahli oleh DSI merupakan tanda baik bagi dunia usaha. Menurutnya, tindakan tersebut menunjukkan komitmen lembaga baru untuk menjalankan tugas secara profesional dan adaptif terhadap perubahan dinamika pasar global.

“Dengan merekrut profesional terbaik di pasar, DSI menunjukkan kemauan untuk beroperasi secara terukur dan responsif. Hal ini penting karena menghadapi tantangan perdagangan internasional yang semakin kompleks,” ujar Chandra dalam pernyataan tertulis, Kamis (25/6/2026).

Chandra menekankan bahwa keberhasilan DSI bergantung pada sistem manajemen yang jelas dan terpercaya. Ia menyampaikan bahwa transparansi dalam proses perekrutan serta penerapan kebijakan mengenai konflik kepentingan akan memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha dan investor. “DSI harus menjadi benteng yang kuat dalam mengatasi kelemahan di sektor ekspor,” tambahnya.

Integrasi Data sebagai Solusi

Menurut Chandra, keberhasilan DSI tidak hanya tergantung pada keahlian timnya, tetapi juga pada kemampuannya untuk mengintegrasikan data dari berbagai lembaga. DSI diharapkan dapat menjadikan sistem pengawasan lebih efisien dengan memanfaatkan analitik risiko dan data terpusat, sehingga mengurangi kebocoran devisa yang sering terjadi.

Pelaku usaha saat ini menunggu kepastian terkait proses rekrutmen yang transparan. Mereka percaya bahwa dengan manajemen yang kredibel dan prosedur yang jelas, DSI dapat menjadi mitra yang andal dalam menegakkan tata kelola ekspor nasional. Chandra juga menyoroti perlunya landasan hukum yang kuat untuk memastikan DSI bisa menjalankan tugas tanpa membebani eksportir dengan birokrasi tambahan.

Dalam penjelasannya, Chandra menyebut bahwa DSI memiliki potensi besar untuk memperkuat pengawasan terhadap komoditas strategis. Dengan sistem integrasi data yang terpadu, lembaga ini bisa menutup celah penyimpangan yang selama ini menyebabkan hilangnya pendapatan negara. “Kita harus yakin bahwa DSI bisa menjadi pilar baru dalam menjamin keandalan ekspor Indonesia,” katanya.

Kemungkinan Pemangkasan Celah Korupsi

Apindo menilai bahwa DSI berperan penting dalam mengurangi praktik under invoicing, yaitu metode penyaluran barang yang dilakukan dengan nilai kurang dari harga pasar. Hal ini sering terjadi dan mengakibatkan kehilangan devisa yang signifikan. Dengan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, DSI diharapkan mampu menjaga akuntabilitas dalam transaksi ekspor.

Chandra juga menyampaikan bahwa keberhasilan DSI akan terlihat dari kemampuannya dalam mempercepat proses verifikasi dan memastikan kejelasan dalam penyaluran keuntungan ekspor. Ia mengingatkan bahwa keberadaan lembaga ini bisa menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas pengelolaan devisa nasional.

Pembentukan DSI dianggap sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi kelemahan sistem ekspor yang sudah lama dirasakan oleh pelaku usaha. Langkah ini juga berdampak pada kepercayaan investor yang sebelumnya ragu akan efektivitas lembaga baru. Dengan adanya DSI, kekhawatiran tentang transparansi dan keandalan lembaga pengawas bisa diminimalkan.

Potensi Pengaruh Global

DSI diharapkan mampu meningkatkan daya saing ekspor Indonesia dalam konteks geopolitik global yang terus berubah. Chandra menegaskan bahwa keberhasilan lembaga ini tidak hanya terkait dengan kinerja internal, tetapi juga kemampuannya untuk beradaptasi dengan kebijakan internasional dan memastikan keberlanjutan ekspor.

Dalam wawancara terpisah, Chandra menyoroti bahwa DSI bisa menjadi pengingat bagi pelaku usaha untuk memperbaiki praktik mereka dalam mengelola ekspor. “Pemerintah harus terus berkomitmen mengembangkan sistem yang jelas, agar ekspor bisa berjalan maksimal dan tidak terganggu oleh korupsi atau kecurangan,” ujarnya.

Kehadiran DSI juga diharapkan bisa mendorong perbaikan kebijakan perdagangan yang lebih inklusif. Dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, lembaga ini bisa memberikan gambaran lengkap tentang arus devisa dan mengurangi risiko penyimpangan. Selain itu, Chandra menambahkan bahwa transparansi dalam pengelolaan data akan menjadi jaminan bagi keberhasilan DSI dalam mencapai tujuannya.

Apindo mengingatkan pemerintah untuk memastikan DSI tidak hanya menjadi lembaga yang terlihat profesional, tetapi juga bisa menjalankan tugasnya secara independen. Kinerja DSI akan menjadi penentu utama dalam mengoptimalkan keuntungan ekspor dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. “Kita perlu melihat hasil nyata dari upaya ini, bukan hanya rencana,” pungkas Chandra.

Di sisi lain, DSI juga diharapkan mampu menjadi benteng terhadap praktik-praktik korupsi yang sering terjadi di sektor perdagangan. Dengan sistem yang terintegrasi, lembaga ini bisa mendeteksi kebocoran devisa lebih dini dan memberikan sanksi yang tepat. Apindo menginginkan bahwa DSI tidak hanya memperkuat tata kelola, tetapi juga menjadi pendorong inovasi dalam manajemen ekspor.

Sementara itu, media mengungkapkan berbagai berita terkini, seperti relokasi aset Hotel Sultan yang ditunjuk sebagai barang sitaan KPK, serta kasus kemnaker yang siap dilelang. Di samping itu, Polda Jabar menangkap Taufik Hidayat sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat. Berita-berita tersebut menunjukkan dinamika yang terjadi di berbagai sektor, termasuk ekonomi.

Pegadaian Dukung Program 2.000 Pohon di Kaltim, Dorong Kolaborasi Hijau untuk Lingkungan Berkelanjutan

Amalzakat.com – New Policy – Pada 7 Juni 2026, PT Pegadaian (Persero) Area Samarinda aktif dalam kegiatan penghijauan yang diadakan di Desa Budaya Pampang, Samarinda. Acara ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai komitmen terhadap penjagaan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Dengan mengambil peran aktif dalam Program 2.000 Pohon, Pegadaian menunjukkan keseriusan dalam mendukung inisiatif hijau yang diharapkan memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat dan alam.

Kolaborasi Lintas Sektor Mendorong Gerakan Lingkungan

Program penghijauan ini diikuti oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, perusahaan swasta, komunitas lokal, akademisi, serta generasi muda yang aktif memperhatikan isu lingkungan. Kehadiran Staf Khusus Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital, Tiar Nabilla Karbala, menunjukkan dukungan nasional terhadap gerakan pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya partisipasi dari berbagai elemen, acara ini tidak hanya menjadi simbol kesadaran lingkungan, tetapi juga bentuk tindakan konkret yang memperkuat kebersamaan dalam menjaga keberlanjutan.

“Penanaman pohon adalah langkah kecil, tetapi memiliki manfaat besar bagi masa depan ekosistem,” kata Andika Dwi Prastyo, Deputi Bisnis PT Pegadaian Area Samarinda, saat menghadiri acara tersebut. Ia menekankan bahwa kegiatan ini menjadi bentuk aksi nyata yang mendorong kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup. “Kami berharap partisipasi ini terus berkembang menjadi budaya yang melekat dalam kehidupan sehari-hari,” tambah Andika.

