Kategori: Nasional

Pertemuan DPR dengan Mahasiswa Pendemo, Tritura Trisakti Disampaikan

Amalzakat.com – Key Discussion – Jakarta, Beritasatu.com – Para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengadakan pertemuan dengan sejumlah perwakilan mahasiswa yang sebelumnya melakukan aksi unjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (19/6/2026). Acara ini dilaksanakan di ruangan Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR, dan dipandu oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad serta Wakil Ketua DPR Saan Mustopa. Sebelum memasuki ruangan, Saan Mustopa menyampaikan bahwa pihak DPR ingin mendengarkan langsung aspirasi yang dibawa oleh para mahasiswa.

“Kita tunggu apa yang akan mereka sampaikan,” ujar Saan dikutip dari Antara.

Kehadiran Lebih dari 50 Perwakilan Mahasiswa

Sebanyak lebih dari 50 perwakilan mahasiswa menghadiri pertemuan tersebut, berasal dari berbagai institusi pendidikan tinggi, termasuk Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, Universitas Mercu Buana, serta organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Para peserta mulai memasuki Gedung DPR sekitar pukul 17.45 WIB, menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam menyampaikan tuntutan mereka. Selain dua pimpinan DPR, pertemuan juga dihadiri oleh beberapa anggota dewan, seperti Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath, serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Nazaruddin Dek Gam.

Penyampaian Tiga Tuntutan oleh Mahasiswa Trisakti

Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa dari Universitas Trisakti memperkenalkan tiga tuntutan utama yang mereka sebut sebagai Tritura Trisakti. Tuntutan ini menjadi fokus utama diskusi, dengan harapan dapat menjadi dasar untuk dialog lebih lanjut antara mahasiswa dan pemerintah. Tritura Trisakti mengacu pada tiga poin utama yang dianggap penting oleh para peserta, termasuk peningkatan kualitas pendidikan, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, serta penyelesaian masalah korupsi yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Konteks Aksi Demonstrasi dan Forum Dialog

Audiensi ini merupakan langkah pemerintah untuk menjawab aspirasi mahasiswa yang terus berkembang. Sebelumnya, aksi demonstrasi di depan gedung parlemen menjadi bentuk protes terhadap berbagai kebijakan yang dianggap tidak memenuhi harapan masyarakat. Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan muncul solusi konkret yang dapat mendorong kepercayaan antara lembaga legislatif dan kalangan akademik. Selain itu, forum dialog ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menyuarakan isu-isu yang sebelumnya dianggap belum terdengar oleh pihak berwenang.

Partisipasi Dari Berbagai Kalangan

Dalam pertemuan tersebut, hadir sejumlah anggota dewan yang memegang peran strategis di DPR. Habiburokhman dan Rano Alfath, sebagai pimpinan Komisi III, berperan aktif dalam mendengarkan masukan dari para mahasiswa. Sementara itu, Nazaruddin Dek Gam, sebagai ketua MKD, menyatakan dukungan terhadap upaya menjaga kredibilitas lembaga legislatif. Pertemuan ini juga dianggap sebagai langkah untuk memperkuat hubungan antara mahasiswa dan DPR, serta menciptakan ruang diskusi yang terbuka.

Analisis Tritura Trisakti dan Tantangannya

Tritura Trisakti yang disampaikan mahasiswa Trisakti mencerminkan keinginan untuk perubahan dalam berbagai aspek kebijakan publik. Pertama, tuntutan mengenai peningkatan kualitas pendidikan menekankan pentingnya investasi dalam sektor pendidikan, terutama untuk menjawab tantangan era digital. Kedua, peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan politik dianggap sebagai cara untuk meminimalkan praktik korupsi. Ketiga, upaya penyelesaian masalah sosial yang memengaruhi kehidupan sehari-hari, seperti kenaikan harga bahan pokok dan ketimpangan ekonomi, menjadi isu yang mendesak.

Konteks Politik dan Pendidikan

Kehadiran mahasiswa dari berbagai universitas menunjukkan bahwa isu-isu yang disampaikan bukan hanya bersifat lokal, tetapi juga memiliki dampak nasional. Perguruan tinggi menjadi pusat pemikiran dan kritik terhadap kebijakan pemerintah, sehingga peran mereka dalam membentuk opini publik semakin penting. Pertemuan ini dianggap sebagai langkah untuk menjembatani antara dunia akademik dan institusi politik, memastikan suara muda tetap diakui dalam proses pembuatan kebijakan.

Persiapan dan Proses Audiensi

Para mahasiswa yang hadir menyiapkan berbagai poin tuntutan yang disusun secara terstruktur. Mereka menekankan kebutuhan untuk mendapatkan respons cepat dari pihak DPR terhadap kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat. Selain itu, mereka juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif mahasiswa dalam berbagai proses kebijakan nasional. Dalam pertemuan, para peserta aktif memberikan penjelasan dan tanggapan terhadap setiap poin yang disampaikan, menciptakan suasana yang dinamis dan interaktif.

Hasil Pertemuan dan Langkah Selanjutnya

Pertemuan antara DPR dan mahasiswa berlangsung selama beberapa jam, dengan pihak DPR menjanjikan akan memperhatikan aspirasi yang disampaikan. Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa berkomitmen untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut melalui diskusi lebih lanjut dengan komisi-komisi di DPR. Mahasiswa Trisakti juga menyatakan harapan agar tuntutan mereka dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan di tahun depan. Acara ini menjadi contoh bagus bagaimana dialog antara lembaga legislatif dan kalangan akademik dapat menciptakan solusi yang lebih inklusif.

Proses dan Dukungan Pihak Lain

Pertemuan ini tidak hanya melibatkan DPR dan mahasiswa, tetapi juga mendapat perhatian dari lembaga-lembaga lain yang terkait. MKD DPR, sebagai penjaga integritas politik, berperan dalam mengevaluasi keseriusan tuntutan mahasiswa. Selain itu, media massa dan organisasi kampus juga turut mengawasi proses audiensi ini. Hasil dari pertemuan diharapkan dapat menjadi dasar untuk pembahasan lebih lanjut, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.

Selain topik utama tersebut, pertemuan ini juga membuka ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan masukan tentang berbagai isu yang terkait dengan kehidupan akademik dan sosial. Beberapa di antaranya menyebutkan keresahan terhadap kurangnya pengawasan terhadap penggunaan dana pendidikan, serta kebutuhan untuk memperkuat peran mahasiswa dalam peran pembentukan kebijakan. Pimpinan DPR berjanji akan memperhatikan setiap aspirasi yang diberikan, termasuk tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh organisasi HMI dalam rangka meningkatkan keterlibatan anggota organisasi tersebut dalam proses kebijakan nasional.

Pertemuan ini menunjukkan komitmen DPR untuk berdialog langsung dengan masyarakat, terutama kalangan akademik. Dengan adanya forum seperti ini, diharapkan dapat mengurangi kesan bahwa lembaga legislatif hanya menjadi wadah kebijakan tanpa keterlibatan langsung dengan kebutuhan rakyat. Selain itu, hal ini juga menjadi langkah awal dalam membangun hubungan yang lebih baik antara DPR dan kalangan mahasiswa, yang dianggap sebagai mitra penting dalam upaya memperbaiki sistem politik dan pendidikan nasional.

Dalam kesimpulannya, pertemuan tersebut

Komnas Perempuan Desak Hentikan Militerisasi di Papua

Amalzakat.com – Latest Program – Dalam upaya meningkatkan perlindungan bagi perempuan dan anak di wilayah Papua, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengusulkan pemerintah segera menghentikan pendekatan keamanan yang dominan menggunakan metode militerisasi. Lembaga ini menyoroti bahwa konflik yang terus berlanjut telah mengakibatkan peningkatan kerentanan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak, terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk tindakan seksual. Seruan tersebut disampaikan dalam rangka memperingati Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Konflik yang jatuh pada 19 Juni.

