Kategori: Nasional

Pemerintah Uji Coba Sistem Digital untuk Bansos Tepat Sasaran

Amalzakat.com – Key Discussion – Surabaya, Beritasatu.com – Upaya pemerintah dalam memastikan bantuan sosial (bansos) diberikan secara tepat sasaran semakin mengandalkan teknologi digital. Sebagai bagian dari inisiatif tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah menguji coba sistem Perlinsos Digital, platform yang mengintegrasikan data dari berbagai lembaga pemerintah. Uji coba ini dilakukan di Kelurahan Pakis, Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (12/6/2026), sebagai langkah awal menuju transformasi sistem penyaluran bantuan sosial secara lebih akurat dan transparan.

Program Perlinsos Digital

Perlinsos Digital dirancang untuk menyederhanakan proses pendaftaran, verifikasi, serta pengajuan perbaikan data. Masyarakat hanya perlu menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mengakses layanan ini, memungkinkan data yang terkumpul diolah secara cepat. Sistem yang berjalan di Kelurahan Pakis ini menjadi contoh nyata bagaimana teknologi dapat mempercepat distribusi bantuan sosial, sekaligus meminimalkan risiko kesalahan identifikasi penerima.

Digitalisasi bansos bukan sekadar perpindahan dari sistem manual ke aplikasi digital, tetapi perbaikan tata kelola agar data bisa terverifikasi secara optimal dan transparansi tercapai bagi seluruh masyarakat, ujar Fifi Aleyda Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemenkominfo.

Fifi menjelaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada integrasi data dari berbagai kementerian dan lembaga. Kemenkominfo berperan sebagai penghubung yang memastikan semua informasi terkait penduduk, ekonomi, dan kependudukan bisa diakses secara mudah. “Dengan sistem ini, data yang ada di berbagai instansi bisa terpadu, sehingga proses verifikasi lebih cepat dan akurat,” katanya. Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari uji coba ini adalah menjamin bantuan sosial sampai kepada warga yang memang layak mendapatkannya.

Latar Belakang dan Tujuan

Dalam proses pengujian di Pakis, warga hanya perlu membawa dokumen identitas seperti KTP untuk memulai pendaftaran. Sistem kemudian memproses data, sehingga hasil verifikasi dapat diketahui pada hari yang sama. Selain itu, warga juga bisa mengajukan sanggahan jika menemukan ketidaksesuaian informasi. Ini memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam memastikan keadilan dalam penerimaan bantuan.

Kita ingin warga yang berhak benar-benar menerima bantuan, sehingga tidak ada yang terlewat atau tidak berhak yang mendapatnya, tambah Fifi.

Sebagai bagian dari upaya ini, sistem Perlinsos Digital terhubung dengan berbagai basis data pemerintah, seperti Dukcapil, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS) melalui DTSEN, Agen Pemungut Pajak (ATR/BPN), BPJS Ketenagakerjaan, Korlantas, Samsat, PLN, serta lembaga lainnya. Integrasi ini memungkinkan pengambilan data secara real-time, sehingga perubahan kondisi ekonomi warga bisa terpantau secara dinamis.

Perluasan Program ke 42 Wilayah

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menuturkan bahwa uji coba di Surabaya merupakan kelanjutan dari program serupa yang sebelumnya dilakukan di Banyuwangi. “Kota Surabaya adalah salah satu dari 42 kota/kabupaten yang akan diujicobakan sistem digitalisasi bansos ini, sebagai uji coba awal menuju penerapan nasional,” kata Rico. Menurutnya, kesalahan penyaluran bansos masih menjadi tantangan utama, terutama karena keterbatasan data yang ada.

Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus pada perbaikan data penerima bantuan sebagai fondasi reformasi sistem bansos nasional, ujar Rico.

Rico menambahkan bahwa melalui digitalisasi, pemerintah berharap bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran dan mencakup warga yang benar-benar membutuhkan. “Targetnya pada 2027, program ini bisa diterapkan secara nasional, sehingga distribusi bantuan lebih efisien dan transparan,” jelasnya. Ia juga mengajak masyarakat untuk terlibat dalam proses sosialisasi dan uji coba, agar sistem ini lebih dikenal dan diminati.

Perspektif Transformasi Digital

Koordinator Gugus Tugas Harian Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan (KPTDP), Rahmat Andika, mengatakan sistem ini tidak hanya untuk bansos, tetapi juga akan digunakan dalam berbagai program subsidi pemerintah lainnya. “Digitalisasi adalah solusi untuk mengatasi masalah klasik penyaluran bantuan, yaitu adanya warga yang tidak layak yang terima bantuan, sementara warga yang berhak tidak mendapatkannya,” katanya.

Andika menjelaskan bahwa keberhasilan sistem ini bergantung pada kemampuan memantau kondisi ekonomi warga secara real-time. “Dengan alat yang kita kembangkan, perubahan status penerima b

DPR Tuntut Audit Total Seluruh SPPG Setelah Dugaan Praktik Jual Beli Dapur MBG

Amalzakat.com – Jakarta, Beritasatu.com — Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang terlibat dalam program makanan bergizi (MBG). Permintaan ini muncul setelah muncul dugaan adanya praktik korupsi dalam bentuk jual beli titik atau dapur SPPG, yang dianggap bisa menyebabkan pemborosan anggaran hingga lebih dari Rp 1 triliun per bulan. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menilai temuan tersebut perlu menjadi perhatian serius karena bisa mengganggu efektivitas pelaksanaan program MBG yang dibiayai negara.

Pernyataan Charles Honoris Menjadi Alarm Bagi Pihak Terkait

Ketika dihubungi pada Jumat (12/6/2026), Charles Honoris mengungkapkan bahwa dugaan jual beli titik SPPG harus menjadi peringatan bagi semua pihak. Menurutnya, jika terbukti ada pemborosan hingga Rp 1 triliun per bulan, ini tidak bisa dianggap remeh. “Pernyataan Pak Zulhas harus menjadi alarm serius, karena potensi kehilangan dana besar bisa mengurangi manfaat program bagi masyarakat,” kata Charles.

“Jika terbukti ada pemborosan anggaran sampai Rp 1 triliun per bulan, ini tidak bisa dianggap sepele,” tegas Charles Honoris.

Charles menegaskan bahwa audit tidak hanya fokus pada dugaan jual beli titik, tetapi juga harus mencakup aspek lain seperti keamanan pangan, kualitas makanan yang diberikan kepada peserta program, efisiensi penggunaan dana, hingga tata kelola operasional SPPG. Ia menyatakan evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan tidak menjadi celah bagi praktik yang merugikan negara.

Audit Diprioritaskan Saat Sekolah Berlibur

Menurut Charles, waktu yang tepat untuk melakukan audit adalah saat sebagian besar sekolah sedang berlibur. Hal ini memungkinkan proses pemeriksaan dan evaluasi dilakukan secara optimal tanpa mengganggu layanan kepada peserta program. “Sekolah libur, jadi audit bisa dilakukan lebih mendalam,” katanya.

Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengejar target jumlah penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas pelaksanaan program tetap terjaga. “Jangan sampai karena mengejar angka, kita mengabaikan keamanan pangan dan efektivitas penggunaan dana,” imbuh Charles.