Menurut Andika, kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, komunitas, serta generasi muda adalah kunci untuk mencapai perubahan berkelanjutan. “Sektor swasta seperti Pegadaian memiliki peran penting dalam menciptakan dampak lingkungan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi semangat para pemuda Kalimantan Timur yang menjadi penggerak utama program ini. “Mereka adalah pilar utama yang mendorong inisiatif hijau ini berjalan lancar,” tutur Andika.

Kegiatan tersebut merupakan hasil sinergi antara Gerbangtara, Enable Project, World Cleanup Day (WCD) Kalimantan Timur, dan berbagai pihak lain. Dengan melibatkan berbagai stakeholder, program ini mencerminkan kebutuhan bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dukungan dari Pegadaian diharapkan mampu memperkuat komitmen perusahaan dalam mengimplementasikan prinsip ESG, baik melalui program ekonomi inklusif maupun inisiatif sosial yang bermuara pada keberlanjutan.

Komitmen Perusahaan untuk Lingkungan dan Masyarakat

Rinaldi Lubis, Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil IV Balikpapan, menegaskan bahwa partisipasi Pegadaian dalam Program 2.000 Pohon adalah bagian dari upaya perusahaan dalam berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. “Kami percaya bahwa ESG bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan,” katanya. Rinaldi menyampaikan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada layanan keuangan yang inklusif, tetapi juga aktif dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat, peningkatan literasi keuangan, serta dukungan untuk kegiatan lingkungan.

“Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan akademisi adalah jalan untuk menciptakan dampak lingkungan yang berkelanjutan,” tambah Rinaldi. Ia menyoroti bahwa kegiatan seperti ini membantu membangun kesadaran bersama bahwa setiap tindakan kecil, seperti menanam satu pohon, dapat memberikan manfaat besar bagi masa depan planet. “Pegadaian akan terus berupaya dalam mendukung program yang sejalan dengan tujuan keberlanjutan lingkungan dan sosial,” pungkasnya.

Program 2.000 Pohon untuk Kalimantan Timur dirancang untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat. Selain itu, inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem. Andika menegaskan bahwa gerakan ini tidak boleh dianggap sebagai kegiatan seremonial, melainkan bagian dari pola hidup berkelanjutan yang perlu dilakukan secara rutin.

Kalimantan Timur, sebagai salah satu provinsi yang memiliki kekayaan alam dan keanekaragaman hayati, menjadi fokus utama dalam program ini. Dengan menanam 2.000 pohon, acara ini berharap mampu mengurangi efek perubahan iklim dan menjaga keseimbangan lingkungan. Rinaldi juga menekankan bahwa penghijauan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, yang tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada masyarakat sekitar.

Menurut Rinaldi, partisipasi Pegadaian dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam menjaga keberlanjutan. “Kami percaya bahwa kolaborasi lintas sektor dapat menjadi solusi utama untuk tantangan lingkungan yang semakin kompleks,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa penanaman pohon adalah bagian dari upaya jangka panjang dalam melindungi sumber daya alam dan mendorong ekonomi berkelanjutan. “Dengan menyatukan kekuatan berbagai pihak, kami berharap program ini bisa menjadi contoh yang inspiratif bagi wilayah lain,” tutur Rinaldi.

Dukungan dari Pegadaian diharapkan mampu memperkuat upaya penghijauan di Kaltim. Kehadiran perusahaan dalam program ini tidak hanya sebagai mitra, tetapi juga sebagai penggerak yang memastikan keberhasilan gerakan tersebut. “Kami akan terus melibatkan diri dalam berbagai inisiatif lingkungan dan sosial, guna menciptakan dampak yang berkelanjutan,” jelas Andika. Ia menegaskan bahwa program ini menjadi bukti bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Nasib Eks Hotel Sultan Tergantung pada Masterplan yang Dibuat Danantara

Amalzakat.com – Key Strategy – Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah masih dalam tahap menunggu pengembangan rencana Gelora Bung Karno (GBK) oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebelum memutuskan destinasi akhir kawasan eks Hotel Sultan. Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menyampaikan bahwa pihaknya telah mendorong Danantara untuk merancang masterplan GBK, termasuk area bekas Hotel Sultan. “Kami meminta Danantara menyiapkan konsep pengembangan GBK, termasuk kawasan eks Hotel Sultan, yang nanti akan dipresentasikan,” ujarnya saat diwawancara di Istana Kepresidenan, Rabu (24/6/2026).

“Pengembangan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara,” tambah Juri.

Menurut Juri, berbagai ide terkait penataan GBK, seperti ruang terbuka hijau atau hutan kota, belum bisa dijalankan tanpa hasil studi dan desain dari Danantara. “Sampai saat ini, berbagai skenario masih menunggu keputusan final dari pihak yang bertugas merancang,” jelasnya. Meski belum ada detail pasti, Juri menyatakan bahwa pemerintah berharap penggunaan kawasan tersebut bisa memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan publik.

Pengosongan eks Hotel Sultan tetap berjalan sesuai mekanisme hukum. Juri mengungkapkan bahwa proses evakuasi akan memakan waktu 30 hari, sesuai putusan pengadilan. Proses ini dianggap sebagai bagian dari upaya menyelaraskan penggunaan lahan dengan rencana pengembangan jangka panjang. Sebelumnya, area tersebut sempat dipertanyakan karena masih ada penghuni yang belum pindah. Namun, pemerintah memastikan semua langkah diambil secara transparan dan berdasarkan aturan yang berlaku.

Proyek Revitalisasi GBK Dipandang sebagai Ikon Baru Bangsa

CEO Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa pemerintah berniat mengubah kawasan eks Hotel Sultan menjadi pusat kegiatan baru yang bisa mewakili citra Indonesia di tingkat internasional. “Kami yakin proyek ini akan menjadi ikon baru Tanah Air, meskipun belum bisa memastikan detailnya sekarang,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (22/6/2026). Rosan menegaskan bahwa masterplan GBK tidak hanya fokus pada eks Hotel Sultan, tetapi juga mencakup seluruh kawasan kompleks tersebut.

“Selain itu, kawasan yang diusulkan akan tetap menyediakan fasilitas perhotelan dan akomodasi komersial, bahkan jumlah hotel diperkirakan akan meningkat untuk mendukung pariwisata dan kegiatan skala besar,” ujarnya.

Rosan juga menyebutkan bahwa proyek ini dirancang dengan standar internasional, sehingga diharapkan mampu meningkatkan dampak ekonomi sekaligus memperkuat citra GBK sebagai pusat kegiatan nasional. “Kami ingin GBK tidak hanya menjadi tempat olahraga, tetapi juga menjadi ruang yang multifungsi dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat,” imbuhnya. Selain itu, pemerintah akan melibatkan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang aviasi, pariwisata, dan pengelolaan destinasi untuk memastikan proyek berjalan efektif.

Perkembangan Pengembangan GBK dan Eks Hotel Sultan

Kawasan GBK, yang berlokasi di tengah Jakarta, menjadi sorotan karena potensinya dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Proyek ini diharapkan menjadi bagian dari upaya transformasi kawasan yang sebelumnya terkesan stagnan. Rosan menyatakan bahwa selama proses pengosongan, beberapa bagian dari eks Hotel Sultan sudah diubah fungsi, meski tidak sepenuhnya dirobohkan.