Upaya Perlindungan Warga Sipil Dibutuhkan

Menurut anggota Komnas Perempuan, Yuni Asriyanti, pemerintah perlu menitikberatkan pada perlindungan warga sipil, pemulihan korban, serta pemenuhan hak dasar masyarakat yang terkena dampak konflik, daripada terus mengandalkan pendekatan keamanan yang menggunakan kekuatan militer. “Dengan melanjutkan pola militerisasi, kerentanan perempuan dan anak terhadap kekerasan, terutama seksual, akan terus diperparah,” tegas Yuni, seperti dikutip dari Antara, Jumat (19/6/2026). Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas utama, sekaligus memastikan akses layanan pemulihan bagi warga yang terkena dampak.

“Komnas Perempuan menilai, dalam situasi konflik yang berkepanjangan, perlindungan warga sipil lebih penting daripada penegakan kekuasaan melalui kekuatan militer,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Komnas Perempuan selama lima tahun terakhir, dari 2021 hingga 2025, tercatat 75 kasus kekerasan terhadap perempuan di Papua. Dari jumlah tersebut, 30 kasus atau sekitar 40% diduga melibatkan aparat keamanan atau pejabat negara. Angka ini menunjukkan bahwa perempuan di wilayah tersebut tidak hanya menghadapi risiko kekerasan fisik, tetapi juga kerentanan terhadap tindakan kekerasan seksual yang sering kali tidak terdeteksi dengan baik.

Yuni menjelaskan bahwa fenomena ini bukan hanya mencerminkan tingginya tingkat kekerasan, tetapi juga menggambarkan kelemahan sistem perlindungan korban dan tingginya potensi impunitas. “Kondisi ini menunjukkan bahwa ada kekurangan fasilitas layanan hukum serta perlindungan sosial bagi korban, terutama perempuan yang mengalami kekerasan seksual,” katanya. Ia menyoroti bahwa banyak korban kesulitan mendapatkan bantuan, perlindungan hukum, serta layanan pemulihan yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Keterbatasan Fasilitas Perkuat Risiko Kekerasan

Yuni menambahkan, keterbatasan infrastruktur layanan di Papua memperparah situasi. Tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga masalah kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat akibat tekanan sosial dan konflik berkepanjangan. “Dengan kurangnya fasilitas pemulihan, korban kekerasan seksual, khususnya perempuan, sulit mendapatkan dukungan yang memadai,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, Sondang Friskha, anggota Komnas Perempuan lainnya, menyatakan bahwa tingginya jumlah aparat bersenjata dan pengungsian yang berlangsung lama berpotensi memperburuk dinamika sosial di Papua. “Kondisi ini dapat memicu konflik horizontal di tengah masyarakat, seperti perpecahan antar kelompok, serta mengurangi akses korban ke keadilan dan perlindungan hukum,” katanya.

“Peningkatan kehadiran aparat keamanan tanpa dukungan layanan yang memadai akan menghasilkan situasi di mana korban tidak memiliki perlindungan yang cukup, bahkan dalam lingkungan terdekat mereka,” ujar Sondang.

Sondang juga menyoroti bahwa perempuan adalah kelompok yang paling rentan dalam situasi konflik. Mereka terancam oleh berbagai ancaman, mulai dari pelecehan seksual yang terjadi di daerah dengan kehadiran aparat keamanan yang tinggi, eksploitasi terhadap perempuan pengungsi, hingga peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga. “Konteks ini membuat perempuan tidak hanya menjadi korban, tetapi juga pihak yang secara aktif memperburuk ketidakadilan,” katanya.

Kebutuhan Akselerasi Pemulihan

Komnas Perempuan menekankan perlunya akselerasi pemulihan bagi korban kekerasan di Papua. “Dengan memperkuat akses layanan, seperti bantuan hukum dan perlindungan sosial, korban dapat memperoleh hak-hak mereka meskipun dalam situasi konflik yang berlangsung panjang,” jelas Sondang. Ia juga meminta pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan keamanan tidak mengabaikan kebutuhan perlindungan dasar bagi warga sipil.

Pendekatan militerisasi di Papua, menurut Yuni, telah mengakibatkan tumpukan masalah yang tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga menjangkau tingkat nasional. “Kerentanan yang dihasilkan dari kebijakan militerisasi dapat menjadi peluang bagi pelaku kekerasan untuk terus beroperasi tanpa hukuman yang tegas,” ujarnya.

“Fakta bahwa 40% dari kasus kekerasan seksual di Papua melibatkan aparat negara membuktikan bahwa ada kecenderungan korupsi dan pelanggaran hak manusia yang terus berlangsung, “kata Yuni.

Komnas Perempuan menyarankan pemerintah untuk memperhatikan struktur kekuasaan di wilayah Papua, serta memastikan bahwa perlindungan perempuan dan anak tidak hanya dilihat sebagai prioritas sosial, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan keamanan yang berkelanjutan. “Dengan mengubah pola keamanan yang kini berbasis militer, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih adil dan aman bagi masyarakat,” lanjut Sondang.

Konteks Internasional dalam Upaya Perlindungan

Situasi di Papua tidak terlepas dari konteks global dalam upaya menangani kekerasan terhadap perempuan. Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Konflik, yang diperingati setiap 19 Juni, menjadi momentum untuk memperkuat komitmen

Profil Ibnu Sutowo, Bos PT Indobuildco yang Kelola Hotel Sultan

Amalzakat.com – Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) menjadi sorotan kembali akhir pekan ini setelah pengosongan Blok 15, yang sebelumnya dikuasai Hotel Sultan, dilakukan oleh pengadilan. Tindakan ini menandai babak terakhir dari sengketa berkepanjangan yang melibatkan PT Indobuildco, perusahaan yang selama beberapa dekade mengelola hotel tersebut. Dengan keputusan pengadilan, lahan negara di Senayan kembali dalam penguasaan pemerintah, mengakhiri perjalanan yang dipicu oleh upaya perusahaan milik keluarga Ibnu Sutowo untuk memperpanjang hak guna bangunan (HGB).

Sejarah dan Peran PT Indobuildco

PT Indobuildco, yang diakui sebagai pengelola Hotel Sultan sejak lama, menjadi pusat perhatian dalam konflik ini. Perusahaan ini memegang peran krusial dalam mengelola properti yang dulu dianggap sebagai aset strategis di Jakarta. Pertarungan hukum antara pihak swasta dan pemerintah berlangsung sejak 2002, ketika Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta menerbitkan surat keputusan perpanjangan HGB. Keputusan tersebut memberikan hak penggunaan lahan selama 20 tahun, berlaku sejak 4 Maret 2003, tetapi dinilai tidak sah karena tidak disertai rekomendasi dari Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK).

Keberlanjutan sengketa ini menunjukkan ketegangan antara sektor swasta dan pemerintah dalam mengatur penggunaan lahan negara. Kebijakan penguasaan tanah di GBK, yang menjadi tempat berbagai fasilitas penting, memicu perdebatan yang berlangsung lebih dari dua dekade. Sementara itu, PT Indobuildco, yang dijalankan oleh keluarga Ibnu Sutowo, terus mengklaim hak atas hotel tersebut. Perusahaan ini pun memainkan peran penting dalam sejarah pengelolaan seni dan budaya di kawasan tersebut.

Biografi Ibnu Sutowo: Figur Multitugas di Era Orde Baru

Ibnu Sutowo, tokoh yang lahir di Cepu, Hindia Belanda, pada 23 September 1914, dikenal sebagai sosok yang memiliki kiprah luas dalam berbagai bidang. Ia memulai kariernya sebagai dokter sebelum beralih ke dunia militer dan bisnis. Kehadirannya di era Orde Baru membuatnya menjadi salah satu figur yang berpengaruh dalam kebijakan nasional.

Sebagai keturunan dari keluarga priyayi feodal yang terpandang, Ibnu Sutowo memperoleh akses pendidikan yang istimewa. Ia menempuh pendidikan dasar di Europesche Lagere School (ELS), lalu melanjutkan studi menengah di Yogyakarta sebelum memasuki Nederlands Indische Artsen School (NIAS) untuk mengenyam dunia kedokteran.