Program Harus Diukur Berdasarkan Dampak Nyata

Charles Honoris menekankan bahwa keberhasilan program MBG bukan hanya diukur dari jumlah peserta, tetapi juga dari dampak aktual yang dirasakan masyarakat. Ia berpendapat bahwa SPPG yang baik adalah yang benar-benar memberikan manfaat, bukan sekadar menghasilkan angka tinggi. “Kualitas dan manfaat nyata harus menjadi prioritas, bukan hanya kuantitas,” ujarnya.

Menurutnya, jika ditemukan adanya praktik jual beli titik, penyimpangan anggaran, atau pelanggaran lain dalam audit, pihak terlibat harus diberi sanksi tegas. Charles menyebut, SPPG yang terbukti bersalah tidak cukup hanya diberi peringatan administratif, melainkan harus ditutup permanen agar tidak kembali beroperasi. “SPPG yang terbukti melakukan kesalahan harus ditutup, karena jangan sampai merugikan masyarakat,” tegasnya.

Perlu Keterbukaan dan Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran

Charles menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana MBG dan SPPG. Ia menilai kebijakan yang tidak diawasi secara ketat bisa menjadi celah bagi praktik korupsi. “Dengan audit menyeluruh, kita bisa memastikan bahwa dana yang dikeluarkan benar-benar mencapai sasaran, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat,” katanya.

Menurut Charles, pengelolaan program MBG dan SPPG harus lebih ketat lagi, terutama dalam hal pengawasan internal. Ia menambahkan bahwa ada kecenderungan beberapa SPPG melakukan pengadaan makanan secara tidak transparan, yang bisa menyebabkan penggunaan dana tidak efisien. “Kita perlu sistem yang lebih terpadu untuk menghindari tindakan korupsi dalam proses pengadaan,” jelasnya.

Kebijakan Harus Sesuai dengan Tujuan Pemenuhan Gizi

Dalam wawancara tersebut, Charles juga menyoroti bahwa program MBG dan SPPG bertujuan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak di daerah terpencil. Jika praktik jual beli titik terjadi, itu berarti program tersebut tidak hanya menghabiskan dana, tetapi juga mengabaikan tujuan utamanya. “Makanan yang diberikan harus memberi manfaat, bukan sekadar jadi angka statistik,” ujarnya.

Charles Honoris menilai, saat ini adalah momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan tindakan tegas terhadap SPPG yang diduga melakukan korupsi. Ia meminta pihak terkait mempercepat proses audit agar keberlanjutan program MBG tetap terjaga. “Kita harus bersikap tegas, karena ini bisa mempercepat keterbukaan dan keadilan dalam penggunaan dana publik,” katanya.

Adanya dugaan jual beli titik atau dapur SPPG menurut Charles Honoris tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Ia menambahkan bahwa selama ini banyak SPPG yang beroperasi tanpa pengawasan yang cukup ketat, sehingga kejadian seperti ini bisa terjadi. “Kita perlu mekanisme pengawasan yang lebih ketat, agar tidak ada celah bagi kecurangan,” tegasnya.

Dalam rangka memastikan program berjalan dengan baik, Charles juga menyarankan adanya keterlibatan masyarakat dalam pemantauan pengelolaan dana MBG dan SPPG. Menurutnya, masyarakat harus diberikan akses untuk meninjau laporan keuangan dan proses pengadaan makanan. “Transparansi akan memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat,” katanya.

Penutup: Kebutuhan Evaluasi dan Reformasi

Charles Honoris mengingatkan bahwa reformasi di sektor makanan bergizi harus terus dilakukan untuk menjamin keber

Dewan Pers Perkuat Perlindungan Karya Jurnalistik dalam RUU Hak Cipta

Amalzakat.com – Key Discussion – Jakarta, Beritasatu.com — Pada hari Kamis, 11 Juni 2026, Dewan Pers menggelar pertemuan mendengarkan aspirasi dari berbagai organisasi pers di ruang Hall Dewan Pers, Jakarta. Forum ini bertujuan untuk mengevaluasi penyusunan RUU Hak Cipta, khususnya terkait perlindungan karya jurnalistik. Berbagai pihak, seperti PWI, AJI, SPS, dan AMSI, turut serta dalam diskusi untuk menyampaikan pendapat mereka tentang pengaturan hukum yang relevan dengan tantangan di sektor pers di era digital dan AI.

Upaya Dewan Pers untuk Responsif Terhadap Tantangan Baru

Dewan Pers berupaya agar perubahan dalam RUU Hak Cipta mampu menjawab dinamika baru yang dihadapi industri jurnalistik. Di tengah dominasi platform digital dan penggunaan teknologi kecerdasan buatan, karya jurnalistik dianggap sebagai produk intelektual yang layak dilindungi secara hukum. Hal ini menegaskan bahwa proses kreatif dalam meliput dan menyajikan informasi tidak hanya penting secara sosial tetapi juga secara ekonomi.

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, mengatakan bahwa para anggota Dewan Pers tengah berusaha mencari solusi inovatif untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi jurnalis. “Kami melihat resiliensi sektor pers sangat luar biasa, dan perlu ada cara adaptasi yang lebih strategis,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa RUU Hak Cipta ini diharapkan menjadi salah satu alat untuk memperkuat posisi industri pers di tengah situasi yang terus berubah.

Aspirasi Peserta Forum: Perlindungan yang Proporsional

Sejumlah isu utama muncul dalam forum tersebut, termasuk pengakuan eksplisit karya jurnalistik sebagai objek perlindungan hukum dalam Undang-Undang Hak Cipta. Peserta menegaskan bahwa karya jurnalistik tidak hanya memiliki nilai informasi tetapi juga ekonomi, sehingga perlu diakui secara keseluruhan. Selain itu, ada kebutuhan untuk menegaskan hak ekonomi perusahaan pers atas karya yang mereka produksi dan terbitkan.

Mengenai penggunaan karya jurnalistik oleh platform digital, agregator berita, mesin pencari, dan kecerdasan buatan, para peserta menyarankan adanya aturan yang lebih jelas. Mereka menyoroti bahwa karya jurnalistik sering kali dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, seperti penayangan cuplikan, pengindeksan, atau pelatihan model AI. Meski praktik ini menghasilkan manfaat ekonomi, belum ada mekanisme kompensasi yang adil bagi pelaku kreatif dan perusahaan pers.

Adapun, satu solusi yang digagas adalah pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Dalam diskusi, sejumlah peserta menilai LMK bisa menjadi alat penting untuk mengelola lisensi dan distribusi keuntungan dari pemanfaatan karya jurnalistik. “LMK dapat meningkatkan daya tawar pers dalam menghadapi platform digital global,” tulis Dahlan Dahi, Ketua Komisi Digital & Sustainability Dewan Pers, dalam pernyataannya.

Perbedaan Antara Penggunaan Komersial dan Non-Komersial

Di sisi lain, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto menegaskan bahwa perlindungan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta tidak akan menghambat kebebasan berekspresi atau akses informasi. Ia menyampaikan bahwa RUU tersebut bertujuan menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku. “Kami ingin memastikan bahwa penggunaan komersial diberi batasan, sementara penggunaan non-komersial seperti pendidikan tetap diperbolehkan,” jelas Totok.