Juri menambahkan bahwa pemerintah tidak hanya ingin mengembangkan GBK secara fisik, tetapi juga mengoptimalkan penggunaannya untuk memperkuat ekosistem kawasan. “Tujuan utamanya adalah agar GBK bisa menjadi pusat yang lebih dinamis dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat saat ini serta di masa depan,” kata Juri. Ia menekankan bahwa arah pengembangan selalu mengacu pada kebijakan presiden untuk menyelaraskan kepentingan nasional.

“Presiden meminta GBK dikelola sebaik-baiknya agar memberikan manfaat maksimal bagi rakyat,” jelas Juri.

Sebagai bagian dari revitalisasi, pihak Danantara juga berencana mengintegrasikan teknologi modern dalam pengelolaan kawasan tersebut. Rosan menyebutkan bahwa penggunaan ruang akan didesain agar lebih ramah lingkungan dan efisien. “Kami ingin GBK menjadi contoh kawasan yang berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan investasi lokal,” kata Rosan. Selain itu, proyek ini juga dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi dan kenyamanan pengunjung.

Perspektif Masyarakat terhadap Perubahan GBK

Perubahan GBK menjadi fokus perhatian masyarakat sejak awal. Sejumlah warga mengapresiasi upaya pemerintah untuk mengembangkan kawasan tersebut, terutama jika bisa memberikan kesejahteraan ekonomi. “Kalau bisa menghasilkan peluang kerja dan pengembangan wisata, maka ini sangat bagus,” kata salah satu warga sekitar. Namun, ada juga yang khawatir dengan penataan ulang yang bisa mengganggu sejarah kawasan.

Rosan memastikan bahwa proyek ini tidak akan menghilangkan nilai sejarah GBK. “Meskipun tampilan fisik akan berubah, spirit GBK sebagai simbol kebangsaan tetap dijaga,” katanya. Juri juga menegaskan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk komunitas lokal, dalam pengambilan keputusan. “Kami ingin GBK menjadi kawasan yang relevan dengan era modern, tetapi tetap berakar pada identitas Indonesia,” jelas Juri.

Dalam proses ini, pemerintah akan mengawasi pelaksanaan masterplan secara ketat. Rosan menyebutkan bahwa beberapa aspek seperti struktur bangunan dan fasilitas akan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan. “Tidak hanya penampilan eksternal, tetapi juga fungsi internal kawasan yang akan ditingkatkan,” katanya. Selain itu, pengembangan GBK diharapkan bisa menjadi magnet investasi baru yang menarik perusahaan-perusahaan swasta untuk berpartisipasi.

Kawasan eks Hotel Sultan, yang merupakan bagian dari GBK, diprediksi akan menjadi pusat kegiatan kreatif dan komersial. “Fasilitas perhotelan dan akomodasi akan diperluas agar mampu menampung kebutuhan wisatawan dari dalam dan luar negeri,” ujar Rosan. Pemerintah juga berencana menyediakan ruang terbuka hijau yang luas, dengan harapan bisa memberikan manfaat kesehatan dan lingkungan bagi sekitar kawasan.

Dengan rencana ini, Danantara berharap bisa menyelesaikan proyek dalam waktu yang terbatas. Juri menegaskan bahwa masterplan akan segera dipresentasikan untuk mendapatkan persetujuan terkait penggunaan lahan. “Proses ini butuh koordinasi yang baik antara pemerintah dan pengelola,” katanya. Menurut Rosan, pengembangan GBK juga akan menjadi langkah awal untuk memperkuat kawasan sekitar, termasuk kawasan selatan Jakarta yang memiliki potensi pariwisata tinggi.

Dalam jangka panjang, kawasan eks Hotel Sultan diharapkan bisa menjadi pusat yang lebih menarik dan menawarkan pengalaman berbeda bagi pengunjung. “Kami ingin GBK tidak hanya sebagai tempat olahraga, tetapi juga sebagai ruang kreatif dan ekonomi,” kata Rosan. Pemerintah, menurut Juri, akan terus berkoordinasi dengan semua pihak agar proyek ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

BI Tambahkan Bunga, Menteri PKP Pastikan Kebijakan Rumah Subsidi Tetap Stabil

Amalzakat.com – Meeting Results – Jakarta, Beritasatu.com – Meski Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengklaim bahwa bunga untuk rumah subsidi tapak akan tetap dijaga pada level 5%. Keputusan ini bertujuan untuk memastikan akses pembiayaan perumahan bermurah untuk masyarakat umum, terutama kelompok dengan pendapatan terbatas.

Stabilitas Kebijakan untuk Pembiayaan Rumah Subsidi

Kebijakan mempertahankan bunga subsidi sebesar 5% dianggap sebagai langkah konsisten dalam menjaga keberlanjutan program rumah subsidi yang telah menjadi prioritas utama Presiden Prabowo Subianto. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil untuk mengurangi beban keuangan masyarakat rendah, meski kenaikan BI rate memengaruhi kondisi pasar keuangan secara umum.

“Kemudian yang kedua banyak pertanyaan bagaimana BI rate naik, kita putuskan bunga untuk rumah subsidi tapak tetap 5%,” ujar Maruarar Sirait saat diwawancara di kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Dalam konferensi pers, Maruarar menegaskan bahwa penyesuaian bunga 5% menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga fleksibilitas pembiayaan perumahan bermurah. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya menjamin ketersediaan rumah subsidi, tetapi juga mendorong keberlanjutan program yang dapat diakses oleh masyarakat luas, termasuk daerah-daerah dengan kondisi ekonomi yang lebih sulit.

Program Prioritas yang Mendapat Dukungan Penuh

Menurut Maruarar, pemerintah memperhatikan dampak dari kenaikan suku bunga BI terhadap akses perumahan. Ia menekankan bahwa bunga subsidi tetap dijaga sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung keluarga muda atau orang yang ingin memiliki rumah sambil tetap memenuhi target stabilitas ekonomi nasional. “Jadi kita konsisten bagaimana program andalan Presiden Prabowo rumah subsidi tetap bunganya 5%,” tambahnya.

Di sisi lain, pemerintah juga menyetujui pengembangan skema pembiayaan dengan tenor hingga 40 tahun. Hal ini dirancang untuk memperluas jangkauan program subsidi kepada lebih banyak calon pembeli rumah, baik yang memiliki dana terbatas maupun yang membutuhkan periode cicilan yang lebih panjang. Maruarar menjelaskan bahwa kebijakan ini selaras dengan arahan presiden dan ditujukan untuk memastikan perbankan mampu mengimplementasikan program tersebut secara efektif.

“Komite menyetujui tenor 40 tahun dapat dijalankan. Sesuai arahan presiden dan mendukung penuh arahan presiden, kita buat skema yang bisa dijalankan dengan baik dan bermanfaat bagi rakyat serta dapat diimplementasikan oleh perbankan,” ujar Maruarar Sirait.

Perubahan Kebijakan dengan Tiga Titik Utama

Menteri PKP menyoroti tiga kebijakan utama yang diumumkan pemerintah terkait rumah subsidi. Pertama, bunga untuk rumah subsidi tapak tetap dijaga pada 5%. Kedua, tenor kredit diperpanjang hingga 40 tahun. Ketiga, bunga rumah susun subsidi ditetapkan sebesar 6%. “Saya pikir itu tadi, satu bunganya tetap 5% untuk rumah tapak. Yang kedua tenornya 40 tahun, yang ketiga buat rusun subsidi 6%,” katanya.