Kelahiran di masa kolonial Belanda memberi dasar sosial yang kuat bagi Ibnu. Ayahnya, yang menjabat sebagai Wedana Grobogan di Jawa Tengah, memberikan lingkungan yang mendukung pertumbuhan kariernya. Meski berasal dari keluarga elit, ia memilih menekuni bidang yang membutuhkan kontribusi nyata, seperti kesehatan dan militer. Dedikasinya dalam pelayanan masyarakat membuatnya mendapat kepercayaan yang besar.

Ibnu Sutowo memulai karier medisnya di Batavia pada 1940, saat ia bertugas sebagai dokter dalam upaya pemberantasan malaria. Setelah itu, ia dipindahkan ke Palembang untuk menjabat kepala Rumah Sakit Umum Palembang pada 1945. Kinerjanya yang profesional mengantarkan namanya ke tingkat nasional, terutama setelah ia diangkat menjadi direktur utama PT Permina pada 1957. Perusahaan minyak nasional ini menjadi pintu masuknya ke sektor energi, di mana ia terus meraih prestasi hingga ditunjuk sebagai direktur utama Pertamina pada 1968.

Jabatan dan Pengaruh dalam Pemerintahan Soeharto

Dalam era Soeharto, Ibnu Sutowo mencapai puncak karier di bidang minyak dan gas bumi. Ia menjadi Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi pada 1966, lalu Menteri Migas pada 1967. Perannya dalam pengembangan industri migas Indonesia sangat signifikan, terutama melalui kepemimpinan di Pertamina. Posisi ini tidak hanya mengukir namanya dalam sejarah energi nasional, tetapi juga menegaskan kontribusinya sebagai pengusaha yang berpengaruh.

Sementara itu, kiprahnya di dunia militer pun tidak terlewatkan. Ibnu Sutowo pernah menjabat sebagai kepala Jawatan Kesehatan Tentara di Sumatera Selatan, serta panglima tentara teritorium II/Sriwijaya dengan pangkat kolonel pada 1955–1956. Peran ini memperlihatkan kemampuannya dalam mengelola tugas operasional dan strategis, serta keseimbangan antara bidang kesehatan dan militer.

Warisan dan Dampak Sengketa Hotel Sultan

Pengosongan Hotel Sultan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 18 Juni 2026 menandai akhir dari dominasi keluarga Sutowo di kawasan GBK. Meski sempat menegangkan, konflik ini juga memicu refleksi terhadap sistem pengelolaan lahan negara. Kebijakan Dwifungsi ABRI yang diterapkan pada 1957 menjadi awal dari transisi politik dan ekonomi Indonesia, di mana Ibnu Sutowo turut terlibat dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan negara.

Perusahaan milik Pontjo Sutowo, putra Ibnu, terus berusaha mengklaim hak atas lahan tersebut. Namun, keputusan pengadilan akhirnya memberikan kembali pengelolaan ke pemerintah. Kebijakan ini menegaskan bahwa penggunaan lahan negara harus diawasi secara ketat, terutama ketika terlibat dalam proyek strategis. Ibnu Sutowo, yang meninggal pada 12 Januari 2001, meninggalkan warisan yang mencakup berbagai sektor, dari kesehatan hingga industri energi.

Kehadiran Ibnu Sutowo di berbagai bidang tidak hanya mencerminkan kecerdasannya, tetapi juga pengaruh keluarga feodalnya yang memegang kekuasaan sosial sejak masa kolonial. K

Key Strategy: Profil Pontjo Sutowo, Anak Ibnu Sutowo yang Mengelola Hotel Sultan

Amalzakat.com – Key Strategy adalah pendekatan strategis yang kini menjadi fokus utama dalam pengelolaan Hotel Sultan, sebuah properti ikonik yang dikelola oleh Pontjo Sutowo. Setelah beberapa putusan pengadilan memperkuat kepemilikan pemerintah atas lahan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Pontjo Sutowo muncul sebagai tokoh sentral dalam konflik pengelolaan hotel ini. Sebagai pemilik PT Indobuildco, ia memegang peran penting dalam mengembangkan bisnis perhotelan serta memperluas strategi usaha di berbagai sektor. Key Strategy tidak hanya mengarah pada pengelolaan hotel, tetapi juga mencakup perencanaan jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan bisnis di tengah persaingan yang semakin ketat.

Karier di Dunia Usaha dan Kontribusi pada Pengelolaan Hotel Sultan

Pontjo Sutowo, putra dari konglomerat Ibnu Sutowo, dikenal sebagai salah satu pengusaha yang berpengaruh dalam sektor pariwisata dan perhotelan Indonesia. Setelah ayahnya meninggal pada tahun 2001, ia mengambil alih pengelolaan Hotel Sultan melalui perusahaan yang ia dirikan. Key Strategy yang ia terapkan dalam bisnis ini menggabungkan pengalaman di industri galangan kapal dengan strategi manajemen yang inovatif. Dengan latar belakang pendidikan teknik, ia mampu mengelola hotel tersebut secara profesional, menjadikannya sebagai perusahaan penginapan kelas dunia.

Dalam buku Pengusaha yang Terpanggil, keterlibatan Pontjo Sutowo dalam industri perhotelan dijelaskan sebagai bagian dari Key Strategy yang memulai dari Hotel Hilton yang kini dikenal sebagai Hotel Sultan. Sejak 1976, hotel ini menjadi simbol keberhasilan pengelolaan bisnis, dan pada 1982, Pontjo memulai perannya sebagai pengelola utama, yang memperkuat posisinya dalam industri perhotelan.

Latar Belakang dan Pendidikan

Pontjo Sutowo lahir di Palembang pada 17 Agustus 1950, di tengah perayaan ulang tahun ke-5 kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan anak keempat dari tujuh bersaudara, dengan pendidikan dasar di Sekolah Rakyat (SR) Santo Xaverius. Pada 1956, keluarganya pindah ke Jakarta mengikuti penugasan ayahnya di Staf Umum Angkatan Darat, tempat ia melanjutkan pendidikan di Perguruan Cikini hingga SMA. Pada masa sekolah, ia sempat menjadi adik kelas Megawati Soekarnoputri, yang memperkaya pengalaman sosial dan akademiknya.

Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Pontjo memasuki ITB pada 1969 untuk mengejar jurusan teknik mesin. Namun, karena alasan kesehatan, ia tidak menyelesaikan studinya di sana. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Trisakti, di mana ia mengembangkan kemampuan analitis dan manajerial yang mendukung Key Strategy dalam membangun kariernya.

Perjalanan Usaha yang Membentuk Key Strategy

Kariernya di dunia usaha dimulai pada usia 20 tahun, saat ia mendirikan PT Adiguna Shipyard bersama saudaranya. Perusahaan ini bergerak di bidang galangan kapal, dan Key Strategy yang ia terapkan membawa PT Adiguna Shipyard dari produksi tongkang kecil hingga kapal tanker berukuran sedang. Pada 1972, perusahaan tersebut berhasil memproduksi 500 kapal tanker berbobot 3.500 DWT, menunjukkan pertumbuhan signifikan yang menjadi fondasi awal untuk pengelolaan Hotel Sultan.

Pengalaman di galangan kapal memberikan Pontjo wawasan teknis dan operasional yang ia gunakan dalam Key Strategy mengelola Hotel Sultan. Ia menerapkan pendekatan yang berfokus pada efisiensi dan inovasi, sehingga memperkuat posisi hotel tersebut dalam industri perhotelan nasional. Kehadirannya dalam sektor ini juga meningkatkan daya tarik wisatawan dan mendorong perkembangan ekonomi lokal.

Pengaruh dalam Organisasi Profesi dan Key Strategy Strategi Nasional

Bukan hanya dalam bisnis, Pontjo Sutowo juga aktif dalam organisasi profesi dan pengusaha muda. Pada 1972, ia turut serta dalam pendirian Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), di mana ia menjadi ketua sektor perbankan dan keuangan. Key Strategy dalam perannya di Hipmi membantu membentuk kebijakan strategis untuk mendukung pengusaha muda dalam berkembang secara berkelanjutan. Pada 1979-1983, ia menjadi Ketua Umum Hipmi, menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kapasitas industri.