Dahlan Dahi menambahkan bahwa perusahaan pers hanya berhak memperoleh kompensasi untuk penggunaan komersial. “Jika karya jurnalistik digunakan dalam konteks penelitian, pelatihan, atau kajian akademik, maka tidak perlu ada pembatasan,” tegasnya. Hal ini memberikan gambaran bahwa RUU Hak Cipta akan membedakan antara pemanfaatan karya untuk kepentingan publik dan pemanfaatan yang bernilai ekonomi.

Hasil Forum: Masukan untuk Perbaikan RUU

Peserta forum juga menyoroti perlunya mekanisme kompensasi yang lebih transparan dan seimbang. Mereka menilai bahwa saat ini pihak-pihak yang menggunakan karya jurnalistik belum memberikan manfaat ekonomi yang proporsional kepada pelaku kreatif. “Kita perlu pastikan bahwa perusahaan pers dan jurnalis mendapatkan penghargaan yang layak,” kata salah satu peserta.

Sejumlah organisasi seperti LBH Pers dan Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) turut memberikan pandangan. Mereka menekankan bahwa RUU Hak Cipta harus mampu menjaga keseimbangan antara hak cipta dan kebebasan informasi. “RUU ini tidak hanya melindungi karya, tetapi juga menjaga akses informasi bagi masyarakat,” ujar Totok Suryanto.

Manfaat Perlindungan Karya Jurnalistik

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyatakan bahwa perlindungan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta tidak hanya berdampak pada perusahaan pers dan jurnalis, tetapi juga menciptakan keadilan bagi masyarakat. “Karya jurnalistik menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, dan perlindungan ini akan menjamin kualitas informasi yang diberikan,” tuturnya. Ia menekankan bahwa RUU Hak Cipta perlu diatur agar mampu mendukung pertumbuhan jurnalisme yang berkualitas.

Di samping itu, para peserta forum menyepakati bahwa RUU tersebut harus mencakup pertimbangan terhadap berbagai pihak yang terlibat. Misalnya, penggunaan karya jurnalistik oleh platform digital harus diberi batasan yang jelas agar tidak mengakibatkan kerugian ekonomi bagi perusahaan pers. “Dengan adanya aturan yang tegas, kita bisa mengurangi kemungkinan penyalahgunaan hak cipta yang tidak seimbang,” jelas Dahlan Dahi.

Kontribusi Berbagai Organisasi Pers

Sejumlah organisasi pers seperti Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), dan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) juga memberikan masukan. Mereka menegaskan bahwa RUU Hak Cipta harus mencakup keberagaman bentuk media dan platform, termasuk radio, TV, serta media Siber. “Kita perlu memastikan bahwa semua bentuk jurnalisme mendapat perlindungan yang sama,” kata salah satu perwakilan organisasi.

Forum dengar pendapat ini menjadi salah satu langkah penting dalam proses penyempurnaan RUU Hak Cipta. Semua masukan yang disampaikan akan dijadikan acuan oleh Dewan Pers dalam mengusulkan revisi kepada pemerintah dan DPR. “RUU ini akan menjadi dasar untuk mengembangkan jurnalisme yang lebih tangguh di tengah era digital,” ujar Komaruddin Hidayat.

Kehadiran LBH Pers dan KTP2JB menambah dimensi diskusi, khususnya dalam menilai dampak regulasi terhadap kebebasan jurnalistik. Mereka menekankan bahwa RUU harus tidak hanya mengatur hak cipta tetapi juga menjaga kebebasan pers dalam menyebarkan informasi. “RUU Hak Cipta harus menjadi alat yang seimbang, bukan penghalang,” jelas perwakilan LBH Pers.

Dengan

Istana Kepresidenan Beri Penjelasan Terkait Penggunaan Kantin Sekolah sebagai Dapur Program Makan Bergizi Gratis

Amalzakat.com – Meeting Results –

Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan program makan bergizi gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menganalisis berbagai skema untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dalam wawancara di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (11/6/2026). Menurutnya, keterlibatan kantin sekolah sebagai lokasi produksi makanan MBG merupakan bagian dari strategi perbaikan tata kelola yang sedang dijalani BGN. “Ini bagian dari proses transformasi menyeluruh yang sedang dilakukan BGN,” jelas Prasetyo.

Alternatif Strategis untuk Wilayah Tertinggal

Pemilihan kantin sekolah sebagai dapur MBG dikaitkan dengan upaya memperluas akses layanan gizi ke daerah dengan keterbatasan infrastruktur pendukung. Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah masih dalam tahap evaluasi apakah skema ini layak diterapkan, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). “Kami sedang mempelajari keberlanjutan skema ini di zona tertentu, agar tidak harus membangun fasilitas baru di setiap lokasi,” tambahnya.

Kantin sekolah, menurut Prasetyo, bisa menjadi solusi praktis untuk mengurangi beban anggaran negara. Ia menyebutkan bahwa pemanfaatan fasilitas yang sudah ada dapat meningkatkan efisiensi operasional tanpa mengorbankan kualitas makanan. “Dengan menggandakan fungsi kantin sekolah, kita bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada,” ujarnya.

Penjelasan dari Nanik S Deyang

Kepala BGN, Nanik S Deyang, juga membenarkan bahwa keterlibatan kantin sekolah adalah bagian dari rencana pengembangan MBG yang lebih luas. Dalam konferensi pers di Kantor Pusat BGN, Kamis (4/6/2026), Nanik menjelaskan bahwa BGN sedang menyiapkan beberapa skema baru untuk memperluas jangkauan program tersebut. “Salah satu pendekatan yang dipertimbangkan adalah penggunaan fasilitas yang sudah ada, seperti kantin sekolah, dapur umum, atau dapur komunitas,” katanya.

Nanik menekankan bahwa skema ini tidak hanya menguntungkan anggaran negara tetapi juga mempercepat implementasi program MBG di daerah yang kurang terlayani. “Dengan mengoptimalkan keberadaan dapur yang sudah ada, kita bisa mempercepat proses distribusi makanan sekaligus meminimalkan biaya tambahan,” terangnya.

Kolaborasi dengan Berbagai Pihak

BGN juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai sektor, termasuk badan usaha milik negara (BUMN), perusahaan swasta melalui program CSR, yayasan, dan lembaga masyarakat. Nanik menyebutkan bahwa kolaborasi ini bisa menjadi daya penggerak untuk memperkuat keberlanjutan MBG. “Kami berharap partisipasi dari berbagai pihak akan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan program ini,” ujarnya.

Menurut Nanik, skema penggunaan kantin sekolah juga dirancang untuk menekan beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). “Selama ini, pemerintah sering membangun fasilitas baru, tetapi dengan menggali potensi fasilitas yang sudah ada, kita bisa menghemat dana sekaligus mempercepat pelaksanaan MBG,” terangnya.

Kualitas dan Keamanan Pangan Tetap Prioritas

Pesatnya perkembangan skema ini tidak mengurangi perhatian BGN terhadap standar kualitas dan keamanan pangan. Nanik menjelaskan bahwa meski ada alternatif penggunaan kantin sekolah, kriteria makanan yang layak dikonsumsi oleh peserta program tetap dijaga. “Kualitas makanan dan protokol keamanan pangan harus menjadi prioritas utama, tidak peduli dari mana fasilitas tersebut berasal,” kata Nanik.