Dengan tiga poin ini, pemerintah berharap memberikan ruang bagi masyarakat untuk membeli rumah tanpa mengorbankan kemampuan beli. Maruarar menambahkan bahwa penyesuaian bunga rusun subsidi menjadi 6% juga bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan pasar yang berbeda, sekaligus menjaga keseimbangan antara subsidi dan keuntungan perbankan.

Tapera Diminta Percepat Target Penyaluran Rumah Subsidi

Di sisi pelaksanaan, Maruarar menekankan peran Tapera dalam mempercepat pencapaian target penyaluran rumah subsidi. Pemerintah telah menyiapkan kuota sebanyak 350.000 unit perumahan yang akan dipasarkan melalui koordinasi dengan perbankan dan pengembang. “Dan tadi juga diminta Tapera bisa bekerja lebih keras supaya bisa mencapai target. Sudah disiapkan kuota 350.000 unit supaya bekerja dengan keras berkoordinasi dengan perbankan dan pengembang,” ujarnya.

Untuk memudahkan akses, Presiden Prabowo juga memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) secara gratis. Hal ini menjadi penopang tambahan bagi kebijakan rumah subsidi, khususnya dalam mengurangi biaya administrasi dan mempercepat proses penyaluran.

“Dan Bapak Presiden sudah memberikan BPHTB gratis dan PBG gratis,” kata Maruarar Sirait.

Alasan Kenaikan BI Rate dan Dampaknya

Sebelumnya, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17–18 Juni 2026 memutuskan menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga deposit facility juga naik 25 basis poin menjadi 4,75%, sementara lending facility meningkat menjadi 6,50%. Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa kenaikan bunga ini dilakukan untuk mengatasi gejolak nilai tukar rupiah yang dipicu oleh perang di Timur Tengah dan tekanan inflasi global.

“Keputusan ini juga sebagai langkah preemptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5% ±1% yang ditetapkan pemerintah,” kata Perry dalam konferensi pers hasil RDG BI, Kamis (18/6/2026).

Kenaikan suku bunga acuan menjadi langkah strategis BI untuk menjaga konsistensi pertumbuhan ekonomi dan mengurangi risiko fluktuasi mata uang. Namun, pemerintah tetap bersikeras bahwa kebijakan rumah subsidi akan tetap stabil, agar kebutuhan perumahan dasar tidak terganggu. “Kita perlu memastikan bahwa kenaikan suku bunga tidak langsung membebani masyarakat berpenghasilan rendah,” tambah Maruarar Sirait.

Kebijakan yang Menyentuh Kesejahteraan Rakyat

Menteri Sirait juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memastikan kebijakan subsidi tetap berjalan efektif. Ia menekankan bahwa program rumah subsidi menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. “Program ini bukan hanya untuk menambah pasokan rumah, tetapi juga sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar rakyat,” jelasnya.

Dengan bunga tetap dan tenor yang lebih panjang, kebijakan ini diharapkan bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin membeli rumah. Selain itu, Maruarar mengungkapkan bahwa pemerintah terus berupaya menyesuaikan skema pembiayaan agar lebih fleksibel dan dapat diakses oleh berbagai kalangan. “Kita harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan yang diambil,” katanya.

Perkembangan dan Prospek Program Rumah Subsidi

Maruarar menyebut bahwa konsist

Kemenperin Menyangkal Isu Relokasi Industri Otomotif ke Vietnam

Amalzakat.com – Key Strategy – Di tengah isu yang beredar tentang relokasi fasilitas produksi dua perusahaan komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengklaim belum ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Dalam pernyataan terbaru, pemerintah menegaskan bahwa kedua perusahaan, yaitu PT JAI dan PT SAI, tetap beroperasi normal dan masih menjadi bagian penting dari ekspor industri manufaktur nasional.

Langkah Pemerintah untuk Menelusuri Isu

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, menjelaskan bahwa Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, telah memberikan instruksi kepada jajarannya untuk memverifikasi informasi mengenai dugaan relokasi pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di dua perusahaan tersebut. Febri menyampaikan, “Pada hari Minggu sore tanggal 21 Juni 2026, Bapak Menteri Perindustrian memerintahkan Dirjen ILMATE untuk menyelidiki kebenaran kabar relokasi produksi dari Indonesia ke Vietnam. Karena isu ini memiliki dampak besar terhadap industri dan investasi asing, maka kami memberikan update kepada publik hari ini,” ujarnya dalam konferensi pers yang disiarkan Selasa (23/6/2026).

“Berdasarkan hasil penelusuran, kami menyimpulkan bahwa hingga saat ini belum ada rencana pindahnya fasilitas produksi PT JAI dan PT SAI ke Vietnam. Selain itu, tidak ada indikasi pengurangan tenaga kerja di kedua perusahaan tersebut.”

Dalam penjelasan lebih lanjut, Febri menekankan bahwa informasi yang beredar justru menyebabkan gangguan pada operasional perusahaan. “Isu relokasi ini telah memengaruhi kepercayaan pembeli dan pemasok terhadap komitmen perusahaan dalam menjalankan kontrak yang berlangsung saat ini,” kata Febri. Ia menjelaskan, rumor tentang relokasi dan PHK tersebut menimbulkan ketidakpastian, sehingga perlu segera dibantah untuk menjaga stabilitas industri.

Kinerja Perusahaan yang Tetap Positif

Kemenperin mencatat, meskipun ada isu yang beredar, kinerja kedua perusahaan tersebut tetap menunjukkan tren yang baik. Pada triwulan pertama tahun 2026, PT SAI menghasilkan sekitar 1,2 juta unit komponen otomotif, sementara PT JAI mencapai produksi sekitar 1,6 juta unit. Seluruh output dari kedua perusahaan tersebut dikirimkan ke pasar ekspor, menegaskan orientasi produksi yang sepenuhnya fokus pada ekspor.

Febri juga mengungkapkan, kedua perusahaan berkontribusi signifikan terhadap industri manufaktur nasional. “Kedua perusahaan ini menjadi bagian dari rantai pasok global industri otomotif, sekaligus memperkuat kinerja ekspor manufaktur Indonesia,” ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tetap menjalankan operasional secara optimal, tanpa mengalami penurunan dalam produksi maupun keberlanjutan investasi.

Investasi yang Menunjukkan Komitmen Jangka Panjang

Menurut Kemenperin, PT JAI dan PT SAI memiliki nilai investasi yang mencapai lebih dari Rp 1,9 triliun. Angka ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk terus berkontribusi dalam pengembangan sektor industri otomotif di Indonesia. “Investasi yang telah direalisasikan menunjukkan kepercayaan dan keseriusan perusahaan dalam mengembangkan usaha serta berpartisipasi dalam ekosistem manufaktur nasional,” kata Febri.

Ia menambahkan, kedua perusahaan tersebut tidak hanya memberikan lapangan kerja, tetapi juga membantu memperkuat daya saing industri manufaktur dalam pasar global. “Dengan nilai investasi yang tinggi, mereka berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan pengurangan ketergantungan pada impor,” jelas Febri. Hal ini menjadi pertimbangan penting dalam memastikan bahwa isu relokasi tidak mengganggu kontribusi industri komponen otomotif yang telah diakui secara internasional.