Pada 1986, Pontjo Sutowo terpilih sebagai ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Key Strategy dalam perannya di PHRI berkontribusi pada penguatan sektor pariwisata dan perhotelan nasional. Dengan pengelolaan Hotel Sultan sebagai salah satu proyek utamanya, ia menjadi contoh nyata bagaimana Key Strategy dapat menggabungkan pengalaman teknis dan manajerial untuk menciptakan solusi yang efektif dalam bisnis dan masyarakat.

Latest Program: Fuad Hasan Hadir di KPK Usai Mangkir Dua Kali

Amalzakat.com – Latest Program – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya berhasil memanggil Fuad Hasan Masyhur (FHM), direktur utama PT Makassar Toraja (Maktour), untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Pemeriksaan yang dijadwalkan ulang berlangsung pada Kamis (18/6/2026), setelah FHM dua kali mangkir dari panggilan penyidik. Presiden KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa saksi tersebut datang ke Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, sekitar pukul 07.30 WIB sebagai bagian dari Latest Program investigasi terhadap praktik korupsi.

Pembagian Kuota Haji yang Menjadi Sorotan

Kasus ini berfokus pada dugaan penyimpangan dalam pengalokasian kuota haji tambahan, yang menimbulkan kerugian negara sekitar 622 miliar rupiah. KPK menyatakan bahwa beberapa Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) terafiliasi dengan Asosiasi Kesthuri terlibat dalam korupsi, dengan dana diubahguna untuk kepentingan pribadi. Dalam Latest Program penyidikan, pemeriksaan Fuad Hasan dianggap krusial untuk memperjelas mekanisme pembagian kuota dan alur dana yang disalahgunakan.

“Kehadiran saksi seperti Fuad Hasan sangat penting dalam Latest Program ini,” terang Budi Prasetyo dalam keterangan resmi. “Ia siap memberikan keterangan untuk memperkuat pembuktian korupsi kuota haji.”

Kehadiran Fuad Hasan Setelah Menunda

Sebelumnya, Fuad Hasan dijadwalkan diperiksa pada Senin (15/6/2026), tetapi ia kembali mengajukan penundaan. Dalam surat yang diterima awak media, ia menjelaskan bahwa kelelahan setelah menunaikan ibadah haji ke Arab Saudi mengganggu kesiapan menghadiri pemeriksaan. “Saya siap menghadiri Latest Program penyidikan setelah kondisi kesehatan membaik,” tulis Fuad dalam surat tersebut.

Menurut Budi Prasetyo, kehadiran Fuad Hasan kali ini menunjukkan komitmen untuk mempercepat proses penyidikan. “Latest Program pemeriksaan hari ini adalah pengulangan jadwal sebelumnya karena saksi mengalami kendala kesehatan,” tambah Budi. Ia menekankan bahwa keterlibatan saksi menjadi penentu kejelasan alur dana dan pembagian kuota haji tambahan.

Pelaku Korupsi Lainnya yang Ditahan

Selain Fuad Hasan, KPK juga menetapkan tiga tersangka lain, yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama dan Ketua Umum Kesthuri Asrul Azis Taba (ASR). Dua dari mereka, ASR dan Ismail Adham (ISM), Direktur Operasional Maktour, ditahan pada 8 Juni 2026. Masa penahanan berlangsung selama 20 hari hingga 27 Juni 2026 di Rumah Tahanan KPK Cabang Gedung Merah Putih.

KPK menyatakan bahwa penyelidikan terhadap para tersangka ini mencakup hubungan antarpartai dan aliran dana dalam pembagian kuota haji. “Latest Program ini bertujuan untuk mengungkap skema korupsi yang berlangsung selama penyelenggaraan haji 2024,” jelas Budi Prasetyo, menambahkan bahwa kehadiran saksi-saksi menjadi elemen penting untuk transparansi proses investigasi.

Skema Korupsi Kuota Haji yang Diinvestigasi

Kasus korupsi kuota haji tambahan menjadi sorotan karena skema penyimpangan yang terjadi dalam alokasi kuota. KPK menyebutkan bahwa kuota tambahan yang seharusnya dialokasikan secara adil justru digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam Latest Program penyidikan, FHM diharapkan bisa menjelaskan detail bagaimana kuota tersebut didistribusikan dan dana yang terkait bergerak.

Budi Prasetyo menegaskan bahwa KPK terus memperkuat investigasi dengan meminta keterlibatan semua pihak yang relevan, termasuk birokrat, pengusaha, dan organisasi perantara. “Latest Program ini tidak hanya mengungkap keuntungan pribadi, tetapi juga menggali penyebab kerugian negara yang mencapai 622 miliar rupiah,” katanya. Ia berharap pemeriksaan saksi seperti Fuad Hasan akan memberikan gambaran lengkap mengenai skema korupsi tersebut.

“Pengambilan keputusan dalam Latest Program ini didasarkan pada bukti yang telah terkumpul dan keterangan saksi,” ujar Budi Prasetyo. “Kehadiran Fuad Hasan membantu menyelidiki bagaimana kuota haji tambahan diperoleh oleh PIHK yang terafiliasi dengan Kesthuri.”

Kerja Sama dan Kepatuhan dalam Latest Program

Pengambilan saksi seperti Fuad Hasan dianggap sebagai bagian penting dalam Latest Program penyidikan korupsi kuota haji. KPK meminta semua pihak yang dipanggil tetap kooperatif, terutama dalam menjelaskan kegiatan haji dan alur dana. “Kami yakin keterangan saksi akan menjadi kunci dalam menyelesaikan kasus ini,” tegas Budi Prasetyo.

Kehadiran Fuad Hasan di KPK pada pagi hari juga menunjukkan komitmen untuk memenuhi panggilan penyidik, meski sebelumnya sempat menunda dua kali. Dalam Latest Program ini, saksi akan menjelaskan bagaimana kuota haji tambahan dikaitkan dengan keuntungan tidak sah, serta memperjelas hubungan antarpihak dalam skema korupsi. “Kepatuhan saksi akan mempercepat proses penyidikan, sehingga penyelesaian kasus lebih cepat,” pungkas Budi Prasetyo.

Kemitraan Pertahanan Indonesia-Inggris: HMS Tamar Mengunjungi Jakarta sebagai Tanda Kemitraan Strategis

Amalzakat.com – Key Strategy – Sebuah momen penting dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris terjadi ketika kapal patroli militer milik Angkatan Laut Kerajaan Inggris, HMS Tamar, tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada Rabu (17/6/2026). Kedatangan kapal tersebut bukan hanya simbol kehadiran diplomatik, tetapi juga penanda konkret dari perkuatan kerja sama pertahanan yang telah diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di awal tahun 2026. Ini menjadi contoh nyata bagaimana kemitraan strategis dapat diimplementasikan melalui tindakan praktek di tingkat operasional.

Kerja Sama Militer yang Membentuk Kemitraan

Kunjungan HMS Tamar ke Jakarta dianggap sebagai langkah awal dari upaya memperkuat kerja sama pertahanan bilateral. Dalam konteks yang semakin dinamis di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia dan Inggris sepakat mempererat koordinasi dalam menjaga stabilitas keamanan dan menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Kedua negara mengakui bahwa pengembangan kemampuan militer merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan. Dalam kunjungan ini, Indonesia berkesempatan menunjukkan komitmen untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) serta peningkatan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya maritim.

Menurut Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, kemitraan pertahanan dan keamanan adalah pilar utama dalam kebijakan luar negeri kedua negara. “Kemitraan erat antara Indonesia dan Britania Raya telah diperkuat oleh perjanjian strategis yang diluncurkan pada Januari tahun ini, dengan fokus pada pertahanan dan keamanan sebagai inti utamanya,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa tujuan utama kerja sama ini adalah membangun kemampuan pertahanan yang lebih solid, sekaligus menjaga keseimbangan keamanan di wilayah yang menjadi titik sentral pergerakan strategis internasional.

