Penerapan B50 Bisa Kurangi Penerimaan Devisa dari CPO
New Policy – Jakarta, Beritasatu.com – Penurunan impor bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu manfaat yang diharapkan dari penerapan biodiesel B50. Namun, kebijakan ini juga memiliki dampak pada sektor ekspor, terutama pada minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Ahli ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menekankan bahwa kebijakan mandatori B50 perlu mempertimbangkan biaya peluang yang mungkin muncul akibat berkurangnya ekspor CPO. Menurutnya, evaluasi program harus lebih menyeluruh agar dampak ekonominya bisa diukur secara objektif.
Analisis Yusuf Rendy Manilet
Yusuf mengatakan bahwa pemerintah tidak cukup hanya fokus pada penghematan impor solar, tetapi juga harus memperhitungkan penurunan penerimaan devisa akibat peralihan sebagian produksi CPO ke pasar domestik. “Ukuran keberhasilan program tidak cukup hanya membandingkan penghematan impor dengan besarnya subsidi, melainkan juga harus memasukkan biaya peluang dari ekspor yang dikorbankan,” ujarnya dilansir dari Antara, Minggu (5/7/2026).
“Ukuran keberhasilan program tidak cukup hanya membandingkan penghematan impor dengan besarnya subsidi, melainkan juga harus memasukkan biaya peluang dari ekspor yang dikorbankan,” ujarnya.
Menurut Yusuf, program B50 tidak hanya memberikan manfaat dalam mengurangi pengeluaran devisa, tetapi juga mengandung risiko fiskal. Perubahan harga global komoditas seperti minyak bumi dan CPO akan memengaruhi biaya pelaksanaan program. Jika harga minyak dunia tinggi dan harga CPO relatif rendah, biodiesel menjadi lebih kompetitif, sehingga subsidi bisa berkurang. Sebaliknya, jika harga CPO naik atau harga minyak turun, biaya program kemungkinan meningkat.
Yusuf menyarankan pemerintah untuk mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut, terutama fluktuasi harga internasional. “Karena itu, evaluasi program B50 harus melibatkan analisis terhadap dinamika harga global, terutama selisih antara harga CPO dan solar berbasis minyak bumi,” tambahnya. Keberhasilan fiskal kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan mengelola risiko-risiko tersebut, termasuk dampaknya pada volume ekspor CPO.
Perhitungan Anggaran dan Dampak Pendanaan
Pendanaan program B50 memang tidak langsung membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena dibiayai melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun, sumber dana BPDPKS berasal dari pungutan ekspor sawit, sehingga penggunaan CPO di dalam negeri bisa mengurangi volume ekspor yang menjadi penghasil devisa. Yusuf menjelaskan bahwa peningkatan konsumsi biodiesel berpotensi memengaruhi alur dana ini, yang sebelumnya diandalkan sebagai sumber penerimaan negara.
Dalam proyeksi pemerintah, implementasi B50 diharapkan menghemat devisa hingga Rp 157,28 triliun pada 2026. Sementara itu, diperkirakan kebutuhan insentif untuk program ini mencapai sekitar Rp 32 triliun. Meski manfaat ekonomi terlihat lebih besar dibandingkan biaya langsung yang dikeluarkan, Yusuf menilai perhitungan tersebut belum mencakup seluruh aspek biaya ekonomi. “Penghematan dari impor solar tidak cukup menjadi acuan tunggal, karena juga terkait dengan pengorbanan dari ekspor,” jelasnya.
Menurut Yusuf, keberhasilan program B50 tergantung pada sejumlah faktor, termasuk ketepatan alokasi anggaran. Jika dana terus dialokasikan untuk mendukung konsumsi biodiesel sementara investasi pada peningkatan produktivitas sawit rakyat tetap terbatas, maka manfaat ekonomi jangka panjang berisiko tidak optimal. “Efektivitas jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh besarnya subsidi, tetapi juga oleh bagaimana anggaran dikelola,” tambahnya.
Kebutuhan Evaluasi dan Perbandingan Harga Global
Sebelumnya, pemerintah memproyeksikan bahwa penggunaan B50 akan mengurangi kebutuhan impor solar, yang diestimasi mencapai Rp 157,28 triliun pada 2026. Namun, kebutuhan insentif untuk program biodiesel yang dielola BPDPKS diperkirakan mencapai sekitar Rp 32 triliun. Meski manfaat ekonomi terlihat lebih besar, Yusuf menilai perhitungan ini masih kurang lengkap karena tidak mempertimbangkan perubahan harga global.
Saat harga minyak global meningkat dan harga CPO tetap rendah, biodiesel akan lebih menarik sebagai alternatif, sehingga kebutuhan subsidi bisa berkurang. Sebaliknya, kenaikan harga CPO atau penurunan harga minyak berpotensi meningkatkan biaya pelaksanaan program. “Perubahan dinamika harga ini perlu dipertimbangkan dalam evaluasi kebijakan, karena langsung mempengaruhi efisiensi fiskal,” tuturnya.
Dalam konteks pendanaan, Yusuf memperjelas bahwa BPDPKS menjadi penghubung antara sektor sawit dan program B50. Dengan menarik sebagian produksi CPO dari pasar ekspor, volume ekspor akan berkurang, yang bisa memengaruhi pendapatan dari dana perkebunan. “Maka, penerimaan devisa dari CPO akan terpengaruh oleh sejauh mana dana