Langkah Mitigasi untuk Memastikan Stabilitas Industri

Kemenperin juga menegaskan akan terus memantau kondisi industri secara berkala. “Menteri Perindustrian memerintahkan jajarannya untuk memantau kinerja seluruh sektor industri dan mengambil langkah mitigasi tepat waktu jika ada gangguan pada rantai pasok atau permintaan pasar,” ujar Febri. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyebarluaskan informasi terkait relokasi, karena bisa memengaruhi kepercayaan investor dan kinerja sektor manufaktur.

Febri mengungkapkan, isu relokasi yang beredar memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk perusahaan lain dalam rantai pasok. “Pemberitaan masif mengenai relokasi ini telah mengganggu kestabilan industri otomotif dan iklim investasi Indonesia,” katanya. Dengan demikian, Kemenperin berkomitmen untuk melindungi keberlanjutan industri komponen otomotif dan memastikan tidak ada perpindahan yang tidak terencana.

Peran Industri Otomotif dalam Ekonomi Nasional

Industri otomotif adalah salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Kemenperin memastikan bahwa PT JAI dan PT SAI tetap menjadi bagian dari pilar industri ini. “Kedua perusahaan ini mencerminkan ketahanan industri komponen otomotif Indonesia di tengah tantangan global,” ujar Febri. Dengan kemampuan produksi yang mencapai 100% untuk ekspor, mereka membantu meningkatkan devisa negara dan memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional.

Febri juga menyinggung pentingnya rantai pasok yang terjaga dalam industri otomotif. “Kedua perusahaan ini tidak hanya menghasilkan komponen, tetapi juga mendukung pertumbuhan industri lokal melalui keterlibatan pemasok dan pelaku usaha lainnya,” tambahnya. Kemenperin berharap isu relokasi dapat segera diatasi agar tidak mengganggu pertumbuhan sektor yang masih berkembang ini.

Kesimpulan dan Pernyataan Akhir

Febri menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Kemenperin akan terus memastikan stabilitas industri otomotif. “Kami berkomitmen untuk mengawasi dinamika pasar dan mengambil langkah cepat jika diperlukan,” katanya. Ia juga meminta semua pihak agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum ada data yang jelas. “Kemenperin akan terus memberikan update terkini mengenai kondisi industri otomotif Indonesia, khususnya untuk PT JAI dan PT SAI,” ujar Febri.

Dengan penegasan ini, Kemenperin berharap masyarakat dan investor dapat mempercayai keberlanjutan industri komponen otomotif di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Jawa Timur tersebut, khususnya di Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto, menjadi contoh kepercayaan yang dibangun oleh pihak asing terhadap ekosistem manufaktur nasional. “Kedua perusahaan ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi mitra yang andal dalam industri otomotif,” pungkas Febri.

Indonesia Masih Emerging Market, MSCI Beri Waktu hingga November 2026

Amalzakat.com – Key Strategy – Jakarta, Beritasatu.com – Morgan Stanley Capital International (MSCI), penyedia indeks global, kembali memperpanjang masa evaluasi status Indonesia sebagai pasar berkembang (emerging market) hingga November 2026. Dalam hasil tinjauan klasifikasi pasar MSCI 2026 yang dikeluarkan Rabu (24/6/2026) WIB, lembaga tersebut menegaskan bahwa ada beberapa aspek yang masih menjadi sorotan investor asing. Meski demikian, MSCI memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk tetap mempertahankan klasifikasi sebagai emerging market, selama perbaikan yang diharapkan terus dilakukan.

Peringatan untuk Potensi Reklasifikasi

Dalam evaluasi terbaru, MSCI menyatakan bahwa terdapat kekhawatiran dari para pelaku pasar internasional mengenai transparansi pasar modal Indonesia. Fokus utama penilaian mengarah pada struktur kepemilikan saham yang belum sepenuhnya terbuka. Selain itu, ada dugaan adanya praktik perdagangan terkoordinasi yang memengaruhi dinamika pasar.

“Meskipun berbagai pengumuman tersebut merupakan langkah ke arah yang benar, hal yang paling penting bagi investor institusi internasional adalah implementasi yang konsisten, serta dampak yang berkelanjutan dari kebijakan-kebijakan tersebut di seluruh pasar,” tulis MSCI.

MSCI menyoroti bahwa masalah tersebut berkaitan langsung dengan aspek arus informasi dan infrastruktur pasar dalam kerangka penilaian aksesibilitas. Lebih lanjut, lembaga tersebut menyatakan bahwa situasi ini berpotensi memengaruhi kelayakan investasi, terutama dari perspektif kepercayaan investor asing.

Kemajuan Reformasi yang Dibuat Otoritas

Di sisi lain, MSCI mengakui upaya reformasi yang telah dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Beberapa langkah konkret telah ditempuh untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan keterbukaan informasi. Contohnya, ada peningkatan transparansi mengenai pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, serta klasifikasi investor yang lebih jelas.

Reformasi juga mencakup penerapan kerangka high shareholding concentration (HSC), yang bertujuan mengurangi dominasi saham oleh segelintir pemegang. Selain itu, pihak-pihak terkait telah menyusun peta jalan untuk meningkatkan batas minimum free float menjadi 15%. Langkah-langkah ini dianggap sebagai upaya serius untuk memperbaiki struktur pasar dan menciptakan lingkungan yang lebih akuntabel.

Konteks Peninjauan yang Lebih Luas

Peningkatan ini menunjukkan bahwa MSCI masih memantau perkembangan pasar Indonesia dengan intensif. Sebelumnya, pada Januari 2026, lembaga tersebut telah membekukan sejumlah saham Indonesia dalam indeksnya, sambil memperingatkan kemungkinan penurunan status dari emerging market ke frontier market. Saat itu, MSCI menyoroti masalah seperti ketidakjelasan kepemilikan saham, minimnya visibilitas free float, serta kualitas data perdagangan yang dianggap belum memadai.

MSCI menyatakan bahwa jika kondisi pasar tidak menunjukkan perbaikan signifikan hingga November 2026, maka akan mempertimbangkan opsi reklasifikasi. Ini berarti Indonesia masih punya waktu untuk menunjukkan keberhasilan reformasi, atau bisa saja mengalami penurunan klasifikasi. “Apabila hingga MSCI Index Review November 2026 tidak terlihat kemajuan yang memadai, MSCI akan mempertimbangkan berbagai opsi terkait perlakuan yang tepat terhadap pasar Indonesia, termasuk kemungkinan membuka konsultasi mengenai reklasifikasi Indonesia dari emerging market ke frontier market,” tulis MSCI.

Impak Potensial pada Arus Modal

Perubahan klasifikasi pasar oleh MSCI memiliki dampak signifikan terhadap aliran dana asing. Sebab, banyak investor global menggunakan indeks MSCI sebagai referensi dalam pengambilan keputusan investasi. Jika Indonesia dinyatakan sebagai frontier market, maka indeksnya akan memperkecil daya tarik pasar bagi pelaku keuangan internasional.

Dari sisi kebijakan, MSCI menekankan bahwa konsistensi implementasi reformasi menjadi faktor kunci. Meski sudah ada beberapa langkah positif, lembaga tersebut mengingatkan bahwa proses perbaikan harus terus dilakukan dan tidak hanya berupa pengumuman belaka. Peningkatan transparansi, kualitas data, serta penerapan kebijakan yang efektif di seluruh lapisan pasar menjadi prioritas utama.

MSCI juga mengungkapkan bahwa perbaikan pada struktur kepemilikan saham dan arus informasi akan menentukan apakah pasar Indonesia layak tetap diakui sebagai emerging market. Hal ini terkait erat dengan kemampuan pasar untuk menarik dan menahan investasi asing, serta menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi semua pelaku.