Teknologi Ramah Lingkungan sebagai Aksentu Kemitraan

Kapal patroli HMS Tamar tidak hanya memperkuat aspek militer, tetapi juga menjadi wadah untuk kerja sama dalam isu lingkungan laut. Dalam wawancara terpisah, Komandan HMS Tamar, Commander Tom Lindsey, menjelaskan bahwa kapal ini dirancang untuk mengurangi dampak lingkungan selama menjalankan tugas patroli. “HMS Tamar merupakan salah satu kapal paling ramah lingkungan di Royal Navy, dan mungkin kapal perang paling ramah lingkungan di dunia,” kata Lindsey. Ini menunjukkan bahwa Inggris berusaha memadukan keunggulan teknologi militer dengan kepedulian terhadap ekosistem laut, sesuai dengan visi global mereka dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Dalam empat hari yang dihabiskan di Jakarta, HMS Tamar akan berpartisipasi dalam sejumlah agenda yang dirancang oleh Atase Pertahanan Inggris. Kegiatan ini mencakup interaksi budaya, kerja sama olahraga, serta sosialisasi upaya Indonesia dalam menjaga keanekaragaman hayati laut. “Dalam setiap misi luar negeri, kami menekankan kontak antarmanusia sebagai elemen kunci untuk membangun kepercayaan,” tambah Lindsey. Hal ini menunjukkan bahwa selain tugas operasional, kehadiran kapal perang Inggris juga bertujuan memperkuat hubungan sosial dan diplomasi dengan masyarakat Indonesia.

Modernisasi Armada Laut dan Keberlanjutan Maritim

Kemitraan Indonesia-Inggris di bidang pertahanan bukan hanya tentang memperkuat kapasitas militer, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas alutsista melalui teknologi terkini. Dukungan Inggris terhadap pengembangan armada laut Indonesia mencakup penggunaan teknologi kapal perang yang kompatibel dengan standar Royal Navy. Langkah ini diperkirakan akan mempercepat modernisasi kekuatan laut Indonesia, yang menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk memperkuat kedaulatan laut dan menghadapi ancaman dari luar.

Selain itu, kerja sama ini juga melibatkan upaya bersama dalam melindungi keanekaragaman hayati laut. Dalam wawancara, Dominic Jermey menyoroti bahwa Inggris berkomitmen untuk membantu Indonesia menjaga keberlanjutan sumber daya maritim, yang merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Kedua negara berharap melalui kerja sama ini, Indonesia dapat memperkuat kapasitas pengelolaan sumber daya laut sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan di sepanjang garis pesisirnya.

Menjaga Keseimbangan dalam Kemitraan

Kapal HMS Tamar akan melanjutkan pelayarannya setelah selesai menjalani rangkaian kegiatan di Jakarta hingga 20 Juni 2026. Dalam misi patroli kawasan Indo-Pasifik, kapal ini ditempatkan sebagai bagian dari strategi Inggris dalam menjaga kestabilan politik dan militer di wilayah tersebut. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa koordinasi pertahanan antar negara tidak hanya melibatkan perangkat keras, tetapi juga kerja sama yang mencakup aspek kebijakan dan keberlanjutan lingkungan.

Domestikasi HMS Tamar di Jakarta menunjukkan bahwa Inggris secara aktif mencari kolaborasi dengan negara-negara Asia Tenggara dalam isu keamanan maritim. Kapal tersebut akan memberikan wawasan tentang cara mengelola kawasan perairan secara efektif dan berkelanjutan, termasuk penggunaan teknologi canggih untuk mengurangi polusi dan menjaga kesehatan ekosistem laut. Kedua negara berharap ini menjadi model kerja sama yang bisa diadopsi oleh negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik.

Perspektif Global dalam Kemitraan Regional

Kerja sama antara Indonesia dan Inggris dalam bidang pertahanan dan keamanan juga memiliki dampak luas dalam konteks geopolitik global. Penguatan hubungan ini memberikan peluang bagi kedua negara untuk saling melengkapi kekuatan militer dan kebijakan luar negeri. Dalam lingkungan yang semakin kompetitif, kemitraan strategis ini diharapkan menjadi pelengkap dari kebijakan pertahanan Indonesia, yang sebelumnya terfokus pada koordinasi dengan negara-negara Asia Tenggara.

Dominic Jermey menekankan bahwa kemitraan ini menjadi peluang untuk Indonesia memperluas jaringan kerja sama di tingkat internasional. “Dengan mengintegrasikan kemampuan pertahanan dan keamanan, kami yakin Indonesia dapat menjadi mitra strategis dalam menghadapi tantangan kawasan Indo-Pasifik,” ujarnya. Kedatangan HMS Tamar ke Jakarta dianggap sebagai pertanda kuat bahwa hubungan kedua negara akan terus diperkuat dalam berbagai bidang, termasuk pengelolaan sumber daya maritim dan peningkatan kapasitas pertahanan.

“HMS Tamar adalah salah

Wakil Ketua DPRD Pekalongan dan Rombongan Diperiksa KPK, Ada Apa?

Amalzakat.com – Special Plan – Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini fokus pada penyelidikan terhadap 14 saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Persidangan lanjutan ini menargetkan Bupati nonaktif Pekalongan, Fadia Arafiq, yang saat ini ditahan di Rutan cabang gedung merah putih KPK. Dalam pemeriksaan, salah satu saksi yang diundang adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Ruben R Prabu Faza. Pemeriksaan diadakan di Polres Pekalongan pada Rabu (17/6/2026), sebagaimana dijelaskan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Para Saksi yang Diperiksa

Menurut Budi, penyidik KPK juga mengumpulkan informasi dari pejabat daerah, pimpinan BPJS, staf partai politik, pegawai swasta, serta wiraswasta. Mereka dianggap memiliki pengetahuan tentang urutan kejadian dalam kasus ini. Beberapa nama yang disebut dalam pemeriksaan, di antaranya Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pekalongan, Widhi Astri Aorilia Nia, dan Kepala BPJS Kesehatan, Sri Magirahayu. Selain itu, Emma Marqyati, seorang staf DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan, juga turut diperiksa. KPK belum mengungkapkan detail materi pemeriksaan masing-masing saksi, namun fokus utama terletak pada alur penggunaan dana dan hubungan kepentingan yang dianggap terjadi dalam proyek.

“Pemeriksaan dilakukan di Polres Pekalongan,” kata Budi dalam keterangan resmi.

Kasus Korupsi dan Peran PT RNB

KPK menyatakan bahwa Fadia Arafiq telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi yang mencakup benturan kepentingan dan penerimaan gratifikasi. Perusahaan yang disebut terlibat dalam skandal ini adalah PT Raja Nusantara Berjaya (RNB), yang didirikan oleh keluarga dekat Fadia. Dalam kasus ini, KPK mengungkap bahwa RNB mendapatkan kontrak dari 17 organisasi perangkat daerah, tiga rumah sakit umum daerah, dan satu kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Total dana yang masuk ke perusahaan ini mencapai sekitar Rp 46 miliar, yang diperkirakan berasal dari kontrak pengadaan jasa outsourcing pemerintah daerah.

Menurut penyidik, dana tersebut awalnya digunakan untuk pembayaran gaji karyawan, tetapi sebagian diperkirakan dialihkan ke pihak-pihak yang terkait erat dengan keluarga Fadia. Proses pemberian gratifikasi ini dianggap berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan proyek. Selain itu, KPK sedang menyelidiki penggunaan grup WhatsApp bernama “Belanja RSUD” yang diduga digunakan untuk mengatur distribusi dana dari perusahaan tersebut. Grup ini menjadi bukti bahwa komunikasi terjadi secara tersembunyi untuk memastikan alur dana terjaga.