Prasetyo Hadi juga menggarisbawahi bahwa keputusan akhir tentang pemanfaatan kantin sekolah sebagai dapur MBG akan diambil setelah analisis menyeluruh selesai. “Kami masih mempelajari teknis dan operasionalnya, agar semua aspek bisa dipertimbangkan secara matang,” ujarnya.

Pola Kerja yang Terpadu

BGN menyebutkan bahwa penggunaan kantin sekolah adalah bagian dari pola kerja terpadu yang dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan mengintegrasikan sumber daya dari berbagai wilayah, program MBG diharapkan bisa mencapai target yang lebih luas. “Kami ingin membuat MBG lebih inklusif, dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada dan berdaya guna,” jelas Prasetyo.

Menurutnya, keterlibatan kantin sekolah juga berpotensi mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. “Dengan mendorong kerja sama dengan sekolah, kita bisa membangun sistem distribusi yang lebih mandiri dan berkelanjutan,” tambah Prasetyo.

Penilaian dari Pihak Lain

Sejumlah pihak menilai bahwa penggunaan kantin sekolah sebagai dapur MBG adalah langkah yang bijaksana. Seorang pengamat kebijakan mengatakan, skema ini bisa membantu mengatasi masalah logistik di wilayah 3T yang masih membutuhkan perhatian khusus. “Menggunakan kantin sekolah dapat mempercepat distribusi makanan, karena fasilitas tersebut sudah memiliki jaringan yang luas,” ujarnya.

Sementara itu, seorang pejabat lokal menyebutkan bahwa skema ini juga memberikan peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program MBG. “Keterlibatan sekolah akan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang, sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat,” jelasnya.

Perspektif Long-Term

BGN berharap bahwa skema penggunaan kantin sekolah bisa menjadi bahan pertimbangan dalam jangka panjang. “Dengan mengintegrasikan kantin sekolah, kita bisa menciptakan model pengelolaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Nanik.

Nanik juga menyebutkan bahwa BGN sedang mengevaluasi kemungkinan keterlibatan lembaga masyarakat dalam pendistribusian makanan. “Dengan melibatkan komunitas, program ini bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat dan berjalan lebih efektif,” tambahnya.

Sebelumnya, BGN mengungkapkan bahwa skema ini telah menjadi salah satu pilihan utama dalam rangka menekan pengeluaran anggaran. “Selama ini, pembangunan dapur baru di setiap lokasi memakan biaya besar, tetapi dengan memanfaatkan kantin sekolah, biaya bisa diminimalkan,” ujarnya.

Dengan berbagai pertimbangan teknis dan operasional, BGN terus mengoptimalkan skema MBG. “Tujuan utama dari program ini adalah memastikan masyarakat terutama di daerah terpencil mendapatkan makanan bergizi secara terjangkau dan teratur,” tutup Prasetyo.

Kasus Korupsi BPK Muara Enim: Dugaan Suap Rp 1,6 M untuk Pertahankan WTP

Amalzakat.com – Meeting Results – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi praktik suap dalam proses audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Sumatera Selatan. Kasus ini terkait dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mencuatkan dugaan pemberian dana sebesar Rp 1,6 miliar oleh Bupati Muara Enim, Edison, untuk menjaga status opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diperoleh pemerintahan daerah tersebut pada 2024.

Praktik Suap dalam Pemantauan Audit

KPK menyatakan bahwa dugaan korupsi ini muncul dari hasil pemeriksaan BPK yang mengungkap temuan terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Muara Enim. Temuan tersebut diperkirakan akan mengubah opini laporan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2025. Bupati Edison diduga aktif dalam upaya menghindari perubahan tersebut, dengan memerintahkan jajarannya untuk menyediakan dana suap.

“Pemkab Muara Enim memiliki keinginan agar opini laporan keuangan tetap WTP. Tahun sebelumnya, 2024, mereka berhasil memperoleh status tersebut. Jadi, keinginan mereka adalah agar tahun 2025 tidak ada perubahan,” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Kamis (11/6/2026).

Taufik menambahkan bahwa suap bermula dari keinginan pihak pemerintah daerah untuk memengaruhi hasil audit. “Temuan BPK di PBJ smart board itu jika tidak diatasi, akan mengubah opini laporan keuangan. Maka, ada upaya untuk menyiasati,” ujarnya. Dalam kasus ini, dana suap diduga digunakan untuk memastikan temuan audit tidak memengaruhi keputusan akhir BPK.

Persiapan Dana dan Koordinasi Pihak Swasta

KPK mengungkapkan bahwa Abi Nurwardani (ABN), sebagai sekretaris Disdikbud Muara Enim 2026, melakukan pertemuan dengan Augusz Dewanggara (AGG), pihak swasta yang diduga memiliki pengaruh terhadap hasil audit. Dalam pertemuan tersebut, AGG menyampaikan kebutuhan dana sebesar Rp 1,6 miliar untuk mengubah hasil pemeriksaan. Jumlah ini berasal dari 1% dari pagu anggaran infrastruktur atau 2% dari pagu pengadaan, tergantung pada kebutuhan.

“AGG menyarankan fee sekitar Rp 1,6 miliar untuk mengubah temuan audit. Dana ini bisa diambil dari 1% anggaran infrastruktur atau 2% dari pengadaan proyek di Pemkab Muara Enim,” kata Taufik.

Setelah kesepakatan tercapai, AGG mulai mengatur pihak-pihak yang akan membantu proses tersebut. Salah satu langkahnya adalah berkoordinasi dengan Titin Rita Lestari (TTN), seorang pegawai negeri sipil (ASN) yang menjadi pengendali teknis di BPK. Sementara itu, ABN bertugas mengumpulkan dana yang diminta, termasuk melalui Cory Erin Hardi (CRH), marketing PT Millennium Solusi Abadi (MSA) yang berperan sebagai perantara.

Dana suap dianggap berasal dari beberapa pihak, termasuk Fika (FK), direktur PT MSA. FK mengirimkan uang melalui CRH, yang disebut sebagai pihak penyedia PBJ proyek smart board. ABN menyiapkan sejumlah uang tersebut, dengan sebagian besar dana dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan AGG dan TTN.

Distribusi Dana dan Barang Bukti yang Disita

Dana suap dipecah menjadi dua jalur distribusi: satu di Jakarta dan satu di Sumatera Selatan. Taufik menyebutkan bahwa sebanyak Rp 100 juta diberikan kepada AGG, sementara Rp 100 juta lainnya diserahkan kepada Mulyono, yang dianggap sebagai perantara di Jakarta. Sementara itu, sekitar Rp 300 juta disalurkan di Sumatera Selatan, termasuk kepada Edison sebagai bupati.

“ABN menyiapkan uang dari Saudari FK, selaku direktur PT MSA, melalui CRH. Dana ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan pertemuan dan pengaruh terhadap hasil audit,” tambah Taufik.

Dalam operasi tangkap tangan (OTT), KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai, dokumen, kendaraan SUV, dan perangkat elektronik. Uang tunai yang disita mencapai Rp 100 juta dari AGG dan Rp 100 juta dari Mulyono. Barang-barang bukti ini menjadi dasar dalam penyidikan untuk mengungkap motif pemberian suap.