Kemungkinan Opsi Lain untuk Perbaikan

Dalam keterangannya, MSCI menyebutkan bahwa jika status emerging market tidak terpenuhi, maka akan ada beberapa opsi yang dapat diambil. Selain kemungkinan reklasifikasi ke frontier market, lembaga tersebut juga membuka ruang untuk meninjau ulang standar penilaian, atau mengadakan diskusi dengan pihak-pihak terkait. Pilihan ini mencerminkan bahwa MSCI ingin melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penilaian.

Keseluruhan evaluasi ini menunjukkan bahwa pasar keuangan Indonesia masih dalam proses transisi menuju klasifikasi yang lebih tinggi. Namun, tantangan yang dihadapi tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Reformasi terus diperlukan untuk memastikan pasar menjadi lebih terbuka, transparan, dan andal. Dengan waktu hingga November 2026, Indonesia memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemajuan, baik melalui perbaikan struktur maupun peningkatan kualitas infrastruktur pasar.

Sebagai catatan, MSCI telah memberikan waktu tambahan karena kondisi pasar terus berkembang. Tantangan yang dihadapi, seperti masalah transparansi dan kejelasan kepemilikan saham, dianggap sebagai peluang untuk memperkuat sistem pasar secara berkelanjutan. Dengan penyesuaian kebijakan yang tepat, Indonesia berpotensi mempertahankan statusnya sebagai emerging market, sekaligus meningkatkan daya saing di tingkat internasional.

Selain itu, MSCI menyampaikan bahwa kekhawatiran terhadap struktur kepemilikan saham dan praktik perdagangan terkoordinasi akan terus dipantau. Hal ini menunjukkan bahwa selain pertumbuhan ekonomi, faktor-faktor seperti kepercayaan investor dan keandalan data juga menjadi penentu dalam klasifikasi pasar.

Perkembangan ini memberikan momentum bagi pemerintah dan regulator untuk mempercepat reformasi. Keterbukaan informasi yang lebih tinggi, penerapan standar internasional, serta konsistensi kebijakan akan menjadi kunci sukses dalam mencapai target klasifikasi yang lebih baik. Dengan dukungan dari berbagai pihak, Indonesia bisa menunjukkan bahwa perbaikan pasar sedang berjalan meskipun masih butuh waktu.

Harga Ayam Hidup Turun Akibat Krisis Likuiditas dalam Rantai Pasok

Amalzakat.com – New Policy – Jakarta, Beritasatu.com – Organisasi peternak lokal, Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo), menyatakan penurunan harga ayam hidup dalam beberapa bulan terakhir tidak hanya dipicu oleh peningkatan pasokan. Perkembangan ini, menurut mereka, mencerminkan tantangan struktural dalam sistem distribusi yang semakin menekan para peternak kecil. Ketua Umum Permindo, Kusnan, menjelaskan bahwa harga jual ayam hidup saat ini berada di bawah biaya produksi, menyebabkan kerugian signifikan bagi pengusaha ternak.

Kondisi Pasar Ayam yang Merosot

Menurut Kusnan, harga ayam hidup di berbagai daerah sentra produksi tercatat berkisar antara Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogram. Angka ini jauh lebih rendah dari harga pokok produksi (HPP) yang telah menyentuh tingkat Rp22.000 per kilogram. Pengamat mengungkapkan bahwa kenaikan biaya pakan menjadi salah satu faktor utama yang memperparah situasi. Saat ini, biaya pakan mencapai Rp8.600 hingga Rp9.500 per kilogram, naik sekitar Rp1.000 dibandingkan masa sebelumnya.

“Peternak rakyat tidak hanya menghadapi penurunan harga ayam, tetapi juga tekanan yang membuat margin usaha terus berkurang,” kata Kusnan dalam pernyataan resmi, Selasa (23/6/2026).

Permasalahan ini berdampak langsung pada keuntungan usaha ternak. Peternak wajib mengeluarkan dana lebih besar untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, sementara harga jual mengalami penurunan signifikan. Diperkirakan, setiap kilogram ayam yang dijual menyisakan kerugian sekitar Rp5.000 hingga Rp7.000. Fenomena ini, menurut Kusnan, memperlihatkan pola cost-price squeeze, yaitu situasi di mana biaya produksi terus meningkat, sementara harga jual turun secara bersamaan.

Krisis Likuiditas dan Sistem Impor Pakan

Kusnan menyoroti bahwa krisis likuiditas yang dialami peternak bukan hanya akibat fluktuasi pasar, tetapi juga dipengaruhi tata kelola impor bahan baku pakan. Ia menyoroti skema pembayaran cash before delivery (CBD) yang membuat industri pakan bergantung pada modal kerja yang tinggi. Sistem ini memicu tekanan terhadap arus kas produsen, khususnya pengusaha skala menengah dan kecil, karena mereka harus membayar pakan terlebih dahulu sebelum menerima barang.

“Tekanan likuiditas ini berdampak pada kemampuan peternak untuk menangani kebutuhan operasional, seperti pembelian DOC, obat-obatan, dan biaya perawatan kandang,” ujarnya.

Dengan sistem CBD, para peternak terjebak dalam siklus pengeluaran yang memaksa mereka menghabiskan dana sebelum mendapatkan keuntungan. Hal ini mendorong banyak pemilik ternak menjual ayam lebih cepat, meskipun harga pasar sedang rendah. Tindakan tersebut, yang disebut sebagai panic selling, memicu lonjakan pasokan ayam di pasaran, memperkuat dominasi pedagang perantara, dan mengurangi daya tawar peternak.

Langkah Solusi dari Permindo

Permindo menyarankan sejumlah tindakan untuk memulihkan kondisi. Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem impor bahan baku pakan, agar bisa lebih adil dalam distribusi. Selain itu, organisasi ini menekankan perlunya penguatan pembiayaan rantai pasok, baik melalui bantuan keuangan maupun kemitraan yang lebih inklusif. Kusnan juga meminta pemerintah memperbesar program serapan ayam hidup dan karkas guna mengurangi kelebihan pasokan di pasar.

“Dengan membangun sistem data nasional yang transparan, kita dapat mengidentifikasi titik lemah dalam rantai pasok dan memberikan solusi tepat sasaran,” tegas Kusnan.

Kusnan menambahkan bahwa solusi ini penting untuk menjaga kelangsungan usaha peternak rakyat, yang selama ini menjadi pilar utama dalam penjaminan ketahanan pangan nasional. “Krisis likuiditas tidak hanya mengancam keuntungan sehari-hari peternak, tetapi juga berpotensi merusak struktur pasar secara keseluruhan,” jelasnya.

Dampak Jangka Panjang pada Industri Peternakan

Menurut analisis Permindo, penurunan harga ayam yang terjadi tidak hanya bersifat sementara. Hal ini merupakan hasil akumulasi efek domino dari berbagai faktor, termasuk konsentrasi impor bahan baku, peningkatan biaya produksi, dan kebijakan pasar yang tidak seimbang. Kondisi ini berpotensi menyebabkan penurunan produksi secara bertahap, karena peternak sulit mempertahankan operasional tanpa pendapatan yang memadai.