Pengembangan Perkara dan Konsekuensi

Kasus ini menunjukkan bagaimana pengadaan barang dan jasa dapat menjadi sarana korupsi jika terdapat intervensi dari pihak yang memiliki hubungan kekeluargaan. Penyidikan KPK menggarisbawahi bahwa pemerintah daerah perlu memperketat pengawasan terhadap pengelolaan dana, terutama dalam proyek-proyek besar. Dengan menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka, KPK memperlihatkan komitmen untuk mengungkap praktik korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi lokal.

Dalam konteks ini, KPK juga menyoroti peran penting organisasi perangkat daerah sebagai pihak yang menyalurkan dana. Dugaan korupsi tidak hanya terjadi di tingkat keputusan politik, tetapi juga melibatkan lembaga teknis yang beroperasi di bawah pemerintah daerah. Ini menunjukkan bahwa kerangka penegakan hukum harus mencakup seluruh rantai proses pengadaan, mulai dari penawaran hingga pencairan dana. Fadia Arafiq, yang sebelumnya menjabat sebagai bupati, kini menjadi bahan investigasi karena diduga memperkenalkan kepentingan pribadi melalui pengalihan dana ke perusahaan keluarga.

Implikasi bagi Masyarakat dan Kinerja Pemerintah Daerah

Kasus ini memberi dampak signifikan terhadap citra pemerintah daerah dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Pemimpin daerah yang diduga terlibat dalam praktik korupsi menjadi contoh bagaimana penggunaan kekuasaan bisa berujung pada kecurangan. Dengan menahan Fadia Arafiq, KPK mengambil langkah tegas untuk menegakkan hukum secara proporsional. Namun, KPK juga berharap investigasi ini bisa menjadi pembelajaran bagi pejabat lain di lingkungan pemerintahan.

Dalam penjelasannya, Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemeriksaan saksi tidak hanya untuk memperkuat bukti terhadap Fadia, tetapi juga untuk menggali informasi lebih dalam mengenai jaringan yang terlibat dalam korupsi. Grup WhatsApp “Belanja RSUD” menjadi salah satu titik fokus karena dianggap menjadi sarana komunikasi rahasia antar pihak terkait. Penyidik berupaya memvalidasi apakah grup ini benar-benar digunakan untuk mengatur distribusi dana atau hanya sebagai alat kegiatan rutin.

Kasus Lain yang Dipantau KPK

Perkembangan kasus Fadia Arafiq menjadi bagian dari serangkaian penyelidikan KPK terhadap korupsi di sektor pemerintahan. Selama periode 2023-2026, KPK terus memantau kegiatan pemerintah daerah yang menimbulkan indikasi penyalahgunaan kewenangan. Tidak hanya itu, lembaga anti-korupsi ini juga mengawasi penggunaan dana publik dalam proyek-proyek seperti pengadaan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Dengan menetapkan tersangka dan mengumpulkan saksi-saksi, KPK berusaha memastikan bahwa setiap bagian dari skema korupsi diungkap secara utuh.

Kasus ini juga mencerminkan dinamika hubungan antara politisi dan bisnis. Perusahaan RNB, yang tergabung dalam jaringan keluarga Fadia, menjadi bukti bahwa bisnis bisa menjadi sarana untuk menyalurkan keuntungan pribadi. Penyidik sedang memeriksa apakah ada kesepakatan jahat antara pihak-pihak yang berkepentingan atau apakah korupsi terjadi secara tidak sengaja. Perluasan investigasi ini berdampak pada berbagai aspek pengelolaan dana, termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Keterlibatan Berbagai Pihak dalam Perkara

Di samping Fadia Arafiq, penyidik juga mengungkap keterlibatan para pejabat lain dalam kasus ini. Beberapa di antaranya adalah anggota dewan, staf partai, dan pejabat BPJS. Penyidikan K

Demo Kebijakan Pemerintah, Mahasiswa UNM Blokade Jalan di Makassar

Protes Mahasiswa di Jalan Andi Pangerang Pettarani

Amalzakat.com – New Policy – Rabu, 17 Juni 2026, sekitar ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Makassar (UNM) melakukan aksi demonstrasi di Jalan Andi Pangerang Pettarani, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kebijakan pemerintah yang mereka kritik disebutkan sebagai faktor utama dalam penyelenggaraan aksi tersebut. Akibatnya, jalan utama Kota Makassar itu terjebak kemacetan yang cukup parah, terutama saat jam sibuk di akhir pekan. Dalam aksi, massa memblokade satu lajur jalan, menyisakan jalur untuk kendaraan. Truk yang diparkir menjadi panggung untuk orasi, sementara kepadatan kendaraan terus meningkat hingga mencapai hampir satu kilometer.

Dalam situasi yang terjadi, pihak kepolisian mengambil langkah cepat untuk mengatur lalu lintas dan mencegah kekacauan lebih lanjut. Sejumlah personel ditempatkan di sekitar area blokade untuk mengawasi kegiatan mahasiswa dan membantu arus lalu lintas. Aksi ini menunjukkan intensitas penolakan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai kurang mengakomodasi kepentingan rakyat. Presiden BEM UNM yang bertugas, Nur Intan Maharani, menjelaskan bahwa aksi ini bertujuan menyuarakan kritik terhadap beberapa kebijakan nasional yang menurut mereka membahayakan pemerintahan dan kehidupan demokrasi.

“Harapannya kita adalah Reformasi Jilid II dan untuk memperluas kembali jaringan konsolidasi. Jadi hari ini kita turun dulu dari internal Universitas Negeri Makassar,” ujar Nur Intan.

Protes tersebut mencakup berbagai isu penting, termasuk penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), program makan bergizi gratis (MBG), serta pembentukan koperasi merah putih. Selain itu, kebijakan terkait Rancangan Undang-Undang Kepolisian (RUU Polri) juga menjadi sorotan. Menurut Nur Intan, kebijakan-kebijakan ini perlu dipantau lebih ketat oleh publik karena berpotensi menyebabkan masalah dalam tata kelola pemerintahan. “Grandisunya tentu yang utama adalah persoalan pemborosan APBN yang terkait dengan MBG, kemudian Koperasi Merah Putih dan program-program lainnya termasuk juga RUU Polri. Makanya kita bungkus semua dalam satu grandisu ‘Republik Indonesia Sekarat,’” tuturnya.

Dalam aksi demo, mahasiswa juga menolak kemungkinan adanya MBG yang disebut mirip dengan skema SPP (Sumbangan Pembiayaan Pendidikan) di lingkungan perguruan tinggi. Penolakan ini dilakukan sebagai antisipasi sebelum kebijakan serupa diterapkan di kampus UNM. Menurut Nur Intan, kebijakan tersebut dianggap akan menambah beban biaya mahasiswa dan mengurangi kualitas pendidikan. Aksi blokade jalan dianggap sebagai bentuk tindakan tegas untuk menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.

Kemacetan di Jalan Andi Pangerang Pettarani terjadi sejak pagi hingga siang hari, dengan kepadatan kendaraan yang terus bertambah. Selama aksi, massa menghentikan satu truk dan menggunakan bagian depannya sebagai tempat berorasi. Suara mereka terdengar menyentuh seluruh jalur jalan, menarik perhatian masyarakat sekitar. Meski aksi ini memicu gangguan lalu lintas, polisi berhasil mengatur arus kendaraan dengan baik, menghindari kerusakan lebih parah.

Dalam pernyataannya, Nur Intan menekankan bahwa aksi ini merupakan langkah awal untuk memperkuat koordinasi antar gerakan mahasiswa. Ia berharap demonstrasi ini dapat mendorong reformasi yang lebih dalam dalam sistem pemerintahan dan menciptakan kesadaran publik terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil. Mahasiswa UNM juga menyoroti efek domino dari kebijakan pemerintah, terutama dalam penggunaan anggaran negara yang dinilai tidak efisien.

Isu APBN menjadi salah satu fokus utama dalam aksi ini. Mahasiswa menilai pengalokasian dana negara terlalu banyak dialokasikan untuk proyek yang tidak memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Mereka meminta pemerintah untuk lebih transparan dalam penggunaan anggaran, agar dana bisa dialokasikan secara proporsional. Selain itu, program MBG yang dianggap menguras anggaran besar juga dijadikan sebagai kritik khusus, dengan argumen bahwa program tersebut justru menambah beban rakyat.