Kasus Korupsi dan Tersangka yang Ditahan

Kasus ini dikategorikan sebagai dugaan tindak pidana korupsi, dengan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara. KPK menetapkan lima tersangka, termasuk Edison, ABN, AGG, TTN, dan Mulyono. Mereka ditahan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK, mulai 10 hingga 29 Juni 2026.

KPK mengungkap bahwa upaya suap ini bertujuan agar hasil audit BPK tidak menemukan kelemahan signifikan pada laporan keuangan daerah. Jika opini WTP tidak dipertahankan, kemungkinan besar akan mengganggu reputasi Pemkab Muara Enim sebagai pemerintahan yang transparan. Sementara itu, pihak KPK mengklaim telah melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan fakta-fakta terkait dana suap tidak terlewat.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan lembaga independen seperti BPK, yang biasanya dianggap objektif dalam mengevaluasi keuangan daerah. Keterlibatan pihak swasta sebagai perantara menunjukkan adanya jaringan kemitraan dalam upaya menutupi kecurangan. Sementara itu, dana suap yang mencapai Rp 1,6 miliar dianggap cukup besar untuk memengaruhi keputusan audit.

Dalam proses penyidikan, KPK juga menemukan bahwa dana suap dikelola secara terstruktur, dengan pembagian

Poin Utama UU Polri Baru: Pensiun Naik, Polisi Bisa Jadi Pejabat

Amalzakat.com – Key Discussion – Dalam rangka menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks, UU Polri terbaru resmi diumumkan setelah melalui Key Discussion intensif antara pemerintah dan DPR. Perubahan keempat dalam Undang-Undang Polri yang sempat menjadi sorotan, diperkenalkan dalam Rapat Paripurna pada 9 Juni 2026. Peraturan ini mengandung perbaikan signifikan terkait tata kelola organisasi, pengembangan SDM, penyesuaian tanggung jawab kepolisian, dan integrasi dengan lembaga pemerintahan lain. Key Discussion dalam RUU ini menekankan perlunya harmonisasi antara kekuasaan kepolisian dan kewenangan pemerintah untuk memperkuat respons terhadap isu-isu sosial dan politik saat ini.

Perspektif Kapolri dan Fungsi Baru

Key Discussion menyebutkan bahwa revisi UU Polri memberikan wewenang baru kepada Kapolri dalam mengelola sarana dan prasarana organisasi. Sebelumnya, Kapolri lebih berfokus pada tugas operasional dan pembinaan anggota. Dengan tambahan tanggung jawab ini, keberhasilan institusi kepolisian diukur bukan hanya dari efektivitas penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuan memastikan infrastruktur mendukung operasional secara optimal. Key Discussion menyoroti bahwa perubahan ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas, sekaligus mengoptimalkan penggunaan anggaran.

Penyesuaian Fungsi Utama Polri

UU Polri baru menyesuaikan fungsi utama organisasi dengan tantangan keamanan modern. Key Discussion dalam RUU ini menjelaskan bahwa ancaman seperti kejahatan siber, informasi palsu digital, dan gangguan sistem teknologi memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel. Oleh karena itu, fungsi Polri diperluas dari penegakan hukum ke arah perlindungan masyarakat, pelayanan publik, serta kegiatan intelijen yang adaptif. Key Discussion menegaskan bahwa penyesuaian ini menjadi respons terhadap dinamika global dan lokal yang membutuhkan kepolisian lebih aktif dalam berbagai bidang.

Kebijakan Inklusif untuk Penyandang Disabilitas

Salah satu Key Discussion dalam UU Polri ini adalah pengakuan penyandang disabilitas sebagai bagian dari tenaga kerja kepolisian. RUU ini menyelaraskan regulasi internal Polri dengan UU No. 8 Tahun 2026 yang menjamin hak penyandang disabilitas. Hal ini membuka peluang bagi individu dengan kebutuhan khusus untuk berpartisipasi aktif dalam jabatan yang sesuai dengan kompetensinya. Key Discussion mengungkapkan bahwa langkah ini mencerminkan komitmen Polri terhadap modernisasi dan keberagaman dalam sistem pemerintahan.

Peningkatan Usia Pensiun dan Karier

Key Discussion menyebutkan bahwa kebijakan peningkatan usia pensiun menjadi salah satu fokus utama RUU Polri. Perubahan ini memberikan ruang untuk mengoptimalkan penggunaan tenaga pengalaman, terutama dalam tugas keamanan yang kompleks. Peningkatan usia pensiun diharapkan mampu menjaga stabilitas organisasi, meski menimbulkan kritik terkait kesempatan generasi muda. Key Discussion dalam RUU ini memperjelas bahwa kebijakan ini sejalan dengan reformasi birokrasi yang menekankan efisiensi dan adaptasi terhadap kebutuhan jangka panjang.

Integrasi Anggota Polri ke Sektor Sipil

Key Discussion juga membahas potensi penempatan anggota Polri ke posisi jabatan sipil negara. RUU ini memberikan ruang bagi polisi untuk menjabat di lembaga pemerintah yang relevan, asalkan fungsi jabatan tersebut berkaitan langsung dengan keamanan. Kebijakan ini diharapkan memperkuat sinergi antara kepolisian dan sektor lain, sekaligus meningkatkan kualifikasi SDM. Key Discussion menyebutkan bahwa langkah ini menunjukkan keberanian Polri dalam mengubah paradigma karier, agar anggota dapat berkontribusi di berbagai bidang.

Kesejahteraan dan Reformasi Birokrasi

Peningkatan kesejahteraan anggota Polri menjadi salah satu Key Discussion utama dalam RUU ini. Perubahan ini mencakup jaminan perlindungan jenjang karier, pengakuan prestasi, serta penyesuaian tunjangan dalam berbagai aspek. Key Discussion menyatakan bahwa reformasi birokrasi harus diiringi peningkatan kualitas SDM, sehingga mampu menjawab tantangan keamanan di masa depan. Dengan UU ini, harapan muncul bahwa kehidupan anggota Polri akan lebih sejahtera, sehingga meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

Respons Publik dan Analisis Masa Depan

Sebagaimana diperkirakan, pengesahan UU Polri baru menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat. Beberapa menyambut baik perubahan yang lebih adaptif, sementara yang lain mengkritik kenaikan usia pensiun. Key Discussion dalam RUU ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pengalaman dan kesempatan generasi muda. Dengan penyesuaian yang terjadi, diharapkan Polri bisa menjadi institusi yang lebih dinamis dan berorientasi pada keberlanjutan pelayanan masyarakat.

Key Discussion: Daftar Kapolri Jabatan Terlama, Termasuk Listyo Sigit?

Amalzakat.com – Key Discussion –

Key Discussion – Jakarta, Beritasatu.com – Setelah UU Polri diubah pada 9 Juni 2026, muncul pertanyaan mengenai durasi jabatan Kapolri dan masa tugas mereka. Perubahan ketentuan usia pensiun menjadi fokus utama, karena berdampak pada potensi perpanjangan kepemimpinan perwira tinggi dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dalam konteks ini, nama Listyo Sigit Prabowo kembali mencuri perhatian, karena ia masih menjabat sebagai Kapolri dan memiliki peluang besar untuk menembus rekor masa tugas terlama.