Kusnan juga menyoroti bahwa krisis likuiditas memicu siklus negatif dalam industri peternakan. Ketika peternak terpaksa menjual ayam dengan harga rendah, hal ini mengurangi permintaan dari pedagang, yang kemudian berdampak pada harga bahan baku. Dalam jangka panjang, situasi ini bisa mengakibatkan penutupan usaha ternak, terutama yang tidak memiliki akses ke modal usaha yang cukup.

Kebutuhan Perubahan Struktural

Permindo berpendapat bahwa perlu ada perubahan struktural dalam sistem pangan nasional. Mereka menekankan pentingnya transparansi data produksi, distribusi, dan harga untuk menghindari praktik yang tidak sehat. “Jika tidak ada intervensi segera, krisis likuiditas akan terus berlanjut dan merugikan ratusan ribu peternak,” ujarnya.

Kebijakan impor bahan baku pakan yang tidak seimbang, menurut Kusnan, menjadi salah satu penyebab utama. Ia menilai bahwa pengadaan pakan melalui CBD memaksa produsen kecil menghabiskan dana sebelum keuntungan tercapai. Selain itu, dominasi impor dalam sistem pasokan membuat peternak lokal sulit bersaing secara harga.

Langkah Pemerintah untuk Menjaga Stabilitas

Menurut Kusnan, pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah strategis. Penguatan pembiayaan rantai pasok dapat dilakukan melalui subsidi atau kredit yang lebih mudah diakses. Selain itu, pemerintah diharapkan memastikan kebijakan impor yang terstruktur, agar tidak hanya memperparah tekanan pada peternak, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kebijakan serapan ayam yang lebih besar, baik oleh pemerintah maupun perusahaan besar, bisa mencegah kelebihan pasokan. Dengan demikian, harga ayam hidup tidak akan anjlok terus-menerus. Kusnan juga menyarankan penguatan regulasi pasar untuk menjaga keseimbangan antara produsen dan pedagang, serta mendorong inovasi dalam pakan alternatif agar biaya produksi bisa diatasi.

Krisis harga ayam saat ini menjadi contoh nyata bagaimana ketimpangan struktur pasar bisa memengaruhi kehidupan rakyat. Dengan penurunan harga yang terus terjadi, para peternak kecil semakin terpojok, sementara keuntungan perantara dan produsen besar tetap terjaga. Permindo mengingatkan bahwa keber

Apindo Siapkan 12 Pedoman Mitigasi PHK bagi Perusahaan dan Pekerja

Amalzakat.com – Latest Program – Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tengah merancang 12 pedoman untuk mengurangi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami perusahaan. Langkah ini bertujuan memberikan bimbingan kepada dunia usaha agar mampu menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat, sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap pekerja. Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Apindo, Darwoto, menjelaskan bahwa pedoman ini sedang dalam proses pembuatan dan diharapkan menjadi acuan bagi semua pihak dalam mengelola proses pengurangan tenaga kerja.

Upaya untuk Mengantisipasi PHK

Darwoto mengungkapkan, pedoman yang dikembangkan bertujuan menciptakan kepastian bagi pengusaha dan pekerja. “Kita sedang menyusun pedoman agar perusahaan bisa mengantisipasi PHK secara terukur,” tuturnya dalam wawancara di Jakarta, Selasa (23/6/2026). Menurutnya, PHK seharusnya menjadi opsi terakhir setelah perusahaan telah melakukan upaya-upaya penyelamatan, seperti menurunkan biaya operasional atau menyesuaikan produksi. Hal ini bertujuan memastikan keputusan PHK tidak diambil secara impulsif, terutama saat kondisi ekonomi masih tidak stabil.

“PHK bukanlah langkah yang sembarangan. Perusahaan harus melewati beberapa kriteria sebelum memberhentikan karyawan,” ujar Darwoto.

Detil dalam 12 Pedoman Mitigasi

Pedoman mitigasi PHK ini mencakup berbagai langkah strategis yang bisa dilakukan perusahaan. Menurut Darwoto, beberapa di antaranya mencakup pengurangan jam kerja, penerapan efisiensi di berbagai sektor, hingga evaluasi kinerja karyawan. Ia menegaskan bahwa perusahaan perlu menganalisis kondisi bisnis mereka secara menyeluruh sebelum memutuskan untuk PHK. “Jika ada penurunan order atau kondisi finansial memburuk, perusahaan bisa mengambil langkah-langkah mitigasi,” imbuhnya.

Langkah-langkah ini dirancang untuk meminimalkan kerugian bagi pekerja, terutama yang membutuhkan penghasilan stabil. Darwoto juga menyebutkan bahwa kebijakan PHK harus disertai dengan penjelasan jelas kepada karyawan, termasuk pengumuman yang tepat waktu dan pemberian peringatan sebelumnya. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan bisnis, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan pekerja.

Kebutuhan Dukungan Pemerintah

Darwoto menambahkan, bantuan dari pemerintah menjadi penting ketika upaya penyelamatan internal tidak cukup memperbaiki situasi perusahaan. “Apabila kondisi usaha masih memburuk setelah semua langkah dilakukan, pemerintah harus memberikan stimulus atau dukungan,” ujarnya. Ia menilai, bantuan tersebut dapat membantu mempertahankan operasional bisnis dan menjaga lapangan kerja selama mungkin.

Pedoman ini juga diharapkan menjadi pedoman untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut. Darwoto menjelaskan bahwa PHK adalah bagian dari dinamika bisnis yang wajar, tetapi harus diurus dengan kehati-hatian. “Di tengah situasi ekonomi sulit, PHK bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti penurunan permintaan pasar atau krisis keuangan,” tambahnya.

Pentingnya Perlindungan Pekerja

Darwoto menekankan bahwa pedoman mitigasi PHK ini bertujuan mengurangi risiko pengangguran dan memastikan pekerja mendapatkan perlindungan yang lebih baik. “Dengan pedoman ini, perusahaan bisa menentukan PHK secara bertanggung jawab,” ujarnya. Ia juga memaparkan bahwa PHK bisa menjadi solusi ketika perusahaan tidak mampu bertahan tanpa pengurangan karyawan. Namun, upaya ini harus disertai dengan keputusan yang matang dan berbasis data.

Menurut Darwoto, pedoman ini membantu pihak perusahaan memahami bahwa PHK bukanlah akhir dari segala hal, tetapi bagian dari proses adaptasi bisnis. “PHK sebenarnya sudah biasa dalam dunia usaha, tetapi harus disertai dengan pengelolaan yang tepat,” jelasnya. Apindo berharap pedoman ini bisa memberikan arahan bagi perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan perlindungan tenaga kerja.

Upaya untuk Stabilisasi Ekonomi

Kebijakan mitigasi PHK ini dianggap sebagai langkah penting dalam mengatasi tekanan ekonomi yang terus menggerus daya tahan bisnis. Darwoto menilai, dengan adanya pedoman, perusahaan bisa mengambil langkah-langkah yang lebih tepat waktu dan terukur, menghindari PHK yang terjadi secara mendadak. “Pedoman ini membantu perusahaan untuk lebih siap menghadapi perubahan pasar dan keuangan,” katanya.

Apindo juga berharap pedoman ini bisa memberikan kejelasan bagi pekerja mengenai proses PHK. Selain itu, upaya ini diharapkan mendorong keterlibatan pemerintah dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil. “Kami percaya dengan pedoman ini, PHK bisa menjadi bagian dari solusi, bukan akar masalah,” ujarnya. Darwoto menambahkan bahwa keberhasilan mitigasi PHK bergantung pada kesadaran bersama antara pengusaha dan pekerja dalam menjaga hubungan yang sehat.