BEM UNM juga menyoroti peran koperasi merah putih dalam ekonomi nasional. Mereka menilai kebijakan koperasi ini kurang transparan dan berpotensi memperparah ketimpangan ekonomi. RUU Polri yang sedang dibahas pun dianggap sebagai ancaman terhadap kemerdekaan warga negara, karena memperketat kewenangan kepolisian. Dengan demikian, aksi blokade jalan di Makassar tidak hanya menjadi tuntutan lokal, tetapi juga menyentuh isu nasional yang lebih luas.

Aksi ini juga menunjukkan semangat kritis mahasiswa dalam menyuarakan kepentingan masyarakat. Mereka menggunakan blokade jalan sebagai simbol ketidakpuasan, dengan harapan kebijakan pemerintah bisa diubah. Nur Intan menegaskan bahwa BEM UNM akan terus memperkuat langkah-langkah mereka untuk mengawasi pemerintahan. “Kita ingin memberikan suara yang jelas kepada pemerintah, agar kebijakan yang dikeluarkan tidak hanya berpihak pada segelintir pihak,” ujarnya.

Demikian pula, aksi ini membuka peluang untuk menjalin kemitraan dengan kelompok-kelompok lain yang memiliki kepentingan serupa. Mahasiswa UNM berharap dengan menggabungkan suara mereka, reformasi bisa tercapai secara lebih cepat. Dengan blokade jalan di Makassar, mereka menunjukkan bahwa perubahan tidak hanya bisa terjadi di dalam kampus, tetapi juga di tengah masyarakat secara umum.

Makassar, yang merupakan kota dengan penduduk tinggi, menjadi lokasi yang strategis untuk menggelar aksi demonstrasi besar. Jalan Andi Pangerang Pettarani yang terletak di area padat penduduk menjadi pilihan ideal untuk menarik perhatian publik. Selama aksi, sejumlah mobil dan motor terjebak di antrean panjang, sementara pejalan kaki terpaksa berjalan di trotoar atau jalur khusus. Meski ada kekacauan, aksi ini tetap terjaga tertib karena pengawasan pihak kepolisian yang intens.

Protes mahasiswa UNM ini menunjukkan semangat kritis yang tinggi terhadap kebijakan pemerintah. Dengan menghimpun sekitar ratusan peserta, aksi ini membawa perubahan dan sorotan terhadap isu-isu yang belum terpecahkan. Nur Intan berharap aksi ini bisa menjadi pengingat bagi pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan rakyat dalam pengambilan kebijakan. “Kita ingin melibatkan masyarakat lebih luas dalam proses reformasi,” tambahnya.

3 Tuntutan BEM Fakultas Bersatu, dari Gerakan Mahasiswa hingga Korupsi

Amalzakat.com – Key Strategy – Jakarta, Beritasatu.com– Gerakan mahasiswa di Indonesia kembali memberikan pernyataan tegas melalui BEM Fakultas Bersatu, yang mengajukan tiga permintaan utama dalam upaya menjaga kemandirian perjuangan akademik dan melanjutkan isu-isu penting seperti pembangunan serta pemberantasan korupsi. Tuntutan ini disampaikan oleh Rahmat Djimbula, juru bicara organisasi tersebut, dalam sebuah jumpa pers di Jakarta, Selasa (16/6/2026). Dalam kesempatan ini, Rahmat menekankan bahwa tiga isu yang diangkat BEM Fakultas Bersatu bukan hanya relevan bagi kalangan mahasiswa, tetapi juga secara langsung berdampak pada kepentingan masyarakat luas.

Perjuangan untuk Kebebasan Gerakan Mahasiswa

Salah satu tuntutan utama yang diusulkan BEM Fakultas Bersatu adalah mengisolasi gerakan mahasiswa dari pengaruh politik praktis. Rahmat menegaskan bahwa pendanaan, fasilitas pendukung, dan intervensi dari pihak tertentu sering kali memengaruhi arah perjuangan mahasiswa. “Pertama, kita meminta penghapusan pengaruh politik praktis dari sumber pendanaan, fasilitas pendukung, serta kebijakan yang mengganggu independensi gerakan mahasiswa,” tuturnya. Dalam pernyataan ini, BEM Fakultas Bersatu mengkritik fenomena dimana kekuasaan politik dimanfaatkan untuk mengarahkan pergerakan mahasiswa, sehingga mengurangi peran mereka sebagai suara rakyat.

“Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan,” ujar Rahmat. Ia menambahkan bahwa tuntutan ini dibuat sebagai respons atas kecenderungan gerakan mahasiswa yang dinilai semakin jauh dari fokus isu-isu yang mendasar, seperti kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Perbaikan Tata Kelola Program MBG

Menurut BEM Fakultas Bersatu, tuntutan kedua adalah mendukung kelanjutan program makan bergizi gratis (MBG) dengan syarat adanya perbaikan manajemen dan transparansi. Rahmat menjelaskan bahwa MBG menjadi salah satu inisiatif yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama bagi lapisan miskin dan anak-anak yang tidak memiliki akses ke makanan sehat. “Program MBG harus terus berjalan, tetapi kita menuntut agar tata kelola diubah agar tidak ada penyimpangan atau pengalihan dana yang tidak terpantau,” katanya.

“Adanya perbaikan tata kelola akan memastikan program tersebut tepat sasaran dan akuntabel,” ujar Rahmat. Ia menyoroti bahwa MBG selama ini sering kali terganggu karena kurangnya pengawasan, yang membuat masyarakat menjadi tidak yakin pada keberhasilan kebijakan tersebut.

Korupsi Harus Diberantas Secara Tuntas

Tuntutan ketiga yang disampaikan BEM Fakultas Bersatu adalah mendukung pengusutan kasus korupsi hingga ke akar-akarnya. Rahmat menekankan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi sangat krusial dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. “Kita berharap investigasi terhadap kasus korupsi dilakukan secara independen dan tidak dipengaruhi oleh tekanan politik,” tuturnya. Ia juga mengajak seluruh mahasiswa Indonesia untuk terus mengawal proses hukum dengan cara yang kritis dan objektif.

“Pemberantasan korupsi tidak boleh dihentikan, dan kasus-kasus yang masih terbengkalai harus diperiksa secara tuntas. Mahasiswa harus menjadi pemandu dalam memastikan keadilan ditegakkan,” kata Rahmat. Ia menambahkan bahwa isu korupsi sering kali menjadi jalan untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari isu-isu yang lebih mendesak, seperti kesenjangan ekonomi atau kekurangan layanan publik.

BEM Fakultas Bersatu menilai bahwa gerakan mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah karena kurangnya perencanaan yang matang. Rahmat menjelaskan bahwa sejumlah aksi yang dilakukan mahasiswa dinilai tidak memiliki kajian yang mendalam, argumentasi yang lemah, dan tuntutan yang jelas. “Aksi-aksi mahasiswa sekarang sering kali terkesan serampangan, tanpa dasar yang kuat,” ujarnya. Menurutnya, hal ini menyebabkan kehilangan kepercayaan publik terhadap peran mahasiswa dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Organisasi tersebut juga menolak narasi krisis yang sering digunakan untuk memperkuat posisi politik tertentu. Rahmat mengatakan bahwa narasi ini tidak didasarkan pada data yang utuh, sehingga berpotensi mengalihkan fokus masyarakat dari agenda penting seperti pemberantasan korupsi. “Kita menolak penggunaan narasi krisis sebagai alat untuk menutupi kelemahan dalam tata kelola pemerintahan,” tegasnya.

Dalam pernyataannya, Rahmat tidak menolak hak mahasiswa untuk menyampaikan pendapat melalui demonstrasi. Namun, ia menekankan bahwa aksi-aksi tersebut harus tetap independen dan tidak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan politik. “Hari ini negara tidak melarang aksi unjuk rasa, tetapi kita berharap gerakan tersebut tidak menjadi alat bagi kelompok elite untuk menekan kekuasaan atau mengambil keuntungan pribadi,” pungkasnya. Ia menambahkan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberhasilan aksi mereka benar-benar berdampak pada kepentingan nasional.

Relevansi Tuntutan dalam Konteks Nasional

Menurut BEM Fakultas Bersatu, tiga tuntutan yang diusulkan merupakan respons terhadap dinamika gerakan mahasiswa yang semakin terfragmentasi. Organisasi ini menilai bahwa banyak aksi yang dilakukan mahasiswa tidak lagi menyentuh isu-isu yang mendasar, tetapi lebih terfokus pada perbedaan politik atau kelompok kepentingan. “Kita ingin gerakan mahasiswa tetap relevan dengan kebutuhan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu,” ujar Rahmat.

Dalam konteks nasional, tuntutan ini juga dianggap sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kebebasan akademik dan peran sosial mahasiswa. BEM Fakultas Bersatu menekankan bahwa gerakan mahasiswa harus menjadi suara yang mendorong perubahan, bukan hanya bahan pemanasan politik. “Korupsi, kesejahteraan, dan isu-isu pembangunan adalah fokus utama, karena mereka berd

Dukung Program MBG, BEM Fakultas Bersatu Tuntut Perbaikan Tata Kelola

Amalzakat.com – Special Plan – Dalam jumpa pers yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Bersatu, Selasa (16/6/2026), Rahmat Djimbula, juru bicara lembaga tersebut, menyatakan bahwa BEM justru mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski banyak pihak mengkritik program ini karena dianggap memakan anggaran besar, lembaga mahasiswa ini berpendapat bahwa kebijakan MBG tetap penting untuk menjawab kebutuhan mendasar masyarakat.

Pertahanan MBG Menjadi Fokus Perhatian BEM Fakultas Bersatu

Rahmat menekankan bahwa BEM Fakultas Bersatu tidak mempermasalahkan keberadaan MBG, tetapi menyoroti pergeseran prioritas dalam isu yang diangkat oleh sejumlah kalangan. “Perhatian publik justru tidak diarahkan ke urusan yang lebih mendesak, seperti perbaikan tata kelola program-program pemerintah,” ujarnya. Menurut Rahmat, MBG memberikan dampak langsung pada peningkatan gizi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga seharusnya menjadi fokus utama, bukan sasaran penolakan.

“Program MBG yang memberikan dampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola harus dilakukan,” kata Rahmat dalam jumpa pers BEM Fakultas Bersatu, Selasa (16/6/2026).

Dalam poin selanjutnya, BEM Fakultas Bersatu menyoroti beberapa isu yang belakangan menjadi perhatian utama mahasiswa. Mereka menilai bahwa ada sejumlah hal yang lebih relevan dengan kebutuhan rakyat, namun terabaikan. “Masih banyak persoalan yang lebih dekat dengan kesejahteraan masyarakat dan membutuhkan perhatian lebih besar dari kalangan mahasiswa,” tambah Rahmat.

Sebagai contoh, BEM menilai bahwa isu korupsi dan pengawasan terhadap program-program yang berdampak langsung pada masyarakat seharusnya menjadi fokus utama aksi kritis mahasiswa. Mereka menolak narasi krisis yang dianggap tidak didasarkan pada data yang utuh. “Narasi ini berpotensi mengalihkan perhatian publik dari agenda yang lebih penting,” jelas Rahmat.

Menurut BEM Fakultas Bersatu, program MBG bisa menjadi alat untuk memperkuat kebijakan sosial yang inklusif, asalkan dikelola dengan transparan. “MBG bukan hanya tentang makanan gratis, tetapi juga tentang pengurangan kesenjangan ekonomi yang menghambat akses makanan bergizi bagi keluarga miskin,” tambahnya. Lebih lanjut, Rahmat menyoroti bahwa penolakan terhadap MBG sering kali didasari oleh kepentingan politik, bukan kebutuhan masyarakat.

Independensi Mahasiswa: Kunci Perubahan yang Sama

Rahmat Djimbula juga menegaskan bahwa BEM Fakultas Bersatu akan terus memastikan kemurnian gerakan mahasiswa. “Kami ingin aksi kita tetap independen, berpihak kepada rakyat, dan bebas dari intervensi elite politik,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa keberhasilan program MBG tidak bisa terlepas dari peran aktif mahasiswa dalam mengawal kebijakan tersebut.

BEM Fakultas Bersatu mengkritik tata kelola yang kurang efektif dalam program MBG. Mereka menilai bahwa penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran justru memperparah kesenjangan antara program pemerintah dan kebutuhan masyarakat. “Anggaran yang dialokasikan seharusnya lebih terarah, bukan hanya menghabiskan dana tanpa hasil nyata,” kata Rahmat.

Dalam konteks ini, BEM menilai bahwa kebijakan MBG harus diperbaiki secara struktural. “Perlu ada evaluasi terhadap sistem distribusi dan pengawasan program, agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” lanjutnya. Mereka juga menyarankan agar pihak pemerintah memperhatikan kebutuhan kritis masyarakat, seperti ketersediaan makanan sehat di daerah terpencil.

Gerakan BEM Fakultas Bersatu menekankan bahwa kritik terhadap MBG harus didasari data yang jelas. “Kami tidak menolak perbaikan, tetapi keberlanjutan program ini tidak boleh diabaikan karena alasan politik,” jelas Rahmat. Ia menilai bahwa keberhasilan reformasi politik bisa terukur melalui peningkatan kesejahteraan rakyat, termasuk pengurangan angka kekurangan gizi di kalangan masyarakat miskin.

Dalam konteks yang lebih luas, BEM Fakultas Bersatu juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif mahasiswa dalam memperbaiki sistem pemerintahan. “Mahasiswa harus menjadi bagian dari solusi, bukan hanya penonton,” katanya. Rahmat menambahkan bahwa gerakan kritis mahasiswa tidak bisa disamakan dengan aksi yang bertujuan mengalihkan fokus dari isu-isu penting.

Menyikapi hal ini, BEM Fakultas Bersatu berharap pemerintah memberikan perhatian lebih pada program yang memiliki dampak langsung, seperti MBG. “Perbaikan tata kelola tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program yang sudah memberikan manfaat nyata,” tegasnya. Lebih dari itu, mereka menekankan bahwa keberhasilan program MBG juga bisa menjadi sarana untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Isu Lain yang Menjadi Perhatian

BEM Fakultas Bersatu tidak hanya fokus pada MBG, tetapi juga mengkritik sejumlah isu lain yang terabaikan. Mereka menilai bahwa kebijakan seperti peningkatan akses pendidikan, pengurangan kemiskinan, dan kebijakan kesehatan harus menjadi prioritas utama. “Program MBG bisa menjadi jembatan untuk menyuarakan isu-isu ini, asalkan dikelola dengan baik,” kata Rahmat.

Di sisi lain, BEM juga menyoroti krisis yang muncul dari diskursus publik. Mereka menilai bahwa narasi tentang kegagalan MBG sering kali dibangun tanpa dasar yang utuh. “Krisis yang dipersepsikan sekarang justru mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih mendesak, seperti korupsi dan kurangnya pengawasan anggaran,” jelas Rahmat.

Menurut BEM Fakultas Bersatu, keberlanjutan MBG bisa dipertahankan dengan adanya keterlibatan aktif dari lembaga-lembaga independen. “Kami menyarankan agar ada audit transparan terhadap penggunaan anggaran, agar tidak ada tindakan korupsi yang menghambat program ini,” tambahnya. Rahmat menekankan bahwa mahasiswa harus menjadi penjaga kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat.

Dalam wawancara terbaru, Rahmat Djimbula menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara lembaga mahasiswa dan masyarakat. “Gerakan kita harus dipandu oleh data dan kebutuhan nyata, bukan oleh persepsi yang tidak objektif,” katanya. Ia menilai bahwa keberhasilan program MBG tergantung pada