Rekor Jabatan Terpanjang: RS Soekanto Tjokrodiatmodjo

Jika melihat sejarah, rekor jabatan Kapolri terpanjang tetap dipegang oleh Raden Said (RS) Soekanto Tjokrodiatmodjo. Ia menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Pertama dari 29 September 1945 hingga 14 Desember 1959, yang berarti menempuh masa kepemimpinan hampir selama 14 tahun. Masa jabatan ini menjadikannya simbol perwira tertua dan terlama dalam sejarah Polri, sekaligus menjadi inspirasi bagi banyak penerusnya.

Dalam era reformasi, banyak Kapolri menorehkan jejak berbeda, tetapi RS Soekanto tetap menjadi legenda karena kesetiaannya yang luar biasa terhadap institusi kepolisian.

Di masa kepemimpinannya, RS Soekanto membantu membangun fondasi awal Polri sebagai lembaga penjaga keamanan nasional. Ia dianggap sebagai perwira pertama yang menjunjung tinggi integritas dan konsistensi dalam menjalankan tugas. Meski tidak sepanjang beberapa Kapolri era modern, kontribusi RS Soekanto tetap tak tergantikan dalam sejarah kepolisian Indonesia.

Jabatan Kapolri Era Reformasi dan Penyesuaian

Dalam era reformasi, masa jabatan Kapolri cenderung lebih singkat dibandingkan masa awal republik. Namun, beberapa perwira menunjukkan kemampuan untuk mengelola organisasi dalam jangka waktu lebih panjang. Contohnya, Mochammad Sanoesi menjabat dari 7 Juni 1986 hingga 19 Februari 1991, sekitar 5 tahun. Periode ini dianggap sebagai rekor terpanjang dalam Polri modern, meski masih jauh dari catatan RS Soekanto.

Beberapa Kapolri seperti Widodo Budidarmo (26 Juni 1974–25 September 1978), Awaluddin Djamin (26 September 1978–3 Desember 1982), dan Soekarno Djojonegoro (setelah RS Soekanto) juga memiliki durasi tugas di luar rata-rata. Mereka memimpin Polri dalam berbagai situasi kritis, seperti pergeseran kekuasaan politik dan tantangan keamanan domestik. Namun, key discussion terutama fokus pada perbandingan masa tugas yang mungkin akan terjadi saat ini.

Listyo Sigit Prabowo, yang menjabat sejak 2019, menjadi bahan key discussion karena potensi untuk melebihi rekor RS Soekanto. Ia menghadapi tantangan seperti dinamika politik, kebijakan reformasi kepolisian, dan kinerja institusi. Jika masa tugasnya diperpanjang, ia mungkin menjadi salah satu Kapolri dengan durasi tugas terpanjang dalam sejarah modern.

Perbandingan Masa Jabatan: Faktor yang Mempengaruhi

Masa jabatan Kapolri dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan pemerintah, dinamika politik, dan kebutuhan organisasi. Dalam era reformasi, Kapolri sering kali ditunjuk untuk periode tertentu, meski ada perwira yang mampu memperpanjang tugasnya. Contohnya, Tito Karnavian menjabat dari 14 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019, sekitar 3 tahun 3 bulan, sebelum mengisi posisi Menteri Dalam Negeri.

Key discussion juga menyoroti perbedaan antara masa tugas Kapolri awal republik dan era modern. RS Soekanto mencatatkan rekor terpanjang karena kebutuhan untuk membangun institusi dari awal, sementara Kapolri masa kini lebih fokus pada penyesuaian struktur dan respons terhadap tantangan kontemporer. Dengan adanya perubahan dalam UU Polri terbaru, Listyo Sigit bisa menjadi bagian dari transisi ini, meski masih memerlukan waktu untuk menunjukkan dampaknya.

Meski tidak mengklaim rekor terlama, Listyo Sigit tetap menjadi bahan pembahasan utama karena keberhasilannya dalam mengelola Polri. Ia menjabat sejak 2019, dan jika tidak ada perubahan signifikan, ia mungkin menjadi Kapolri dengan masa tugas terpanjang sejak reformasi. Key discussion ini memicu pertanyaan: apakah regulasi baru akan membuka peluang untuk menjadikan ia sebagai bagian dari sejarah kepolisian Indonesia?

Langkah Masa Depan: Pembaruan UU Polri dan Dampaknya

Perubahan dalam UU Polri tahun 2026 memperkuat key discussion tentang masa jabatan Kapolri. Undang-undang ini mengatur batas usia pensiun dan mekanisme perekrutan, yang berpotensi memperpanjang atau memperpendek periode tugas perwira tinggi. Dengan aturan ini, Listyo Sigit bisa menempuh masa kepemimpinan yang lebih lama, tergantung pada keputusan pemerintah dan dinamika internal Polri.

Pembahasan mengenai masa jabatan Kapolri terus relevan karena mencerminkan stabilitas dan konsistensi organisasi. Sejarah menunjukkan bahwa rekor RS Soekanto tetap berdiri, namun key discussion saat ini menyoroti peluang perubahan dalam dinamika kepemimpinan. Dengan ini, pembaca bisa memahami bagaimana kebijakan masa kini akan memengaruhi jejak sejarah kepolisian Indonesia.

Meeting Results: KPK Periksa Bupati Muara Enim Setelah OTT 5 ASN BPK

Amalzakat.com – Meeting Results – Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan proses investigasi setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap lima pegawai negeri sipil (ASN) di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam hasil meeting results yang diungkapkan, KPK langsung memeriksa Bupati Muara Enim Edison untuk menelusuri dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi yang diawali dari OTT tersebut. Pemeriksaan Edison berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, pada Rabu (10/6/2026) malam sekitar pukul 22.33 WIB. Dalam meeting results yang sama, KPK juga menginterogasi Cory Erin Hardi, seorang marketer dari PT Millenium Solusi Abadi (PT MSA), karena keberadaannya dikaitkan dengan OTT dan dugaan suap terkait temuan BPK.

“Meeting results ini mengungkap bahwa Edison dan Cory Erin Hardi terlibat dalam dugaan suap pengaturan temuan pemeriksaan BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim,” terang Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (11/6/2026).

Dalam meeting results yang berlangsung, KPK menetapkan Edison dan Cory Erin sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa (PBJ) serta penerimaan gratifikasi pada tahun anggaran 2025-2026. Investigasi yang sedang berjalan juga memastikan bahwa pemeriksaan lima ASN BPK yang terjebak dalam OTT masih dilakukan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK hingga Kamis (10/6/2026) pagi. Tersangka dalam meeting results ini meliputi Edison, Abi Nurwardani (Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2026), Adi Triyadi (orang kepercayaan bupati), dan Cory Erin Hardi.

Detail Investigasi Korupsi dan OTT BPK

Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 9 dan 10 Juni 2026 berfokus pada dugaan tindak pidana suap yang berkaitan dengan temuan BPK terkait pengadaan barang di Pemkab Muara Enim. Dalam meeting results, KPK mengungkap bahwa lima ASN BPK terlibat dalam upaya memperoleh keuntungan dari hasil pemeriksaan. Pemecahan kasus ini diawali dari penangkapan mereka, yang dilakukan secara senyap namun menunjukkan keterlibatan langsung dalam skema korupsi.

“Dugaan suap terkait pengadaan Smart TV dan alat kantor menjadi fokus dalam meeting results kali ini. Kami akan terus menelusuri detailnya hingga semua pihak yang terlibat terungkap,” jelas Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (10/6/2026).

KPK menegaskan bahwa meeting results ini merupakan bagian dari penyelidikan terhadap korupsi yang diawali dari OTT. Dari 11 orang yang ditangkap, enam di antaranya telah ditahan selama 20 hari terhitung mulai 9 Juni 2026. Temuan BPK menjadi dasar utama penyelidikan, dan KPK berkomitmen untuk memastikan setiap pihak yang terlibat dalam OTT diperiksa secara menyeluruh.

Proses Investigasi dan Perkembangan Kasus

Meeting Results KPK menunjukkan bahwa penyelidikan tertutup dari OTT 9-10 Juni 2026 telah memasuki tahap penyidikan. Hasil ekspose pada Rabu (10/6/2026) siang menunjukkan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Edison dan Cory Erin sebagai tersangka. Dalam meeting results ini, KPK juga memperlihatkan komitmen untuk menggali lebih jauh keterlibatan para tersangka, termasuk menginterogasi individu yang belum diamankan.

KPK menyatakan bahwa proses meeting results ini memperkuat kerja sama dengan BPK, yang telah menemukan temuan awal terkait pengadaan barang dan jasa. Dugaan suap dianggap sebagai upaya untuk mempercepat penyelesaian temuan BPK. Pemeriksaan intensif terhadap lima ASN BPK dan para tersangka lainnya dilakukan untuk mengungkap alur korupsi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

Dalam meeting results, KPK menjelaskan bahwa kasus ini tidak hanya melibatkan Pemkab Muara Enim, tetapi juga berpotensi menyentuh pihak-pihak eksternal. Selain Smart TV, ada item lain seperti alat kantor dan peralatan pendidikan yang menjadi sorotan dalam investigasi. KPK berharap meeting results ini akan memperjelas peran BPK sebagai penyelidik dan memperlihatkan hubungan antara temuan keuangan dengan praktik korupsi.

KPK juga menegaskan bahwa meeting results akan menjadi pegangan utama dalam menentukan langkah hukum lebih lanjut. Penyelidikan terhadap Edison dan Cory Erin dilakukan dengan metode yang ketat, termasuk memeriksa dokumen dan transaksi keuangan. Dengan adanya OTT dan meeting results, KPK berharap mampu mengungkap lebih banyak indikasi kejahatan serta melengkapi bukti yang diperlukan untuk memproses kasus ini secara tuntas.

KPK Sita Uang Puluhan Juta dari Ruang Kerja Silmy Karim

Amalzakat.com – Latest Program – Beberapa hari setelah pemeriksaan terhadap beberapa lokasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggencarkan penyidikan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada Selasa (9/6/2026), tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruangan kerja mantan Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim, yang berada di kantor Imipas di Kuningan, Jakarta Selatan. Aktivitas ini bertujuan untuk memperoleh bukti-bukti penting yang diduga terkait tindak pidana korupsi oleh para tersangka.

Dalam operasi tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti seperti dokumen, alat elektronik, dan uang tunai bernilai ratusan juta rupiah. Penyitaan ini merupakan bagian dari upaya KPK mengembangkan penyelidikan kasus yang menjerat delapan orang. KPK menyatakan bahwa aliran dana ilegal dalam praktik pemerasan diduga terjadi sejak 2022 hingga 2026, ketika Direktorat Jenderal Imigrasi masih berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), lalu beralih menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Dari penggeledahan di kantor Imigrasi (Imipas), yakni ruangan wamen, penyidik mengamankan barang bukti berupa dokumen, BBE, serta uang puluhan juta rupiah,” ujar Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

Di samping ruang kerja Silmy Karim, penyidik juga melakukan pemeriksaan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat. Di sana, mereka menyita dokumen dan alat elektronik yang dianggap relevan dengan kasus yang sedang diselidiki. Tidak hanya itu, tim KPK juga menggeledah rumah Junaidi Sri Priambudi, yang menjabat sebagai ketua tim ahli status itas. Dari lokasi tersebut, penyidik mengamankan berbagai dokumen sebagai bukti keterlibatan tersangka.

Pada Jumat (5/6/2026), KPK sebelumnya telah melakukan penyitaan di rumah Silmy Karim di Jalan Brawijaya III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam operasi itu, mereka menyita 12 kendaraan, termasuk dua mobil sport dan 10 sepeda motor, mulai dari Vespa hingga Harley-Davidson. Selain itu, penyidik juga mengamankan tujuh unit sepeda, perhiasan, serta uang tunai dalam berbagai mata uang. Dalam penggeledahan tersebut, uang yang disita mencakup rupiah dan valuta asing seperti dolar AS, euro, serta yen.

“Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, seperti dolar AS (USD), euro (EUR), maupun yen (JPY),” ungkap Budi.

KPK menyebut bahwa uang yang disita dari kedua lokasi tersebut diduga terkait dengan praktik korupsi pemerasan yang dilakukan oleh tersangka. Modus operandi yang digunakan adalah dengan menolak atau menghambat permohonan pengurusan dokumen keimigrasian, lalu meminta pembayaran tambahan untuk mempercepat proses. Praktik ini diduga terjadi di berbagai tahapan, seperti perpanjangan izin tinggal, perubahan status, pembaruan data domisili, hingga pengajuan anggota keluarga yang menanggung biaya.

Dalam kasus ini, Silmy Karim diduga menerima imbalan sebesar Rp 100 juta per pekan dari hasil pemerasan terhadap warga negara asing (WNA) yang mengajukan izin tinggal sementara. Aliran dana tersebut diduga dimulai sejak Silmy menjabat sebagai direktur jenderal imigrasi hingga menjadi wakil menteri. Selain Silmy, tersangka lainnya meliputi Ronald Arman Abdullah, kepala kantor imigrasi Jakarta Barat, dan Jaya Saputra, yang pernah menjabat direktur izin tinggal dan status keimigrasian.

Sejumlah dugaan korupsi terkait dengan praktik ilegal ini juga melibatkan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam. KPK menyatakan bahwa total keuntungan yang diduga diperoleh para tersangka mencapai Rp 145,5 miliar. Pemerasan diduga terjadi baik di tingkat kantor imigrasi daerah maupun di Direktorat Jenderal Imigrasi. Penyidik menekankan bahwa praktik ini memengaruhi proses pengurusan dokumen, yang seharusnya dilakukan secara transparan.

Kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani KPK merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap kebijakan administratif yang dianggap tidak adil. Pemerasan terhadap WNA diduga dilakukan dengan sengaja memperumit prosedur administratif, yang kemudian berujung pada pembayaran tambahan. Perbuatan ini dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh keuntungan finansial.

KPK menegaskan bahwa penggeledahan dan penyitaan barang bukti bertujuan untuk memperkuat bukti terkait tindak pidana korupsi. Dengan menemukan dokumen dan uang yang terkait, penyidik dapat memetakan jaringan pemerasan serta memperjelas mekanisme penyalahgunaan kekuasaan. Aktivitas penyidikan ini juga menunjukkan komitmen KPK untuk menuntut semua pelaku korupsi, termasuk mereka yang berada di posisi strategis di dalam institusi.

Penggeledahan terhadap Silmy Karim dan Junaidi Sri Priambudi menunjukkan bahwa KPK tidak hanya menargetkan pihak-pihak yang terlibat langsung, tetapi juga melibatkan individu yang diduga mendukung praktik ilegal tersebut. Dalam konteks ini, barang bukti yang disita dari ruangan kerja Silmy Karim serta rumahnya menjadi petunjuk kuat bahwa dana yang diperoleh dari pemerasan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau organisasi.

KPK berharap bahwa penemuan bukti-bukti ini dapat mempercepat proses penyelidikan dan memperkuat tuntutan hukum terhadap delapan tersangka. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi salah satu lembaga yang paling terkena dampak dari kasus ini, karena para tersangka yang terlibat berada dalam jabatan kunci. Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki sistem pengurusan izin tinggal sementara WNA agar tidak lagi menjadi sarana pemerasan.

Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, KPK terus melakukan langkah-langkah investigasi yang cakupan waktunya mencakup berbagai periode aktivitas korupsi. Tidak hanya memeriksa dokumen dan barang fisik, penyidik juga mempelajari alur kebijakan administratif yang diduga menjadi penyebab timbulnya praktik ilegal tersebut. Dengan demikian, KPK tidak hanya mengejar pelaku langsung, tetapi juga menelusuri penyebab akar dari tindakan korupsi tersebut.

Prabowo Jawab Kritik Soal Kunjungan Luar Negeri

Amalzakat.com – New Policy – Di Bandar Lampung, pada hari Rabu (10/6/2026), Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa perjalanan ke luar negeri yang dilakukannya merupakan bagian dari kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), yang menjadi panggung untuk menjawab berbagai kritik mengenai intensitas kunjungan diplomatiknya.

Prabowo menjelaskan bahwa kritik terhadap pemerintahannya terkait dengan frekuensi kunjungan ke luar negeri bukanlah hal baru. Ia mencontohkan bahwa mantan Presiden Joko Widodo juga pernah mengalami perspektif serupa. Ketika Jokowi dianggap jarang melakukan perjalanan ke luar negeri, kritik mengarah pada kebijakan politik luar negeri yang dinilai kurang aktif. Sebaliknya, ketika Prabowo aktif menghadiri berbagai acara internasional, kritik pun muncul dengan alasan yang berbeda.

“Kritik terhadap pemerintah ini selalu muncul, entah kalau jarang keluar atau sering keluar. Pak Jokowi tidak pernah keluar negeri, disalahkan. Sementara saya sering ke luar, dianggap terlalu aktif. Tapi sebetulnya, tidak ada masalah,” ujar Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa konsep politik luar negeri bebas aktif merupakan warisan yang sangat penting dari para pendiri bangsa. Prinsip ini memberikan kebebasan kepada Indonesia untuk menjaga hubungan harmonis dengan berbagai negara tanpa harus memihak pada blok politik tertentu. Dalam situasi geopolitik yang dinamis, kebijakan tersebut memungkinkan negara ini tetap netral dan berperan aktif dalam membangun kerja sama internasional.

Dalam konteks ketegangan global yang semakin meningkat, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen pada posisi nonblok. “Kita harus menjaga hubungan baik dengan semua pihak, baik yang dianggap pro maupun kontra. Jadi, hubungan dengan Presiden Putin, Trump, maupun tokoh lainnya tidak akan memengaruhi kebijakan nasional,” tambahnya.

Menurut Prabowo, kunjungan luar negeri bukanlah keputusan yang bisa diabaikan. Ia menekankan bahwa penerimaan undangan dari negara-negara sahabat merupakan bagian dari tugas diplomatik. “Kita tidak mungkin menolak undangan dari negara-negara yang menjalin kerja sama dengan Indonesia, karena itu penting untuk menjamin stabilitas dan kepentingan rakyat,” jelasnya.

Politik Tetangga yang Baik

Prabowo menjelaskan konsep politik tetangga yang baik sebagai strategi utama dalam memperkuat hubungan internasional. Menurutnya, prinsip ini tidak hanya berlaku dalam konteks kawasan Asia Tenggara, tetapi juga mencakup negara-negara mitra strategis di seluruh dunia. “Indonesia harus selalu menjaga komunikasi, menjaga hubungan baik, dan menunjukkan sikap kooperatif,” tambahnya.

Dengan pendekatan tersebut, negara ini diharapkan bisa menjadi pihak yang diandalkan dalam berbagai isu global. Prabowo menegaskan bahwa stabilitas dan kesejahteraan rakyat Indonesia menjadi prioritas utama. “Kita harus bersikap baik terhadap semua pemerintah, karena itu langkah penting untuk menegakkan kepentingan nasional,” ujarnya.

Dalam pandangannya, kebijakan luar negeri yang dijalankan pemerintahannya tidak pernah bertentangan dengan tujuan mendasar Indonesia. “Jadi, jika tujuannya jelas untuk kepentingan rakyat, kritik yang muncul tidak akan menghalangi kita dalam memperjuangkan kebijakan yang tepat,” jelas Prabowo.

Presiden juga membandingkan dua gaya kepemimpinan dalam menjalankan politik luar negeri. Ia menyebutkan bahwa mantan presiden Jokowi lebih berfokus pada kebijakan ekonomi dan sosial, sementara dirinya menekankan pentingnya keterlibatan langsung dengan negara-negara tetangga. “Banyak orang yang menilai saya terlalu aktif dalam berbagai kesepakatan internasional, tapi itu bukti bahwa kita ingin menjaga keseimbangan dalam hubungan global,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, tidak ada yang salah dengan dua pendekatan tersebut. Kunci keberhasilan adalah kemampuan untuk memilih waktu dan prioritas yang tepat. “Kita harus mampu menyesuaikan kebijakan luar negeri dengan dinamika politik dan ekonomi dunia, agar tetap bisa menjadi pihak yang dihargai oleh seluruh bangsa,” imbuhnya.

Dalam kesimpulannya, Prabowo menegaskan bahwa kunjungan luar negeri merupakan alat untuk memperkuat keberadaan Indonesia di panggung global. Ia menekankan bahwa tugas seorang pemimpin adalah menjaga hubungan baik dengan semua pihak, meskipun kritik tetap muncul. “Kritik itu bagian dari proses demokratis, dan kita harus siap menerima serta menjawabnya dengan jelas,” pungkas Prabowo.

Sebagai penutup, Prabowo menyampaikan pesan bahwa politik luar negeri Indonesia tidak akan pernah terganggu oleh persepsi publik. “Kita tidak bisa menghindari kritik, tapi kita harus tetap bergerak sesuai dengan kepentingan rakyat dan bangsa,” ujarnya dengan nada optimis. Dengan pendekatan yang konsisten, Prabowo yakin Indonesia akan terus memperkuat posisinya sebagai negara yang harmonis dan berdaya saing di tingkat internasional.