Kondisi Ekonomi dan Harapan Masa Depan

Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, pedoman mitigasi PHK menjadi salah satu upaya untuk meminimalkan dampak negatif pada masyarakat. Darwoto mengatakan, langkah-langkah ini bisa membantu memperkuat kepercayaan pekerja terhadap perusahaan, terutama di tengah tantangan yang semakin kompleks. “Perusahaan harus bersiap untuk menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk PHK, dengan strategi yang matang,” ujarnya.

Apindo berharap pedoman ini bisa diterapkan secara luas dan memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional. Selain membantu perusahaan, pedoman ini juga diharapkan mampu menjaga stabilitas pekerjaan dan mengurangi risiko pengangguran. “Dengan demikian, PHK tidak hanya menjadi pilihan terakhir, tetapi juga diurus secara profesional,” tutup Darwoto.

Keberadaan pedoman mitigasi PHK ini dianggap sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengelola PHK secara terukur, perusahaan dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap berimbang antara kebutuhan bisnis dan perlindungan pekerja. Apindo pun menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat Indonesia.

Berkinerja Baik, PTPP Kembali Masuk Fortune Southeast Asia 500

Amalzakat.com – New Policy – Jakarta, Beritasatu.com – PT PP (Persero) Tbk (PTPP) kembali menduduki peringkat dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 setelah mempertahankan posisinya selama tiga tahun terakhir. Kehadiran kembali perusahaan ini di urutan 279 dari 500 perusahaan terbesar di kawasan Asia Tenggara berdasarkan pendapatan tahun fiskal 2025 menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kinerja bisnis. Prestasi ini tidak hanya memperkuat reputasi PTPP sebagai salah satu pelaku industri konstruksi nasional, tetapi juga menegaskan perannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

Dalam pemeringkatan tahunan 2026, PTPP mencatatkan posisi ketiga di sektor engineering & construction Indonesia. Penempatan tersebut mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi persaingan ketat dan tetap mempertahankan dominasi di bidangnya. Perusahaan ini juga terus berkontribusi pada pengembangan infrastruktur nasional, yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.

Ajang Fortune Southeast Asia 500 adalah inisiatif Fortune Media yang bertujuan mengukur kemajuan perusahaan-perusahaan besar di Asia Tenggara. Kehadiran PTPP di daftar ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki daya tahan dan pertumbuhan yang konsisten, terlepas dari dinamika pasar yang berubah cepat. Selain itu, acara ini juga bekerja sama dengan Danantara Indonesia sebagai mitra penyelenggara, dengan tujuan mengapresiasi perusahaan yang memiliki skala bisnis signifikan serta mendorong kolaborasi antar negara.

Pemilihan PTPP sebagai salah satu perusahaan terbaik di kawasan Asia Tenggara bukanlah kebetulan. Hasil penilaian ini menyoroti keberhasilan perusahaan dalam mengelola operasional dengan efisien dan membangun fondasi bisnis yang kuat. Berbagai upaya seperti inovasi teknologi, transformasi digital, serta penerapan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) telah menjadi bagian integral dari strategi PTPP dalam menghadapi tantangan industri yang semakin kompleks.

“Pengakuan ini mencerminkan konsistensi PTPP dalam menjaga kinerja operasional dan memperkuat fundamental bisnis di tengah tantangan industri yang dinamis. Ke depan, kami akan terus fokus pada peningkatan efisiensi, penguatan tata kelola perusahaan, serta eksekusi proyek-proyek strategis nasional yang memberikan nilai tambah berkelanjutan,” ujar Joko Raharjo, Corporate Secretary PTPP, dalam pernyataan resminya, dikutip Selasa (23/6/2026).

Capaian PTPP di daftar Fortune Southeast Asia 500 juga menjadi bukti bahwa perusahaan tidak hanya mampu bersaing di tingkat nasional, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menembus pasar regional. Dalam acara Executive Dinner & Fortune Southeast Asia 500 Awards 2026, sertifikat penghargaan diserahkan langsung oleh CEO Fortune Asia, Khoon Fong Ang, kepada perwakilan perusahaan. Acara tersebut berlangsung di East Ballroom, The Langham Jakarta, Kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), pada Kamis (18/6/2026), dan dihadiri para pimpinan perusahaan dari berbagai negara di Asia Tenggara.

Kehadiran PTPP di daftar ini sejalan dengan visi perusahaan untuk menjadi mitra utama dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi nasional. Perusahaan ini telah menjalani transformasi bisnis secara berkelanjutan selama lebih dari tujuh dekade, dengan fokus pada inovasi, penerapan teknologi, dan penguatan portofolio usaha yang berorientasi jangka panjang. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan serta memperluas jangkauan pasar secara global.

Penguatan Kinerja Melalui Inovasi

Sebagai perusahaan konstruksi dan investasi terkemuka di Indonesia, PTPP terus meningkatkan kapasitasnya melalui penggunaan teknologi digital. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan mengembangkan platform manajemen proyek berbasis data untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelaksanaan konstruksi. Selain itu, langkah penerapan prinsip ESG juga menjadi fokus utama, dengan upaya untuk mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan tanggung jawab sosial, dan memastikan pemerintahan yang transparan serta akuntabel.

Peningkatan kinerja PTPP di daftar Fortune Southeast Asia 500 tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya manusia yang profesional. Perusahaan menginvestasikan dalam pelatihan dan pengembangan karyawan, sehingga mampu menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan adaptif. Hal ini, diiringi dengan penggunaan bahan baku yang lebih ramah lingkungan, membantu PTPP mencapai tujuan kesetaraan ekonomi dan lingkungan sekaligus.

Transformasi bisnis yang dijalani PTPP juga mencakup ekspansi ke sektor-sektor baru, seperti energi terbarukan dan infrastruktur digital. Dengan menambahkan layanan dalam bidang tersebut, perusahaan mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan mengurangi ketergantungan pada sektor tradisional. Hal ini menjadi langkah strategis untuk menjaga pertumbuhan jangka panjang dan menghadapi perubahan ekonomi global.

Peluang untuk Pembangunan Nasional

Prestasi PTPP di Fortune Southeast Asia 500 memberikan semangat baru bagi industri konstruksi Indonesia. Kehadiran perusahaan ini di daftar tersebut menegaskan bahwa sektor konstruksi nasional mampu bersaing di tingkat internasional, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kontribusi PTPP dalam proyek-proyek strategis seperti jalan raya, bandara, dan sistem listrik berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta kemajuan perekonomian.

Kehadiran PTPP di daftar Fortune juga memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menarik investasi asing dan membangun hubungan kerja sama internasional. Dengan daya saing yang baik, PTPP diharapkan bisa menjadi contoh bagus bagi perusahaan lain dalam meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Selain itu, perusahaan terus berupaya mengembangkan inovasi dalam keberlanjutan proyek, seperti penggunaan material daur ulang dan sistem pengelolaan limbah yang efektif.

Perusahaan ini juga berperan aktif dalam memperkuat kemitraan dengan pemerintah serta instansi lainnya. Kemitraan tersebut tidak hanya membantu mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur, tetapi juga menciptakan peluang kerja bagi rakyat Indonesia. Dengan fokus pada pengembangan kualitas dan kuantitas proyek, PTPP berkomitmen untuk menjadi mitra utama dalam pembangunan nasional, sekaligus mendukung inisiatif pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Masuknya PTPP ke dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 bukan hanya penghargaan bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga